Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhirnya memutuskan untuk mengusung Wali Kota Solo, Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta. Sedangkan calon wakil gubernur (cawagub) yang mendampinginya adalah Basuki Tjahja Purnama (Ahok), politisi Partai Golkar yang kemudian pindah ke Partai Gerindra.
Dengan demikian, pasangan Jokowi-Ahok telah ditetapkan secara resmi sebagai pasangan cagub-cawagub dari PDIP dan Gerindra dalam Pilkada DKI Jakarta pada Juli 2012. Nama Jokowi yang tengah naik daun antara lain karena sejumlah prestasinya dalam memimpin Kota Solo dan dukungannya terhadap proyek mobil nasional (mobnas) Esemka sebelumnya kerap disebut-sebut sebagai salah seorang tokoh yang layak dinominasikan sebagai cagub Jakarta.
Namun, bukan berarti perjalanan Jokowi kemudian mulus-mulus saja. Ia, misalnya, sempat ditolak oleh Ketua Majelis Pertimbangan Taufik Kiemas dengan alasan yang terkesan dibuat-buat. Taufik Kiemas yang cukup dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan pernah mewacanakan agar PDIP berkoalisi dengan Partai Demokrat yang, jika itu terjadi, secara otomatis akan menutup peluang Jokowi.
Pilihan Tepat
Pilihan yang telah diambil PDIP dengan mengusung pasangan Jokowi-Ahok merupakan langkah yang tepat. Justeru pilihan inilah yang boleh jadi memiliki potensi besar untuk menaikkan citra PDIP di mata publik, bukan hanya dalam konteks Jakarta, melainkan konteks nasional. Menurut hemat penulis, ada beberapa hal yang dapat memberikan citra positif bagi partai kepala banteng tersebut.
Pertama, PDIP akan dipandang publik sebagai sebagai partai yang tidak melulu mendasarkan pertimbangan koalisinya pada sisi pragmatisme kekuasaan belaka. Partai ini, misalnya, dengan tegas menolak ajakan koalisi dari Partai Demokrat. Bahkan ketika Demokrat seolah melakukan fait accompli dengan mendeklarasikan Adang Ruchiatna, kader PDIP di DPR, sebagai pasangan cagub Fauzi Bowo (Foke) yang disung Demokrat, PDIP menolaknya.
Partai moncong putih justeru mengajukan kadernya sendiri sebagai cagub. Pada sisi lain, langkah PDIP untuk menggandeng Ahok sebagai pasangan Jokowi juga memperlihatkan nuansa koalisi ideologis, bukan pragmatisme semata. Padahal sebelum menetapkan Ahok ada wacana untuk memasangkan Jokowi dengan Dedy Mizwar. Sebagai seorang aktor senior yang malang melintang di dunia perfilman dan sinetron Indonesia, tentu Dedy Mizwar mempunyai popularitas yang bakal ikut mendongkrak popularitas Jokowi.`
Dari sisi kultural, sebagai seorang putera Betawi, Dedy Mizwar juga akan memberikan kontribusi yang besar sehingga dukungan dari publik Betawi akan mengalir ke pasangan ini. Namun ternyata PDIP tidak silau dengan hal tersebut, tetapi justeru lebih memilih Ahok, yang dari kedua sisi popularitas dan kultural, jauh lebih rendah daripada Dedy Mizwar. Keberanian mengambil langkah inilah yang justeru merupakan kredit poin bagi PDIP.
Kedua, menduetkan Jokowi-Ahok sebagai pasangan yang kedua-duanya non-Jakarta, Jokowi dari etnis Jawa dan Ahok dari etnis Tionghoa, akan dianggap sebagai tindakan yang tidak lagi terkungkung oleh primordialisme, baik kesukuan, agama, ras dan sebagainya. Meskipun menjadi sasaran sindirian dari partai politik (parpol) lain karena mengusung orang yang tidak “mengenal” Jakarta, tetapi PDIP justeru akan mendapatkan label sebagai partai yang konsisten berpihak pada pluralisme.
Ketiga, koalisi yang dibangun PDIP dengan Gerindra juga memperlihatkan konsistensi partai nasionalis ini. Seperti diketahui bahwa pada level nasional PDIP dan Gerindra mengambil peran oposisi. Keduanya tidak berada dalam satu perahu koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) di DPR. Hal ini berbeda dengan parpol-parpol lain yang melakukan koalisi yang hanya didasarkan pada kepentingan sesaat tanpa melihat konfigurasi koalisi pada level nasional.
Koalisi Permanen
Koalisi yang dibangun PDIP dan Gerindra tampaknya bukan koalisi yang dilakukan secara mendadak, tetapi sudah dirintis sejak lama. Hal ini terlihat dari koalisi yang telah dilakukan kedua partai nasionalis ini pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 yang lalu. Sebagaimana diketahui bahwa pada Pilpres 2009 calon presiden (capres) yang diusung PDIP, Megawati Soekarnoputri, berpasangan dengan Prabowo Subianto yang diusung Gerindra.
Dari sisi ini, koalisi PDIP-Gerindra yang kini dilakukan dalam Pilkada DKI dapat dipandang sebagai bentuk penegasan kembali atas komitmen kebersamaan mereka selama ini. Apalagi secara platform ideologis, terdapat kesamaan yang mampu mengikat keduanya, yakni sama-sama sebagai partai nasionalis. Hampir tidak ada hal yang memiliki potensi konflik antar keduanya.
Dengan demikian, besar kemungkinan koalisi PDIP-Gerindra akan berlangsung awet dan permanen bahkan bisa terus berjalan termasuk pada Pemilu 2014 yang akan datang. PDIP yang tampaknya akan menominasikan puteri Megawati, Puan Maharani, sebagai capres 2014 paling berpeluang untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto yang akan diusung Gerindra.
Formatnya, Puan capres dan Prabowo cawapres atau Prabowo capres dan Puan capres bergantung pada kesepakatan antar kedua parpol. Model koalisi permanen sesungguhnya sangat diperlukan dalam konteks sistem politik Indonesia sehingga bisa menjamin berjalannya pemerintahan secara kuat. Koalisi Barisan Nasional di Malaysia yang terdiri dari sejumlah parpol bisa dijadikan contoh untuk diterapkan di negeri ini.
Koalisi yang berjalan sesaat, atau tidak jelas, di tingkat nasional berkoalisi sedang di tingkat daerah berseberangan ternyata membuat politik di Indonesia dipenuhi hiruk-pikuk dan kegaduhan belaka. Dari catatan di atas dapat dikatakan bahwa pilihan PDIP untuk berkoalisi dengan Gerindra dengan mengusung pasangan Jokowi-Ahok merupakan langkah yang elegan.
Pilihan ini tidak saja akan memberikan kontribusi positif terhadap citra PDIP di mata publik, tetapi juga bisa menjadi semacam rintisan untuk membanguna koalisi permanen.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar