Dimuat di Pikira Rakyat, 08 Pebruari 2010
Menyimak perjalanan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bak mengikuti alur cerita sebuah film atau sinetron. Terkadang diliputi ketegangan sampai emosi meledak-ledak, terkadang dipenuhi canda tawa, dan di saat yang lain terasa datar-datar saja. Para anggota pansus agaknya sudah mulai pandai memainkan berbagai peran tersebut, laiknya aktor film atau sinetron.
Belakangan publik melihat pansus mulai memperlihatkan episode yang antiklimaks. Ruang-ruang kompromi mulai dibuka antara Demokrat dan partai koalisi yang selama ini berseberangan, seperti PKS, bahkan diklaim telah ada titik temu antar mereka (”PR”, 6/2). Agaknya tinggal Golkar yang masih bersuara keras di pansus. Namun, ini pun masih dipertanyakan daya tahannya. Apakah akan terus begitu sampai akhir, atau akan ikut terkulai lemas di tengah jalan.
Kamuflase
Dalam teori dramaturgi Ervin Goffman (1959) dikenal dua konsep penting, yaitu panggung depan (front stage) dan panggung belakang (back stage). Panggung depan adalah ruang publik atau tempat perjumpaan yang digunakan seseorang atau sekelompok orang untuk mempresentasikan diri dan memberikan kesan kepada orang lain melalui pengelolaan kesan (management of impression). Sementara panggung belakang adalah ruang privat yang tidak diketahui orang lain, tempat seseorang atau sekelompok orang leluasa menampilkan wajah aslinya.
Dalam konteks Pansus Century, kita dapat menyaksikan bagaimana aksi-aksi para aktor politik di parlemen di panggung depan. Mereka, misalnya, begitu galak, keras, dan gigih dalam memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mengungkapkan kebenaran. Akan tetapi, kita pun tidak tahu persis bagaimana perilaku mereka yang sesungguhnya di panggung belakang. Boleh jadi hal yang sebaliknya justru yang terjadi. Jika begitu, apa yang mereka perlihatkan di panggung depan hanyalah kamuflase.
Sudut pandang ini tampaknya relevan untuk melihat perilaku anggota pansus, khususnya dari Partai Golkar di panggung depan. Sebagaimana diketahui, anggota pansus dari Golkar tampil garang dibandingkan dengan anggota partai lainnya di koalisi. Golkar, misalnya, mengungkapkan adanya 54 dugaan pelanggaran dalam kasus Bank Century. Salah seorang anggotanya, Bambang Soesatyo menegaskan, hampir semua temuan pelanggaran oleh BPK dalam kasus Bank Century dapat dikonfirmasi.
Tentu sikap kritis Golkar patut diapresiasi, tetapi sikap kritis Golkar tersebut juga harus dikritisi oleh publik. Bisa jadi, di panggung belakang mereka penghamba kekuasaan. Menurut hemat penulis, hal ini bisa dipahami mengingat sejumlah hal. Pertama, posisi Golkar di parlemen dalam koalisi pendukung Susilo Bambang Yudhoyono cukup menentukan dengan jumlah anggotanya yang signifikan. Oleh karena itu, partai ini bisa memainkan kartu as. Ia bisa saja beralih ke pihak oposisi guna menantang Demokrat.
Kalau ini terjadi, Yudhoyono dan Demokrat tentu akan khawatir, sebab tanpa Golkar, koalisi tidak akan kuat menyangganya. Dan Golkar agaknya meyakini betul, Yudhoyono dan Demokrat tidak akan berani membiarkan hal itu terjadi. Oleh karena itu, konsesi politik akan menjadi pilihan. Golkar, misalnya, tidak akan membawa pansus ini sampai ke rekomendasi pemakzulan presiden, paling jauh penggantian menteri keuangan dan wakil presiden. Syaratnya, Golkar yang akan mendapatkan posisi itu.
Kedua, jiwa politik Golkar yang selalu lekat dengan kekuasaan akan membuat partai ini lebih memilih memperoleh kekuasaan ketimbang benar-benar berpaling ke oposisi. Maka, jika Yudhoyono dan Demokrat memberikan konsesi politik yang lebih banyak kepada Golkar, bisa dipastikan partai beringin akan menyambutnya dengan tangan terbuka meski berlawanan dengan arus publik.
Ketiga, sumber daya manusia di tubuh partai beringin tidak dapat dimungkiri masih merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan partai-partai lain. Dengan pengalaman politiknya yang sudah demikian tinggi di republik ini, kader-kader Golkar siap mengisi lowongan jabatan yang disodorkan Yudhoyono.
Penyelesaian elite
Satu hal yang paling dikhawatirkan dari kecenderungan tersebut adalah adanya keinginan untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui apa yang disebut dalam dunia politik dengan penyelesaian elite (elite settlement). Penyelesaian elite meniscayakan adanya kompromi-kompromi di kalangan elite, biasanya dengan dalih menciptakan stabilitas politik, meskipun sebenarnya untuk kepentingan politik elite itu sendiri.
Sinyal-sinyal terjadinya penyelesaian elite mulai terlihat. Pernyataan Ical baru-baru ini yang menegaskan ikatan kontrak koalisi hanya dengan Presiden RI, bukan dengan Demokrat, menjadi pertanda. Kalimat ini memang bersayap, tetapi bisa dibaca bahwa Ical boleh jadi membiarkan anggotanya di Pansus tetap galak. Namun, ia menjalin hubungan baik dengan Yudhoyono dan diam-diam membuat kompromi yang saling menguntungkan.
Jika model penyelesaian elite ini yang terjadi di akhir cerita Pansus Century di Senayan, maka dugaan bahwa perilaku politik para anggota Pansus Century tidak lebih sebagai aksi dramaturgi belaka akan terbukti. Jangan heran kalau Pansus kemudian berakhir dengan antiklimaks. Semoga ini tidak terjadi.***
Penulis, kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung, Deputi Direktur Bidang Politik The Political Literacy Institute.
