Dahlan Iskan Versus DPR (Jurnal Nasional, 06/11/2012)

Dahlan Iskan Versus DPR Iding R. Hasan* Hubungan antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tampaknya kian memanas. Hal ini bermula sejak munculnya surat edaran dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam kepada pada menteri dan jajaran di Kabinet Indonesia Bersatu II. Surat edaran Nomor 542/Seskab/IX/2012 itu memuat tentang pengawalan APBN 2013-2014 dengan mencegah praktik kongkalikong. Setelah surat itu beredar, Dipo Alam mengakui telah menerima pesan singkat dari Dahlan yang menyatakan tentang masih adanya upaya pemerasan pada BUMN oleh oknum-oknum di DPR. Pernyataan Dahlan tentang adanya sejumlah oknum DPR sebagai pemeras BUMN inilah yang membuat gerah kalangan anggota legislatif. Apalagi kemudian pernyataan tersebut bocor ke publik dan beredar luas khususnya di jejaring sosial dengan menggunakan inisial sejumlah nama anggota dewan dari berbagai fraksi. Celakanya, apa yang beredar di tengah publik tersebut ternyata lebih banyak dari apa yang dilaporkan Dahlan. Menurutnya, ada sepuluh nama yang ia laporkan, tetapi yang beredar mencapai lima belas orang. Tentu ini membuat hubungan Dahlan dengan DPR kian runyam. Hubungan antara Dahlan dan DPR agaknya akan terus meruncing selama permasalahan pokoknya tidak segera diklarifikasi. Oleh karena itu, tidak heran kalau sejumlah pihak menghendaki agar segera diadakan pertemuan antara menteri BUMN dengan lembaga legislatif tersebut. Resmi dan Terbuka Sebetulnya sinyal untuk segera menuntaskan masalah benar tidaknya sejumlah oknum anggota dewan memeras BUMN sudah cukup jelas. Dahlan dalam berbagai kesempatan menyatakan kesiapannya untuk mengklarifikasi pernyataanya secara terang benderang jika diundang secara resmi oleh DPR. Artinya, menteri BUMN tersebut menghendaki agar pertemuan dilakukan secara resmi dan sekaligus terbuka bagi publik. Menurut penulis, permintaan yang dilakukan Dahlan tersebut sudah tepat dengan sejumlah alasan. Pertama, pihak yang kena getah dari pemberitaan tentang ulah sejumlah oknum anggota dewan sebagai pemeras BUMN adalah lembaga DPR itu sendiri. Karena itu, sudah seharusnya lembaga inilah yang mesti berinisiatif. Dalam hal ini, Badan Kehormatan (BK) merupakan pihak yang paling tepat untuk melakukan pemanggilan terhadap menteri BUMN untuk klarifikasi. Kedua, jika pertemuan tersebut benar-benar dilakukan, maka sudah seharusnya diadakan secara terbuka sehingga semua publik Indonesia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Saat ini publik bertanya-tanya manakah yang berada di pihak yang benar. Sementara kalau pertemuan itu diselenggarakan secara tertutup, potensi untuk terjadinya “kompromi” antar kedua belah pihak cukup besar. Dan ini bisa memunculkan persoalan baru. Ketiga, secara prosedural-birokratis Dahlan sebenarnya sudah melakukan langkah yang benar. Ia melaporkan penemuannya kepada atasannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan menginformasikannya kepada Dipo Alam sebagai Seskab. Bahwa laporannya itu kemudian bocor ke publik merupakan hal yang berada di luar kekuasaan dirinya. Keempat, pertemuan secara resmi dan terbuka jelas lebih etis daripada upaya tunjuk batang hidung secara langsung. Seperti diketahui bahwa sejumlah anggota dewan meminta Dahlan untuk langsung saja menyebutkan nama oknum-oknum terkait, bukan sekadar inisial saja. Padahal penyebutan nama seperti itu memiliki konsekwensi hukum yang tidak ringan. Kredibilitas Dari perspektif komunikasi, kredibilitas merupakan faktor yang sangat penting bagi seorang komunikator ketika menyampaikan pesannya kepada publik atau khalayak. Seorang komunikator yang kredibel tentu akan jauh lebih mudah memersuasi khalayak ketimbang sebaliknya. Dalam konteks ini, Dahlan sebenarnya berada dalam posisi di atas angin karena kredibilitasnya di mata publik lebih baik dari DPR dalam kaitannya dengan upaya pembersihan instansi dari praktik kotor korupsi. Rekam jejak (track record) Dahlan dan sepak terjangnya sejak menjabat sebagai menteri BUMN cukup meyakinkan publik. Komitemennya untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya juga menambah catatan baiknya. Bahkan terhadap tudingan miring dari kalangan legislatif atas inefisiensi anggaran PLN sebesar 30 trilyun saat menjadi Dirut ia siap menanggung resikonya. Secara tegas Dahlan mengatakan, ikhlas di penjara jika tindakannya itu dianggap melanggar hukum. Ketegasan sikap tersebut justeru kian membuat DPR terpojok karena opini publik yang terbangun lebih berpihak kepada Dahlan. Oleh karena itu, satu-satu jalan untuk menyelamatkan muka lembaga ini adalah melakukan tindakan proaktif. Menunggu pihak Dahlan untuk berinisiatif melaporkan kasus tersebut ke BK sama saja dengan membiarkan opini publik terus berpihak kepadanya. Jelas hal ini tidak menguntungkan lembaga DPR. Mengedepankan egosime kelembagaan juga bukan pilihan yang bijak apalagi lembaga legislatif dan kementerian sebenarnya merupakan patner kerja. Selama ini apa yang dilontarkan kalangan legislatif lebih memperlihatkan egoisme kelembagaan saja atau ketersinggungan emosional terhadap perilaku Dahlan. Kebijakan-kebijakan Dahlan dalam menata organisasi kementerian BUMN pun, misalnya, kerap ditanggapi secara emosional oleh pihak legislatif. Oleh karena itu, duduk bersama antar kedua belah pihak merupakan langkah yang urgen. Tentu bukan sekadar pertemuan, melainkan berkomitmen untuk melakukan upaya pembersihan seperti dengan membuka secara jelas oknum-oknum anggota DPR yang terlibat. Dan jika benar-benar terbukti harus ditindak tegas dengan diberikan sanksi, baik administratif maupun pidana. Apalagi publik sebenarnya sudah tahu bahwa prakik-praktik pemerasan oleh segelintir oknum dengan beragam modusnya bukan hal yang baru. Ini sudah menjadi semacam rahasia umum karena sudah berlangsung sejak lama. Persoalannya adalah apakah DPR memiliki komitmen untuk memberantas berbagai praktik tindakan kotor di republik ini ataukah tidak. Jika pihak Dahlan sudah berkomitmen untuk siap buka-bukaan dengan konsekwensi apapun, termasuk ikhlas di penjara, seharusnya pihak DPR juga mempunyai komitmen yang sama. Sebab, jika ada komitmen bersama semacam itu, muara pertemuan tersebut tentu akan lebih jelas. *Penulis, Dosen Ilmu Politik UIN Jakarta dan Deputi Direktur Bidang Politik The Political Literacy Institute

Efek Jokowi di Pilkada Jabar (Suara Pembaruan, 02/11/2012)

Efek Jokowi di Pilkada Jabar Iding R. Hasan* Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat sebentar lagi akan digelar, yakni pada 2013. Sebagian partai-partai politik (parpol) telah menominasikan calon-calonnya. Sampai saat ini sudah tiga parpol yang telah menyatakan secara resmi calonnya untuk memerebutkan posisi Gubernur Jabar. Demokrat telah memutuskan Yusuf Macan Effendy (Dede Yusuf), Golkar menominasikan Irianto M. Syaifudin (Yance) dan PKS kembali menjagokan Ahmad Heryawan, masing-masing sebagai calon gubernur (cagub). Sementara PDIP tampaknya masih sedang mempertimbangkan untuk mengusung Rieke Diah Pitaloka. Yang menarik adalah bahwa perhelatan Pilkada Jabar 2013 digelar tidak lama setelah penyelenggaraan Pilkada DKI 2012 yang telah dimenangkan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kemenangan Jokowi dianggap sebagai fenomenal, selain karena tidak terduga-duga, juga mampu mengalahkan petahana (incumbent) Fauzi Bowo (Foke) yang didukung oleh banyak parpol, seperti Demokrat, Golkar, PKS dan lain-lain. Sementara Jokowi hanya didukung dua parpol saja, yakni PDIP dan Gerindra. Mungkinkah kemenangan Jokowi akan memberikan efek terhadap Pilkada Jabar? Kekuatan Figur Dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, baik dalam skala nasional seperti pemilihan presiden (pilpres) maupun lokal seperti pilkada, kekuatan figur tampaknya masih cukup dominan. Kemenangan Jokowi di Pilkada DKI 2012 yang belum lama berlangsung menjelaskan kecenderungan tersebut. Demikian pula kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden Republik Indonesia pada dua pemilu, yaitu 2004 dan 2009. Dilihat dari realitas politik Indonesia seperti itu, maka parpol-parpol yang akan berkontestasi dalam Pilkada Jabar tampaknya memang lebih mengedepankan kekuatan figur. Itulah kenapa parpol-parpol besar telah menominasikan calon-calon yang diyakini merupakan figur-figur kuat di Jabar. Salah satu indikator kekuatan figur adalah popularitas. Dede Yusuf, misalnya, jelas memiliki popularitas yang tinggi antar lain karena faktor keartisannya. Yance, meski bukan artis, tetapi cukup dikenal di Jabar, selain mantan Bupati Indramayu yang dianggap sukses, juga sekarang menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Jabar. Dibandingkan kader-kader beringin lainnya, Yance merupakan kader yang paling populer. Dominannya kekuatan figur dalam konteks politik Indonesia juga sebenarnya didukung oleh pola perilaku pemilih di negeri ini, termasuk di Jawa Barat. Salah satu lembaga survei pernah melansir hasil penelitian bahwa perilaku pemilih Indonesia, terutama di Jabar cenderung menyukai figur populer. Mereka pada umumnya tidak mau pusing-pusing memikirkan program yang ditawarkan calon. Ini bisa jadi merupakan penjelasan mengapa pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf mampu keluar sebagai pemenang pada Pilkada Jabar yang lalu. Dalam konteks seperti inilah, maka parpol-parpol yang sekalipun telah menetapkan cagub populer masih tetap mencari pasangan yang populer juga. Dede Yusuf yang notabene cagub terpopuler masih dipandang perlu oleh Demokrat untuk dipasangkan dengan Rieke sehingga ada wacana koalisi Demokrat-PDIP. Demikian pula PKS mencoba menjajaki untuk menduetkan Heryawan dengan Deddy Mizwar, salah seorang aktor yang cukup populer. Yance juga sempat diwacanakan untuk berduet dengan Nurul Arifin, kader Golkar dari kalangan artis, hanya saja Nurul tidak bersedia. Realitas ini kian diperkuat oleh kecenderungan parpol-parpol di negeri ini yang sangat pragmatis dalam derajat akut. Parpol-parpol berharap bahwa figur-figur yang populer akan menjadi pendulang suara (vote getter) yang andal pada waktu pemilihan, sehingga mesin-mesin parpol tidak perlu bekerja terlalu keras. Dengan kata lain, parpol hanya memikirkan kekuasaan belaka dengan berupaya untuk meloloskan calonnya untuk mendapatkan kemenangan. Tidak penting benar apakah visi, misi dan program partai dapat diketahui dan diserap oleh publik ataukah tidak. Perlu Kehati-hatian Bahwa efek Jokowi akan terasa dalam perhelatan Pilkada Jabar mungkin sulit untuk dihindari. Namun, parpol juga harus berhati-hati dalam konteks tersebut. Artinya, Pilkada DKI tentu tidak sama persis dengan Pilkada Jabar. Karena itu, perlu ada perlakuan yang berbeda atau khusus terhadap Pilkada Jabar. Hal ini juga berlaku bagi partai PDIP sebagai pengusung utama Jokowi. Pernyataan sebagian elite PDIP untuk melahirkan "Jokowi"-"Jokowi" baru dalam sejumlah pilkada di Indonesia perlu disikapi secara kritis. Figur seperti Jokowi tidak dapat dibentuk secara instan apalagi dilahirkan melalui rekayasa. Jokowi menjadi tokoh seperti sekarang ini melalui proses yang alamiah, tidak dibuat-buat. Sikap kesederhanaan dan kepopulisannya, misalnya, merupakan sesuatu yang genuine. Karenanya, PDIP tidak boleh sembarang menentukan calonnya. Kemenangan Jokowi juga antara lain ditentukan oleh adanya cap kegagalan terhadap kepemimpinan Foke sehingga resistensi publik sangat tinggi. Maka, kemunculan Jokowi dengan kekuatan figurnya itu seolah menjadi alternatif yang menjanjikan perubahan nyata bagi publik Jakarta. Sementara dalam Pilkada Jabar, pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf sekalipun tidak memiliki prestasi yang dianggap menonjol, tetapi juga tidak dipandang gagal oleh publik Jabar. Karena itu, para pesaing Heryawan tidak akan semudah Jokowi dalam berkontestasi. Dari sisi ini, parpol-parpol harus lebih jeli dalam menentukan calon dan pasangannya jika ingin keluar sebagai pemenang. Bagi PDIP sendiri, hemat penulis, pilihan yang cukup tepat adalah segera menetapkan Rieke sebagai cagub di Pilkada. Kepopuleran Rieke selama ini, bukan hanya karena faktor keartisannya saja, melainkan juga karena konsistensinya dalam memperjuangkan hak-hak orang-orang tertindas, seperti kaum buruh, TKI dan sebagainya. Ia bahkan kerap ikut turun aksi ke jalan ketika saluran-saluran komunikasi formal yang telah dilakukannya ternyata tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Dengan demikian, sikap Rieke di atas bukanlah dibuat-buat atau artifisial, tetapi memang lahir dari dalam jiwanya. Wacana untuk menduetkan Rieke dengan Teten Masduki juga merupakan langkah yang tepat. Ini akan menjadi perpaduan yang pas dilihat dari berbagai segi. Dari segi jender, jelas ini merupakan hal yang tepat. Juga dari segi latar belakang politik antara orang parpol dan nonparpol. Koalisi antara orang parpol dengan nonparpol tentu akan jauh lebih mudah daripada antar parpol yang terlalu banyak melakukan tawar menawar (bargaining). Dari segi komitmennya terhadap pemberantasan korupsi, keduanya tidak diragukan lagi. Publik tahu bahwa selama ini Teten merupakan seorang pegiat antikorupasi dan pendiri Indonesian Corruption Watch (ICW) yang sangat kritis Bagaimanapun kecenderungan masyarakat Indonesia sekarang, tak terkecuali di Jawa Barat, sedang mengharapkan pemimpin-pemimpin yang mampu memberantas musuh terbesar di negeri ini, yaitu korupsi. Maka, jelas duet Rieke-Teten akan menjadi alternatif bagi para pemilih Jawa Barat. Tanpa harus berkoalisi dengan partai lainpun peluang pasangan ini sangat besar, apalagi fakta membuktikan bahwa koalisi parpol ternyata tidak berbanding lurus dengan suara arus bawah. *Penulis adalah Deputi Direktur The Political Literacy Institute, Dosen Komunikasi Politik FISIP UIN Jakarta

Jokowi Way, Gatra 18-25/10/2012

Jokowi Way Iding R. Hasan* Resmi sudah Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta periode 2012-2017 setelah dilantik pada Senin (15/10). Kini setumpuk pekerjaan telah menanti: kemacetan, banjir, kriminalitas, penataan birokrasi dan sebagainya. Tak ada jalan lain bagi Jokowi kecuali bekerja keras dengan irama yang cepat. Membangun Komunikasi Politik Langkah pertama yang harus segera dilakukan Jokowi adalah membangun komunikasi politik dengan berbagai pihak, termasuk kubu Fauzi Bowo (Foke) yang dikalahkannya. Bagaimanapun, sebuah kontestasi politik kerap meninggalkan residu kekalahan yang berpotensi menimbulkan konflik. Maka, sungguh elegan jika Jokowi bersedia merangkul dan mengajaknya untuk bersama-sama membangun Jakarta. Langkah ini tentu dapat menjadi pintu masuk bagi Jokowi untuk menjalin komunikasi politik yang seluas-luasnya, khususnya dengan partai-partai politik pendukung Foke. Tidak dapat dihindari, dalam memimpin kota ini, Jokowi akan sering berhadapan dengan mereka yang berjumlah mayoritas sebagaimana yang terepresentasikan di DPRD DKI. Sementara Jokowi hanya didukung PDIP dan Gerindra yang jumlahnya hanya 15 persen. Apalagi belakangan terhembus isu keretakan antara kedua partai tersebut yang disinyalir dipicu oleh naiknya popularitas Prabowo Subianto saat pilkada kemarin. Ucapan Megawati baru-baru ini tentang “penumpang gelap” kian memperteguh keretakan tersebut. Sebab, dari sisi konteks komunikasi, ucapan Ketum PDIP tersebut jelas ditujukan kepada Prabowo. Prabowo sendiri ternyata tidak menghadiri acara pelantikan. Realitas ini tentu menjadi pekerjaan tambahan bagi Jokowi untuk bisa menyolidkan kembali keduanya. Pada saat yang sama Jokowi juga dituntut untuk bisa menjalin komunikasi politik dengan para pemimpin dari kota-kota satelit di sekitar Ibu Kota Jakarta, seperti Bekasi, Depok, Bogor dan Tangerang. Pembangunan kota Jakarta tentu akan selalu bersinggungan dengan kota-kota tersebut. Karena itu, jika jika Jokowi berhasil berkomunikasi secara baik dengan mereka, penanggulangan terhadap berbagai problem di Jakarta akan lebih mudah dilakukan. Komunikasi Mendengarkan Masyarakat dengan tradisi oral yang kuat seperti Indonesia cenderung lebih suka berbicara daripada mendengarkan. Para pemimpin di republik ini, baik yang berada di ranah eksekutif maupun legislatif, umumnya lebih suka berbicara atau didengarkan daripada mendengarkan. Kecenderungan ini kian diperparah dengan mentalitas feodalistik warisan kolonial Belanda yang hanya mau dilayani, bukan melayani. Selama ini, kita bisa melihat dan merasakan betapa birokrasi yang berlangsung di Indonesia, dari hulu sampai ke hilir, memperlihatkan kecenderungan seperti itu. Pada level kelurahan atau desa, misalnya, para lurah atau kepala desa umumnya lebih mau didengarkan ketimbang mendengarkan dan lebih mau dilayani daripada melayani. Apatah lagi para pemimpin di level yang lebih atas. Oleh karena itu, salah satu pekerjaan Jokowi adalah mengubah mentalitas para birokrat Jakarta agar mempunyai mentalitas pelayan publik (public servant). Mentalitas ini dapat dibangun antara lain dengan sering melakukan komunikasi interaksional. Merujuk John R. Wenburg dan William W. Wilmot dalam The Personal Communication (1973), model komunikasi interaksional mengandaikan bahwa proses komunikasi berlansung secara dua arah. Komunikan atau penerima tidak bersifat pasif, melainkan aktif dengan senantiasa memberikan umpan balik (feed bacak) yang mesti direspons oleh komunikator. Dalam konteks ini, maka seorang pemimpin atau birokrat (komunikator) mestinya lebih mau mendengarkan rakyat (komunikan) daripada didengarkan, karena rakyat bukanlah sekumpulan orang pasif. Rakyat kerap memberikan umpan balik berupa aspirasi kepada pemimpinnya yang seyogianya direspons dengan segera. Jika ini berjalan dengan baik, pada akhirnya seorang pemimpin akan lebih mau melayani rakyatnya ketimbang dilayani. Jokowi yang dikenal sebagai figur sederhana dengan gaya komunikasinya yang populis secara genuine tentu memiliki potensi besar untuk mengubah mentalitas tersebut. Pengalamannya di Solo membuktikan bahwa ia merupakan tipikal pemimpin yang mau melayani dan mendengarkan rakyat ketimbang sebaliknya. Kini, setelah menjadi Gubernur Jakarta, ia, misalnya, telah berkomitmen untuk lebih banyak di lapangan daripada di kantor. Jelas ini merupakan pengejawantahan dari mentalitas tersebut. Simbolisasi gaya komunikasi Jokowi yang populis, misalnya, bisa dilihat publik setelah acara pelantikannya sebagai gubernur. Tanpa ragu dan canggung Jokowi menghampiri para pendukung (rakyat)nya. Ini dapat ditafsirkan sebagai sebuah simbol bahwa Jokowi siap untuk mendengarkan suara rakyatnya; bahwa Jokowi siap mendatangi mereka dan pada gilirannya siap melayani mereka. Komunikasi mendengarkan semacam inilah yang sebenarnya dirindukan dari para pemimpin di republik ini, bukan hanya pada level daerah tetapi juga nasional. Rakyat Indonesia tentu sudah sangat bosan bahkan gerah dengan pemimpin yang lebih banyak berkeluh kesah atau menumpahkan curahan hati (curhat) ke publik, karena seharusnya pemimpinlah yang mesti mendengarkan keluh kesah dan curhat rakyat untuk kemudian memberikan solusi. Salah satu efek positif dari komunikasi mendengarkan yang dilakukan seorang pemimpin adalah bahwa rakyat akan merasakan kehadirannya di tengah-tengah mereka. Dan bagi pemimpin sendiri, langkah ini bisa menjadi jalan untuk memahami aspirasi rakyat yang kemudian merealisasikannya dalam program kerja. Jika ini yang terjadi, tentu rakyat akan menganggap pemimpinnya sebagai milik mereka, bukan milik golongan atau partai tertentu. Bagi Jokowi, pengidentifikasian dirinya sebagai milik semua rakyat Jakarta, bukan milik partai tertentu sangat penting. Ini sekaligus dapat menangkis tuduhan sejumlah pihak bahwa sejak awal ia telah “ditunggangi” oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Maka, selama Jokowi, dengan gaya komunikasinya yang populis, mampu “hadir” dan “bersama” dengan rakyat Jakarta, tudingan seperti itu lambat laun akan sirna. Jika berhasil dalam memimpin Ibu Kota Jakarta, maka, besar kemungkinan gaya komunikasi politik Jokowi selama memimpin akan menjadi role model bagi pemimpin-pemimpin lainnya di negeri ini. Inilah Jokowi way. *Penulis, Deputi Direktur The Political Literacy Institute, Dosen Komunikasi Politik FISIP UIN Jakarta

Pilkada DKI dan Peluang Prabowo, Jurnal Nasional, 26/09/2012

Pilkada DKI dan Peluang Prabowo Iding R. Hasan* Ada hal menarik dari perhelatan putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012 pada 20/09 yang lalu. Nama mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, Prabowo Subianto, disebut-sebut sebuah lembaga survei sebagai tokoh yang paling berpeluang untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Hal ini menyusul kemenangan sementara pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang notabene merupakan pasangan yang diusung partai Prabowo, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pimpinan Megawati Soekarnoputri. Sebagaimana diketahui salah sebuah lembaga survei menyebutkan bahwa jika pemilihan presiden (pilpres) diselenggarakan tahun ini, maka Prabowo berpotensi untuk muncul sebagai pemenang. Survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 7 – 11 September 2012 di wilayah Jakarta tersebut menemukan bahwa jika pilpres diselenggarakan sekarang, 19,1 responden memilih Prabowo dan Mega hanya didukung 10,1 persen. Sedangkan Aburizal Bakrie (Ical) hanya memperoleh suara 7 persen, Hatta Rajasan dan Anas Urbaningrum bahkan berada di bawah angka 7 persen. Yang menarik dari temuan tersebut adalah bahwa pemilih pasangan Jokowi-Ahok 25 persen memilih Prabowo dan hanya 13 persen memilih Mega sebagai presiden pada 2014. Sementara itu, dari kalangan pemilih pasangan Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara) ditemukan bahwa sebanyak 13 persen memilih Prabowo dan hanya 8 persen memilih Mega. Dengan demikian, Prabowo didukung baik oleh massa pendukung Jokowi-Ahok maupun Foke-Nara. Dari temuan di atas wajarlah kalau Prabowo Subianto menjadi calon presiden (capres) yang paling berpeluang untuk menjadi orang nomor satu di republik ini. Namun, akankah kondisi yang kondusif bagi Prabowo ini akan terus didapatkannya sampai saat penyelenggaraan Pilpres 2014 nanti? Faktor Pendukung Tentu ada pertanyaan mengapa Prabowo bisa mendapatkan citra positif di mata publik, khususnya Jakarta sekarang ini? Ada beberapa argumentasi yang dapat menjelaskannya. Pertama, saat penyelenggaraan Pilkada DKI 2012 publik Jakarta, khususnya yang mendukung pasangan Jokowi-Ahok tertuju perhatiannya pada sosok Jokowi. Sosok Jokowi yang dianggap orang bersih, jujur dan merakyat itu mampu menutupi hal-hal yang buruk tentang Prabowo. Dengan kata lain, publik Jakarta lupa terhadap berbagai kasus yang menimpa Prabowo seperti pelanggaran HAM. Kedua, Prabowo relatif tidak mendapatkan rival yang mampu mengunggulinya. Seperti yang diketahui bahwa calon-calon presiden, baik yang sudah dideklarasikan oleh partai politik pengusungnya maupun yang masih dielus-elusnya, umumnya juga terbebani oleh kasus-kasus hukum. Ical yang telah dideklarasikan Partai Golkar, misalnya, jelas sulit bersaing karena jeratan kasus yang tidak ringan. Wiranto yang dicalonkan kembali Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) juga setali tiga uang, bahkan kasus pelanggaran HAM pada masa Orde Baru yang ditujukan padanya jauh lebih berat. Praktis satu-satunya capres yang mampu mendekati perolehan suara Prabowo adalah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Namun, tentu Mega bukanlah pesaing Prabowo yang sesungguhnya. Selain belum dicalonkan secara resmi oleh PDIP, Mega juga agaknya cenderung tidak akan kembali maju pada Pilpres 2014. Faktor usia dan pengalaman buruk, dua kali mengalami kekalahan pada pilpres sebelumnya, diyakini bakal menghalangi Mega untuk kembali berkontestasi. Ketiga, belum banyak muncul calon-calon presiden alternatif terutama dari kalangan non partai kecuali yang kerap disebut-sebut media massa, seperti Menteri BUMN, Dahlan Iskan dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mafud MD. Dua orang tokoh inipun, karena belum dicalonkan partai politik, tentu tidak disertakan dalam jajak pendapat yang dilakukan lembaga survei tersebut. Barangkali hasilnya akan berbeda, jika kedua orang tokoh tersebut disertakan pula. Tidak Mudah Betapapun pasca penyelenggaraan putaran kedua Pilkada DKI Prabowo seolah-olah di atas angin, namun belum tentu perjalanan ke depan akan dilaluinya dengan mudah. Masih ada rentang waktu sekitar dua tahunan sebelum diadakan Pilpres 2014, sehingga berbagai kemungkinan bisa saja terjadi yang justeru tidak menguntungkan bagi Prabowo. Menurut hemat penulis, ada beberapa hal yang berpotensi untuk menjadi ancaman Prabowo dalam perjalanannya menuju Istana Negara. Pertama, memori publik bisa dibuka mengenai berbagai kasus seperti pelanggaran HAM yang melilit Prabowo oleh rival-rivalnya. Jika sekarang sebagian besar publik Jakarta cenderung melupakannya, itu karena perhatiannya lebih tertuju pada Jokowi. Pada saat pilpres nanti, tentu segenap publik Indonesia akan terfokus pada semua capres, termasuk Prabowo sehingga berbagai kekurangan mereka akan dibuka di mata publik. Saat itulah kasus-kasus terkait Prabowo bisa menjadi batu sandungan perjalanan politiknya. Kedua, meskipun Prabowo memiliki berbagai faktor pendukung yang dapat memperkuat pencapresannya: finansial yang melimpah, militer dan yang sangat penting dari kalangan Jawa, namun bukan berarti semua itu bisa menjadikan perjalanannya mulus. Salah satu kelemahannya adalah faktor ketokohan yang tampaknya sangat penting dalam konteks politik Indonesia seperti yang diperlihatkan Jokowi dalam Pilkada DKI kemarin. Sayangnya, faktor ketokohan Prabowo tampaknya tidak terlalu menonjol, misalnya dilihat dari kebersihan, kejujuran, sikap kerakyatan dan sebagainya. Seandainya pun dia berusaha menampilkan dirinya seperti itu ketika kampanye jelang Pilpres 2014, misalnya, bukan tidak mungkin akan tampak artifisial karena akan terkesan-kesan dibuat-buat dan tidak alamiah seperti Jokowi. Ketiga, jika nanti banyak tokoh-tokoh alternatif, baik yang dicalonkan sebagai presiden maupun wakil presiden, yang ternyata mempunyai ketokohan yang jauh melampaui Prabowo, tentu hal itu kian mempersulit langkahnya. Bukan tidak mungkin nama para tokoh yang sekarang sudah beredar terutama dilakukan oleh kalangan media, benar-benar maju dalam persaingan politik pada 2014. Jelas Prabowo tidak akan bisa lagi mengandalkan hasil survei. Dengan demikian, meskipun saat sekarang Prabowo lebih unggul dari capres-capres lainnya, namun perjalanannya menuju kursi Presiden RI pada 2014 tidak akan mudah. *Penulis, Dosen Ilmu Politik UIN Jakarta dan Deputi Direktur Bidang Politik The Political Literacy Institute

Pilkada DKI dan Evaluasi Partai Politik (Pikiran Rakyat, Senin 24/09/2012

Pilkada dan Evaluasi Partai Politik Iding R. Hasan* Kemenangan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas pasangan Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara) pada putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 20/09 kemarin, seperti yang dirilis oleh berbagai lembaga survei melalui hitung cepat (quick count), jelas merupakan tamparan keras bagi partai politik. Betapa tidak, partai-partai politik yang secara beramai-ramai mengusung Foke-Nara pada kenyataannya tidak mampu menjadikan Foke memerintah Jakarta untuk yang kedua kalinya. Pasangan Foke-Nara yang pada putaran pertama meraih total suara 34,05 persen seharusnya bisa menambah perolehan suara secara meyakinkan karena mendapatkan tambahan dukungan dari partai-partai politik seperti Golkar dan PKS yang pada putaran pertama mengusung calon sendiri. dari perolehan suara pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini yang diusung PKS sebesar 11,72 persen dan pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono yang diusung Partai Golkar sebesar 4,74 persen saja tentu sudah cukup kalau solid. Tetapi ternyata bergabungnya dua partai politik besar dan menengah tersebut tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perolehan suara Foke-Nara. Evaluasi Realitas yang tergambarkan dari Pilkada DKI 2012 tersebut mau tidak mau harus dijadikan evaluasi bagi partai-partai politik. Dalam konteks ini, hal yang paling harus dijadikan bahan introspeksi diri bagi partai politik adalah ketidaksinkronan antara kehendak elite partai dan aspirasi anggota partai. Mengapa keputusan yang telah dibuat para elite partai politik ternyata tidak dipatuhi oleh para anggota partai sehingga keputusan tersebut tidak dapat diwujudkan sesuai harapan? Tentu ada sejumlah alasan yang dapat dikemukakan terkait masalah tersebut. Pertama, ada kecenderungan umum di kalangan partai-partai politik Indonesia bahwa para petinggi partai politik kerap terseret oleh kepentingan segelintir elite partai sehingga dalam membuat sebuah kebijakan partai lebih berorientasi kepada mereka ketimbang pada basis massa di bawah. Kedua, kecenderungan pragmatisme kekuasaan di kalangan partai-partai politik di Indonesia sudah berada pada derajat yang cukup parah. Bahkan partai yang identik dengan partai kader yang ideologis seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekalipun tidak dapat menghindarinya. Hal ini, misalnya, terlihat dari pilihan yang diberikan PKS pada pasangan Foke-Nara. Padahal dari segi pencitraan, partai yang kerap menampilkan dirinya sebagai partai yang bersih dan peduli ini, seharusnya lebih lebih menjatuhkan pilihan pada pasangan Jokowi-Ahok. Faktor “kue” kekuasaan disinyalir sebagai motif utamanya. Dari gambaran di atas semestisnya partai-partai politik di negeri ini segera menyadari dan mengubah performanya sehingga lebih disukai dan merasa dimiliki oleh basis massanya. Oleh karena itu, para elite partai politik harus sering turun ke bawah untuk menyerap aspirasi konstituennya sehingga berbagai keputusan yang akan dibuat partai lebih berorientasi pada aspirasi tersebut. Pencapresan Selaian evaluasi partai, hal yang mesti dipertimbangkan kembali oleh partai-partai politik, bercermin dari kasus Pilkada DKI 2012, adalah perlunya melakukan evaluasi pencapresan. Keunggulan kekuatan figur Jokowi dengan penampilannya yang bersahaya, merakyat, jauh dari kasus korupsi dan sebagainya sehingga mampu mencuri hati sebagian besar warga Jakarta jelas mesti dijadikan bahan evaluasi bagi partai, baik yang sedang mencari bakal calon presiden maupun yang sudah mengusung calonnya secara resmi. Tentu evaluasi tidak bisa bersifat asal-asalan atau hanya sekadar tambah sulam belaka, melainkan menyeluruh. Artinya, jika calon yang kini tengah dielus-elus atau bahkan diusungnya tidak memberikan pengharapan, maka, partai sebaiknya tidak perlu ragu untuk mengevalusi pencalonannya dengan mencari sosok-sosok lain yang lebih tepat. Dalam konteks Golkar, misalnya, langkah yang diambil partai beringin untuk tetap mencalonkan Aburizal Bakrie (Ical) dan sekarang mencari sosok pendamping yang lebih merakyat, karena terinspirasi sosok Jokowi, barangkali tidak akan berpengaruh banyak. Sebab, masalah utamanya justeru terletak pada sosok Ical yang jauh dari kesan-kesan merakyat, sederhana apalagi bersih. Kalaupun partai ini nanti menemukan sosok seperti Jokowi sebagai pasangan Ical, kecil kemungkinan untuk berhasil karena akan terkubur oleh problem yang ada pada diri Ical. Hal ini berbeda dengan Jokowi. Meskipun mendapatkan banyak serangan khususnya yang ditujukan pada pasangannya, Ahok, baik terkait SARA maupun cap sebagai politisi kutu loncat, namun semua itu mampu ditutupi oleh ketokohan Jokowi yang kuat. Sehingga berbagai serangan yang bertubi-tubi tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, menurut hemat penulis, partai-partai politik di republik ini tidak perlu ragu untuk mengevaluasi kembali pencapresan yang telah dibuatnya jika ingin benar-benar memperoleh kemenangan. *Penulis adalah Deputi Direktur The Political Literacy Institute, Kandidat Doktor Komunikasi Unpad.

Artis dan Revolusi Cerdas DKI (Sindo, Kamis 20/09/2012)

Artis dan Revolusi Cerdas DKI Iding R. Hasan* Ada satu peristiwa yang cukup menarik perhatian publik jelang diselenggarakannya putaran kedua Pemilihna Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, yaitu deklarasi Gerakan Revolusi Cerdas DKI yang digagas sejumlah artis ibukota pada Senin (17/09). Di antara beberapa artis yang terlibat dan hadir di dalam acara tersebut adalah Katon Bagaskara, Dedy Mizwar, Andre Hehanusa, Glen Fredly, Charles Bonar Sirait, Nugie, Sherina dan lain-lain. Gerakan tersebut pada intinya mengajak seluruh warga DKI untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada DKI 2012 ini. Dua hal penting yang dapat dimaknai dari peristiwa tersebut adalah keberadaan artis itu sendiri dan Gerakan Revolusi Cerdas DKI. Terkait dengan artis, dari perspektif komunikasi politik, keterlibatan mereka di dalam gerakan tersebut tampaknya memiliki makna yang cukup penting, setidaknya untuk eksistensi mereka sendiri di dalam kehidupan politik di Indonesia. Politik Substantif Ada sejumlah alasan yang dapat dikemukakan dalam konteks ini. Pertama, sebagai salah satu khalayak politik yang dapat dikategorikan sebagai apa yang disebut Dan Nimmo (1978) publik berperhatian (public attentive), para artis yang terlibat di dalam Gerakan Revolusi Cerdas DKI tersebut berhasil memperlihatkan pada publik secara umum konsern mereka atas isu-isu politik secara cerdas di republik ini, terutama dalam Pilkada DKI. Mereka boleh jadi akan dipandang sebagai orang-orang yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap terselenggaranya kehidupan politik yang lebih baik dan bersih. Kedua, keterlibatan artis dalam gerakan politik yang bersifat subtantif seperti di atas setidaknya juga dapat menimalisasi persepsi negatif atau pandangan miring sebagian besar publik selama ini terhadap keberadaan mereka di dalam kehidupan politik. Sebagaimana diketahui bahwa keterlibatan para artis dalam politik, terutama sejak masa reformasi, mengalami eskalasi yang luar biasa baik di ranah legislatif maupun eksekutif. Di badan legislatif pusat, misalnya, terdapat delapan artis yang berhasil lolos. Namun sayangnya, keberadaan mereka, sebagian besar lebih banyak dipandang sebagai “aksesoris” politik belaka sehingga peran dan kiprah mereka kurang menonjol. Dalam pandangan salah seorang pakar komunikasi politik di Indonesia, Effendy Ghazali (2000), kehadiran kalangan artis dalam kehidupan politik mempertegas kenyataan bahwa politik Indonesia sangat mengedepankan politik pencitraan yang jauh dari masalah-masalah substansial. Ketiga, keterlibatan artis dalam politik dengan cara seperti ini sesungguhnya bisa menjadi semacam pembelajaran politik yang berharga bagi mereka. Ini merupakan modal politik yang jauh lebih bernilai dari sekadar popularitas yang mereka andalkan. Modal popularitas dalam banyak hal justeru kerap “merusak” proses politik demokratis yang tengah dibangun di negeri ini, khususnya dalam modernisasi partai politik. Salah satu ciri politik modern adalah tahapan kaderisasi yang berjenjang. Pertama rekrutmen atas kader-kader yang potensial. Tentu tidak dilakukan sembarangan atau asal comot saja. Kedua, pembinaan kader menjadi loyalis organisasi partai sehingga dapat menjadi seperti yang disebuh Daniel Katz (dalam Dan Nimmo 1989) politisi-politisi ideolog di kemudian hari. Ketiga, pendistribusian pada sumber-sumber politik baik di eksutif maupun legislatif. Rekrutmen artis oleh partai-partai politik di Indonesia jelas tidak melalui tahapan-tahapan seperti tersebut di atas. Partai politik merekrut mereka dan langsung masuk pada tahapan ketiga dengan menempatkannya sebagai calon-calon legislatif (caleg) maupun sebagai calon gubernur, bupati atau walikota dalam sejumlah pilkada. Akibatnya, mereka tidak dapat dapat memainkan peran politik yang substansial karena bekal politik yang masih sangat minim. Oleh karena itu, dengan semakin banyak artis yang mengawali keterlibatannya di dalam politik melalui gerakan-gerakan politik seperti Gerakan Revolusi Cerdas DKI tersebut, maka tingkat pemahaman mereka terhadap politik juga semakin baik dan meningkat. Sehingga jika suatu waktu benar-benar terjun di dalam kehidupan politik praktis, bekal politik mereka cukup memadai. Dengan demikian, skeptisisme publik terhadap eksistensi mereka di dalam politik pun dapat terkikis sedikit demi sedikit. Revolusi Cerdas DKI Terlepas dari pengagas Gerakan Revolusi Cerdas DKI adalah para artis ibukota, jelas gerakan ini patut diacungi jempol dan didukung oleh semua pihak yang mengharapkan kehidupan politik yang lebih baik dan bersih. Salah satu butir penting yang dikemukakan dalam deklarasi tersebut adalah hendaknya warga Jakarta berpartisipasi aktif dalam Pilkada DKI dengan mengawal proses demokrasi. Dengan kata lain, warga Jakarta bukan hanya sekadar mengikuti dan berpartisipasi saja dalam pilkada, melainkan juga mengawal hak-haknya, sehingga tidak dimanipulasi pihak lain. Satu hal yang sangat dikhawatirkan oleh berbagai kalangan adalah potensi kecurangan yang akan mungkin timbul dalam putara kedua Pilkada DKI 2012 ini. Tanpa bermaksud menuduh pihak-pihak tertentu, Pilkada DKI kerap diidentikkan dengan kecurangan dan kekerasan baik secara fisik maupun simbolik. Oleh karena itu, tanpa pengawalan yang ketat dari warga, boleh jadi potensi-potensi tersebut bisa muncul kembali. Dari sisi literasi politik, gagasan Gerakan Revolusi Cerdas DKI ini tentu sangat penting. Hal ini bisa menjadi semacam pendidikan politik yang baik bagi para pemilih Jakarta. Pendidikan politik yang baik umumnya mengacu pada tiga hal penting, yaitu pengetahuan politik (political knowledge), sikap politik (political attitude) dan keterampilan politik (political skill). Dalam konteks Pilkada DKI, misalnya, jika para warga mau menjadi pemilih yang cerdas tentu mereka harus memiliki setidaknya pengetahuan dan sikap politik. Misalnya, memilih kandidat Gubernur DKI harus didasarkan pada pengetahuan politik pemilih antara lain tentang rekam jejak (track record) baik saat sebelum maupun sesudah menjabat. Memilih tidak seharusnya didasarkan karena kedekatan keluarga, etnis dan juga agama. Peristiwa ini juga begitu penting karena terjadi di ibukota. Bagaimanapun Pilkada DKI merupakan barometer bagi pilkada-pilkada di tempat lainnya. Oleh karena itu, kalau Pilkada DKI dapat terselenggara secara bersih, tentu diharapkan akan menjadi lokomotif perubahan politik di seluruh Indonesia. *Penulis, Deputi Direktur Bidang Politik The Political Literacy Institute, Dosen Komunikasi Politik FISIP UIN Jakarta

Menyoal Politisasi Agama (Suara Pembaruan, Jum'at 31 Agustus 2012)

Dunia politik Indonesia tampaknya tidak pernah bisa dilepaskan dari keterlibatan unsur agama, terutama Islam. Oleh karena itu, berbicara tentang politik di negeri ini, juga mesti berbicara tentang agama Islam. Sayangnya, sejauh yang bisa diamati relasi antara politik dan agama lebih sering menampilkan relasi yang tidak seimbang, dalam pengertian bahwa agama lebih menampilkan dirinya sebagai subordinatif terhadap politik. Dengan kata lain, agama lebih banyak dimanipulasikan untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Maraknya berbagai aksi kekerasan di republik ini yang secara kasat mata lebih bermotifkan agama, seperti konflik antar aliran, sesungguhnya, jika ditelisik lebih jauh, bermuara pada persoalan politik dan kekuasaan. Apa yang terjadi pada komunitas Syi’ah di Desa Karang Gayam dan Desa Bluuran Kabupaten Sampang, Madura, baru-baru ini yang telah menelan korban, baik yang meninggal maupun luka-luka, disinyalir memiliki motif politik. Hal ini terkait dengan kepentingan politik kelompok tertentu dalam rangka meraih dukungan massa mayoritas jelang pemilihan kepala daerah (pilkada). Dalam derajat tertentu, kasus maraknya kampanye SARA jelang putaran kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 20 September yang akan datang bisa pula dibaca sebagai bentuk manipulasi agama untuk kepentingan politik. Sejumlah tokoh masyarakat, seperti pedangdut Rhoma Irma, misalnya, secara terang-terangan mengajak pada umat Islam untuk memilih pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) yang seiman seraya mengutip ayat dari Kitab Suci. Bahkan belakangan elite politik pun ikut-ikutan latah mengampanyekan hal serupa seperti yang diperlihatkan Ketua DPR, Marzuki Alie. Akibatnya, suasana politik di kota Jakarta kian memanas. Kampanye hitam (black campaign) baik berupa selebaran ataupun melalui media sosial terus dilancarkan oleh masing-masing pendukung pasangan cagub-cawagub. Bahkan ada kecenderungan bahwa persaingan tajam antar kandidat dengan melibatkan isu SARA tersebut sudah menjurus pada konflik horizontal. Kalau ini tetap dibiarkan, bukan tidak mungkin kekerasan akan meledak. Dampak Buruk Menyeret-nyeret agama ke dalam ranah politik apalagi dilakukan secara manipulatif jelas akan memberikan dampak buruk, bukan hanya terhadap kehidupan politik melainkan juga kehidupan agama pada saat yang sama. Dalam konteks politik, fenomena ini jelas merupakan sesuatu yang kontra produktif terhadap perkembangan demokrasi yang sedang berjalan di negeri ini. Ketika demokrasi sangat menekankan rule of the game dalam berpolitik, selain kebebasan tentu saja, maka tentu menjadi terkendala dengan maraknya aksi kekerasan yang jelas-jelas tidak menghormati rule of the game tersebut. Saat demokrasi begitu menekankan cara-cara yang baik dan beradab untuk mencapai tujuan politik, para penyokong aksi kekerasan justeru seperti ingin menghalalkan segala cara guna meraih apa yang mereka inginkan. Ketika demokrasi lebih mengedepan cara-cara dialogis, negosiasi dan seterusnya, para pelaku kekerasan justeru lebih mengedepankan cara pandang mata kuda; melihat setiap permasalahan secara hitam dan putih. Bagi kehidupan keagamaan sendiri, manipulasi agama untuk kepentingan politik jelas akan menodai agama itu sendiri. Agama, meminjam gagasan teologi pembebasan yang berkembang di Amerika Latin, akan kehilangan fungsi liberatifnya di tengah-tengah pemeluknya. Agama yang sejatinya mampu membebaskan manusia dari sikap-sikap primordilaistik, chauvinistic, kepicikan cara berpikir dan sebagainya, justeru, dengan maraknya fenomena di atas, menjadi factor penumbuh subur sikap-sikap tersebut. Di saat agama seharusnya menjadi penebar kedamaian di muka bumi ini, tetapi justeru, ketika diseret untuk kepentingan politik, menjadi penebar kebencian yang berakibat pada pertumpahan darah. Ketika agama seyogianya mengusung misi profetik-keilahian, oleh para oknum pemegang kedudukan politik dan kekuasaan, agama justeru diperosokkan ke dalam lumpur profan yang kotor. Dengan demikian, agama seolah telah kehilangan jati dirinya di dalam kubangan politik. Political Will Pemerintah Meledaknya aksi kekerasan di kalangan warga yang berkibat pada jatuhnya sejumlah korban, baik meninggal, luka-luka maupun yang trauma, jelas memperlihatkan kelalaian dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemberian rasa aman kepada para warganya. Apalagi apa yang terjadi di Sampang sebenarnya bukanlah yang pertama kali, melainkan sudah terjadi sejak lama, sehingga pemerintah seharusnya sudah bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi dan berusaha mencegahnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan pemerintah terhadap berbagai peristiwa konflik di sejumlah kasus di Indonesia tidak menyelesaikan masalah sampai tuntas. Pemerintah seringkali hanya mengambil jalan aman (safety player) sekadar hanya menghentikan konflik secara sesaat tanpa menyentuh akar permasalahannya. Akibatnya seperti menyimpan api dalam sekam yang setiap saat dapat meledak jika ada sumbu pemicunya. Oleh karena itu, pemerintah harus berani melakukan berbagai langkah terobosan untuk menghentikan tragedi tersebut. Menurut hemat penulis, ada sejumlah hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam situasi seperti ini. Pertama, soft means, yaitu cara-cara yang mengedepankan persuasi dalam mengatasi persoalan konflik. Dialog menjadi satu-satunya metode yang tepat. Kurangnya dialog, seperti yang disinggung Menag Suryadharma Ali, merupakan salah satu pemicu meledaknya konflik. Dalam konteks ini, pemerintah mesti melibatkan kaum ulama secara intensif karena mereka, seperti yang digambarkan Dan Nimmo dalam Komunikasi Politik Khalayak dan Efek (2000), merupakan pemuka pendapat (opinion leader) yang suaranya didengar masyarakat. Jangan sampai, mereka hanya dijadikan seperti yang diungkapkan Azyumardi Azra sebagai pemadam kebakaran saja. Peran mereka tentu sangat penting terutama dalam upaya memberikan pemahaman keagamaan yang lebih toleran dan terbuka terhadap umat. Banyak tindak kekerasan yang dilakukan sekelompok umat yang memang didasari oleh sempitnya pemahaman keagamaan mereka, sehingga membunuh orang yang tidak sealiran seolah-olah tidak berdosan atau malah dianggap jihad. Kedua, hard means, yakni cara-cara yang bersifat reaktif. Sebagai pihak yang berwenang, pemerintah, dalam hal ini aparat keamanan harus berani menindak tegas siapapun pelaku kekerasan, baik dari kelompok minoritas maupun mayoritas atau bahkan dari kalangan aparat sendiri. Prinsip menegakkan keadilan harus lebih diutamakan. Jangan sampai sinyalemen yang menyebutkan bahwa aparat keamanan selama ini bertindak berat sebelah benar-benar terjadi di lapangan. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu sulit diharapkan tercapai penyelesaian masalah secara utuh. Pemerintah harus berani bersikap bahwa segala bentuk kekerasan baik berupa penyerangan, pembakaran apalagi pembunuhan sekalipun atas nama agama merupakan tindakan yang biadab. Karena itu para pelakunya harus ditindak secara setimpal. Jangan sampai seperti yang pernah (kerap) terjadi dalam kasus seperti ini, pihak korban justeru yang dijadikan tersangka. Ketiga, pemerintah harus mengungkapkan informasi mengenai konflik tersebut secara utuh dan apa adanya tanpa pretense untuk menutup-nutupinya. Sangat mengherankan bahwa pemerintah yang diwakili Menteri Agama mengatakan pada publik bahwa tragedi Sampang tersebut merupakan konflik keluarga. Padahal media-media lokal di Madura menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan konflik sosial. Sebenarnya kalau pemerintah mau dan memiliki political will yang baik masalah tersebut dapat diselesaikan dengan tuntas. Kalau tidak, alih-alih tuntas justeru masalah-masalah serupa akan terus bermunculan di republik ini.