Mengantisipasi Kegaduhan Politik (Jurnal Nasional, 30/12/2012

Hampir semua kalangan menengarai bahwa pada tahun 2013 akan terjadi kegaduhan politik di Indonesia yang bukan tidak mungkin akan mengarah pada instabilitas politik. Prediksi ini sulit dibantah mengingat pada saat itu dipastikan semua partai politik akan menumpahkan segala tenaga dan pikirannya demi meraih kemenangan pada Pemilu 2014. Karena masing-masing mengingingkan kesuksesan, tentu saja bakal rawan terjadi benturan kepentingan di antara mereka: saling sikut, saling jegal, saling menjatuhkan mungkin akan menjadi bumbu dalam politik Indonesia. Intra dan Antar Partai Kalau kita cermati bahwa kegaduhan politik yang sangat mungkin terlihat pada 2013 boleh jadi akan berlangsung pada dua wilayah, yakni intra partai, yaitu adanya gejolak di kalangan internal partai politik (parpol) dan antar partai, yakni pergesekan antar satu partai dengan partai lainnya. Dalam konteks internal partai, ada dua hal yang cukup rawan untuk terjadinya konflik internal. Pertama, masalah pencalegan. Saat ini semua parpol di Indonesia sedang melakukan proses penjaringan caleg untuk dikontestasikan pada Pemilu Legislatif 2014. Masalah pencalegan bagi sebuah partai tidak bisa disikapi secara sembarangan dan asal-asalan, karena caleg-caleg inilah yang nanti bakal menentukan sukses tidaknya partai. Oleh karena itu, partai harus benar-benar mempertimbangkan kualifikasi-kualifikasi yang ideal dari para caleg yang dipilihnya tersebut. Namun sayangnya, justeru dalam pencalegan inilah yang kerap terjadi masalah. Partai terkadang tidak mempertimbangkan aspek kualitas caleg, melainkan lebih melihat pada aspek-aspek lainnya, seperti relasi keluarga, modal finansial dan popularitas. Tidak sedikit kader-kader ideology partai yang potensial justeru tersingkirkan dari pencalegan karena tidak memiliki ketiga aspek tersebut. Akibatnya, tidak mustahil jika pola penjaringan caleg seperti ini akan meninggalkan luka dan sakit hati bagi mereka yang terpinggirkan. Kedua, penentuan nomor urut caleg. Masalah ini seringkali menimbulkan pertikaian di dalam internal partai karena semua caleg pastik menginginkan nomor urut atas atau nomor urut jadi. Meskipun sistem pemilihan pada pileg nanti kemungkinan besar masih menggunakan suara mayoritas, namun tetap saja masalah nomor urut akan diperebutkan para caleg, karena masih menentukan. Pada kenyataannya sangat sedikit, untuk tidak mengatakan, tidak ada sama sekali caleg yang berhasil memeroleh suara sesuai dengan alokasi yang ditetapkan bagi setiap caleg. Sementara itu, dalam konteks antar partai, kegaduhan politik akan terlihat setidaknya pada dua hal. Pertama, ada kecenderungan bahwa antar satu partai dengan partai lainnya saling sandera masalah karena masing-masing memiliki kartu as yang bisa dimainkan. Model buka tutup kasus, terutama kasus-kasus besar, misalnya, kerap dilakukan atas dasar kepentingan politik, bukan pertimbangan hukum. Sekarang saja publik sudah dapat menilai, banyak kasus besar di negeri ini dibuka lebih karena pertimbangan politik. Kedua, kecenderungan saling serang bahkan saling menegasikan antar satu partai dengan partai lain juga sangat mungkin terjadi pada 2013. Sistem multipartai yang diterapkan di sini dan ketidakjelasan perbedaan (diferensiasi) atar satu dengan lainnya akan mudah menjadi faktor pemicu (trigger factor) dari kecenderungan tersebut. Pada level akar rumput (grass root) pertarungan mungkin bisa berlangsung lebih konkret karena biasanya melibatkan fisik. Langkah Antisipasitif Sebagai publik tentu kita berharap bahwa kegaduhan politik tersebut tidak akan berlangsung secara ekstrim sehingga tidak menimbulkan instabilitas politik di negeri ini. Dalam konteks ini, hemat penulis, perlu ada berbagai upaya yang mesti dilakukan, terutama oleh partai-partai politik yang akan berkontestasi pada Pemilu 2014. Tanpa ada upaya antisipatif yang bersifat preventif, kegaduhan politik jelas akan sulit dikontrol. Dalam situasi seperti ini, partai-partai politik setidaknya harus mempertimbangkan dua hal. Pertama, terkait dengan persoalan pencalegan dan penentuan nomor urut, partai hendaknya mengedepankan aspek proporsionalitas. Artinya, jikapun partai sulit menghindar dari tekenan untuk menggunakan aspek relasi keluarga, uang dan popularitas dalam penentuan caleg, maka seyogianya dilakukan secara proporsional. Hal ini bisa diwujudkan antara lain dengan membuat kesepakatan internal partai bahwa caleg-caleg yang memiliki popularitas tinggi seperti caleg dari kaum selebritas, misalnya, ditempatkan pada nomor urut sepatu atau bawah. Sementara kader-kader ideolog partai yang potensial diberikan nomor urut atas. Pada sisi lain, caleg-caleg yang terjaring karena ketiga aspek di atas juga harus diperhitungkan aspek kualifikasi politiknya sehingga bisa meminimalisasi potensi konflik. Di DPR sekarang ada beberapa anggota yang notabene orangtuanya elite partai, tetapi tidak dapat memperlihatkan kapabilitas politiknya. Hal yang seperti ini mestinya tidak boleh terjadi lagi di masa depan. Kedua, partai harus berusaha keras menemukan aspek diferensiasi dengan partai-partai lainnya sehingga publik lebih mudah untuk menentukan pilihannya. Hal ini akan sangat berguna baik pada saat sosialisasi maupun kampanye nanti. Faktor diferensiasi tidak hanya dalam bentuk tagline, melainkan juga termanifestasikan di dalam visi, misi dan program-program yang ditawarkan. Hari ini publik Indonesia masih kebingungan, misalnya, ketika harus membedakan antara Partai Golkar, Partai Demokrat dan pendatang baru Nasional Demokrat (Nasdem). Ketiganya merupakan partai nasionalis dan sama-sama berkomitmen terhadap kerakyatan. Hal yang sama juga terlihat antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN), di luar hubungan dekatnya dengan ormas Islam. Publik kesulitan untuk membedakan antara keduanya. Dalam konteks inilah pentingnya partai menemukan terobosan-terobosan untuk menemukan faktor diferensiasi tersebut sehingga publik akan mudah melakukan identifikasi diri terhadap partai. Sebab, kalau publik sudah dapat melakukan hal tersebut partai akan relatif mudah menjaga mereka sehingga tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu partai lain. Padahal bujuk rayu partai inilah yang berpotensi menimbulkan gesekan kepentingan antar partai dan pada akhirnya juga bisa menjurus ke konflik. Alhasil, partai politik tidak dapat berpangku tangan saja untuk menghadapi tahun kegaduhan politik tersebut, karena partailah yang menjadi aktor pemeran utamanya. Saatnya kedewasaan dan kematangan politik partai ditunjukkan ke publik, sehingga publik dengan senang hati akan mengikutinya.

Soliditas (Semu) Demokrat (Seputar Indonesia, Jum'at 21/12/2012)

Barangkali Partai Demokrat merupakan satu-satunya partai di Indonesia sekarang ini yang paling banyak didera masalah. Partai berlambang bintang mercy ini seperti “tak putus dirundung malang,” meminjam judul sebuah novel karya pujangga kenamaan Indonesia, Sutan Takdi Alisjahbana. Setelah kasus tersangkanya Andi Alfian Mallarangeng dalam proyek Hambalang, muncul masalah pencopotan Ruhut Sitompul dari jabatannya di DPP sebagai Ketua Divisi Komunikasi dan Informasi. Keputusan tersebut diambil oleh pengurus harian DPP yang dihadiri Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum. Tentu saja keputusan tersebut membuat Ruhut Sitompul, yang terbiasa bicara tanpa tedeng aliang-aling itu, meradang. Da tidak menerima keputusan itu dan menganggap bahwa yang berhak memecatnya dari kepengurusannya di DPP hanyalah Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono. Sampai saat ini pun Ruhut pun masih terus melakukan perlawanan terhadap tindakan pencopotannya dan terus menyuarakan kritik pedas, terutama pada Anas, di berbagai forum. Namun, DPP Demokrat tampaknya tetap bergeming dengan keputusannya. Soliditas Partai Satu hal yang mudah diduga dari keputusan DPP mencopot Ruhut adalah soliditas partai. Dari sisi etika keorganisasian, Ruhut banyak menghadirkan masalah bagi Demokrat karena sering memperlihatkan ketidakkompakan dengan jajaran pengurus lainnya. Tidak jarang dia melontarkan ke publik masalah-masalah internal partai yang seyogianya tidak etis diungkapkan. Selain itu, dia paling getol menyerukan agar Anas mundur dari jabatannya sebagai ketua umum partai. Meskipun demikian, keputusan DPP untuk mencopot Ruhut juga mengandung resiko yang tidak kecil. Ruhut yang tidak menerima keputusan tersebut terus melakukan perlawanan dengan caranya sendiri. Ruhut mengetahui betul berbagai “rahasia dapur” Anas, sehingga bukan tidak mungkin dia akan mengungkapkannya ke publik. Namun sebenarnya yang paling dikhawatirkan bukanlah Ruhut secara personal, melainkan elite-elite Demokrat yang berseberangan dengan Anas, termasuk SBY. Mereka sebenarnya juga tidak setuju dengan tindakan pencopotan tersebut, karenanya ketika Ruhut melakukan perlawanan terhadap Anas, seolah-olah kepentingan mereka terakomodasi dan diam-diam memberikan dukungan. SBY sendiri, meski tidak memperlihatkan pembelaannya secara tegas pada Ruhut, namun sudah bukan Rahasia lagi jika dia tidak menyukai Anas sejak awal. Peran Simbolik SBY Pada awalnya mungkin publik tidak mengira bahwa Anas akan berani membuat keputusan mendepak Ruhut dari DPP yang kerap mendapatkan perlindungan dari SBY. Tetapi tampaknya yang terjadi tidaklah demikian. Anas justeru berani membuat keputusan tersebut tanpa meminta pertimbangan terlebih dahulu pada SBY. Oleh karena itu, keputusan itu dianggap tamparan keras bagi SBY. Dari sini agaknya Anas sudah siap berhadapan head to head dengan SBY. Apakah ini berarti bahwa Anas merasa berada di atas angin atas SBY sehingga tidak terlalu menganggap keberadaannya di Demokrat? Boleh jadi kecenderungannya demikian. Anas adalah tipikal politisi tulen yang sudah terbiasa bergerak dan bergerilya di kalangan kader-kadernya sehingga paham betul peta politik yang dihadapinya. Dia tidak akan membuat keputusan politik yang berani jika memang situasinya tidak benar-benar mendukung dirinya. Dalam hal keputusan mendepak Ruhut, Anas tampaknya sudah memperhitungkannya. Dia yakin bahwa sebagian besar kader Demokrat berada di belakangnya sehingga jikapun harus dibenturkan dengan SBY dia tidak merasa takut. Sekalipun ada kubu lain di Demokrat, yakni Marzuki Alie dan Andi yang identik dengan Cikeas, yang tentu saja mempunyai loyalis-loyalisnya di bawan, namun diyakni mereka tidak akan berani melakukan “perlawanan” secara terbuka. Apa yang terjadi di Demokrat tersebut bisa dilihat dari perspektif teori spiral keheningan (spiral of silence) yang dikemukakan ilmuwan politik Jerman, Elisabeth Noelle-Neumann (1974). Teori ini mengasumsikan bahwa jika opini mayoritas terbentuk, biasanya ada dua pilihan yang dilakukan minoritas: diam atau mengikuti suara mayoritas. Hemat penulis, kader-kader Demokrat yang berseberangan dengan kubu Anas akan lebih memperlihatkan pilihan yang pertama, yakni diam entah karena takut atau sungkan. Elite-elite partai seperti yang berada di dewan pembina saja seperti tidak berdaya untuk “berhadapan” dengan Anas, bahkan merasa kapok melakukannya seperti yang dialami Hayono Isman. Kekuatan Anas semakin terlihat kokoh ketika ia menempatkan loyalis-loyalisnya di pos-pos strategis dan menggeser kader-kader lain yang berseberangan. Andi Nurpati yang notabene loyalis SBY digeser dari jabatannya sebagai Ketua Divisi Komunikasi Publik yang sangat strategis menjadi Ketua Divisi Hubungan Eksternal dan LSM. Posisinya kemudian digantikan oleh I Gede Pasek Suardika yang notabene merupakan kubu Anas. Dengan demikian, SBY kian kehilangan kader loyalisnya di DPP. Anas berani berhadapan dengan SBY, sebaliknya SBY seperti mati kutu. SBY bagaikan orang yang sudah kehilangan wibawa di hadapan kader-kadernya sendiri. Boleh jadi, ke depan SBY akan lebih banyak memainkan peran simbolik saja di Demokrat. Di pihak lain, Anas kian leluasa untuk menancapkan kuku-kukunya di seluruh tubah Demokrat. Dengan kata lain, secara tidak langsung Anas sebenarnya telah “meminggirkan” SBY secara perlahan-perlahan dari “rumah” yang telah susah payah dia rintis. Namun demikian, Anas sebagai ketua umum partai tentu juga harus tetap menjalin komunikasi yang baik dengan SBY, karena bagaimanapun SBY masih tetap menjadi figur sentral dan ikon Demokrat yang tak terbantahkan. Apalagi selain Ketua Dewan Pembina, SBY juga menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai yang bertanggung jawab atas pemenangan Pemilu 2014. Sementara waktu yang tersisa kurang lebih satu setengah tahunan lagi. Karena itu, keduanya perlu bergandengan tangan sehingga soliditas partai dapat terjaga dengan baik. Keberhasilan Demokrat untuk membangun soliditas partai guna menyongsong Pemilu 2014 akan sangat bergantung pada kepiawaian Anas dalam melakukan komunikasi dan akomodasi kepentingan dengan berbagai pihak internal partai yang berseberangan dengan diriny, terutama SBY. Kalau tidak, bukan tidak mungkin jika soliditas tersebut hanya bersifat semu.

Manajemen Konflik Partai (Suara Pembaruan, Senin 17 Desember 2012)

Partai-partai politik di Indonesia hampir semuanya pernah mengalami keretakan internal yang berujung pada konflik. Sebagian partai bahkan mengalami konflik yang sangat tajam sehingga mengakibatkan perpecahan. Partai-partai baru akibat dari perpecahan tersebut pun kemudian bermunculan dengan nama yang hampir serupa dengan partai induknya. Sebut saja misalnya Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) yang merupakan pecahan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) yang notabene pecahan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan lain sebagainya. Konflik, seperti yang diungkapkan Thomas dan Killman (1978), merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai baik dalam diri inividu atau antar individu. Realitas ini biasa terjadi dalam sebuah organisasi seperti partai politik Perbedaan tersebut biasanya tidak bisa dikelola dengan baik oleh para elite partai sehingga alih-alih dapat diredam, justeru kian menajam. Hal ini kian diperparah dengan kecenderungan adanya faksionalisme di tubuh partai politik. Sebenarnya keberadaan faksi di dalam sebuah partai merupakan sesuatu yang wajar dan alamiah, namun jika tidak dimanaje dengan baik justeru dapat mengakibatkan konflik semakin melebar. Kasus Demokrat Apa yang terjadi pada Partai Demokrat belakangan ini, yaitu pencopotan Ruhut Sitompul dari jabatannya di DPP sebagai Ketua Divisi Komunikasi dan Informasi, bisa dipandang dari perspektif di atas. Meskipun sebagian elite Demokrat ada yang berargumentasi bahwa pencopotan tersebut merupakan hal yang biasa, atau sekadar rotasi seperti ditegaskan Saan Mustafa, namun tidak dapat dimungkiri bahwa ada aroma politis di dalamnya. Apalagi Ruhut pada kenyataannya tidak diberikan jabatan baru di DPP alias dibiarkan berada di luar kepengurusan. Dengan demikian, Ruhut hanya menjadi anggota partai biasa. Aroma politis tersebut sangat kental jika melihat pada konteks politik yang terjadi di partai yang berlambang mercy tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Ruhut kerap berseberangan dengan pemikiran mainstream partai. Selain itu, Ruhut merupakan pengurus partai yang paling sering mengeluarkan pernyataan agar Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum, mengundurkan diri untuk sementara, terutama setelah namanya sering disebut-sebut oleh Muhammad Nazaruddin dalam proses pengadilan. Padahal kebijakan partai menegaskan bahwa seorang pengurus harus mau mengundurkan diri jika sudah menjadi tersangka. Sementara Anas sampai saat ini belum dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tentu saja para pengurus harian DPP di bawah pimpinan Anas merasa gerah dengan pernyataan-pernyataan Ruhut tersebut karena bisa mengganggu soliditas partai. Maka, pencopotan pun tidak dapat dihindari. Meskipun Ruhut sendiri menolak pencoporan tersebut dan bersikeras bahwa hanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Dewan Pembina (Kawanbin) yang berhak mencopotnya, tetapi sulit baginya untuk berada kembali di DPP sebagai pengurus. Dengan kata lain, sudah ada resistensi atas keberadaan Ruhut di Demokrat, setidaknya seperti terlihat pada aksi pengusiran dirinya dari Silaturahmi Nasional (Silatnas) pada Jum’at kemarin. Persoalannya adalah apakah pencopotan Ruhut dari kepengurusan di DPP akan berimplikasi pada keretakan internal partai? Kecenderungan ke arah itu sangat mungkin terjadi apalagi jika kita melihat adanya faksionalisme di tubuh Demokrat itu sendiri. Seperti diketahui bahwa sejak Kongres Demokrat di Bandung beberapa waktu yang lau di mana Anas muncul sebagai ketua umum, ada tiga faksi di partai biru ini, yaitu faksi Andi Alfian Mallarangeng yang dekat dengan Cikeas, faksi Marzuki Alie dan faksi Anas Urbaningrum sendiri. Sampai saat ini tampaknya residu kekalahan pada faksi Andi dan Marzuki masih ada meskipun di permukaan tidak kelihatan. Ruhut sendiri sebenarnya pada awalnya merupakan salah seorang tim sukses Anas pada saat kongres, tetapi belakangan ia lebih merapat ke kubu Cikeas terutama setelah terkuat kasus korupsi pembangunan Wisma Atlit dan Hambalang dengan terdakwa Nazaruddin. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin pencopotan Ruhut dari kepengurusan di DPP akan menyimpan benih “dendam” pada kubu Cikeas terhadap kubu Anas. Komentar dari sejumlah anggota Dewan Pembina Demokrat, meski tidak bernada keras, yang menyayangkan tindakan pencopotan tersebut sebenarnya merupakan sinyal ketidaksetujuan terhadap kebijakan kubu Anas. Manajemen Konflik Seberapa besar potensi konflik yang mungkin muncul dari sebuah kebijakan dalam organisasi apapun, sebenarnya dapat diantisipasi jika para pengurus organisasi tersebut mampu mengelolanya dengan baik. Potensi konflik dari dampak pencopotan Ruhut, misalnya, dapat diredam jika Anas Urbaningrum sebagai ketua umum partai mampu mengelolanya dengan baik setidaknya dengan meminimalisasi potensi konflik tersebut. Pencopotan Ruhut sendiri sebenarnya merupakan salah satu ikhtiar Anas untuk mengambil salah satu yang lebih ringan dari dua hal yang sama-sama merugikan partai. Membiarkan Ruhut berada di dalam kepengurusan tetapi selalu berseberangan dengan pemikiran utama para pengurus lainnya tentu jauh lebih buruk daripada membuatnya di luar kepengurusan. Oleh karena itu, pencopotan Ruhut dari kepengurusan di DPP mau tidak mau harus diambil oleh Anas. Namun satu hal yang tidak boleh dilupakan Anas adalah bagaimanapun Ruhut merupakan orang yang pernah sangat dekat dengan dirinya sehingga mengetahui betul kebaikan sekaligus keburukannya. Maka, jika Ruhut dibiarkan berada di luar kepengurusan dengan rasa dendam yang memuncak akibat dicopot, bukan tidak mungkin Ruhut akan lebih kencang menyuarakan kritiknya. Bahkan mungkin akan lebih nekad dengan “menelanjangi” Anas habis-habisan di muka publik. Dengan kata lain, Ruhut tidak segan-segan untuk mengungkapkan “borok-borok” Anas di muka umum. Jika ini yang terjadi, tentu sangat tidak menguntungkan bagi kelangsungan Demokrat ke depan apalagi akan menghadapi pemilu pada 2014. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen konflik adalah bagaimana elite atau pemimpin organisasi mampu mengarahkan perselisihan pada suatu titik yang berorientasi pada penyelesaian konflik sehingga dapat meminimalisasi potensi konflik tersebut. Salah satu caranya antara lain dengan kesediaan untuk mengakomodasi kepentingan orang yang di dalam konflik tersebut berada di pihak yang “dirugikan”.. Dalam konteks Demokrat, Ruhut sebagai orang yang “dirugikan” karena dicopot dari kedudukannya, seyogianya tetap diakomodasi di dalam partai. Meskipun tidak dalam kepengurusan di DPP, mungkin saja di lembaga lain seperti lembaga non struktural tetapi memiliki garis koordinasi dengan ketua umum. Dengan cara seperti di atas, setidaknya Ruhut merasa tetap dihargai sehingga tidak akan terlalu kencang bersuara miring di luar. Demokrat pun bisa lebih fokus untuk melakukan konsolidasi guna mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2014.

Dahlan Iskan Versus DPR (Jurnal Nasional, 06/11/2012)

Dahlan Iskan Versus DPR Iding R. Hasan* Hubungan antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tampaknya kian memanas. Hal ini bermula sejak munculnya surat edaran dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam kepada pada menteri dan jajaran di Kabinet Indonesia Bersatu II. Surat edaran Nomor 542/Seskab/IX/2012 itu memuat tentang pengawalan APBN 2013-2014 dengan mencegah praktik kongkalikong. Setelah surat itu beredar, Dipo Alam mengakui telah menerima pesan singkat dari Dahlan yang menyatakan tentang masih adanya upaya pemerasan pada BUMN oleh oknum-oknum di DPR. Pernyataan Dahlan tentang adanya sejumlah oknum DPR sebagai pemeras BUMN inilah yang membuat gerah kalangan anggota legislatif. Apalagi kemudian pernyataan tersebut bocor ke publik dan beredar luas khususnya di jejaring sosial dengan menggunakan inisial sejumlah nama anggota dewan dari berbagai fraksi. Celakanya, apa yang beredar di tengah publik tersebut ternyata lebih banyak dari apa yang dilaporkan Dahlan. Menurutnya, ada sepuluh nama yang ia laporkan, tetapi yang beredar mencapai lima belas orang. Tentu ini membuat hubungan Dahlan dengan DPR kian runyam. Hubungan antara Dahlan dan DPR agaknya akan terus meruncing selama permasalahan pokoknya tidak segera diklarifikasi. Oleh karena itu, tidak heran kalau sejumlah pihak menghendaki agar segera diadakan pertemuan antara menteri BUMN dengan lembaga legislatif tersebut. Resmi dan Terbuka Sebetulnya sinyal untuk segera menuntaskan masalah benar tidaknya sejumlah oknum anggota dewan memeras BUMN sudah cukup jelas. Dahlan dalam berbagai kesempatan menyatakan kesiapannya untuk mengklarifikasi pernyataanya secara terang benderang jika diundang secara resmi oleh DPR. Artinya, menteri BUMN tersebut menghendaki agar pertemuan dilakukan secara resmi dan sekaligus terbuka bagi publik. Menurut penulis, permintaan yang dilakukan Dahlan tersebut sudah tepat dengan sejumlah alasan. Pertama, pihak yang kena getah dari pemberitaan tentang ulah sejumlah oknum anggota dewan sebagai pemeras BUMN adalah lembaga DPR itu sendiri. Karena itu, sudah seharusnya lembaga inilah yang mesti berinisiatif. Dalam hal ini, Badan Kehormatan (BK) merupakan pihak yang paling tepat untuk melakukan pemanggilan terhadap menteri BUMN untuk klarifikasi. Kedua, jika pertemuan tersebut benar-benar dilakukan, maka sudah seharusnya diadakan secara terbuka sehingga semua publik Indonesia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Saat ini publik bertanya-tanya manakah yang berada di pihak yang benar. Sementara kalau pertemuan itu diselenggarakan secara tertutup, potensi untuk terjadinya “kompromi” antar kedua belah pihak cukup besar. Dan ini bisa memunculkan persoalan baru. Ketiga, secara prosedural-birokratis Dahlan sebenarnya sudah melakukan langkah yang benar. Ia melaporkan penemuannya kepada atasannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan menginformasikannya kepada Dipo Alam sebagai Seskab. Bahwa laporannya itu kemudian bocor ke publik merupakan hal yang berada di luar kekuasaan dirinya. Keempat, pertemuan secara resmi dan terbuka jelas lebih etis daripada upaya tunjuk batang hidung secara langsung. Seperti diketahui bahwa sejumlah anggota dewan meminta Dahlan untuk langsung saja menyebutkan nama oknum-oknum terkait, bukan sekadar inisial saja. Padahal penyebutan nama seperti itu memiliki konsekwensi hukum yang tidak ringan. Kredibilitas Dari perspektif komunikasi, kredibilitas merupakan faktor yang sangat penting bagi seorang komunikator ketika menyampaikan pesannya kepada publik atau khalayak. Seorang komunikator yang kredibel tentu akan jauh lebih mudah memersuasi khalayak ketimbang sebaliknya. Dalam konteks ini, Dahlan sebenarnya berada dalam posisi di atas angin karena kredibilitasnya di mata publik lebih baik dari DPR dalam kaitannya dengan upaya pembersihan instansi dari praktik kotor korupsi. Rekam jejak (track record) Dahlan dan sepak terjangnya sejak menjabat sebagai menteri BUMN cukup meyakinkan publik. Komitemennya untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya juga menambah catatan baiknya. Bahkan terhadap tudingan miring dari kalangan legislatif atas inefisiensi anggaran PLN sebesar 30 trilyun saat menjadi Dirut ia siap menanggung resikonya. Secara tegas Dahlan mengatakan, ikhlas di penjara jika tindakannya itu dianggap melanggar hukum. Ketegasan sikap tersebut justeru kian membuat DPR terpojok karena opini publik yang terbangun lebih berpihak kepada Dahlan. Oleh karena itu, satu-satu jalan untuk menyelamatkan muka lembaga ini adalah melakukan tindakan proaktif. Menunggu pihak Dahlan untuk berinisiatif melaporkan kasus tersebut ke BK sama saja dengan membiarkan opini publik terus berpihak kepadanya. Jelas hal ini tidak menguntungkan lembaga DPR. Mengedepankan egosime kelembagaan juga bukan pilihan yang bijak apalagi lembaga legislatif dan kementerian sebenarnya merupakan patner kerja. Selama ini apa yang dilontarkan kalangan legislatif lebih memperlihatkan egoisme kelembagaan saja atau ketersinggungan emosional terhadap perilaku Dahlan. Kebijakan-kebijakan Dahlan dalam menata organisasi kementerian BUMN pun, misalnya, kerap ditanggapi secara emosional oleh pihak legislatif. Oleh karena itu, duduk bersama antar kedua belah pihak merupakan langkah yang urgen. Tentu bukan sekadar pertemuan, melainkan berkomitmen untuk melakukan upaya pembersihan seperti dengan membuka secara jelas oknum-oknum anggota DPR yang terlibat. Dan jika benar-benar terbukti harus ditindak tegas dengan diberikan sanksi, baik administratif maupun pidana. Apalagi publik sebenarnya sudah tahu bahwa prakik-praktik pemerasan oleh segelintir oknum dengan beragam modusnya bukan hal yang baru. Ini sudah menjadi semacam rahasia umum karena sudah berlangsung sejak lama. Persoalannya adalah apakah DPR memiliki komitmen untuk memberantas berbagai praktik tindakan kotor di republik ini ataukah tidak. Jika pihak Dahlan sudah berkomitmen untuk siap buka-bukaan dengan konsekwensi apapun, termasuk ikhlas di penjara, seharusnya pihak DPR juga mempunyai komitmen yang sama. Sebab, jika ada komitmen bersama semacam itu, muara pertemuan tersebut tentu akan lebih jelas. *Penulis, Dosen Ilmu Politik UIN Jakarta dan Deputi Direktur Bidang Politik The Political Literacy Institute

Efek Jokowi di Pilkada Jabar (Suara Pembaruan, 02/11/2012)

Efek Jokowi di Pilkada Jabar Iding R. Hasan* Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat sebentar lagi akan digelar, yakni pada 2013. Sebagian partai-partai politik (parpol) telah menominasikan calon-calonnya. Sampai saat ini sudah tiga parpol yang telah menyatakan secara resmi calonnya untuk memerebutkan posisi Gubernur Jabar. Demokrat telah memutuskan Yusuf Macan Effendy (Dede Yusuf), Golkar menominasikan Irianto M. Syaifudin (Yance) dan PKS kembali menjagokan Ahmad Heryawan, masing-masing sebagai calon gubernur (cagub). Sementara PDIP tampaknya masih sedang mempertimbangkan untuk mengusung Rieke Diah Pitaloka. Yang menarik adalah bahwa perhelatan Pilkada Jabar 2013 digelar tidak lama setelah penyelenggaraan Pilkada DKI 2012 yang telah dimenangkan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kemenangan Jokowi dianggap sebagai fenomenal, selain karena tidak terduga-duga, juga mampu mengalahkan petahana (incumbent) Fauzi Bowo (Foke) yang didukung oleh banyak parpol, seperti Demokrat, Golkar, PKS dan lain-lain. Sementara Jokowi hanya didukung dua parpol saja, yakni PDIP dan Gerindra. Mungkinkah kemenangan Jokowi akan memberikan efek terhadap Pilkada Jabar? Kekuatan Figur Dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, baik dalam skala nasional seperti pemilihan presiden (pilpres) maupun lokal seperti pilkada, kekuatan figur tampaknya masih cukup dominan. Kemenangan Jokowi di Pilkada DKI 2012 yang belum lama berlangsung menjelaskan kecenderungan tersebut. Demikian pula kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden Republik Indonesia pada dua pemilu, yaitu 2004 dan 2009. Dilihat dari realitas politik Indonesia seperti itu, maka parpol-parpol yang akan berkontestasi dalam Pilkada Jabar tampaknya memang lebih mengedepankan kekuatan figur. Itulah kenapa parpol-parpol besar telah menominasikan calon-calon yang diyakini merupakan figur-figur kuat di Jabar. Salah satu indikator kekuatan figur adalah popularitas. Dede Yusuf, misalnya, jelas memiliki popularitas yang tinggi antar lain karena faktor keartisannya. Yance, meski bukan artis, tetapi cukup dikenal di Jabar, selain mantan Bupati Indramayu yang dianggap sukses, juga sekarang menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Jabar. Dibandingkan kader-kader beringin lainnya, Yance merupakan kader yang paling populer. Dominannya kekuatan figur dalam konteks politik Indonesia juga sebenarnya didukung oleh pola perilaku pemilih di negeri ini, termasuk di Jawa Barat. Salah satu lembaga survei pernah melansir hasil penelitian bahwa perilaku pemilih Indonesia, terutama di Jabar cenderung menyukai figur populer. Mereka pada umumnya tidak mau pusing-pusing memikirkan program yang ditawarkan calon. Ini bisa jadi merupakan penjelasan mengapa pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf mampu keluar sebagai pemenang pada Pilkada Jabar yang lalu. Dalam konteks seperti inilah, maka parpol-parpol yang sekalipun telah menetapkan cagub populer masih tetap mencari pasangan yang populer juga. Dede Yusuf yang notabene cagub terpopuler masih dipandang perlu oleh Demokrat untuk dipasangkan dengan Rieke sehingga ada wacana koalisi Demokrat-PDIP. Demikian pula PKS mencoba menjajaki untuk menduetkan Heryawan dengan Deddy Mizwar, salah seorang aktor yang cukup populer. Yance juga sempat diwacanakan untuk berduet dengan Nurul Arifin, kader Golkar dari kalangan artis, hanya saja Nurul tidak bersedia. Realitas ini kian diperkuat oleh kecenderungan parpol-parpol di negeri ini yang sangat pragmatis dalam derajat akut. Parpol-parpol berharap bahwa figur-figur yang populer akan menjadi pendulang suara (vote getter) yang andal pada waktu pemilihan, sehingga mesin-mesin parpol tidak perlu bekerja terlalu keras. Dengan kata lain, parpol hanya memikirkan kekuasaan belaka dengan berupaya untuk meloloskan calonnya untuk mendapatkan kemenangan. Tidak penting benar apakah visi, misi dan program partai dapat diketahui dan diserap oleh publik ataukah tidak. Perlu Kehati-hatian Bahwa efek Jokowi akan terasa dalam perhelatan Pilkada Jabar mungkin sulit untuk dihindari. Namun, parpol juga harus berhati-hati dalam konteks tersebut. Artinya, Pilkada DKI tentu tidak sama persis dengan Pilkada Jabar. Karena itu, perlu ada perlakuan yang berbeda atau khusus terhadap Pilkada Jabar. Hal ini juga berlaku bagi partai PDIP sebagai pengusung utama Jokowi. Pernyataan sebagian elite PDIP untuk melahirkan "Jokowi"-"Jokowi" baru dalam sejumlah pilkada di Indonesia perlu disikapi secara kritis. Figur seperti Jokowi tidak dapat dibentuk secara instan apalagi dilahirkan melalui rekayasa. Jokowi menjadi tokoh seperti sekarang ini melalui proses yang alamiah, tidak dibuat-buat. Sikap kesederhanaan dan kepopulisannya, misalnya, merupakan sesuatu yang genuine. Karenanya, PDIP tidak boleh sembarang menentukan calonnya. Kemenangan Jokowi juga antara lain ditentukan oleh adanya cap kegagalan terhadap kepemimpinan Foke sehingga resistensi publik sangat tinggi. Maka, kemunculan Jokowi dengan kekuatan figurnya itu seolah menjadi alternatif yang menjanjikan perubahan nyata bagi publik Jakarta. Sementara dalam Pilkada Jabar, pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf sekalipun tidak memiliki prestasi yang dianggap menonjol, tetapi juga tidak dipandang gagal oleh publik Jabar. Karena itu, para pesaing Heryawan tidak akan semudah Jokowi dalam berkontestasi. Dari sisi ini, parpol-parpol harus lebih jeli dalam menentukan calon dan pasangannya jika ingin keluar sebagai pemenang. Bagi PDIP sendiri, hemat penulis, pilihan yang cukup tepat adalah segera menetapkan Rieke sebagai cagub di Pilkada. Kepopuleran Rieke selama ini, bukan hanya karena faktor keartisannya saja, melainkan juga karena konsistensinya dalam memperjuangkan hak-hak orang-orang tertindas, seperti kaum buruh, TKI dan sebagainya. Ia bahkan kerap ikut turun aksi ke jalan ketika saluran-saluran komunikasi formal yang telah dilakukannya ternyata tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Dengan demikian, sikap Rieke di atas bukanlah dibuat-buat atau artifisial, tetapi memang lahir dari dalam jiwanya. Wacana untuk menduetkan Rieke dengan Teten Masduki juga merupakan langkah yang tepat. Ini akan menjadi perpaduan yang pas dilihat dari berbagai segi. Dari segi jender, jelas ini merupakan hal yang tepat. Juga dari segi latar belakang politik antara orang parpol dan nonparpol. Koalisi antara orang parpol dengan nonparpol tentu akan jauh lebih mudah daripada antar parpol yang terlalu banyak melakukan tawar menawar (bargaining). Dari segi komitmennya terhadap pemberantasan korupsi, keduanya tidak diragukan lagi. Publik tahu bahwa selama ini Teten merupakan seorang pegiat antikorupasi dan pendiri Indonesian Corruption Watch (ICW) yang sangat kritis Bagaimanapun kecenderungan masyarakat Indonesia sekarang, tak terkecuali di Jawa Barat, sedang mengharapkan pemimpin-pemimpin yang mampu memberantas musuh terbesar di negeri ini, yaitu korupsi. Maka, jelas duet Rieke-Teten akan menjadi alternatif bagi para pemilih Jawa Barat. Tanpa harus berkoalisi dengan partai lainpun peluang pasangan ini sangat besar, apalagi fakta membuktikan bahwa koalisi parpol ternyata tidak berbanding lurus dengan suara arus bawah. *Penulis adalah Deputi Direktur The Political Literacy Institute, Dosen Komunikasi Politik FISIP UIN Jakarta

Jokowi Way, Gatra 18-25/10/2012

Jokowi Way Iding R. Hasan* Resmi sudah Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta periode 2012-2017 setelah dilantik pada Senin (15/10). Kini setumpuk pekerjaan telah menanti: kemacetan, banjir, kriminalitas, penataan birokrasi dan sebagainya. Tak ada jalan lain bagi Jokowi kecuali bekerja keras dengan irama yang cepat. Membangun Komunikasi Politik Langkah pertama yang harus segera dilakukan Jokowi adalah membangun komunikasi politik dengan berbagai pihak, termasuk kubu Fauzi Bowo (Foke) yang dikalahkannya. Bagaimanapun, sebuah kontestasi politik kerap meninggalkan residu kekalahan yang berpotensi menimbulkan konflik. Maka, sungguh elegan jika Jokowi bersedia merangkul dan mengajaknya untuk bersama-sama membangun Jakarta. Langkah ini tentu dapat menjadi pintu masuk bagi Jokowi untuk menjalin komunikasi politik yang seluas-luasnya, khususnya dengan partai-partai politik pendukung Foke. Tidak dapat dihindari, dalam memimpin kota ini, Jokowi akan sering berhadapan dengan mereka yang berjumlah mayoritas sebagaimana yang terepresentasikan di DPRD DKI. Sementara Jokowi hanya didukung PDIP dan Gerindra yang jumlahnya hanya 15 persen. Apalagi belakangan terhembus isu keretakan antara kedua partai tersebut yang disinyalir dipicu oleh naiknya popularitas Prabowo Subianto saat pilkada kemarin. Ucapan Megawati baru-baru ini tentang “penumpang gelap” kian memperteguh keretakan tersebut. Sebab, dari sisi konteks komunikasi, ucapan Ketum PDIP tersebut jelas ditujukan kepada Prabowo. Prabowo sendiri ternyata tidak menghadiri acara pelantikan. Realitas ini tentu menjadi pekerjaan tambahan bagi Jokowi untuk bisa menyolidkan kembali keduanya. Pada saat yang sama Jokowi juga dituntut untuk bisa menjalin komunikasi politik dengan para pemimpin dari kota-kota satelit di sekitar Ibu Kota Jakarta, seperti Bekasi, Depok, Bogor dan Tangerang. Pembangunan kota Jakarta tentu akan selalu bersinggungan dengan kota-kota tersebut. Karena itu, jika jika Jokowi berhasil berkomunikasi secara baik dengan mereka, penanggulangan terhadap berbagai problem di Jakarta akan lebih mudah dilakukan. Komunikasi Mendengarkan Masyarakat dengan tradisi oral yang kuat seperti Indonesia cenderung lebih suka berbicara daripada mendengarkan. Para pemimpin di republik ini, baik yang berada di ranah eksekutif maupun legislatif, umumnya lebih suka berbicara atau didengarkan daripada mendengarkan. Kecenderungan ini kian diperparah dengan mentalitas feodalistik warisan kolonial Belanda yang hanya mau dilayani, bukan melayani. Selama ini, kita bisa melihat dan merasakan betapa birokrasi yang berlangsung di Indonesia, dari hulu sampai ke hilir, memperlihatkan kecenderungan seperti itu. Pada level kelurahan atau desa, misalnya, para lurah atau kepala desa umumnya lebih mau didengarkan ketimbang mendengarkan dan lebih mau dilayani daripada melayani. Apatah lagi para pemimpin di level yang lebih atas. Oleh karena itu, salah satu pekerjaan Jokowi adalah mengubah mentalitas para birokrat Jakarta agar mempunyai mentalitas pelayan publik (public servant). Mentalitas ini dapat dibangun antara lain dengan sering melakukan komunikasi interaksional. Merujuk John R. Wenburg dan William W. Wilmot dalam The Personal Communication (1973), model komunikasi interaksional mengandaikan bahwa proses komunikasi berlansung secara dua arah. Komunikan atau penerima tidak bersifat pasif, melainkan aktif dengan senantiasa memberikan umpan balik (feed bacak) yang mesti direspons oleh komunikator. Dalam konteks ini, maka seorang pemimpin atau birokrat (komunikator) mestinya lebih mau mendengarkan rakyat (komunikan) daripada didengarkan, karena rakyat bukanlah sekumpulan orang pasif. Rakyat kerap memberikan umpan balik berupa aspirasi kepada pemimpinnya yang seyogianya direspons dengan segera. Jika ini berjalan dengan baik, pada akhirnya seorang pemimpin akan lebih mau melayani rakyatnya ketimbang dilayani. Jokowi yang dikenal sebagai figur sederhana dengan gaya komunikasinya yang populis secara genuine tentu memiliki potensi besar untuk mengubah mentalitas tersebut. Pengalamannya di Solo membuktikan bahwa ia merupakan tipikal pemimpin yang mau melayani dan mendengarkan rakyat ketimbang sebaliknya. Kini, setelah menjadi Gubernur Jakarta, ia, misalnya, telah berkomitmen untuk lebih banyak di lapangan daripada di kantor. Jelas ini merupakan pengejawantahan dari mentalitas tersebut. Simbolisasi gaya komunikasi Jokowi yang populis, misalnya, bisa dilihat publik setelah acara pelantikannya sebagai gubernur. Tanpa ragu dan canggung Jokowi menghampiri para pendukung (rakyat)nya. Ini dapat ditafsirkan sebagai sebuah simbol bahwa Jokowi siap untuk mendengarkan suara rakyatnya; bahwa Jokowi siap mendatangi mereka dan pada gilirannya siap melayani mereka. Komunikasi mendengarkan semacam inilah yang sebenarnya dirindukan dari para pemimpin di republik ini, bukan hanya pada level daerah tetapi juga nasional. Rakyat Indonesia tentu sudah sangat bosan bahkan gerah dengan pemimpin yang lebih banyak berkeluh kesah atau menumpahkan curahan hati (curhat) ke publik, karena seharusnya pemimpinlah yang mesti mendengarkan keluh kesah dan curhat rakyat untuk kemudian memberikan solusi. Salah satu efek positif dari komunikasi mendengarkan yang dilakukan seorang pemimpin adalah bahwa rakyat akan merasakan kehadirannya di tengah-tengah mereka. Dan bagi pemimpin sendiri, langkah ini bisa menjadi jalan untuk memahami aspirasi rakyat yang kemudian merealisasikannya dalam program kerja. Jika ini yang terjadi, tentu rakyat akan menganggap pemimpinnya sebagai milik mereka, bukan milik golongan atau partai tertentu. Bagi Jokowi, pengidentifikasian dirinya sebagai milik semua rakyat Jakarta, bukan milik partai tertentu sangat penting. Ini sekaligus dapat menangkis tuduhan sejumlah pihak bahwa sejak awal ia telah “ditunggangi” oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Maka, selama Jokowi, dengan gaya komunikasinya yang populis, mampu “hadir” dan “bersama” dengan rakyat Jakarta, tudingan seperti itu lambat laun akan sirna. Jika berhasil dalam memimpin Ibu Kota Jakarta, maka, besar kemungkinan gaya komunikasi politik Jokowi selama memimpin akan menjadi role model bagi pemimpin-pemimpin lainnya di negeri ini. Inilah Jokowi way. *Penulis, Deputi Direktur The Political Literacy Institute, Dosen Komunikasi Politik FISIP UIN Jakarta

Pilkada DKI dan Peluang Prabowo, Jurnal Nasional, 26/09/2012

Pilkada DKI dan Peluang Prabowo Iding R. Hasan* Ada hal menarik dari perhelatan putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012 pada 20/09 yang lalu. Nama mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, Prabowo Subianto, disebut-sebut sebuah lembaga survei sebagai tokoh yang paling berpeluang untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Hal ini menyusul kemenangan sementara pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang notabene merupakan pasangan yang diusung partai Prabowo, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pimpinan Megawati Soekarnoputri. Sebagaimana diketahui salah sebuah lembaga survei menyebutkan bahwa jika pemilihan presiden (pilpres) diselenggarakan tahun ini, maka Prabowo berpotensi untuk muncul sebagai pemenang. Survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 7 – 11 September 2012 di wilayah Jakarta tersebut menemukan bahwa jika pilpres diselenggarakan sekarang, 19,1 responden memilih Prabowo dan Mega hanya didukung 10,1 persen. Sedangkan Aburizal Bakrie (Ical) hanya memperoleh suara 7 persen, Hatta Rajasan dan Anas Urbaningrum bahkan berada di bawah angka 7 persen. Yang menarik dari temuan tersebut adalah bahwa pemilih pasangan Jokowi-Ahok 25 persen memilih Prabowo dan hanya 13 persen memilih Mega sebagai presiden pada 2014. Sementara itu, dari kalangan pemilih pasangan Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara) ditemukan bahwa sebanyak 13 persen memilih Prabowo dan hanya 8 persen memilih Mega. Dengan demikian, Prabowo didukung baik oleh massa pendukung Jokowi-Ahok maupun Foke-Nara. Dari temuan di atas wajarlah kalau Prabowo Subianto menjadi calon presiden (capres) yang paling berpeluang untuk menjadi orang nomor satu di republik ini. Namun, akankah kondisi yang kondusif bagi Prabowo ini akan terus didapatkannya sampai saat penyelenggaraan Pilpres 2014 nanti? Faktor Pendukung Tentu ada pertanyaan mengapa Prabowo bisa mendapatkan citra positif di mata publik, khususnya Jakarta sekarang ini? Ada beberapa argumentasi yang dapat menjelaskannya. Pertama, saat penyelenggaraan Pilkada DKI 2012 publik Jakarta, khususnya yang mendukung pasangan Jokowi-Ahok tertuju perhatiannya pada sosok Jokowi. Sosok Jokowi yang dianggap orang bersih, jujur dan merakyat itu mampu menutupi hal-hal yang buruk tentang Prabowo. Dengan kata lain, publik Jakarta lupa terhadap berbagai kasus yang menimpa Prabowo seperti pelanggaran HAM. Kedua, Prabowo relatif tidak mendapatkan rival yang mampu mengunggulinya. Seperti yang diketahui bahwa calon-calon presiden, baik yang sudah dideklarasikan oleh partai politik pengusungnya maupun yang masih dielus-elusnya, umumnya juga terbebani oleh kasus-kasus hukum. Ical yang telah dideklarasikan Partai Golkar, misalnya, jelas sulit bersaing karena jeratan kasus yang tidak ringan. Wiranto yang dicalonkan kembali Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) juga setali tiga uang, bahkan kasus pelanggaran HAM pada masa Orde Baru yang ditujukan padanya jauh lebih berat. Praktis satu-satunya capres yang mampu mendekati perolehan suara Prabowo adalah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Namun, tentu Mega bukanlah pesaing Prabowo yang sesungguhnya. Selain belum dicalonkan secara resmi oleh PDIP, Mega juga agaknya cenderung tidak akan kembali maju pada Pilpres 2014. Faktor usia dan pengalaman buruk, dua kali mengalami kekalahan pada pilpres sebelumnya, diyakini bakal menghalangi Mega untuk kembali berkontestasi. Ketiga, belum banyak muncul calon-calon presiden alternatif terutama dari kalangan non partai kecuali yang kerap disebut-sebut media massa, seperti Menteri BUMN, Dahlan Iskan dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mafud MD. Dua orang tokoh inipun, karena belum dicalonkan partai politik, tentu tidak disertakan dalam jajak pendapat yang dilakukan lembaga survei tersebut. Barangkali hasilnya akan berbeda, jika kedua orang tokoh tersebut disertakan pula. Tidak Mudah Betapapun pasca penyelenggaraan putaran kedua Pilkada DKI Prabowo seolah-olah di atas angin, namun belum tentu perjalanan ke depan akan dilaluinya dengan mudah. Masih ada rentang waktu sekitar dua tahunan sebelum diadakan Pilpres 2014, sehingga berbagai kemungkinan bisa saja terjadi yang justeru tidak menguntungkan bagi Prabowo. Menurut hemat penulis, ada beberapa hal yang berpotensi untuk menjadi ancaman Prabowo dalam perjalanannya menuju Istana Negara. Pertama, memori publik bisa dibuka mengenai berbagai kasus seperti pelanggaran HAM yang melilit Prabowo oleh rival-rivalnya. Jika sekarang sebagian besar publik Jakarta cenderung melupakannya, itu karena perhatiannya lebih tertuju pada Jokowi. Pada saat pilpres nanti, tentu segenap publik Indonesia akan terfokus pada semua capres, termasuk Prabowo sehingga berbagai kekurangan mereka akan dibuka di mata publik. Saat itulah kasus-kasus terkait Prabowo bisa menjadi batu sandungan perjalanan politiknya. Kedua, meskipun Prabowo memiliki berbagai faktor pendukung yang dapat memperkuat pencapresannya: finansial yang melimpah, militer dan yang sangat penting dari kalangan Jawa, namun bukan berarti semua itu bisa menjadikan perjalanannya mulus. Salah satu kelemahannya adalah faktor ketokohan yang tampaknya sangat penting dalam konteks politik Indonesia seperti yang diperlihatkan Jokowi dalam Pilkada DKI kemarin. Sayangnya, faktor ketokohan Prabowo tampaknya tidak terlalu menonjol, misalnya dilihat dari kebersihan, kejujuran, sikap kerakyatan dan sebagainya. Seandainya pun dia berusaha menampilkan dirinya seperti itu ketika kampanye jelang Pilpres 2014, misalnya, bukan tidak mungkin akan tampak artifisial karena akan terkesan-kesan dibuat-buat dan tidak alamiah seperti Jokowi. Ketiga, jika nanti banyak tokoh-tokoh alternatif, baik yang dicalonkan sebagai presiden maupun wakil presiden, yang ternyata mempunyai ketokohan yang jauh melampaui Prabowo, tentu hal itu kian mempersulit langkahnya. Bukan tidak mungkin nama para tokoh yang sekarang sudah beredar terutama dilakukan oleh kalangan media, benar-benar maju dalam persaingan politik pada 2014. Jelas Prabowo tidak akan bisa lagi mengandalkan hasil survei. Dengan demikian, meskipun saat sekarang Prabowo lebih unggul dari capres-capres lainnya, namun perjalanannya menuju kursi Presiden RI pada 2014 tidak akan mudah. *Penulis, Dosen Ilmu Politik UIN Jakarta dan Deputi Direktur Bidang Politik The Political Literacy Institute