Menakar Duet Ical-Pramono (Jurnal Nasional, 13 Juni 2012)

Belakangan ini muncul wacana untuk menduetkan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical), dengan KASAD Pramono Edi Wibowo sebagai pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada 2014. Gagasan ini tidak bisa dianggap main-main karena dilontarkan oleh para petinggi Partai Golkar seperti Akbar Tanjung (AT) yang notabene merupakan Ketua Dewan Pertimbangan partai beringin tersebut. Wacana ini tampaknya terus mendapatkan sambutan positif di kalangan kader-kader Golkar. Sebagaimana diketahui bahwa Golkar telah bulat untuk menjadikan Ical sebagai capres tunggal pada Pemilihan Presiden (pilpres) 2014. Sayangnya dalam sejumlah survei yang dilakukan oleh banyak lembaga survei di Indonesia posisi Ical selalu berada pada kisaran menengah ke bawah. Oleh karena itu, salah satu cara yang harus ditempuh partai ini adalah mencarikan pasangan yang ideal. Di antara sekian nama yang telah digodok akhirnya pilihan jatuh pada Pramono. Ada sejumlah pertimbangan yang dilakukan Golkar dalam konteks ini. Pertama, realitas politik Indonesia sampai hari ini masih tetap menjadikan unsur Jawa sebagai faktor determinan dalam pemilihan presiden. Sejak Soekarno jabatan presiden selalu dipegang oleh orang Jawa. Hanya pernah ada satu presiden non-Jawa di republik ini, yaitu BJ Habibie, itupun sesungguhnya tidak dapat dianggap sebagai pengecualian karena ia tidak dipilih rakyat, melainkan langsung ditunjuk oleh mantan Presiden Soeharto saat lengser dari jabatannya. Dan Pramono adalah representasi orang Jawa sehingga akan banyak membantu Ical yang non-Jawa. Kedua, pakem duet sipil-militer juga masih tetap relevan dalam konteks politik Indonesia. Meskipun militer, atau tepatnya Angkatan Darat, telah mendapatkan stigma buruk di kalangan masyarakat terutama selama masa Orde Baru, namun fakta politiknya kehadiran militer masih tetap dibutuhkan di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini. Pramono yang memiliki darah militer tulen diyakini memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi sehingga sangat tepat jika berpasangan dengan Ical yang notabene orang sipil. Ketiga, kolaborasi sesama partai besar, dalam hal ini Golkar dan Demokrat, di atas kertas sangat potensial untuk memenangkan persaingan pemilihan presiden meskipun dalam realitasnya tidak selalu berbanding lurus antara hasil pemilihan legislatif (pileg) dan pilpres. Namun begitu, hasil pileg tetap akan menjadikan acuan partai dalam menominasikan calonnya. Dan menduetkan Ical dengan Pramono menjadi sangat penting karena faktor ketokohan Pramono, antara lain dikenal bersih dan tidak ambisius, sehingga bisa menjadi kredit poin dalam pilpres nanti. Keempat, dalam berbagai kesempatan para petinggi Golkar mengemukakan keyakinaanya bahwa partai ini akan keluar sebagai pemenang dalam Pileg 2014 melihat partai rivalnya, terutama Demokrat tengah menghadapi berbagai kemelut politik. Jika ini yang terjadi, tentu Golkar akan sangat percaya diri untuk menjadikan tokoh-tokoh lain sebagai cawapresnya termasuk Pramono. Sebaliknya, tokoh-tokoh lain akan sulit menolak ajakan partai beringin tersebut. Langkah Musykil Jika Golkar begitu antusias dan ngebet untuk untuk menduetkan Ical dengan Pramono, lain halnya dengan Demokrat. Partai berlambang mercy ini bahkan terkesan menghindar dari pembicaraan tersebut. Sejumlah elite Demokrat bahkan segera memberikan reaksi mulai dari penolakan secara diplomatis sampai penolakan secara terang-terangan atas wacana penduetan tersebut. Dilihat dari kecenderungan tersebut, agaknya rencana partai beringin untuk memasangkan Ical-Pramono tampaknya sangat musykil untuk direalisasikan karena sejumlah alasan. Pertama, meskipun Demokrat saat ini banyak mendapatkan sorotan miring dari publik terkait dengan sejumlah kasus korupsi yang menjerat beberapa kadernya, namun belum tentu juga perolehan suara partai ini akan anjlok pada pilpres 2014. Masih ada waktu tersisa untuk melakukan perbaikan sehingga bisa meraih kembali simpati publik. Oleh karena itu, Demokrat tentu tidak akan rela untuk menjadikan calonnya sebagai orang nomer dua. Kedua, Demokrat juga yakin betul bahwa tingkat elektabilitas Ical tidak meyakinkan antara lain karena terganggu oleh kasus-kasus besar yang menimpanya seperti lumpur Lapindo, mafia pajak dan lain-lain, di luar dari faktor non-Jawa dan non-militer. Dengan demikian, jika Demokrat merelakan tokoh potensialnya, Pramono, sebagai pasangan Ical, sama saja dengan “menjerumuskan” diri sendiri. Dari perspektif ini, jelas Demokrat tidak akan bersedia menerima tawaran Golkar. Ketiga, Demokrat sebenarnya saat ini sedang berada pada tahapan “wait and see” berkaitan dengan pengusungan capres dan cawapres. Setelah tidak bisa lagi mengandalkan figur sentralnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ditambah dengan kondisi partai yang diibaratkan tengah memakan buah simalakama, selalu dianggap salah oleh publik, partai ini terkesan sangat hati-hati dalam menentukan siapa figur yang pantas diusungnya. Tidak heran kalau banyak petinggi partai ini merasa terganggu dengan lontaran wacana penduetan tersebut. Taktik Golkar Terlepas dari agak musykilnya wacana penduetan Ical-Pramono, hemat penulis, bukan tidak mungkin ada maksud lain di balik lontaran gagasan tersebut. Boleh jadi Golkar sebenarnya ingin “menggoda” Demokrat yang hingga saat ini belum juga menentukan capresnya secara resmi. Golkar tentu tahu bahwa Demokrat sedang mengalami krisis figur pengganti SBY untuk berkontestasi pada Pilpres 2014. Siapa tahu pada akhirnya partai biru tersebut bisa tergoda jika terus dipancing. Namun pada sisi lain, apa yang dilakukan Golkar juga dapat dibaca sebagai bentuk ketidakpercayaan diri partai beringin dengan pencapresan Ical. Meskipun pada level elite organisasi Golkar sudah dicapai kesepakatan atas pencapresan tersebut, akan tetapi bukan berarti masalahnya sudah selesai. Residu perpecahan masih membayangi yang tentu akan berimplikasi pada problem soliditas partai. Selain itu, Golkar juga sangat menyadari bahwa Ical sebenarnnya sulit bersaing dengan capres-capres lainnya. Dari paparan di atas dapat ditegaskan bahwa apa yang dilakukan partai beringin tersebut sebagai sebuah taktik politik belaka dalam rangka mengail di air keruh. Dengan kata lain, Golkar sebenarnya tengah memanfaatkan kesempatan di tengah kesempitan Demokrat. Penulis, Dosen Ilmu Politik FSH UIN Jakarta, Deputi Direktur The Political Literacy Institute

Selebriti di Panggung Politik (Pikiran Rakyat, Selasa 8/05/12)

Kaum selebriti tampaknya masih dianggap sebagai magnet yang memiliki daya tarik luar biasa dalam politik Indonesia. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau panggung politik Indonesia kerap diramaikan oleh munculnya sejumlah selebriti. Pemilihan umum kepada daerah (pemilukada), termasuk di Jawa Barat, juga tidak sepi dari keterlibatan kaum selebriti tersebut. Bahkan Wakil Gubernur Jabar sekarang, Yusuf Macan Effendy, yang lebih akrab disebut Dede Yusuf, merupakan salah seorang selebriti. Kini menjelang Pemilukada Jabar yang sebentar lagi akan dihelat pada tahun 2012 ini sosok selebriti kembali menjadi fokus perhatian. Salah seorang selebriti yang digadang-gadang untuk tampil memimpin Jabar adalah Rieke Diah Pitaloka, pemeran si Oneng dalam sinetron Bajaj Bajuri, yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Bahkan Rieke kemudian menjadi rebutan sejumlah partai besar untuk menjadi pendamping calonnya, seperti Demokrat, Golkar dan PKS. Bila berkoalisi dengan Demokrat Rieke akan berduet dengan Dede Yusuf yang sudah ditetapkan sebagai Calon Gubernur (Cagub) partai berlambang mercy ini. Dan bila ini terjadi maka akan terbentuk pasangan sesama selebriti. Bila bergabung dengan Golkar, Rieke akan berpasangan dengan Ketua DPD Golkar Jabar, Irianto M Syaifuddin (Yance). Dan bila bergandengan dengan PKS, Rieke akan berduet dengan gubernur petahana (incumbent) Ahmad Heryawan yang akan mencalonkan kembali. Tipikal Masyarakat Indonesia Tidak dapat dimungkiri bahwa kaum selebriti di republik ini masih mendapatkan tempat yang istimewa di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat yang begitu mudah mengidolakan sosok seorang selebriti secara taken for granted. Sehingga ketika sang selebriti tersebut masuk ke panggung politik, ia seakan mendapatkan modal yang sangat berharga berupa popularitas. Sulit disangkal bahwa kemenangan pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (Hade) pada pemilukada yang lalu banyak disumbang oleh perolehan suara dari Dede Yusuf. Mengapa ini bisa terjadi? Salah satu faktornya, seperti yang pernah ditegaskan Deddy Mulyana, adalah karena tipikal masyarakat Indonesia yang bersifat kolektivis. Berbeda dengan corak individualisme yang berkembang di negara-negara Barat, model kolektivisme sebuah masyarakat seperti di Indonesia, sangat menekankan pada kultur kebersamaan. Dalam situasi yang sedemikian rupa, simpati dan empati mudah sekali muncul di tengah mereka ketika ada sosok yang dianggap lebih dari masyarakat kebanyakan. Maka, kaum selebriti yang umumnya lebih menonjol setidaknya dari aspek penampilan diri, mudah sekali mendapatkan simpati dari masyarakat. Dalam situasi seperti ini tidak aneh kalau partai-partai politik di negeri ini berlomba-lomba untuk menggaet kaum selebriti. Tujuannya tidak lain untuk mendongkrak suara sebanyak-banyaknya. Sayangnya dalam banyak kasus partai politik kerap hanya mempertimbangkan aspek popularitas semata tanpa dibarengi dengan pertimbangan terhadap aspek kualitas yang bersangkutan. Sehingga banyak pula kaum selebriti yang hanya berfungsi sebagai “pemanis” politik belaka. Dalam konteks Pemilukada Jabar, sebagai publik tentu kita harus tetap kritis terhadap kehadiran bakal calon dari kaum selebriti. Antara lain dengan melihat setidaknya pada rekam jejak (track record) yang bersangkutan. Apalagi di wilayah Jabar kita sudah memiliki bukti terdahulu. Dicky Chandra yang sempat menjadi Wakil Bupati Garut, misalnya, ternyata “tidak berdaya” dalam kehidupan politik yang sesungguhnya sehingga ia memilih kembali ke dunia hiburan. Bahkan Dede Yusuf sebagai cagub pun tampaknya belum berhasil memberikan kontribusi nyata dalam kepemimpinannya tersebut. Tentu sikap kritis terhadap kaum selebriti tersebut tidak berarti kita harus menutup mata terhadap mereka yang memiliki rekam jejak yang baik. Dalam konteks ini, Rieke sesungguhnya memiliki modal rekam jejak yang kuat. Keterlibatannya dalam sejumlah advokasi terhadap hak-hak rakyat yang terabaikan seperti kaum buruh, TKI dan sebagainya menjadi nilai positif baginya. Hanya saja PDIP selaku partai pengusung Rieke harus pandai-pandai menduetkannya dengan pasangan yang tepat. Bagaimanapun kaum selebriti memiliki hak-hak politik sama seperti warna negara Indonesia lainnya. Mereka berhak maju sebagai calon bupati, gubernur ataupun presiden. Sementara kita sebagai publik juga mendapatkan hak untuk memilih atau tidak memilih mereka. Oleh karena itu, kitalah sesungguhnya yang paling berperan dalam konteks ini.

Polemik Pencapresan Ical (Harian Jurnas 30 April 2012

RAPAT Pimpinan Nasional (Rapimna) Partai Golkar sejatinya akan diselenggarakan Otober 2012. Namun Partai Beringin ini memutuskan mempercepatnya Juli datang. Percepatan rapimnas tersebut disinyalir berbagai kalangan sebagai salah satu upaya untuk memuluskan langkah Aburizal Bakrie (Ical) sebagai calon presiden (capres) tunggal dari Golkar. Sebagaimana diketahui, nama Ical terus didengungkan oleh Golkar sebagai capres pada Pemilu 2014. Yang menarik dicermati, keputusan DPP Golkar itu ternyata tidak sepenuhnya didukung elite-elite partai. Bahkan ada yang terang-terangan mempertanyakan rencana percepatan rapimnas yang dianggap menyalahi tradisi partai tersebut. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Akbar Tanjung (AT) dan salah seorang ketua DPP Hajriyanto Y Thohari adalah di antara elite partai yang mempertanyakan rencana tersebut. Menurut keduanya, Golkar seharusnya menjaring terlebih dahulu tokoh-tokoh partai, selain Ical, yang dianggap layak menjadi capres. Akibatnya, ketegangan internal di Partai Beringin ini kian memuncak. Apalagi masing-masing pihak bicara pada media massa sehingga masalah ini semakin meluas. Dalam konteks ini tampaknya pihak DPP Golkar berinisiatif mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh senior partai seperti: AT dan Jusuf Kalla (JK). Persoalannya, apakah pertemuan tersebut cukup efektif untuk meredam polemik dan menghasilkan win-win solution antarkedua pihak? Rasionalitas Percepatan Ada beberapa hal yang barangkali dapat dipahami dari gagasan percepatan rapimnas tersebut. Pertama, agar waktu persiapan untuk menjadikan Ical sebagai capres Golkar cukup panjang. Waktu yang tersisa untuk sampai pada Pemilu 2014 kurang lebih dua tahun. Karenanya, Golkar harus segera menetapkan capresnya sehingga kesempatan untuk konsolidasi, sosialisasi dan sebagainya cukup panjang. Partai pemenang kedua pada pemilu lalu ini agaknya tidak mau mengulangi kasus penetapan JK sebagai capres Golkar pada 2009 yang hanya memberikan waktu persiapan tiga bulan. Kedua, penetapan Ical sebagai capres Golkar segera, selain memberikan waktu persiapan yang panjang, juga akan memudahkan Golkar menyosialisasikannya ke seluruh kader dan simpatisan partai. Di sisi lain, partai ini juga akan lebih fokus terhadap upaya pemenangan Ical sebagai capres dan tidak terganggu oleh isu-isu lain seperti adanya tokoh Golkar lain yang pantas atau bahkan lebih pantas daripada Ical. Tentu, jika ini terjadi, soliditas Golkar akan kuat untuk memenangkan Ical sebagai presiden. Ketiga, penetapan capres oleh sebuah partai politik (parpol) sejak jauh-jauh hari, dalam konteks fatsoen politik dan demokrasi, sebenarnya tidak perlu dianggap salah. Sebaliknya, langkah tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kesiapan seseorang untuk siap berkontestasi dan memperjuangkan nilai-nilai dan tujuan politiknya. Di negara-negara demokrasi seperti Amerika Serikat, para calon kandidat presiden yang akan berkontestasi pada pemilihan presiden sudah ditetapkan sejak jauh-jauh hari. Problem Soliditas Namun demikian, persoalan besar yang menggelayuti Golkar jika percepatan rapimnas tetap dilakukan adalah justru masalah soliditas partai. Adanya riak-riak ketidaksetujuan sejumlah elite Golkar atas gagasan percepatan rapimnas tidak bisa diabaikan begitu saja. Ini karena elite yang masuk ke dalam barisan ini, terutama AT, bukanlah tokoh sembarangan, melainkan orang yang cukup berpengaruh dan mempunyai kader-kader loyalis, terutama di daerah-daerah. Salah satu faktor kegagalan JK saat menjadi capres Golkar adalah adanya kader-kader partai yang tidak mau tunduk terhadap keputusan DPP Golkar untuk menjadikan JK sebagai capres. Aspek lain yang tidak menguntungkan Golkar terkait citra politik, baik bagi Ical sendiri maupun bagi Golkar sebagai institusi. Di satu sisi, Ical akan dianggap sebagai seorang yang ambisius yang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya. Dengan mempercepat rapimnas, tanpa melibatkan tokoh-tokoh senior partai, Ical tentu dipandang telah menutup rapat-rapat pintu bagi kader-kader Golkar yang layak menjadi orang nomor satu di negeri ini. Demokrasi telah “dimatikan‘ oleh Ical di partainya sendiri. Apalagi citra Ical di mata publik Indonesia selama ini tidak sebagus citra para capres lain yang menjadi rival-rivalnya. Publik tentu tidak akan melupakan begitu saja bagaimana kasus lumpur Lapindo telah mengharu-biru masyarakat Indonesia dan sampai kini penyelesaiannya belum tuntas. Meski Ical berusaha melepaskan diri dari jeratan kasus tersebut, tetap saja publik mengaitkan dengan dirinya. Demikian pula kasus pengemplangan pajak yang diduga terkait dengan sejumlah perusahaan miliknya. Ical Melunak? Langkah antisipatif memang telah diambil Golkar, yakni dialog antara DPP dan tokoh-tokoh senior partai. Sebagai mekanisme penyelesaian organisasional, inisiatif tersebut tentu merupakan hal yang positif karena sedikit banyak akan mampu meredam kian memanasnya polemik tersebut. Di sisi lain, langkah ini juga akan memperlihatkan pada publik betapa mekanisme dialog merupakan pilihan paling baik bagi sebuah parpol manakala terjadi ketegangan internal. Namun, ada pertanyaan besar: bersediakah Ical melunak, misalnya mengakomodasi usulan AT agar percepatan rapimnas tersebut hanya difokuskan untuk membahas mekanisme pencapresan Golkar? Ataukah pertemuan itu hanya sekadar upaya penampilan dirinya, meminjam konsep dramaturgi Irving Goffman, sebagai orang yang akomodatif, respek pada senior dan sebagainya sehingga mendapatkan kesan yang baik dari publik? Dari sisi ini, penulis yakin, Ical tidak akan melunak terhadap permintaan Akbar. Bagaimana pun Ical telah berusaha keras mempersiapkan diri sebagai capres seperti: melakukan konsolidasi internal, melakukan safari politik ke berbagai daerah, dan sebagainya. Apalagi Ical juga ditengarai memiliki motif ekonomi dalam pencapresannya itu terkait aset-aset ekonominya. Karena itu, Ical agaknya tidak akan mau begitu saja melepaskan kesempatan yang sudah ada di depan matanya. Ia justru akan lebih “menekan‘ tokoh-tokoh senior di dalam pertemuan tersebut dengan mengajukan konsesi yang menguntungkan dirinya. Dengan kata lain, pertemuan ini hanya akan dijadikan Ical sebagai upaya pengelolaan kesan belaka, dan pada saat yang sama, ia menginstruksikan para pengurus partai untuk tetap menetapkan dirinya sebagai capres tunggal.

Pengamen Bisu (Cerpen, Harian Kabar Cirebon)

Bus Damri jurusan Leuwi Panjang-Dago yang aku tumpangi berjalan perlahan-lahan, merayap seperti semut. Jalanan begitu padat apalagi di waktu pagi seperti ini. Penumpang pun berjubel sehingga sebagian dari mereka cuma bisa berdiri. Anehnya meskipun penumpang sudah berjejalan kondektur bus masih saja berteriak-teriak menawarkan jasanya kepada setiap pejalan kaki yang dilewatinya. Dan sebaliknya, sekalipun tahu bus sudah penuh, para calon penumpang tetap saja berebutan masuk seolah takut ketinggalan.
Kalau coba-coba secara iseng ditanyakan kepada para penumpang tersebut kenapa mereka berbuat nekad seperti itu. Pastilah beragam jawabannya.
"Saya sih mengejar waktu, Mas, daripada telat lebih baik berdesak-desakan."
"Wah, Mas, bus damri ini jumlahnya sedikit, kalau saya tidak naik, nunggu bus berikutnya bisa kelamaan."
"Kalau saya sih jujur saja karena bus ini paling murah dibandingkan mobil angkutan lainnya."
Begitulah kira-kira beragam argumen yang bisa dilontarkan para penumpang. Meskipun bisa diperdebatkan, tapi buat apa? Toh itulah kenyataan yang kerap kita saksikan sehari-hari.
“Ah Bandung sekarang sudah tidak ada bedanya dengan Jakarta,” batinku dalam hati. Kusaksikan dari dalam bus sepeda motor, angkot dan para pejalan kaki saling berlomba menyesakki jalanan yang kian ramai saja. Sementara asap hitam mengepul dari setiap kendaraan menambah kian pengapnya jalanan.
Kalau sudah duduk di dalam bus di saat suasana seperti itu, aku biasanya tenggelam dalam lamunan. Kadang aku membayangkan keindahan dan keeksotikan kota kembang di masa lampau yang kini pelan-pelan mulai pudar berganti dengan segala macam kesemrawutan khas kota-kota besar di Indonesia.
"Masih layakkah Bandung dijuluki sebagai kota kembang hari ini?" Tanyaku kepada diri sendiri. "Sedangkan sampah berserakan di mana-mana sehingga menebarkan bau yang tak sedap, lalu di manakah wangi kembang yang membuatnya pantas mendapatkan julukan itu?" Aku terus saja memberondongkan pertanyaan yang aku sendiri tahu tidak ada seorangpun yang mampu menjawabnya termasuk para pejabat kota ini.
Saking asyiknya dalam dunia lamunan kadang aku tidak memperhatikan orang-orang di sekeliling. Para pengamen yang silih berganti naik turun pun kadang luput dari perhatianku.
Namun tidak dengan hari itu. Tiba-tiba aku dikejutkan oleh seorang pengamen yang lain dari yang lain. Ia seorang anak laki-laki yang berusia kurang lebih tujuh belas tahunan. Dengan bermodalkan kecrekan (beberapa keping tutup botol yang disusun jadi satu dan dipaku pada sebilah kayu) di tangan ia mencoba bernyanyi, namun nyanyiannya hanya terdengar aa uu aa uuu. Ia ternyata bisu. Itulah sebenarnya yang mengagetkanku.
“Luar biasa anak ini, dengan keadaan fisik seperti itu ia masih tetap berusaha mencari nafkah,” kataku kepada diriku sendiri.
"Ah, betapa mulianya anak ini dibandingkan para pengemis yang hanya mengandalkan hidup dari belas kasihan orang lain, sementara fisik mereka sebenarnya masih kuat dan sempurna," gumamku dalam hati.
Namun yang lebih mengagetkanku adalah teriakan beberapa penumpang di sekitarku yang rupanya ditujukan kepada pengamen itu.
“Wah, kalau gak bisa nyanyi, gak usah ngamen dong,” tegur salah seorang bapak-bapak dengan raut muka yang kesal.
“Iya nih, brisik bikin telinga sakit saja,” timpal yang lain.
“Lagian sudah bisu, masih maksa saja nyanyi, hancur kan?” omelan seorang ibu yang di pangkuannya penuh dengan belanjaan.
Namun pengamen bisu itu tidak memperdulikan.
Ia terus saja bernyanyi.
Sampai di tempat tujuan aku masih saja teringat dengan pengamen bisu itu. Ada rasa kasihan, terharu dan kecewa terhadap para penumpang yang begitu tega mengata-ngatainya.
"Ah, mengapa orang-orang itu begitu tega menghina pengamen bisu itu, bukankah dia sedang berusaha sesuai kemampuannya?" Tanyaku pada diri sendiri.
"Andai anak mereka yang mendapatkan penghinaan seperti itu, apakah mereka akan rela menerimanya? Apakah hati mereka tidak sakit? Ataukah orang-orang di kota ini sudah tidak memiliki rasa empati terhadap penderitaan orang lain?" Aku menyerocos saja dengan rupa-rupa pertanyaan di pikiranku.
Bayangan pengamen bisu itu pun seolah tidak mau lepas dariku.
Beberapa waktu kemudian aku menaiki kendaraan yang sama. Aku kembali menemukan kejadian yang serupa. Entah takdir ataupun apapun namanya aku dipertemukan kembali dengan pengamen bisu tersebut.
Seperti biasa tanpa sepatah kata pun ia memulai aksinya. Kecrekan yang selalu setia menemaninya ke mana pun ia pergi dipukul-pukulkannya ke tangan kirinya. Suara a u au mulai terdengar dari mulut bisunya.
“Nih anak gak jera-jeranya udah dikatain dari kemarin masih saja berani ngamen,” hardik seorang bapak dengan muka sewot.
"Lagian apa yang mau kita dengar, suaranya saja gak jelas," timpal yang lainnya.
"Suruh turun saja, sudah panas seperti ini ditambah nyanyian yang enggak karuan lagi," ujar seorang pemuda yang duduk di barisan belakang bus.
Namun seolah tidak peduli dengan semua cemoohan yang ditujukan pada dirinya pengamen bisu itu terus saja melanjutkan aksinya. Selesai sebuah nyanyian ia lanjutkan dengan nyanyian berikutnya meskipun di telinga para penumpang tidak ada bedanya sama sekali, karena yang keluar dari mulutnya hanyalah bunyi aa uu aa uu dan seterusnya.
Aku sendiri yang biasanya tenggelam dalam lamunan kali ini entah kenapa ingin terus memperhatikan aksi pengamen bisu tersebut. Cemoohan para penumpang tidak aku pedulikan sama sekali.
Lama kelamaan aku makin terpesona dengan nyanyian pengamen bisu itu. Anehnya, yang aku dengar bukan lagi bunyi aa uu aa uu seperti biasanya, tetapi justeru nyanyian yang layaknya didendangkan oleh penyanyi normal.
Aku terkejut. Aku mengenali nyanyian yang sedang dibawakan pengamen bisu itu dengan penuh semangat. Ya, aku tahu itu nyanyian Iwan Fals yang sangat terkenal, Bongkar.
Kalau cinta sudah dibuang
Jangan harap keadilan akan datang
Kesedihan hanya tontonan
Bagi mereka yang diperkuda jabatan
Ooh ya oh ya oh ya bongkar
Ooh ya oh ya oh ya bongkar

Sabar sabar dan tunggu
Itu jawaban yang kami terima
Ternyata kita harus ke jalan
Robohkan setan yang berdiri mengangkang
Ooh ya oh ya oh ya bongkar
Ooh ya oh ya oh ya bongkar
Ooh ya oh ya oh ya bongkar
Ooh ya oh ya oh ya bongkar

Penindasan serta kesewenang wenangan
Banyak lagi teramat banyak untuk disebutkan
Hoi hentikan hentikan jangan diteruskan
Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan

Di jalanan kami sandarkan cita cita
Sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya
Orang tua pandanglah kami sebagai manusia
Kami bertanya tolong kau jawab dengan cinta

Aku bersorak saking gembiranya. Tidak peduli semua mata para penumpang bus tertuju kepadaku dengan penuh keheranan.

Pengamen Bisu (Cerpen, Harian Kabar Cirebon)

Bus Damri jurusan Leuwi Panjang-Dago yang aku tumpangi berjalan perlahan-lahan, merayap seperti semut. Jalanan begitu padat apalagi di waktu pagi seperti ini. Penumpang pun berjubel sehingga sebagian dari mereka cuma bisa berdiri. Anehnya meskipun penumpang sudah berjejalan kondektur bus masih saja berteriak-teriak menawarkan jasanya kepada setiap pejalan kaki yang dilewatinya. Dan sebaliknya, sekalipun tahu bus sudah penuh, para calon penumpang tetap saja berebutan masuk seolah takut ketinggalan.
Kalau coba-coba secara iseng ditanyakan kepada para penumpang tersebut kenapa mereka berbuat nekad seperti itu. Pastilah beragam jawabannya.
"Saya sih mengejar waktu, Mas, daripada telat lebih baik berdesak-desakan."
"Wah, Mas, bus damri ini jumlahnya sedikit, kalau saya tidak naik, nunggu bus berikutnya bisa kelamaan."
"Kalau saya sih jujur saja karena bus ini paling murah dibandingkan mobil angkutan lainnya."
Begitulah kira-kira beragam argumen yang bisa dilontarkan para penumpang. Meskipun bisa diperdebatkan, tapi buat apa? Toh itulah kenyataan yang kerap kita saksikan sehari-hari.
“Ah Bandung sekarang sudah tidak ada bedanya dengan Jakarta,” batinku dalam hati. Kusaksikan dari dalam bus sepeda motor, angkot dan para pejalan kaki saling berlomba menyesakki jalanan yang kian ramai saja. Sementara asap hitam mengepul dari setiap kendaraan menambah kian pengapnya jalanan.
Kalau sudah duduk di dalam bus di saat suasana seperti itu, aku biasanya tenggelam dalam lamunan. Kadang aku membayangkan keindahan dan keeksotikan kota kembang di masa lampau yang kini pelan-pelan mulai pudar berganti dengan segala macam kesemrawutan khas kota-kota besar di Indonesia.
"Masih layakkah Bandung dijuluki sebagai kota kembang hari ini?" Tanyaku kepada diri sendiri. "Sedangkan sampah berserakan di mana-mana sehingga menebarkan bau yang tak sedap, lalu di manakah wangi kembang yang membuatnya pantas mendapatkan julukan itu?" Aku terus saja memberondongkan pertanyaan yang aku sendiri tahu tidak ada seorangpun yang mampu menjawabnya termasuk para pejabat kota ini.
Saking asyiknya dalam dunia lamunan kadang aku tidak memperhatikan orang-orang di sekeliling. Para pengamen yang silih berganti naik turun pun kadang luput dari perhatianku.
Namun tidak dengan hari itu. Tiba-tiba aku dikejutkan oleh seorang pengamen yang lain dari yang lain. Ia seorang anak laki-laki yang berusia kurang lebih tujuh belas tahunan. Dengan bermodalkan kecrekan (beberapa keping tutup botol yang disusun jadi satu dan dipaku pada sebilah kayu) di tangan ia mencoba bernyanyi, namun nyanyiannya hanya terdengar aa uu aa uuu. Ia ternyata bisu. Itulah sebenarnya yang mengagetkanku.
“Luar biasa anak ini, dengan keadaan fisik seperti itu ia masih tetap berusaha mencari nafkah,” kataku kepada diriku sendiri.
"Ah, betapa mulianya anak ini dibandingkan para pengemis yang hanya mengandalkan hidup dari belas kasihan orang lain, sementara fisik mereka sebenarnya masih kuat dan sempurna," gumamku dalam hati.
Namun yang lebih mengagetkanku adalah teriakan beberapa penumpang di sekitarku yang rupanya ditujukan kepada pengamen itu.
“Wah, kalau gak bisa nyanyi, gak usah ngamen dong,” tegur salah seorang bapak-bapak dengan raut muka yang kesal.
“Iya nih, brisik bikin telinga sakit saja,” timpal yang lain.
“Lagian sudah bisu, masih maksa saja nyanyi, hancur kan?” omelan seorang ibu yang di pangkuannya penuh dengan belanjaan.
Namun pengamen bisu itu tidak memperdulikan.
Ia terus saja bernyanyi.
Sampai di tempat tujuan aku masih saja teringat dengan pengamen bisu itu. Ada rasa kasihan, terharu dan kecewa terhadap para penumpang yang begitu tega mengata-ngatainya.
"Ah, mengapa orang-orang itu begitu tega menghina pengamen bisu itu, bukankah dia sedang berusaha sesuai kemampuannya?" Tanyaku pada diri sendiri.
"Andai anak mereka yang mendapatkan penghinaan seperti itu, apakah mereka akan rela menerimanya? Apakah hati mereka tidak sakit? Ataukah orang-orang di kota ini sudah tidak memiliki rasa empati terhadap penderitaan orang lain?" Aku menyerocos saja dengan rupa-rupa pertanyaan di pikiranku.
Bayangan pengamen bisu itu pun seolah tidak mau lepas dariku.
Beberapa waktu kemudian aku menaiki kendaraan yang sama. Aku kembali menemukan kejadian yang serupa. Entah takdir ataupun apapun namanya aku dipertemukan kembali dengan pengamen bisu tersebut.
Seperti biasa tanpa sepatah kata pun ia memulai aksinya. Kecrekan yang selalu setia menemaninya ke mana pun ia pergi dipukul-pukulkannya ke tangan kirinya. Suara a u au mulai terdengar dari mulut bisunya.
“Nih anak gak jera-jeranya udah dikatain dari kemarin masih saja berani ngamen,” hardik seorang bapak dengan muka sewot.
"Lagian apa yang mau kita dengar, suaranya saja gak jelas," timpal yang lainnya.
"Suruh turun saja, sudah panas seperti ini ditambah nyanyian yang enggak karuan lagi," ujar seorang pemuda yang duduk di barisan belakang bus.
Namun seolah tidak peduli dengan semua cemoohan yang ditujukan pada dirinya pengamen bisu itu terus saja melanjutkan aksinya. Selesai sebuah nyanyian ia lanjutkan dengan nyanyian berikutnya meskipun di telinga para penumpang tidak ada bedanya sama sekali, karena yang keluar dari mulutnya hanyalah bunyi aa uu aa uu dan seterusnya.
Aku sendiri yang biasanya tenggelam dalam lamunan kali ini entah kenapa ingin terus memperhatikan aksi pengamen bisu tersebut. Cemoohan para penumpang tidak aku pedulikan sama sekali.
Lama kelamaan aku makin terpesona dengan nyanyian pengamen bisu itu. Anehnya, yang aku dengar bukan lagi bunyi aa uu aa uu seperti biasanya, tetapi justeru nyanyian yang layaknya didendangkan oleh penyanyi normal.
Aku terkejut. Aku mengenali nyanyian yang sedang dibawakan pengamen bisu itu dengan penuh semangat. Ya, aku tahu itu nyanyian Iwan Fals yang sangat terkenal, Bongkar.
Kalau cinta sudah dibuang
Jangan harap keadilan akan datang
Kesedihan hanya tontonan
Bagi mereka yang diperkuda jabatan
Ooh ya oh ya oh ya bongkar
Ooh ya oh ya oh ya bongkar

Sabar sabar dan tunggu
Itu jawaban yang kami terima
Ternyata kita harus ke jalan
Robohkan setan yang berdiri mengangkang
Ooh ya oh ya oh ya bongkar
Ooh ya oh ya oh ya bongkar
Ooh ya oh ya oh ya bongkar
Ooh ya oh ya oh ya bongkar

Penindasan serta kesewenang wenangan
Banyak lagi teramat banyak untuk disebutkan
Hoi hentikan hentikan jangan diteruskan
Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan

Di jalanan kami sandarkan cita cita
Sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya
Orang tua pandanglah kami sebagai manusia
Kami bertanya tolong kau jawab dengan cinta

Aku bersorak saking gembiranya. Tidak peduli semua mata para penumpang bus tertuju kepadaku dengan penuh keheranan.

Keterlibatan TNI dan Citra Pemerintah (Pikiran Rakyat, Kamis 29 Maret 2012)

Ada hal yang berbeda dalam penanganan terhadap aksi demo sejumlah elemen masyarakat pada Selasa (27/03) kemarin. Aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) ikut dilibatkan bersama Polri untuk mengamankan aksi tersebut. Menurut data, ada sekitar 8000 personil TNI yang diterjunkan sementara jumlah polisi sebanyak 22.000 personil.
Terkait dengan pelibatan TNI dalam aksi pengamanan unjuk rasa, yang sejatinya merupakan domain Polri, tentu menimbulkan sejumlah pertanyaan. Misalnya, apakah urgensinya menurunkan TNI dalam kasus tersebut? Apakah sudah sedemikian genting situasi dan kondisi negeri ini sehingga harus menerjunkan orang-orang yang terbiasa dilatih perang tersebut? Lalu bagaimana dampaknya terhadap citra pemerintah sendiri?
Sekalipun pemerintah berdalih bahwa pelibatan TNI tersebut hanya untuk jaga-jaga karena kendali sepenuhnya ada di tangan Polri, namun kehadiran fisik TNI di sejumlah titik vital memperlihatkan bahwa pemerintah tengah berupaya "menyeret" kaum loreng tersebut keluar dari wilayah tradisionalnya. Dalam derajat tertentu, tindakan tersebut akan menimbulkan sejumlah dampak negatif terhadap citra pemerintah.
Pertama, tindakan pemerintah akan dipandang sebagai tindakan ketakutan yang berlebihan. Inilah model pemerintah yang dikendalikan rasa takut (government by the fear). Model pemerintahan seperti ini biasanya dipenuhi oleh orang-orang yang paranoid terutama terhadap segala hal yang berpotensi akan mengancam dirinya.
Salah satu cara orang paranoid adalah melebih-lebihkan isu ancaman terhadap dirinya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), misalnya, kerap mengaitkan aksi unjuk rasa dengan isu penggulingan terhadap pemerintahannya. Mungkin dengan melontarkan isu kudeta ia berharap mendapatkan simpati publik. Sayangnya, publik Indonesia sudah cukup cerdas untuk tidak terjebak dalam permainan tersebut. Alih-alih mendapatkan simpati, SBY justeru mendapat kecaman publik.
Kedua, tindakan pemerintah di atas sesungguhnya menunjukkan kegagalan pemerintah dalam memahami tuntutan publik. Pemerintah cenderung menggunakan mekanisme pertahanan diri (self-defence mechanism) bahkan dengan melibatkan TNI hanya karena ingin bersikukuh dengan pendiriannya. Jadi, seolah-olah pemerintah berkata, silahkan publik berunjuk rasa tetapi kami tetap dengan pilihan kami sendiri.
Padahal kalau mau dipahami secara jernih, unjuk rasa besar-besaran tersebut sebenarnya bukan hanya terkait dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), tetapi merupakan akumulasi kekecawaan publik terhadap pemerintah. Masalah korupsi, kaum buruh yang tetap tertindas, kaum tani yang kian terpinggirkan, nasib para TKW yang menyedihkan adalah di antara masalah yang menimbulkan kekecewaan publik. Celakanya, pemerintah tidak sungguh-sungguh berupaya membuka pintu dialog yang benar-benar jernih terkait dengan masalah-masalah tersebutl.
Ketiga, melibatkan TNI dalam wilayah yang bukan domainnya justeru memperlihatkan kelemahan negara. Negara seolah tidak mampu melakukan tindakan sendiri tanpa bantuan TNI. Dalam derajat tertentu, realitas ini bukan tidak mungkin akan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu sebagai "pintu masuk" TNI pada peran-peran yang bukan wilayah tradisonalnya.
Ingat bahwa awal keterlibatan TNI dalam politik Indonesia diawali ketika peran negara begitu lemah. Inilah tesis yang disebutkan Salim Said, pakar militer, dalam disertasinya tentang Politik Militer di Indonesia. Dengan kata lain, TNI sebenarnya diajak masuk ke dalam politik oleh kalangan sipil karena ketidakberdayaan pihak yang terakhir tersebut. Oleh karena itu, pelibatan TNI di atas menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan.
Keempat, secara konstitusional, melibatkan TNI dalam pengamanan aksi unjuk rasa seharusnya mendapatkan persetujuan dari DPR. Maka, apa yang dilakukan pemerintah memperlihatkan tindakan sepihak yang berpotensi merenggangkan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Apalagi hubungan antar kedua lembaga tinggi negara tersebut kerap memperlihatkan hubungan yang tidak harmonis.
Dari catatan di atas dapat ditegaskan bahwa pemerintah seharusnya lebih berhati-hati dalam melibatkan TNI. Apalagi yang dihadapi pemerintah adalah anak-anak bangsa sendiri yang sesungguhnya mencintai negeri ini meski dengan ekspresinya sendiri.

Langkah Elegan PDIP (Seputar Indonesia, 24 Maret 2012)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhirnya memutuskan untuk mengusung Wali Kota Solo, Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta. Sedangkan calon wakil gubernur (cawagub) yang mendampinginya adalah Basuki Tjahja Purnama (Ahok), politisi Partai Golkar yang kemudian pindah ke Partai Gerindra.
Dengan demikian, pasangan Jokowi-Ahok telah ditetapkan secara resmi sebagai pasangan cagub-cawagub dari PDIP dan Gerindra dalam Pilkada DKI Jakarta pada Juli 2012. Nama Jokowi yang tengah naik daun antara lain karena sejumlah prestasinya dalam memimpin Kota Solo dan dukungannya terhadap proyek mobil nasional (mobnas) Esemka sebelumnya kerap disebut-sebut sebagai salah seorang tokoh yang layak dinominasikan sebagai cagub Jakarta.
Namun, bukan berarti perjalanan Jokowi kemudian mulus-mulus saja. Ia, misalnya, sempat ditolak oleh Ketua Majelis Pertimbangan Taufik Kiemas dengan alasan yang terkesan dibuat-buat. Taufik Kiemas yang cukup dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan pernah mewacanakan agar PDIP berkoalisi dengan Partai Demokrat yang, jika itu terjadi, secara otomatis akan menutup peluang Jokowi.

Pilihan Tepat
Pilihan yang telah diambil PDIP dengan mengusung pasangan Jokowi-Ahok merupakan langkah yang tepat. Justeru pilihan inilah yang boleh jadi memiliki potensi besar untuk menaikkan citra PDIP di mata publik, bukan hanya dalam konteks Jakarta, melainkan konteks nasional. Menurut hemat penulis, ada beberapa hal yang dapat memberikan citra positif bagi partai kepala banteng tersebut.
Pertama, PDIP akan dipandang publik sebagai sebagai partai yang tidak melulu mendasarkan pertimbangan koalisinya pada sisi pragmatisme kekuasaan belaka. Partai ini, misalnya, dengan tegas menolak ajakan koalisi dari Partai Demokrat. Bahkan ketika Demokrat seolah melakukan fait accompli dengan mendeklarasikan Adang Ruchiatna, kader PDIP di DPR, sebagai pasangan cagub Fauzi Bowo (Foke) yang disung Demokrat, PDIP menolaknya.
Partai moncong putih justeru mengajukan kadernya sendiri sebagai cagub. Pada sisi lain, langkah PDIP untuk menggandeng Ahok sebagai pasangan Jokowi juga memperlihatkan nuansa koalisi ideologis, bukan pragmatisme semata. Padahal sebelum menetapkan Ahok ada wacana untuk memasangkan Jokowi dengan Dedy Mizwar. Sebagai seorang aktor senior yang malang melintang di dunia perfilman dan sinetron Indonesia, tentu Dedy Mizwar mempunyai popularitas yang bakal ikut mendongkrak popularitas Jokowi.`
Dari sisi kultural, sebagai seorang putera Betawi, Dedy Mizwar juga akan memberikan kontribusi yang besar sehingga dukungan dari publik Betawi akan mengalir ke pasangan ini. Namun ternyata PDIP tidak silau dengan hal tersebut, tetapi justeru lebih memilih Ahok, yang dari kedua sisi popularitas dan kultural, jauh lebih rendah daripada Dedy Mizwar. Keberanian mengambil langkah inilah yang justeru merupakan kredit poin bagi PDIP.
Kedua, menduetkan Jokowi-Ahok sebagai pasangan yang kedua-duanya non-Jakarta, Jokowi dari etnis Jawa dan Ahok dari etnis Tionghoa, akan dianggap sebagai tindakan yang tidak lagi terkungkung oleh primordialisme, baik kesukuan, agama, ras dan sebagainya. Meskipun menjadi sasaran sindirian dari partai politik (parpol) lain karena mengusung orang yang tidak “mengenal” Jakarta, tetapi PDIP justeru akan mendapatkan label sebagai partai yang konsisten berpihak pada pluralisme.
Ketiga, koalisi yang dibangun PDIP dengan Gerindra juga memperlihatkan konsistensi partai nasionalis ini. Seperti diketahui bahwa pada level nasional PDIP dan Gerindra mengambil peran oposisi. Keduanya tidak berada dalam satu perahu koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) di DPR. Hal ini berbeda dengan parpol-parpol lain yang melakukan koalisi yang hanya didasarkan pada kepentingan sesaat tanpa melihat konfigurasi koalisi pada level nasional.

Koalisi Permanen
Koalisi yang dibangun PDIP dan Gerindra tampaknya bukan koalisi yang dilakukan secara mendadak, tetapi sudah dirintis sejak lama. Hal ini terlihat dari koalisi yang telah dilakukan kedua partai nasionalis ini pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 yang lalu. Sebagaimana diketahui bahwa pada Pilpres 2009 calon presiden (capres) yang diusung PDIP, Megawati Soekarnoputri, berpasangan dengan Prabowo Subianto yang diusung Gerindra.
Dari sisi ini, koalisi PDIP-Gerindra yang kini dilakukan dalam Pilkada DKI dapat dipandang sebagai bentuk penegasan kembali atas komitmen kebersamaan mereka selama ini. Apalagi secara platform ideologis, terdapat kesamaan yang mampu mengikat keduanya, yakni sama-sama sebagai partai nasionalis. Hampir tidak ada hal yang memiliki potensi konflik antar keduanya.
Dengan demikian, besar kemungkinan koalisi PDIP-Gerindra akan berlangsung awet dan permanen bahkan bisa terus berjalan termasuk pada Pemilu 2014 yang akan datang. PDIP yang tampaknya akan menominasikan puteri Megawati, Puan Maharani, sebagai capres 2014 paling berpeluang untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto yang akan diusung Gerindra.
Formatnya, Puan capres dan Prabowo cawapres atau Prabowo capres dan Puan capres bergantung pada kesepakatan antar kedua parpol. Model koalisi permanen sesungguhnya sangat diperlukan dalam konteks sistem politik Indonesia sehingga bisa menjamin berjalannya pemerintahan secara kuat. Koalisi Barisan Nasional di Malaysia yang terdiri dari sejumlah parpol bisa dijadikan contoh untuk diterapkan di negeri ini.
Koalisi yang berjalan sesaat, atau tidak jelas, di tingkat nasional berkoalisi sedang di tingkat daerah berseberangan ternyata membuat politik di Indonesia dipenuhi hiruk-pikuk dan kegaduhan belaka. Dari catatan di atas dapat dikatakan bahwa pilihan PDIP untuk berkoalisi dengan Gerindra dengan mengusung pasangan Jokowi-Ahok merupakan langkah yang elegan.
Pilihan ini tidak saja akan memberikan kontribusi positif terhadap citra PDIP di mata publik, tetapi juga bisa menjadi semacam rintisan untuk membanguna koalisi permanen.