Menyoal Politisasi Agama (Suara Pembaruan, Jum'at 31 Agustus 2012)

Dunia politik Indonesia tampaknya tidak pernah bisa dilepaskan dari keterlibatan unsur agama, terutama Islam. Oleh karena itu, berbicara tentang politik di negeri ini, juga mesti berbicara tentang agama Islam. Sayangnya, sejauh yang bisa diamati relasi antara politik dan agama lebih sering menampilkan relasi yang tidak seimbang, dalam pengertian bahwa agama lebih menampilkan dirinya sebagai subordinatif terhadap politik. Dengan kata lain, agama lebih banyak dimanipulasikan untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Maraknya berbagai aksi kekerasan di republik ini yang secara kasat mata lebih bermotifkan agama, seperti konflik antar aliran, sesungguhnya, jika ditelisik lebih jauh, bermuara pada persoalan politik dan kekuasaan. Apa yang terjadi pada komunitas Syi’ah di Desa Karang Gayam dan Desa Bluuran Kabupaten Sampang, Madura, baru-baru ini yang telah menelan korban, baik yang meninggal maupun luka-luka, disinyalir memiliki motif politik. Hal ini terkait dengan kepentingan politik kelompok tertentu dalam rangka meraih dukungan massa mayoritas jelang pemilihan kepala daerah (pilkada). Dalam derajat tertentu, kasus maraknya kampanye SARA jelang putaran kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 20 September yang akan datang bisa pula dibaca sebagai bentuk manipulasi agama untuk kepentingan politik. Sejumlah tokoh masyarakat, seperti pedangdut Rhoma Irma, misalnya, secara terang-terangan mengajak pada umat Islam untuk memilih pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) yang seiman seraya mengutip ayat dari Kitab Suci. Bahkan belakangan elite politik pun ikut-ikutan latah mengampanyekan hal serupa seperti yang diperlihatkan Ketua DPR, Marzuki Alie. Akibatnya, suasana politik di kota Jakarta kian memanas. Kampanye hitam (black campaign) baik berupa selebaran ataupun melalui media sosial terus dilancarkan oleh masing-masing pendukung pasangan cagub-cawagub. Bahkan ada kecenderungan bahwa persaingan tajam antar kandidat dengan melibatkan isu SARA tersebut sudah menjurus pada konflik horizontal. Kalau ini tetap dibiarkan, bukan tidak mungkin kekerasan akan meledak. Dampak Buruk Menyeret-nyeret agama ke dalam ranah politik apalagi dilakukan secara manipulatif jelas akan memberikan dampak buruk, bukan hanya terhadap kehidupan politik melainkan juga kehidupan agama pada saat yang sama. Dalam konteks politik, fenomena ini jelas merupakan sesuatu yang kontra produktif terhadap perkembangan demokrasi yang sedang berjalan di negeri ini. Ketika demokrasi sangat menekankan rule of the game dalam berpolitik, selain kebebasan tentu saja, maka tentu menjadi terkendala dengan maraknya aksi kekerasan yang jelas-jelas tidak menghormati rule of the game tersebut. Saat demokrasi begitu menekankan cara-cara yang baik dan beradab untuk mencapai tujuan politik, para penyokong aksi kekerasan justeru seperti ingin menghalalkan segala cara guna meraih apa yang mereka inginkan. Ketika demokrasi lebih mengedepan cara-cara dialogis, negosiasi dan seterusnya, para pelaku kekerasan justeru lebih mengedepankan cara pandang mata kuda; melihat setiap permasalahan secara hitam dan putih. Bagi kehidupan keagamaan sendiri, manipulasi agama untuk kepentingan politik jelas akan menodai agama itu sendiri. Agama, meminjam gagasan teologi pembebasan yang berkembang di Amerika Latin, akan kehilangan fungsi liberatifnya di tengah-tengah pemeluknya. Agama yang sejatinya mampu membebaskan manusia dari sikap-sikap primordilaistik, chauvinistic, kepicikan cara berpikir dan sebagainya, justeru, dengan maraknya fenomena di atas, menjadi factor penumbuh subur sikap-sikap tersebut. Di saat agama seharusnya menjadi penebar kedamaian di muka bumi ini, tetapi justeru, ketika diseret untuk kepentingan politik, menjadi penebar kebencian yang berakibat pada pertumpahan darah. Ketika agama seyogianya mengusung misi profetik-keilahian, oleh para oknum pemegang kedudukan politik dan kekuasaan, agama justeru diperosokkan ke dalam lumpur profan yang kotor. Dengan demikian, agama seolah telah kehilangan jati dirinya di dalam kubangan politik. Political Will Pemerintah Meledaknya aksi kekerasan di kalangan warga yang berkibat pada jatuhnya sejumlah korban, baik meninggal, luka-luka maupun yang trauma, jelas memperlihatkan kelalaian dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemberian rasa aman kepada para warganya. Apalagi apa yang terjadi di Sampang sebenarnya bukanlah yang pertama kali, melainkan sudah terjadi sejak lama, sehingga pemerintah seharusnya sudah bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi dan berusaha mencegahnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan pemerintah terhadap berbagai peristiwa konflik di sejumlah kasus di Indonesia tidak menyelesaikan masalah sampai tuntas. Pemerintah seringkali hanya mengambil jalan aman (safety player) sekadar hanya menghentikan konflik secara sesaat tanpa menyentuh akar permasalahannya. Akibatnya seperti menyimpan api dalam sekam yang setiap saat dapat meledak jika ada sumbu pemicunya. Oleh karena itu, pemerintah harus berani melakukan berbagai langkah terobosan untuk menghentikan tragedi tersebut. Menurut hemat penulis, ada sejumlah hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam situasi seperti ini. Pertama, soft means, yaitu cara-cara yang mengedepankan persuasi dalam mengatasi persoalan konflik. Dialog menjadi satu-satunya metode yang tepat. Kurangnya dialog, seperti yang disinggung Menag Suryadharma Ali, merupakan salah satu pemicu meledaknya konflik. Dalam konteks ini, pemerintah mesti melibatkan kaum ulama secara intensif karena mereka, seperti yang digambarkan Dan Nimmo dalam Komunikasi Politik Khalayak dan Efek (2000), merupakan pemuka pendapat (opinion leader) yang suaranya didengar masyarakat. Jangan sampai, mereka hanya dijadikan seperti yang diungkapkan Azyumardi Azra sebagai pemadam kebakaran saja. Peran mereka tentu sangat penting terutama dalam upaya memberikan pemahaman keagamaan yang lebih toleran dan terbuka terhadap umat. Banyak tindak kekerasan yang dilakukan sekelompok umat yang memang didasari oleh sempitnya pemahaman keagamaan mereka, sehingga membunuh orang yang tidak sealiran seolah-olah tidak berdosan atau malah dianggap jihad. Kedua, hard means, yakni cara-cara yang bersifat reaktif. Sebagai pihak yang berwenang, pemerintah, dalam hal ini aparat keamanan harus berani menindak tegas siapapun pelaku kekerasan, baik dari kelompok minoritas maupun mayoritas atau bahkan dari kalangan aparat sendiri. Prinsip menegakkan keadilan harus lebih diutamakan. Jangan sampai sinyalemen yang menyebutkan bahwa aparat keamanan selama ini bertindak berat sebelah benar-benar terjadi di lapangan. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu sulit diharapkan tercapai penyelesaian masalah secara utuh. Pemerintah harus berani bersikap bahwa segala bentuk kekerasan baik berupa penyerangan, pembakaran apalagi pembunuhan sekalipun atas nama agama merupakan tindakan yang biadab. Karena itu para pelakunya harus ditindak secara setimpal. Jangan sampai seperti yang pernah (kerap) terjadi dalam kasus seperti ini, pihak korban justeru yang dijadikan tersangka. Ketiga, pemerintah harus mengungkapkan informasi mengenai konflik tersebut secara utuh dan apa adanya tanpa pretense untuk menutup-nutupinya. Sangat mengherankan bahwa pemerintah yang diwakili Menteri Agama mengatakan pada publik bahwa tragedi Sampang tersebut merupakan konflik keluarga. Padahal media-media lokal di Madura menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan konflik sosial. Sebenarnya kalau pemerintah mau dan memiliki political will yang baik masalah tersebut dapat diselesaikan dengan tuntas. Kalau tidak, alih-alih tuntas justeru masalah-masalah serupa akan terus bermunculan di republik ini.

Kekerasan Politik dan Politik Kekerasan (Pikiran Rakyat, Kamis 30 Agustus 2012

Kekerasan demi kekerasan tampaknya kian akrab di tanah yang konon para penduduknya dijuluki sebagai bangsa yang religius dan cinta damai. Sebuah ironi memang. Tetapi itulah yang kerap terjadi. Sampai-sampai para pakar, baik dari kalangan dalam maupun luar negeri, mencoba menyelami akar permasalahan tersebut secara mendalam: mengapa tidak terdapat paralelisme antara keramahan dengan sikap-sikap yang toleran dan bijak? Salah satu akar persoalan yang menjadi faktor penyebab munculnya aksi kekerasan di Indonesia adalah politik dan kekuasaan. Karena itu, kekerasan demi kekerasan yang terpampang di negeri ini laik disebut sebagai kekerasan politik meskipun berbajukan agama. Dalam konteks ini, agama hanya dijadikan semacam pemantik api atau sumbu yang dapat membakar massa dengan mudah karena wataknya yang sangat sensitif. Dengan kata lain, agama sebenarnya hanya diseret-seret oleh oknum tertentu ke dalam ranah politik untuk kepentingan mereka sendiri. Tragedi yang menimpa komunitas Syi’ah di Desa Karang Gayam dan Desa Bluuran Kabupaten Sampang, Madura, baru-baru ini yang telah menelan korban, baik yang meninggal maupun luka-luka, disinyalir memiliki motif politik. Hal ini terkait dengan kepentingan politik kelompok tertentu dalam rangka meraih dukungan massa mayoritas jelang pemilihan kepala daerah (pilkada). Kecenderungan seperti ini ternyata tidak hanya khas Madura, namun juga kerap terjadi di daerah-daerah yang lain. Jika analisis ini benar, maka kekerasan politik yang tersuguhkan di republik ini kian mendapatkan justifikasinya yang kuat. Implikasinya tentu sangat mengkhawatirkan terutama terhadap kehidupan politik dan demokrasi yang sedang berjalan secara perlahan-lahan di Indonesia. Ini di satu sisi, pada sisi lain, kehidupan agama juga menjadi sangat terancam. Agama, misalnya, akan kehilangan nilai profetiknya jika diseret masuk ke dalam politik praktis yang “kotor” tersebut. Politik Kekerasan Namun sayangnya, sejumlah aksi kekerasan yang berkali-kali terjadi di depan mata kita, bukan hanya sulit diatasi tetapi justeru memiliki penyokongnya tersendiri. Dengan kata lain, masih ada (atau malah banyak) kelompok di negeri ini yang lebih mengedepankan cara-cara kekerasan ketimbang cara-cara persuasif dalam menyelesaikan persoalan. Parahnya lagi, mereka mencari legitimasi dari ayat-ayat Kitab Suci untuk memuluskan caranya tersebut. Tentu dengan metode penafsiran mereka sendiri. Oleh karena itu, tidak heran kalau banyak di antara mereka yang berlindung di balik firman-firman Tuhan saat melakukan aksi-aksi yang sebenarnya sudah di luar prikemanusiaan: pembunuhan, pembakaran fasilitas umum, penganiayaan dan sebagainya. Celakanya, kelompok-kelompok semacam ini kerap berkolaborasi dengan elite-elite politik tertentu sehingga terjadingan hubungan yang bersifat simbiosis-mutualistis dalam konteks yang negatif. Pada gilirannya cara-cara kekerasan tersebut kian mendapatkan legitimasi untuk terus dilakukan. Politik kekerasan pun seolah dianggap menjadi sesuatu yang absah. Demikianlah, kekerasan politik dan politik kekerasan seakan mendapatkan tali pertemanan yang kokoh. Tentu saja sebagai publik kita berharap bahwa kecenderungan yang seperti ini harus segera diakhiri atau paling tidak diminalisasi. Menurut penulis, setidaknya ada dua hal yang mesti diperhatikan dalam konteks pencegahan atau pengikisan aksi-aksi kekerasan. Pertama, soft means, yaitu cara-cara yang mengedepankan persuasi dalam mengatasi persoalan konflik. Dialog menjadi satu-satu metode yang tepat. Kurangnya dialog, seperti yang disinggung Menag Suryadharma Ali, merupakan salah satu pemicu meledaknya konflik. Dalam konteks ini, pemerintah mesti melibatkan kaum ulama secara intensif, jangan sekadar dijadikan tambal sulam atau pemadam kebakaran saja, dalam upaya memberikan pemahaman keagamaan yang lebih toleran dan terbuka terhadap umat. Banyak tindak kekerasan yang dilakukan sekelompok umat yang memang didasari oleh sempitnya pemahaman keagamaan mereka, sehingga membunuh orang yang tidak sealiran seolah-olah tidak berdosan atau malah dianggap jihad. Kedua, hard means, yakni cara-cara yang bersifat reaktif. Sebagai pihak yang berwenang pemerintah, dalam hal ini aparat keamanan harus berani menindak tegas siapapun pelaku kekerasan sekalipun berasal dari kalangan mayoritas. Prinsip menegakkan keadilan harus lebih diutamakan. Jangan sampai sinyalemen yang menyebutkan bahwa aparat keamanan selama ini bertindak berat sebelah benar-benar terjadi di lapangan. Ala kulli hal, apapun motifnya dan siapapun pelakunya, aksi-aksi kekerasan tetaplah merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Dan setiap aksi kekerasan selalu membuka kesempatan untuk aksi kekerasan balasannya. Sehingga alih-alih dapat menyelesaikan masalah kekerasan justeru selalu menciptakan masalah baru.

Jalan Terjal Foke-Nara (Harian Jurnas, 18 Juli 2012)

Sampai saat ini publik masih diliputi keterkejutan atas kekalahan pasangan kandidat petahana (incumbent) Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara) pada putaran pertama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 11 Juli yang lalu. Pasalnya, sebelum digelar pilkada hampir semua lembaga survei menempatkan pasangan Foke-Nara di urutan teratas dengan selisih yang cukup signifikan dari lima pasangan kandidat lainnya. Pasangan ini bahkan sangat percaya diri untuk menang hanya dengan putaran pertama saja. Tentu saja kenyataan yang cukup menyakitkan tersebut membuat jalan pasangan Foke-Nara semakin terjal untuk mengalahkan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada putaran kedua di bulan September yang akan datang. Tentu harus ada langkah-langkah evaluatif dari tim sukses pasangan Foke-Nara atas kegagalannya menjadi pemenang sementara pada putaran pertama sehingga dapat membuat perbedaan pada putaran kedua. Langkah Blunder Kekalahan yang diderita pasangan Foke-Nara, meski sebenarnya masih bersifat sementara, agaknya telah membuat mereka terpukul dan panik. Ini terlihat dari sejumlah langkah yang diambil tim sukses (timsesnya) yang bukan tidak mungkin justeru bisa menjadi blunder bagi pasangan tersebut. Ada beberapa hal yang menurut hemat penulis, yang dalam derajat tertentu malah menyulitkan pasangan Foke-Nara meraih simpati publik Jakarta. Pertama, tidak lama setelah penghitungan quick count yang menempatkan pasangan Jokowi-Ahok di peringkat pertama, timses Foke-Nara melemparkan tuduhan adanya kecurangan bahkan politik uang (voter buying) ke kubu Jokowi-Ahok. Tetapi kemudian tuduhan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) karena tidak cukup bukti. Bagi publik sendiri, tuduhan kubu Foke terhadap Jokowi terkait politik uang terasa menggelikan. Secara common sense saja peluang untuk melakukan politik uang atau politik transaksional justeru lebih terbuka dilakukan pihak Foke. Selain sebagai petahana yang memungkinkannya untuk “menggunakan” berbagai fasilitas negara untuk kampanye, dana kampanye yang dimiliki Foke juga terbesar dari semua pasangan kandidat. Akibatnya, alih-alih mendapatkan simpati, Foke justeru mendapatkan cibiran dari publik. Kedua, selain tuduhan kecurangan, sekarang juga sudah beredar terutama di group-group BBM mengenai isu primordialisme yang dihembuskan sejumlah orang yang boleh jadi pendukung Foke. Kalimat-kalimat provokatif yang terkait dengan keyakinan dan etnis dari pasangan Jokowi, yakni Ahok, menjadi sasarannya. Isu primordialisme tersebut agaknya akan terus bergulir jika Foke tidak segera bertindak untuk menghentikannya, terlepas dari apakah kalimat-kalimat provokatif tersebut berasal dari pendukungnya atau bukan. Sebab, jika tidak, bukan mustahil tindakan rasialis tersebut akan berdampak negatif pada Foke sendiri. Setidaknya, publik Jakarta akan menilai Foke telah membiarkan para pendukungnya berlaku tidak adil dan picik di saat kecenderungan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, baik suku, ras dan agama. Semboyan bhineka tunggal ika jelas merupakan bukti yang paling sahih dari penghargaan terhadap pluralisme tersebut. Kerja Keras Tidak ada cara lain bagi timses pasangan Foke-Nara selain bekerja lebih keras lagi supaya bisa mengalahkan pasangan Jokowi-Ahok. Hal utama yang bisa dilakukan Foke untuk meraih kemenangan pada putara kedua nanti adalah berupaya lebih meyakinkan partai-partai pendukung yang dimotori Demokrat untuk bekerja lebih solid dan giat daripada kemarin. Dalam konteks ini partai yang harus dilobi Foke dengan segera dan serius adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Perolehan suara PKS yang mencapi 11 persen pada putara pertama jelas sangat signifikan bagi Foke. Foke mungkin diuntungkan dalam situasi ini. Secara ideologis, PKS sebenarnya lebih mudah merapat ke Demokrat daripada PDIP. Dan secara konfigurasi politik nasional, partai dakwah juga berada dalam satu barisan koalisi pendukung pemerintahan bersama Demokrat. Namun bukan berarti langkah tersebut tanpa hambatan sama sekali. Jokowi juga tentu tidak akan diam saja dan mengabaikan kader-kader PKS yang cukup banyak tersebut. Melalui kedekatan hubungan personal dengan Hidayat Nur Wahid, kandidat gubernur yang diusung PKS, yang pernah menjadi tim suksesnya di Surakarta dulu, tentu Jokowi melakukan pendekatan langsung. Apalagi ia telah melakukan silaturahim ke Hidayat mendahului Foke. Sementara itu, fenomena ketidaksinkronan antara keputusan elite partai dengan kader di bawah juga masih terasa. Bukan hal anomali jika sejumlah kader PKS, misalnya, tidak mengikuti garis kebijakan partai terkait dengan pilihan kandidat gubernur dan wakil gubernur DKI. Mereka bisa saja lebih memilih pasangan Jokowi-Ahok ketimbangan Foke-Nara. Apalagi figur Jokowi di mata mereka memiliki kemiripan dengan simbol yang selama ini mereka pegang: bersih, jujur, peduli dan peduli. Foke juga agaknya tidak bisa berharap banyak pada Golkar. Selain jumlahnya kurang signifikan, juga belakangan terjadi “perang dingin” antar kedua partai besar tersebut. Kasus-kasus korupsi yang kini dibuka ke publik dan melibatkan sejumlah kader Golkar disinyalir sebagai “balas dendam” Demokrat terhadap partai beringin. Karena itu, suara kader Golkar di Jakarta sulit diharapkan berpaling ke Foke. Untuk suara golput yang mencapai angka di atas 30 persen sulit dirayu Foke agar mau menjatuhkan pilihan kepadanya. Pasalnya, mereka umumnya orang-orang yang apatis terhadap kehidupan politik di negeri ini yang koruptif, busuk dan sebagainya. Celakanya, penyebab semua itu kerap dialamatkan pada partai politik, apalagi partai yang sedang berkuasa. Lagi-lagi Foke tidak bisa berbuat banyak dalam situasi seperti ini. Dengan demikian, jalan sangat terjal sudah menanti pasangan Foke-Nara pada putaran kedua Pilkada DKI September yang akan datang. Harus ada langkah-langkah super ekstra bagi timses pasangan ini jika tidak ingin kembali dipecundangi oleh Jokowi-Ahok di rumah sendiri.

Jokowi Effect (Harian Sindo, 16 Juli 2012)

Kemenangan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam putaran pertama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 11 Juli lalu sungguh menohok. Pasalnya, dalam catatan hampir semua lembaga survei menjelang digelarnya pilkada pasangan petahana (incumbent) Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara) selalu berada di posisi teratas. Sementara pasangan Jokowi-Ahok berada di posisi kedua dengan selisih yang cukup jauh. Namun dalam kenyataannya, dalam penghitungan metode hitung cepat (quick count) pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Geraka Indonesia Raya (Gerindra) tersebut unggul cukup signifikan dari pasangan Foke-Nara. Menurut data sejumlah lembaga survei, antara lain Lingkaran Survei Indonesai (LSI), pasangan Jokowi-Ahok 43,04% dan Foke-Nara 34,17%. Sedangkan menurut Indobarometer, Jokowi-Ahok 42,2% dan Foke-Nara, 33,8%. Tentu ada banyak faktor yang bisa dianalisis mengenai kemenangan pasangan Jokowi-Ahok yang mengejutkan tersebut sekaligus kekalahan pasangan petahana yang sebelumnya diunggulkan. Mulai dari keengganan publik terhadap pemimpin yang dianggap gagal sehingga mereka mendambakan adanya perubahan, branding kandidat yang terlalu berlebihan, mesin partai yang kurang berjalan baik, sosialiasi kandidat yang tidak maksimal dan sebagainya. Faktor Jokowi Namun dari semua faktor yang dapat memenangkan pasangan Jokowi-Ahok dalam putaran pertama Pilkada DKI adalah Jokowi itu sendiri. Ada sejumlah hal yang bisa dibaca dari Jokowi. Pertama, Jokowi dikenal sebagai orang yang memiliki integritas yang tinggi. Ia dianggap orang yang bersih, jujur dan sederhana karena itu ia menjadi kebanggaan warga Solo sehingga diberikan amanah untuk menjadi wali kota sampai dua periode. Tetapi mengapa publik tidak memilih Hidayat Nur Wahid (HNW) padahal ia juga dianggap sebagai orang yang bersih, jujur dan sederhana? Dalam konteks ini, Jokowi lebih diuntungkan oleh kompetensi yang dimiliki selama menjabat sebagai orang nomor satu di Solo yang dipandang berhasil dalam membangun kota Solo. Tentu publik Jakartapun berharap mempunyai seorang pemimpin yang bukan sekedar bersih, jujur dan sederhana melainkan juga kompeten sehingga bisa mengelola kota Jakarta secara profesional. Kedua, satu hal yang kuat menancap di jiwa Jokowi dan tidak terdapat di kandidat-kandidat lainnya adalah sikapnya yang merakyat. Sikapnya tersebut tampaknya bukan artifisial atau dibuat-buat melainkan sudah menjadi jiwanya. Dalam sebuah acara roadshow salah satu program televisi di Solo, misalnya, Jokowi tanpa sungkan duduk membaur dengan rakyat beralaskan lantai menonton acara tersebut. Seolah tidak ada sekat antara pemimpin dan rakyatnya. Bagi publik ini bisa dibaca sebagai simbol kemanunggalan antara kedua pihak. Ketiga, selain itu, Jokowi ternyata juga seorang yang cukup lincah dalam berpolitik. Jokowilah kandidat yang pertama melakukan silaturahim kepada kandidat lain pada saat penghitungan belum selesai. Meskipun ia menolak untuk menyebutnya sebagai penjajagan koalisi, tetapi bukan tidak mungkin langkah tersebut akan bermuara ke sana. Apalagi, kalau dirunut ke belakang, Hidayat merupakan salah seorang tokoh yang mendukung pencalonan Jokowi sebagai Wali Kota Solo. Dengan demikian, peluang untuk meraih simpati dari para pendukung HNW di putara kedua nanti cukup besar. Semua hal terkait personalitas Jokowi tersebut didukung oleh branding yang tidak terlampau berlebihan yang dibuat oleh tim suksesnya. Baju kotak-kotak yang terus menerus digunakan Jokowi sampai menjelang pilkada, misalnya, jelas sebuah branding yang merupakan simbol kesederhanaan dan kemerakyatan. Iklan yang memperlihatkan Jokowi akrab dengan kalangan menengah ke bawah dan dukungannya terhadap proyek mobil nasional Esemka juga menjadikan ketokohannya semakin kuat sebagai calon pemimpin. Efektifkah Isu SARA? Satu hal yang dikhawatirkan banyak kalangan pada putaran kedua Pilkada DKI pada September mendatang adalah munculnya isu-isu primordialisme terkait agama, suku dan ras. Jelas yang dituju adalah pasangan Jokowi-Ahok. Sebagaimana diketahui bahwa Ahok berasal dari agama dan etnis yang minoritas di republik ini, sehingga ia akan menjadi sasaran empuk para pendukung rivalnya. Sekarang pun di ranah media sosial sudah mulai ada yang menghembuskan isu tersebut. Namun menurut hemat penulis, isu-isu berbau primodialisme tidak akan cukup efektif untuk menggoyang seorang kandidat pada waktu sekarang ini. Ada sejumlah alasan yang dapat dikemukakan. Pertama, publik hari ini, terutama di Jakarta sebagai kota metropolitas, sudah cerdas yang ditandai antara lain dengan rasionalitas dalam menentukan pilihan politik. Bagi mereka, orang yang mampu mengatasi persoalan-persoalan besar yang dihadapi ibukota seperti kemacetan, banjir dan kriminalitas itulah yang layak dipilih sekalipun bukan berasal dari golongan mereka. Kedua, era primordialisme yang di masa lalu dikenal dengan sebutan politik aliran sudah kehilangan konteksnya. Memang pada masa Orde Baru ketika politik hegemoni rezim Orba begitu dominan yang membuat kalangan islam politik terpinggirkan dari mainstream politik Indonesia, politik aliran cukup efektif. Tetapi hari ini di era reformasi, ketika tidak ada lagi politik hegemoni, hal tersebut sudah tidak bisa diharapkan. Ketiga, pendukung yang menyuarakan isu primordialisme bukan tidak mungkin akan mendapat labelling sebagai kalangan yang ingin menodai prinsip pluralisme yang termanifestasikan dalam kebhinekaan masyarakat Indonesia. Maka, jika mereka benar-benar menyuarakan isu tersebut dalam rangkan menjegal pasangan Jokowi-Ahok justeru akan menjadi bumerang bagi kandidat yang diusungnya. Karena itu, mereka harus berpikir seribu kali jika mau melancarkan isu tersebut. Dari catatan di atas, penulis meyakini bahwa pada putaran kedua nanti peluang pasangan Jokowi-Ahok masih tetap besar untuk kembali memenangkan kontestasi. Memang di pasangan ini, ada kelemahan pada diri Ahok di luar persoalan SARA, antara lain mudahnya ia berganti-ganti partai politik sehingga bisa dicap sebagai kutu loncat. Namun untungnya hal tersebut tertutup oleh ketokohan Jokowi sehingga tidak berpengaruh banyak jikapun dijadikan sasaran serangan. Demikian pula dengan kecenderungan partai-partai koalisi nasional seperti Golkar dan PKS akan mengalihkan dukungan pada pasangan Foke-Nara juga tidak akan berpengaruh signifikan. Masalahnya seringkali keputusan elite-elite politik tidak berbanding lurus dengan aspirasi massa akar rumput. Salah satu faktor kekalahan pasangan yang diusung PKS dan Golkar adalah adanya kecenderungan tersebut. Semua itu tentu akan menjadi kecenderungan yang positif bagi pasangan Jokowi-Ahok. Dengan demikian, Jokowi effect diyakini akan terus memancarkan magisnya pada putaran kedua Pilkada DKI September mendatang. Butuh kerja keras yang luar biasa dari timses Foke-Nara jika ingin mengalahkan pasangan Jokowi-Ahok.

Pekerjaan Rumah Golkar (Suara Pembaruan, 6 Juli 2012)

Gemuruh suara dukungan kader-kader Partai Golkar kepada Sang Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical) untuk menjadi calon presiden (capres) membahana di Hotel Aston, Bogor, pada Jum’at (29/6/2012) malam yang lalu. Acara yang bertajuk Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III Partai Golkar itu pada akhirnya telah mengukuhkan secara resmi Ical sebagai capres tunggal dari partai beringin tersebut. Sebanyak 33 pengurus DPD tingkat I dan organisasi sayap partai seperti MKGR dan Soksi telah memberikan dukungan penuh terhadap pencapresan Ical. Pertanyaannya adalah apakah pengukuhan Ical secara resmi sebagai satu-satunya capres Golkar bisa menjadi penanda bahwa semua kalangan internal partai benar-benar telah menerima Ical sebagai kader yang paling layak dinominasikan sebagai capres? Dengan kata lain, apakah soliditas partai kuning tersebut benar-benar utuh? Ataukah masih ada ganjalan-ganjalan lain yang bisa menjadi batu sandungan pencapresan Ical pada 2014 mendatang? Soliditas Artifisial? Secara permukaan publik bisa melihat bahwa kader-kader Golkar tampaknya telah bersepakat untuk menjadikan Ical sebagai capres tunggal. Hal ini, misalnya, tampak dari persetujuan yang diberikan salah seorang tokoh senior yang notabene Ketua Dewan Pertimbangan Partai, Akbar Tanjung, atas pencapresan Ical. Akbar bahkan ikut hadir dalam acara pengukuhan pencapresan Ical. Padahal beberapa waktu lalu antar Akbar dan Ical telah terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam terkait dengan pencapresan tersebut. Namun kalau diteliti secara seksama persetujuan Akbar agaknya diberikan secara bersyarat. Akbar, misalnya, mengatakan bahwa meskipun telah menyetujui pencapresan Ical, ia tetap akan memantau elektabilitas Ical antara lain melalui sejumlah survei. Ini bisa diartikan, jika sampai mendekati waktu pemilihan umum (pemilu), elektabilitas Ical tidak sesuai dengan yang diharapkan, bukan tidak mungkin akan ada peninjauan ulang terhadap pencapresan Ical. Tentu saja “peringatan” yang diberikan Akbar tersebut tidak bisa dianggap sepele karena ia merupakan tokoh senior yang masih memiliki pengaruh kuat terutama di kalangan DPD tingkat II di kabupaten/kota. Sementara seperti yang telah diketahui bahwa para pengurus DPD tingkat II hanya dijadikan “penonton” dalam acara Rapimnas tersebut. Ini artinya, ada kemungkinan besar mereka berpaling dari Ical saat melihat grafik elektabilitas Ical yang tidak cukup menjanjikan. Pada sisi lain, ketidakhadiran Jusuf Kalla (JK) dalam acara Rapimnas juga bisa ditafsirkan sebagai bentuk kekecewaannya terhadap Golkar. Padahal JK disebut-sebut banyak kalangan sebagai tokoh Golkar yang lebih potensial untuk menjadi capres daripada Ical. Menurut survei yang dilakukan Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), elektabilitas JK justeru berada di atas Ical. Ia hanya kalah dari Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri. Tentu saja ketidakhadiran JK bisa menjadi bibit perpecahan internal yang pada gilirannya berpotensi mengganggu soliditas partai. Sayangnya reaksi yang ditunjukkan elite-elite Golkar terhadap potensi perpecahan tersebut agaknya berlebihan atau tidak simpatik. Misalnya, Golkar siap memecat siapapun kader yang akan maju sebagai capres dengan menggunakan kendaraan partai lain. Jelas yang dibidik adalah JK. Selain itu, Golkar juga akan memberikan sanksi kepada pimpinan partai di daerah dan politisi di Parlemen yang tidak bertindak sebagai tim pemenangan atau tidak proaktif dalam pemenangan Ical sebagai capres. Tentu saja ancaman seperti ini dapat dianggap sebagai bentuk ketakutan yang luar biasa dari elite-elite Golkar akan ketidaksolidan kader-kadernya untuk mendukung pencapresan Ical. Dengan kata lain, mereka sebenarnya menyadari bahwa ada banyak potensi di kalangan internal partai yang tidak secara sukarela memberikan dukungan atas pencapresan Ical. Masalah Elektabilitas Ical agaknya berusaha membangun optimisme terkait dengan peluangnya sebagai capres Golkar. Salah satunya ia mencoba mengutip hasil survei yang dilakukan dua lembaga survei tanah air, yaitu Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS). Menurut yang pertama, elektabilitias Golkar berada pada angka 20,9 persen, sementara menurut Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), Golkar meraih 23 persen. Besaran angka tersebut mampu menggeser posisi dua partai besar lainnya, yaitu Partai Demokrat yang notabene partai berkuasa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun sayangnya elektabilitas Golkar ternyata tidak berbanding lurus dengan elektabilitas Ical sebagai capres. Ada grafik kenaikan yang signifikan pada elektabilitas Golkar tetapi tidak pada elektabilitas Ical. Menurut Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) pada 6/6/2012, Ical hanya mendapatkan 10,6 persen suara di 163 kabupaten/kota di 33 provinsi. Ia bahkan kalah oleh JK yang mendapatkan 14,9 persen suara. Tentu saja hasil survei tersebut menjadi ironi bagi calon yang dinominasikan Golkar. Pada saat yang sama, tingginya elektabilitas Golkar juga berpotensi terganggu oleh pemanggilan dua orang kadernya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertepatan dengan momen pengukuhan Ical sebagai capres terlepas dari apakah bersifat politis atau tidak. Kedua orang tersebut adalah Setya Novanto, Ketua Fraksi Partai Golkar, yang diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) di Riau. Dan Zulkaernaen Djabar yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Kitab Suci al-Qur’an di Kementerian Agama. Kasus yang terakhir ini jelas akan sangat berpengaruh terhadap citra Golkar di mata publik. Bukan tidak mungkin publik berasumsi bahwa terhadap hal yang berdimensi spiritual saja kader Golkar bisa melakukan korupsi, maka apalagi terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Maka, kalau partai beringin tidak segera bertindak, grafik kenaikan elektabilitasnya akan terhenti kalau tidak malah anjlok. Batu Sandungan Selain masalah di atas, ada hal lain yang juga berpotensi menjadi batu sandungan bagi pencapresan Ical. Pertama, terkait dengan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Surabaya. Betapapun Ical berusaha “mengelak” dari penimpaan dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap korban-korban lumpur Lapindo, misalnya melalui jalur hukum atau publikasi melalui media-media yang dimilikinya, namun publik tetap memandangnya sebagai pihak yang bertanggung jawab. Kedua, Ical merupakan tipikal seorang pemimpin elitis atau tidak merakyat sehingga sulit baginya untuk mendapatkan dukungan dari arus bawah (grass root). Meskipun belakangan ia kerap melakukan safari politik ke berbagai daerah di Indonesia, namun tampaknya belum cukup maksimal dan juga tidak didukung oleh gaya komunikasi politik yang kuat. Ketiga, realitas bahwa Ical bukan berasal dari suku Jawa bagaimanapun masih menjadi persoalan dalam politik Indonesia. Sulit bagi seorang capres non-Jawa yang bisa memenangkan kontestasi mengingat dominasi Jawa masih berlangsung sampai saat ini. Dari paparan di atas, jelas terlihat banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dibenahi Golkar jika ingin pencapresan Ical mendapatkan dukungan yang besar dari publik. Jika tidak, sangat sulit mengharapkan Ical untuk keluar sebagai pemenang pada Pemilu 2014.

Menakar Duet Ical-Pramono (Jurnal Nasional, 13 Juni 2012)

Belakangan ini muncul wacana untuk menduetkan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical), dengan KASAD Pramono Edi Wibowo sebagai pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada 2014. Gagasan ini tidak bisa dianggap main-main karena dilontarkan oleh para petinggi Partai Golkar seperti Akbar Tanjung (AT) yang notabene merupakan Ketua Dewan Pertimbangan partai beringin tersebut. Wacana ini tampaknya terus mendapatkan sambutan positif di kalangan kader-kader Golkar. Sebagaimana diketahui bahwa Golkar telah bulat untuk menjadikan Ical sebagai capres tunggal pada Pemilihan Presiden (pilpres) 2014. Sayangnya dalam sejumlah survei yang dilakukan oleh banyak lembaga survei di Indonesia posisi Ical selalu berada pada kisaran menengah ke bawah. Oleh karena itu, salah satu cara yang harus ditempuh partai ini adalah mencarikan pasangan yang ideal. Di antara sekian nama yang telah digodok akhirnya pilihan jatuh pada Pramono. Ada sejumlah pertimbangan yang dilakukan Golkar dalam konteks ini. Pertama, realitas politik Indonesia sampai hari ini masih tetap menjadikan unsur Jawa sebagai faktor determinan dalam pemilihan presiden. Sejak Soekarno jabatan presiden selalu dipegang oleh orang Jawa. Hanya pernah ada satu presiden non-Jawa di republik ini, yaitu BJ Habibie, itupun sesungguhnya tidak dapat dianggap sebagai pengecualian karena ia tidak dipilih rakyat, melainkan langsung ditunjuk oleh mantan Presiden Soeharto saat lengser dari jabatannya. Dan Pramono adalah representasi orang Jawa sehingga akan banyak membantu Ical yang non-Jawa. Kedua, pakem duet sipil-militer juga masih tetap relevan dalam konteks politik Indonesia. Meskipun militer, atau tepatnya Angkatan Darat, telah mendapatkan stigma buruk di kalangan masyarakat terutama selama masa Orde Baru, namun fakta politiknya kehadiran militer masih tetap dibutuhkan di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini. Pramono yang memiliki darah militer tulen diyakini memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi sehingga sangat tepat jika berpasangan dengan Ical yang notabene orang sipil. Ketiga, kolaborasi sesama partai besar, dalam hal ini Golkar dan Demokrat, di atas kertas sangat potensial untuk memenangkan persaingan pemilihan presiden meskipun dalam realitasnya tidak selalu berbanding lurus antara hasil pemilihan legislatif (pileg) dan pilpres. Namun begitu, hasil pileg tetap akan menjadikan acuan partai dalam menominasikan calonnya. Dan menduetkan Ical dengan Pramono menjadi sangat penting karena faktor ketokohan Pramono, antara lain dikenal bersih dan tidak ambisius, sehingga bisa menjadi kredit poin dalam pilpres nanti. Keempat, dalam berbagai kesempatan para petinggi Golkar mengemukakan keyakinaanya bahwa partai ini akan keluar sebagai pemenang dalam Pileg 2014 melihat partai rivalnya, terutama Demokrat tengah menghadapi berbagai kemelut politik. Jika ini yang terjadi, tentu Golkar akan sangat percaya diri untuk menjadikan tokoh-tokoh lain sebagai cawapresnya termasuk Pramono. Sebaliknya, tokoh-tokoh lain akan sulit menolak ajakan partai beringin tersebut. Langkah Musykil Jika Golkar begitu antusias dan ngebet untuk untuk menduetkan Ical dengan Pramono, lain halnya dengan Demokrat. Partai berlambang mercy ini bahkan terkesan menghindar dari pembicaraan tersebut. Sejumlah elite Demokrat bahkan segera memberikan reaksi mulai dari penolakan secara diplomatis sampai penolakan secara terang-terangan atas wacana penduetan tersebut. Dilihat dari kecenderungan tersebut, agaknya rencana partai beringin untuk memasangkan Ical-Pramono tampaknya sangat musykil untuk direalisasikan karena sejumlah alasan. Pertama, meskipun Demokrat saat ini banyak mendapatkan sorotan miring dari publik terkait dengan sejumlah kasus korupsi yang menjerat beberapa kadernya, namun belum tentu juga perolehan suara partai ini akan anjlok pada pilpres 2014. Masih ada waktu tersisa untuk melakukan perbaikan sehingga bisa meraih kembali simpati publik. Oleh karena itu, Demokrat tentu tidak akan rela untuk menjadikan calonnya sebagai orang nomer dua. Kedua, Demokrat juga yakin betul bahwa tingkat elektabilitas Ical tidak meyakinkan antara lain karena terganggu oleh kasus-kasus besar yang menimpanya seperti lumpur Lapindo, mafia pajak dan lain-lain, di luar dari faktor non-Jawa dan non-militer. Dengan demikian, jika Demokrat merelakan tokoh potensialnya, Pramono, sebagai pasangan Ical, sama saja dengan “menjerumuskan” diri sendiri. Dari perspektif ini, jelas Demokrat tidak akan bersedia menerima tawaran Golkar. Ketiga, Demokrat sebenarnya saat ini sedang berada pada tahapan “wait and see” berkaitan dengan pengusungan capres dan cawapres. Setelah tidak bisa lagi mengandalkan figur sentralnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ditambah dengan kondisi partai yang diibaratkan tengah memakan buah simalakama, selalu dianggap salah oleh publik, partai ini terkesan sangat hati-hati dalam menentukan siapa figur yang pantas diusungnya. Tidak heran kalau banyak petinggi partai ini merasa terganggu dengan lontaran wacana penduetan tersebut. Taktik Golkar Terlepas dari agak musykilnya wacana penduetan Ical-Pramono, hemat penulis, bukan tidak mungkin ada maksud lain di balik lontaran gagasan tersebut. Boleh jadi Golkar sebenarnya ingin “menggoda” Demokrat yang hingga saat ini belum juga menentukan capresnya secara resmi. Golkar tentu tahu bahwa Demokrat sedang mengalami krisis figur pengganti SBY untuk berkontestasi pada Pilpres 2014. Siapa tahu pada akhirnya partai biru tersebut bisa tergoda jika terus dipancing. Namun pada sisi lain, apa yang dilakukan Golkar juga dapat dibaca sebagai bentuk ketidakpercayaan diri partai beringin dengan pencapresan Ical. Meskipun pada level elite organisasi Golkar sudah dicapai kesepakatan atas pencapresan tersebut, akan tetapi bukan berarti masalahnya sudah selesai. Residu perpecahan masih membayangi yang tentu akan berimplikasi pada problem soliditas partai. Selain itu, Golkar juga sangat menyadari bahwa Ical sebenarnnya sulit bersaing dengan capres-capres lainnya. Dari paparan di atas dapat ditegaskan bahwa apa yang dilakukan partai beringin tersebut sebagai sebuah taktik politik belaka dalam rangka mengail di air keruh. Dengan kata lain, Golkar sebenarnya tengah memanfaatkan kesempatan di tengah kesempitan Demokrat. Penulis, Dosen Ilmu Politik FSH UIN Jakarta, Deputi Direktur The Political Literacy Institute

Selebriti di Panggung Politik (Pikiran Rakyat, Selasa 8/05/12)

Kaum selebriti tampaknya masih dianggap sebagai magnet yang memiliki daya tarik luar biasa dalam politik Indonesia. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau panggung politik Indonesia kerap diramaikan oleh munculnya sejumlah selebriti. Pemilihan umum kepada daerah (pemilukada), termasuk di Jawa Barat, juga tidak sepi dari keterlibatan kaum selebriti tersebut. Bahkan Wakil Gubernur Jabar sekarang, Yusuf Macan Effendy, yang lebih akrab disebut Dede Yusuf, merupakan salah seorang selebriti. Kini menjelang Pemilukada Jabar yang sebentar lagi akan dihelat pada tahun 2012 ini sosok selebriti kembali menjadi fokus perhatian. Salah seorang selebriti yang digadang-gadang untuk tampil memimpin Jabar adalah Rieke Diah Pitaloka, pemeran si Oneng dalam sinetron Bajaj Bajuri, yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Bahkan Rieke kemudian menjadi rebutan sejumlah partai besar untuk menjadi pendamping calonnya, seperti Demokrat, Golkar dan PKS. Bila berkoalisi dengan Demokrat Rieke akan berduet dengan Dede Yusuf yang sudah ditetapkan sebagai Calon Gubernur (Cagub) partai berlambang mercy ini. Dan bila ini terjadi maka akan terbentuk pasangan sesama selebriti. Bila bergabung dengan Golkar, Rieke akan berpasangan dengan Ketua DPD Golkar Jabar, Irianto M Syaifuddin (Yance). Dan bila bergandengan dengan PKS, Rieke akan berduet dengan gubernur petahana (incumbent) Ahmad Heryawan yang akan mencalonkan kembali. Tipikal Masyarakat Indonesia Tidak dapat dimungkiri bahwa kaum selebriti di republik ini masih mendapatkan tempat yang istimewa di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat yang begitu mudah mengidolakan sosok seorang selebriti secara taken for granted. Sehingga ketika sang selebriti tersebut masuk ke panggung politik, ia seakan mendapatkan modal yang sangat berharga berupa popularitas. Sulit disangkal bahwa kemenangan pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (Hade) pada pemilukada yang lalu banyak disumbang oleh perolehan suara dari Dede Yusuf. Mengapa ini bisa terjadi? Salah satu faktornya, seperti yang pernah ditegaskan Deddy Mulyana, adalah karena tipikal masyarakat Indonesia yang bersifat kolektivis. Berbeda dengan corak individualisme yang berkembang di negara-negara Barat, model kolektivisme sebuah masyarakat seperti di Indonesia, sangat menekankan pada kultur kebersamaan. Dalam situasi yang sedemikian rupa, simpati dan empati mudah sekali muncul di tengah mereka ketika ada sosok yang dianggap lebih dari masyarakat kebanyakan. Maka, kaum selebriti yang umumnya lebih menonjol setidaknya dari aspek penampilan diri, mudah sekali mendapatkan simpati dari masyarakat. Dalam situasi seperti ini tidak aneh kalau partai-partai politik di negeri ini berlomba-lomba untuk menggaet kaum selebriti. Tujuannya tidak lain untuk mendongkrak suara sebanyak-banyaknya. Sayangnya dalam banyak kasus partai politik kerap hanya mempertimbangkan aspek popularitas semata tanpa dibarengi dengan pertimbangan terhadap aspek kualitas yang bersangkutan. Sehingga banyak pula kaum selebriti yang hanya berfungsi sebagai “pemanis” politik belaka. Dalam konteks Pemilukada Jabar, sebagai publik tentu kita harus tetap kritis terhadap kehadiran bakal calon dari kaum selebriti. Antara lain dengan melihat setidaknya pada rekam jejak (track record) yang bersangkutan. Apalagi di wilayah Jabar kita sudah memiliki bukti terdahulu. Dicky Chandra yang sempat menjadi Wakil Bupati Garut, misalnya, ternyata “tidak berdaya” dalam kehidupan politik yang sesungguhnya sehingga ia memilih kembali ke dunia hiburan. Bahkan Dede Yusuf sebagai cagub pun tampaknya belum berhasil memberikan kontribusi nyata dalam kepemimpinannya tersebut. Tentu sikap kritis terhadap kaum selebriti tersebut tidak berarti kita harus menutup mata terhadap mereka yang memiliki rekam jejak yang baik. Dalam konteks ini, Rieke sesungguhnya memiliki modal rekam jejak yang kuat. Keterlibatannya dalam sejumlah advokasi terhadap hak-hak rakyat yang terabaikan seperti kaum buruh, TKI dan sebagainya menjadi nilai positif baginya. Hanya saja PDIP selaku partai pengusung Rieke harus pandai-pandai menduetkannya dengan pasangan yang tepat. Bagaimanapun kaum selebriti memiliki hak-hak politik sama seperti warna negara Indonesia lainnya. Mereka berhak maju sebagai calon bupati, gubernur ataupun presiden. Sementara kita sebagai publik juga mendapatkan hak untuk memilih atau tidak memilih mereka. Oleh karena itu, kitalah sesungguhnya yang paling berperan dalam konteks ini.