Dimuat di Harian Pikiran Rakyat, Jum'at, 09-10-09
Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru, Riau, 5-8 Oktober akhirnya menetapkan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru, menggantikan Jusuf Kalla (JK). Dengan perolehan suara di atas 50% yakni 296 suara dari total suara 536, Ical berhasil memenangi pemilihan ketua umum tersebut secara aklamasi.
Langkah ke depan
Persoalan yang menarik untuk dikemukakan adalah bagaimana langkah Golkar di bawah kepemimpinan Ical. Tentu ada banyak hal yang harus diselesaikan Golkar pascamunas yang sempat memanas itu. Pertama, konsolidasi internal partai. Semua pihak di dalam internal Golkar yang telah mengalami polarisasi karena terlibat aksi dukung-mendukung terhadap calon ketua umum sudah semestinya melupakan dan mengakhiri semua pertikaian yang telah terjadi. Persaingan sudah selesai dan yang tersisa adalah memberikan dukungan sepenuhnya kepada ketua umum terpilih. Dalam konteks ini diperlukan kearifan dari ketua umum terpilih untuk bersedia merangkul semua pihak, terutama yang berseberangan dengan dirinya.
Memang bukanlah tugas yang mudah bagi pimpinan baru Golkar untuk menyelesaikan sejumlah problem internal partai beringin ini karena konflik internal yang menderanya, bukan hanya terkait dengan saat munas, melainkan sudah berlangsung lama paling tidak sejak masa kepemimpinan Jusuf Kalla. Salah satu kekalahan Golkar baik dalam pemilu legislatif maupun presiden adalah adanya konflik internal tersebut. Oleh karena itu, masalah penyelesaian konflik internal tersebut harus dijadikan prioritas pertama.
Kedua, harmonisasi DPP dengan DPD baik di tingkat satu maupun dua. Salah satu kelemahan Golkar pada masa kepengurusan JK adalah kurang harmonisnya DPP dengan DPD-DPD. Hal ini antara lain diakibatkan jarangnya JK turun ke bawah mengunjungi DPD. Ini berbeda dengan masa kepengurusan Akbar Tandjung yang rajin sekali menyambangi para pengurus Golkar di daerah. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau pada masa Akbar Tandjung, soliditas antarpengurus partai di tubuh beringin begitu kuat, sementara pada masa JK hal yang sebaliknya yang terjadi. Masih segar dalam ingatan kita ketika Golkar mendeklarasikan JK yang berpasangan dengan Wiranto sebagai calon presiden, sejumlah pengurus DPD malah mengadakan pertemuan dengan Akbar Tandjung yang notabene pilihan mereka berseberangan dengan keputusan partai. Oleh karena itu, tugas Ical ke depan adalah harus bersedia dan sesering mungkin melakukan kunjungan ke pengurus-pengurus partai di daerah. Keberadaan Akbar Tandjung di kubu Ical tentu akan sangat membantu dalam hal ini.
Ketiga, program prorakyat. Di masa depan Golkar harus berusaha mengedepankan berbagai program yang memihak kepada rakyat atau yang berorientasi pada bagaimana menyejahterakan rakyat. Banyak pihak yang menilai bahwa Golkar sangat pragmatis sekaligus oportunis di mana kepentingan segelintir orang (elite partai) yang dikedepankan. Oleh karena itu, tugas Golkar ke depan adalah bagaimana merebut hati rakyat dengan program-program yang memang memihak kepada kepentingan mereka.
Problem
Sayangnya, ada sejumlah problem terkait dengan kepemimpinan baru Golkar di bawah nakhoda Ical yang salah-salah bisa menjadi bumerang bagi partai ini. Pertama, terkait dengan pilihan Ical untuk membawa Golkar berhubungan mesra dengan pemerintah atau dengan kata lain, menutup pintu Golkar untuk beroposisi.
Sikap politik Golkar ini sesungguhnya akan menjadi dilema bagi partai ini terutama ketika dikaitkan dengan tuntutan agar partai ini mengedepankan program-program prorakyat. Ketika misalnya pemerintahan SBY-Boediono meluncurkan program yang ternyata positif di mata rakyat, tentu saja yang akan mendapatkan keuntungan politik adalah Partai Demokrat yang mengusung SBY. Sebaliknya saat program itu dinilai antirakyat, Golkar justru akan kena getahnya sementara untuk melakukan kritik terhadap program tersebut sulit dilakukan karena ada kadernya di kabinet.
Kedua, citra Ical di mata rakyat tidak cukup bagus khususnya jika dikaitkan dengan kasus Lapindo meski para pendukungnya selalu mengatakan hal itu tidak berkaitan. Akan tetapi, bagaimanapun publik sudah telanjur mengetahui bahwa Ical bertanggung jawab terhadap kasus Lapindo. Apalagi ketika sebelum munas, Ical pernah berjanji akan menggelontorkan uang Rp 1 triliun untuk kepentingan Sekretariat Golkar dan operasional. Banyak orang yang menilai begitu mudahnya Ical mengeluarkan uang untuk kepentingannya sementara untuk ganti rugi orang-orang yang telantar karena semburan lumpur sangat sulit. Tentu hal ini akan menjadi catatan tersendiri di benak rakyat yang sayangnya bukan catatan yang baik.
Dengan demikian, Golkar di bawah kepemimpinan Ical menyimpan banyak masalah yang di masa depan boleh jadi akan membuat Golkar kian terpuruk jika tidak diselesaikan secara serius oleh para pengurus baru. ***
Penulis, kandidat doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung dan Deputi Direktur Bidang Politik the Political Literacy Institute.
Minggu, 11 Oktober 2009
Senin, 31 Agustus 2009
Menyoal Koalisi Besar
Dimuat di Harian Tribunjabar, 18-08-09
Pasca kemenangan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono pada Pemilihan Presiden (Pilpres) Juli 2009 ada semacam kecenderungan bahwa SBY hendak merangkul berbagai pihak untuk membentuk koalisi besar yang akan mendukung periode kepemimpinan keduanya. Hal ini terlihat dari intensifnya pendekatan yang dilakukan Partai Demokrat (PD) terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan dalam derajat tertentu dengan Partai Golkar (PG). Padahal kita tahu bahwa kedua partai besar tersebut merupakan pengusung pasangan pesaing SBY-Boediono, yakni Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto (PDIP) dan Jusuf Kalla (JK)-Wiranto (Golkar).
Dengan PDIP, misalnya, sekarang ini santer diberitakan bahwa telah ada deal-deal politik bahwa partai yang pada lima tahun yang lalu menjadi oposisi itu akan mendapatkan jatah empat kursi di kabinet mendatang. Dan yang paling menohok adalah kabar tentang dukungan Demokrat terhadap pencalonan Taufik Kiemas sebagai Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sedangkan dengan Golkar disinyalir bahwa orang-orang SBY belakangan ini rajin bermanuver untuk menggolkan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai Ketua Umum PG pada Munas Oktober mendatang. Sebab, kalau Ical, yang notabene dekat dengan SBY, menang jalan untuk bermesraannya kembali Demokrat dan Golkar tidak akan menemui aral rintangan berarti. Golkar sendiri memutuskan untuk mempercepat Munas ke awal Oktober dari jadwal seharusnya, Desember, sesungguhnya karena ingin mempersiapkan kader-kadernya untuk jabatan menteri di kabinet SBY-Boediono.
Anomali
Kecenderungan di atas sebenarnya dapat dikatakan sebagai anomali politik karena beberapa alasan. Pertama, kemenangan pasangan SBY-Boediono dari dua pasangan lainnya cukup telak, yakni kurang lebih 60% dan sebaran suaranya juga merata di setiap daerah, karenanya pilpres pun berlangsung hanya satu putaran. Dengan modal kemenangan yang besar ini SBY seharusnya tidak perlu mengajak lagi partai lain ke dalam koalisi yang telah mengusungnya pada pilpres kemarin, yakni PKS, PAN, PKB, PPP dan sejumlah partai kecil.
Kedua, Undang-undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang baru-baru ini diputuskan telah menetapkan bahwa partai pemenang pemilu otomatis berhak menjadi Ketua DPR. Dengan demikian, Ketua DPR mendatang akan dipegang oleh Demokrat. Artinya, baik eksekutif maupun legislatif telah berada dalam genggaman SBY, yang notabene merupakan Ketua Dewan Pembina di PD. Maka, kekhawatiran SBY bahwa parlemen akan menjadi “batu sandungan” berbagai kebijakan yang akan dikeluarkannya tidak akan terjadi atau setidaknya musykil terjadi seperti pada masa kepemimpinan pertamanya (dengan JK).
Ketiga, komitmen SBY untuk mengedepankan kalangan profesional di dalam kabinetnya tentu akan terganggu. Pasalnya, PDIP dan Golkar pasti mengharapkan kader-kadernya akan dipilih SBY sebagai pembantunya dalam kabinet. Padahal partai-partai yang tergabung dalam koalisi SBY-Boediono pada pilpres kemarin tentu mengharapkan hal yang sama. Dengan kondisi seperti ini, kebijakan SBY untuk merangkul lebih banyak kalangan tersebut justeru akan memperumit proses penyeleksian calon-calon menterinya. Dengan kata lain, SBY sebenarnya tengah menambah pekerjaan baru.
Memang di satu sisi pilihan SBY di atas bisa dibaca sebagai keinginannya agar masa pemerintahannya kelak berlangsung stabil, aman, tanpa ada riak-riak gangguan dari kelompok manapun sehingga ia dapat membangun negeri ini dengan tenang. Tetapi di sisi lain, pilihan tersebut justeru akan menimbulkan ketimpangan tatanan demokrasi yang sedang kita rintis sejak reformasi 1998. Partai-partai besar semacam Golkar dan PDIP yang sebenarnya diharapkan bisa memerankan oposisi sebagai penyeimbang pemerintah, sekarang justeru ikut ke dalam irama orkestra pemerintahan dengan dirijennya SBY.
Check and Balances
Jika koalisi besar yang didambakan SBY tersebut benar-benar terjadi, maka lonceng kematian demokrasi hanya tinggal menunggu waktu saja. Masa suram demokrasi seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Baru di mana parlemen hanya berfungsi sebagai “stempel” kebijakan pemerintah bukan tidak mungkin akan terulang kembali.
Check and balances dalam kehidupan demokrasi sejatinya merupakan conditio sine qua non. Demokrasi justeru akan berlangsung dan bertahan hidup kalau ada mekanisme check and balances. Kritikan dari pihak oposisi sebagai bentuk pengejawantahan dari mekanisme tersebut akan menjadi penyeimbang terhadap berbagai pandangan dan kebijakan pemerintah.
Sebaliknya, kalau mekanisme tersebut tidak ada, maka demokrasi akan kehilangan rohnya. Demokrasi seolah tidak punya kaki karena telah diamputasi oleh kehendak sebagian elite yang ingin berjalan tanpa ada satupun duri yang menghalanginya. Dengan demikian, SBY kini sedang mempertaruhkan masa depan demokrasi di republik ini.
*Penulis adalah Deputi Direktur Bidang Politik the Political Literacy Institute.
Pasca kemenangan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono pada Pemilihan Presiden (Pilpres) Juli 2009 ada semacam kecenderungan bahwa SBY hendak merangkul berbagai pihak untuk membentuk koalisi besar yang akan mendukung periode kepemimpinan keduanya. Hal ini terlihat dari intensifnya pendekatan yang dilakukan Partai Demokrat (PD) terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan dalam derajat tertentu dengan Partai Golkar (PG). Padahal kita tahu bahwa kedua partai besar tersebut merupakan pengusung pasangan pesaing SBY-Boediono, yakni Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto (PDIP) dan Jusuf Kalla (JK)-Wiranto (Golkar).
Dengan PDIP, misalnya, sekarang ini santer diberitakan bahwa telah ada deal-deal politik bahwa partai yang pada lima tahun yang lalu menjadi oposisi itu akan mendapatkan jatah empat kursi di kabinet mendatang. Dan yang paling menohok adalah kabar tentang dukungan Demokrat terhadap pencalonan Taufik Kiemas sebagai Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sedangkan dengan Golkar disinyalir bahwa orang-orang SBY belakangan ini rajin bermanuver untuk menggolkan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai Ketua Umum PG pada Munas Oktober mendatang. Sebab, kalau Ical, yang notabene dekat dengan SBY, menang jalan untuk bermesraannya kembali Demokrat dan Golkar tidak akan menemui aral rintangan berarti. Golkar sendiri memutuskan untuk mempercepat Munas ke awal Oktober dari jadwal seharusnya, Desember, sesungguhnya karena ingin mempersiapkan kader-kadernya untuk jabatan menteri di kabinet SBY-Boediono.
Anomali
Kecenderungan di atas sebenarnya dapat dikatakan sebagai anomali politik karena beberapa alasan. Pertama, kemenangan pasangan SBY-Boediono dari dua pasangan lainnya cukup telak, yakni kurang lebih 60% dan sebaran suaranya juga merata di setiap daerah, karenanya pilpres pun berlangsung hanya satu putaran. Dengan modal kemenangan yang besar ini SBY seharusnya tidak perlu mengajak lagi partai lain ke dalam koalisi yang telah mengusungnya pada pilpres kemarin, yakni PKS, PAN, PKB, PPP dan sejumlah partai kecil.
Kedua, Undang-undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang baru-baru ini diputuskan telah menetapkan bahwa partai pemenang pemilu otomatis berhak menjadi Ketua DPR. Dengan demikian, Ketua DPR mendatang akan dipegang oleh Demokrat. Artinya, baik eksekutif maupun legislatif telah berada dalam genggaman SBY, yang notabene merupakan Ketua Dewan Pembina di PD. Maka, kekhawatiran SBY bahwa parlemen akan menjadi “batu sandungan” berbagai kebijakan yang akan dikeluarkannya tidak akan terjadi atau setidaknya musykil terjadi seperti pada masa kepemimpinan pertamanya (dengan JK).
Ketiga, komitmen SBY untuk mengedepankan kalangan profesional di dalam kabinetnya tentu akan terganggu. Pasalnya, PDIP dan Golkar pasti mengharapkan kader-kadernya akan dipilih SBY sebagai pembantunya dalam kabinet. Padahal partai-partai yang tergabung dalam koalisi SBY-Boediono pada pilpres kemarin tentu mengharapkan hal yang sama. Dengan kondisi seperti ini, kebijakan SBY untuk merangkul lebih banyak kalangan tersebut justeru akan memperumit proses penyeleksian calon-calon menterinya. Dengan kata lain, SBY sebenarnya tengah menambah pekerjaan baru.
Memang di satu sisi pilihan SBY di atas bisa dibaca sebagai keinginannya agar masa pemerintahannya kelak berlangsung stabil, aman, tanpa ada riak-riak gangguan dari kelompok manapun sehingga ia dapat membangun negeri ini dengan tenang. Tetapi di sisi lain, pilihan tersebut justeru akan menimbulkan ketimpangan tatanan demokrasi yang sedang kita rintis sejak reformasi 1998. Partai-partai besar semacam Golkar dan PDIP yang sebenarnya diharapkan bisa memerankan oposisi sebagai penyeimbang pemerintah, sekarang justeru ikut ke dalam irama orkestra pemerintahan dengan dirijennya SBY.
Check and Balances
Jika koalisi besar yang didambakan SBY tersebut benar-benar terjadi, maka lonceng kematian demokrasi hanya tinggal menunggu waktu saja. Masa suram demokrasi seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Baru di mana parlemen hanya berfungsi sebagai “stempel” kebijakan pemerintah bukan tidak mungkin akan terulang kembali.
Check and balances dalam kehidupan demokrasi sejatinya merupakan conditio sine qua non. Demokrasi justeru akan berlangsung dan bertahan hidup kalau ada mekanisme check and balances. Kritikan dari pihak oposisi sebagai bentuk pengejawantahan dari mekanisme tersebut akan menjadi penyeimbang terhadap berbagai pandangan dan kebijakan pemerintah.
Sebaliknya, kalau mekanisme tersebut tidak ada, maka demokrasi akan kehilangan rohnya. Demokrasi seolah tidak punya kaki karena telah diamputasi oleh kehendak sebagian elite yang ingin berjalan tanpa ada satupun duri yang menghalanginya. Dengan demikian, SBY kini sedang mempertaruhkan masa depan demokrasi di republik ini.
*Penulis adalah Deputi Direktur Bidang Politik the Political Literacy Institute.
Plus-Minus Tommy Bagi Golkar
Dimuat di Harian Koran Jakarta, 18-08-09
Rencana keikutsertaan Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), Sang Pangeran Cendana, dalam kontestasi perebutan Ketua Umum Partai Golkar (PG) pada Musyawarah Nasional (Munas) 4-7 Oktober 2009 mendatang telah menggoncangkan jagad perpolitikan tanah air. Hampir semua kalangan terkaget-kaget atas rencana yang terkesan dadakan tersebut. Mengapa Tommy tiba-tiba tergiur untuk kembali berpolitik setelah sekian lama “menyepi” dari dunia politik? Apakah ia mempunyai misi untuk mengembalikan trah Cendana ke dalam partai yang dibesarkan ayahnya tersebut? Ataukah ada kalangan internal Golkar sendiri yang mencoba “menarik” Tommy untuk ikut membenahi partai yang tengah terpuruk tersebut pasca kekalahannya pada pileg dan pilpres kemarin?
Skenario
Sejumlah pihak mencoba menganalisis kembalinya Tommy ke dalam ranah politik. Setidaknya ada dua skenario yang bisa dibaca dalam konteks ini. Sekenario pertama melihat bahwa rencana Tommy tersebut berangkat dari keinginannya sendiri untuk kembali membenahi Golkar. Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang terdekatnya, Tommy sangat prihatin dan tidak rela melihat Golkar yang telah dibesarkan ayahnya itu kini mengalami ketepurukan yang cukup parah. Oleh karena itu, ia merasa terpanggil untuk membawa Golkar kembali ke masa jayanya.
Selain itu, Tommy disinyalir banyak pihak sebenarnya tidak rela kalau Golkar dipimpin oleh Aburizal Bakrie (Ical), terutama karena Ical berkolusi dengan Akbar Tanjung dan Agung Laksono yang dikenal dengan Triple A. Sebagaimana diketahui Akbar Tanjung termasuk di antara sejumlah menteri yang dicap keluarga Cendana sebagai brutus (Marcus Junius Brutus, seorang tokoh di zaman Romawi Kuno pada 85-42 SM yang telah berkhianat kepada pemimpinnya, Julius Caesar) karena dianggap menusuknya dari belakang dengan melakukan pengunduran diri ketika Soeharto baru saja mengumumkan dirinya tetap bertahan dari tuntutan massa untuk mengundurkan diri dari jabatan presiden. Dengan modal finansial yang boleh jadi setara dengan Ical, Tommy diyakini bisa menjadi pesaing paling berat.
Di luar itu, Tommy sendiri tentu memiliki perhitungan matang untuk terjun kembali ke politik. Setelah sukses di bisnis, ia tentu memerlukan satu kaki lagi yang dapat menyokong bisnisnya, dan itu terdapat dalam politik. Bisnis dan politik bagaimanapun merupakan dua sisi dari mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia kecenderungan menguatnya hubungan bisnis dan politik bukanlah hal yang aneh.
Adapun skenario kedua melihat bahwa sebenarnya Tommy justeru “ditarik” masuk oleh elite Golkar sendiri. Dalam konteks ini, Tommy boleh jadi akan dimanfaatkan oleh kandidat tertentu untuk menyaingi Ical sebagai kandidat terkuat hingga saat ini. Tommy yang merupakan kader Golkar yang sangat “bergizi” tentu mempunyai potensi besar. Persoalan yang dapat menghadang Tommy, seperti belum pernah menjadi pengurus DPP PG selama satu periode tidaklah dirisaukan benar, sebab dengan model politik transaksional yang demikian kuat di tubuh pohon beringin tersebut, apapun bisa diselesaikan melalui transaksi.
Plus-Minus
Terlepas dari dua skenario di atas, bagaimana sebenarnya peluang Tommy untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Menurut hemat penulis, Tommy sebenarnya mempunyai banyak keunggulan dari kandidat-kandidat lainnya, yakni Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Ferry Mursyidan Baldan dan Yuddy Chrisnandi. Sayangnya keunggulan-keunggulan Tommy tersebut pada saat yang sama justeru bisa sekaligus menjadi kelemahannya.
Pertama, Tommy adalah trah Cendana. Tidak dapat dimungkiri bahwa Golkar lahir (saat itu bernama Sekber Golkar) dan dibesarkan oleh Soeharto yang notabene ayahnya Tommy. Banyak tokoh politik negeri ini yang menjadi besar melalui partai ini. Oleh karena itu, Golkar hingga sampai saat ini tidak akan bisa melupakan jasa Soeharto meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini anak-anak Soeharto tidak aktif di Golkar. Dengan kenyataan ini tentu peluang Tommy cukup besar.
Namun demikian, sejak masa reformasi keluarga Cendana mendapat stigma yang buruk dari masyarakat sebagai penumbuhsubur KKN, penindas rakyat dan sebagainya sehingga apapun yang terkait dengan keluarga ini kerap dianggap buruk oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, jika Golkar dipimpin Tommy, bukan tidak mungkin partai beringin ini akan semakin terpuruk. Golkar Baru yang diintrodusir Golkar di bawah kepengurusan Akbar Tanjung –pada masa Jusuf Kalla (JK), hampir tidak pernah lagi didengungkan- akan semakin tenggelam.
Kedua, modal finansial Tommy, meskipun belum pernah diungkap ke publik sehingga tidak diketahui menjadi orang terkaya keberapa di negeri ini, tetapi diduga tidak jauh berbeda dengan Ical. Dengan kemampuan dana yang melimpah ditambah kultur politik partai yang sulit lepas dari politik uang (money politic) tidaklah sulit bagi Tommy untuk terus melenggang ke bursa persaingan. Namun, realitas ini pada saat yang sama juga akan kian menahbiskan bahwa partai beringin ini masih kental dengan aroma uang dan pragmatisme politik. Hal ini tentu akan mendapatkan sentimen negatif dari rakyat.
Ketiga, dari aspek citra, Tommy sangat terbantu dengan wajahnya yang ganteng. Tidak dapat dimungkiri bahwa khalayak Indonesia, terutama kalangan perempuan, kadang terpengaruh oleh penampilan fisik seorang tokoh. Dalam konteks ini, kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cukup terbantu oleh penampilannya yang juga cukup genteng. Hanya saja citra Tommy ternoda oleh berbagai kasus yang pernah melilitnya, bahkan ia pernah divonis penjara 15 tahun dalam kasus pembunuhan seorang hakim. Selaian itu, Tommy juga kurang ditunjang oleh rekam jejak sebagai politisi yang berhasil. Pengalaman politiknya hanyalah sebatas menjadi anggota Fraksi Karya Pembangunan di MPR.
Namun demikian, semua terpulang kepada orang-orang Golkar sendiri karena merekalah yang akan memilih. Apakah mereka akan memilih ketua umumnya hanya berdasarkan kepada pertimbangan jangka pendek semata atau didasarkan pada pandangan jauh ke depan, yakni mereformasi partai ini sehingga bermetamorforsis menjadi partai yang benar-benar mengayomi rakyat banyak, bukan segelintir elitenya. Kita akan lihat pada saat Munas nanti.
Rencana keikutsertaan Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), Sang Pangeran Cendana, dalam kontestasi perebutan Ketua Umum Partai Golkar (PG) pada Musyawarah Nasional (Munas) 4-7 Oktober 2009 mendatang telah menggoncangkan jagad perpolitikan tanah air. Hampir semua kalangan terkaget-kaget atas rencana yang terkesan dadakan tersebut. Mengapa Tommy tiba-tiba tergiur untuk kembali berpolitik setelah sekian lama “menyepi” dari dunia politik? Apakah ia mempunyai misi untuk mengembalikan trah Cendana ke dalam partai yang dibesarkan ayahnya tersebut? Ataukah ada kalangan internal Golkar sendiri yang mencoba “menarik” Tommy untuk ikut membenahi partai yang tengah terpuruk tersebut pasca kekalahannya pada pileg dan pilpres kemarin?
Skenario
Sejumlah pihak mencoba menganalisis kembalinya Tommy ke dalam ranah politik. Setidaknya ada dua skenario yang bisa dibaca dalam konteks ini. Sekenario pertama melihat bahwa rencana Tommy tersebut berangkat dari keinginannya sendiri untuk kembali membenahi Golkar. Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang terdekatnya, Tommy sangat prihatin dan tidak rela melihat Golkar yang telah dibesarkan ayahnya itu kini mengalami ketepurukan yang cukup parah. Oleh karena itu, ia merasa terpanggil untuk membawa Golkar kembali ke masa jayanya.
Selain itu, Tommy disinyalir banyak pihak sebenarnya tidak rela kalau Golkar dipimpin oleh Aburizal Bakrie (Ical), terutama karena Ical berkolusi dengan Akbar Tanjung dan Agung Laksono yang dikenal dengan Triple A. Sebagaimana diketahui Akbar Tanjung termasuk di antara sejumlah menteri yang dicap keluarga Cendana sebagai brutus (Marcus Junius Brutus, seorang tokoh di zaman Romawi Kuno pada 85-42 SM yang telah berkhianat kepada pemimpinnya, Julius Caesar) karena dianggap menusuknya dari belakang dengan melakukan pengunduran diri ketika Soeharto baru saja mengumumkan dirinya tetap bertahan dari tuntutan massa untuk mengundurkan diri dari jabatan presiden. Dengan modal finansial yang boleh jadi setara dengan Ical, Tommy diyakini bisa menjadi pesaing paling berat.
Di luar itu, Tommy sendiri tentu memiliki perhitungan matang untuk terjun kembali ke politik. Setelah sukses di bisnis, ia tentu memerlukan satu kaki lagi yang dapat menyokong bisnisnya, dan itu terdapat dalam politik. Bisnis dan politik bagaimanapun merupakan dua sisi dari mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia kecenderungan menguatnya hubungan bisnis dan politik bukanlah hal yang aneh.
Adapun skenario kedua melihat bahwa sebenarnya Tommy justeru “ditarik” masuk oleh elite Golkar sendiri. Dalam konteks ini, Tommy boleh jadi akan dimanfaatkan oleh kandidat tertentu untuk menyaingi Ical sebagai kandidat terkuat hingga saat ini. Tommy yang merupakan kader Golkar yang sangat “bergizi” tentu mempunyai potensi besar. Persoalan yang dapat menghadang Tommy, seperti belum pernah menjadi pengurus DPP PG selama satu periode tidaklah dirisaukan benar, sebab dengan model politik transaksional yang demikian kuat di tubuh pohon beringin tersebut, apapun bisa diselesaikan melalui transaksi.
Plus-Minus
Terlepas dari dua skenario di atas, bagaimana sebenarnya peluang Tommy untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Menurut hemat penulis, Tommy sebenarnya mempunyai banyak keunggulan dari kandidat-kandidat lainnya, yakni Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Ferry Mursyidan Baldan dan Yuddy Chrisnandi. Sayangnya keunggulan-keunggulan Tommy tersebut pada saat yang sama justeru bisa sekaligus menjadi kelemahannya.
Pertama, Tommy adalah trah Cendana. Tidak dapat dimungkiri bahwa Golkar lahir (saat itu bernama Sekber Golkar) dan dibesarkan oleh Soeharto yang notabene ayahnya Tommy. Banyak tokoh politik negeri ini yang menjadi besar melalui partai ini. Oleh karena itu, Golkar hingga sampai saat ini tidak akan bisa melupakan jasa Soeharto meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini anak-anak Soeharto tidak aktif di Golkar. Dengan kenyataan ini tentu peluang Tommy cukup besar.
Namun demikian, sejak masa reformasi keluarga Cendana mendapat stigma yang buruk dari masyarakat sebagai penumbuhsubur KKN, penindas rakyat dan sebagainya sehingga apapun yang terkait dengan keluarga ini kerap dianggap buruk oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, jika Golkar dipimpin Tommy, bukan tidak mungkin partai beringin ini akan semakin terpuruk. Golkar Baru yang diintrodusir Golkar di bawah kepengurusan Akbar Tanjung –pada masa Jusuf Kalla (JK), hampir tidak pernah lagi didengungkan- akan semakin tenggelam.
Kedua, modal finansial Tommy, meskipun belum pernah diungkap ke publik sehingga tidak diketahui menjadi orang terkaya keberapa di negeri ini, tetapi diduga tidak jauh berbeda dengan Ical. Dengan kemampuan dana yang melimpah ditambah kultur politik partai yang sulit lepas dari politik uang (money politic) tidaklah sulit bagi Tommy untuk terus melenggang ke bursa persaingan. Namun, realitas ini pada saat yang sama juga akan kian menahbiskan bahwa partai beringin ini masih kental dengan aroma uang dan pragmatisme politik. Hal ini tentu akan mendapatkan sentimen negatif dari rakyat.
Ketiga, dari aspek citra, Tommy sangat terbantu dengan wajahnya yang ganteng. Tidak dapat dimungkiri bahwa khalayak Indonesia, terutama kalangan perempuan, kadang terpengaruh oleh penampilan fisik seorang tokoh. Dalam konteks ini, kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cukup terbantu oleh penampilannya yang juga cukup genteng. Hanya saja citra Tommy ternoda oleh berbagai kasus yang pernah melilitnya, bahkan ia pernah divonis penjara 15 tahun dalam kasus pembunuhan seorang hakim. Selaian itu, Tommy juga kurang ditunjang oleh rekam jejak sebagai politisi yang berhasil. Pengalaman politiknya hanyalah sebatas menjadi anggota Fraksi Karya Pembangunan di MPR.
Namun demikian, semua terpulang kepada orang-orang Golkar sendiri karena merekalah yang akan memilih. Apakah mereka akan memilih ketua umumnya hanya berdasarkan kepada pertimbangan jangka pendek semata atau didasarkan pada pandangan jauh ke depan, yakni mereformasi partai ini sehingga bermetamorforsis menjadi partai yang benar-benar mengayomi rakyat banyak, bukan segelintir elitenya. Kita akan lihat pada saat Munas nanti.
Selasa, 18 Agustus 2009
Dilema Partai Golkar
Dimuat di Harian Pikiran Rakyat, 18-08-09
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) V Partai Golkar di Kantor DPP PG, Slipi, Jakarta Barat, pada Kamis malam kemarin akhirnya memutuskan bahwa Musyawarah Nasional VIII akan diselenggarakan di Pekanbaru, Riau pada 4 – 7 Oktober. Sedangkan Makassar yang bersaing untuk menjadi tuang rumah disepakati sebagai lokasi cadangan. Semua pihak pada akhirnya menyepakati keputusan tersebut, termasuk Aburizal Bakrie yang tadinya ngotot supaya jadwal Munas dipercepat pada akhir bulan September atau awal Oktober 2009.
Meskipun dalam acara Rapimnas tersebut tidak dibicarakan masalah-masalah yang akan dibahas pada Munas, tetapi terlihat dari berbagai pernyataan para elite Partai Golkar bahwa partai ini ingin melakukan konsolidasi diri, terutama akibat kekalahannya baik pada Pemilihan Legislatif (Pileg) April 2009 maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) Juli 2009. Dalam konteks ini, semua kandidat ketua umum, yakni Aburizal Bakrie (Ical), Surya Paloh, Ferry Mursyidan Baldan dan Yuddy Chrisnandi bersepakat tentang perlunya Golkar berkonsolidasi.
Menguatnya Pragmatisme
Pasca kekalahan Golkar baik dalam pileg maupun pilpres ada dua isu utama yang berhembus pada tubuh partai beringin tersebut. Pertama, adalah isu apakah Munas dipercepat menjadi Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) dari jadwal semula yaitu bulan Desember. Kedua, isu apakah partai ini akan tetap berada dalam pemerintahan atau keluar menjadi partai oposisi.
Dengan disepakatinya waktu penyelenggaraan Munas pada bulan Oktober mendatang, berarti isu utama sekarang adalah apakah Golkar akan memutuskan tetap di pemerintahan atau menjadi oposisi. Kubu yang menghendaki opsi pertama direpresentasikan oleh para elite Golkar yang kini memegang jabatan baik pada eksekutif maupun legislatif, seperti Aburizal Bakrie (Ical), Andi Matalata, Agung Laksono, sedangkan kubu yang memilih opsi kedua direpresentasikan mereka yang berada di luar pemerintahan seperti Sultan Hamengkubuwono X, Syamsul Muarif dan kalangan muda dengan tokoh utamanya Yuddy Chrisnandi.
Dari perkembangan situasi yang terjadi pada rapimnas kemarin tampaknya opsi yang pertama sangat dominan. Kubu yang menjadikan Ical sebagai kandidat Ketua Umum Partai Golkar mendapatkan lebih banyak dukungan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I. Kubu yang dikenal dengan Triple A tersebut, yakni Aburizal Bakrie, Akbar Tanjung dan Agung Laksono, diyakini bakal memilih merapat kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Permintaan kubu ini agar Munas dipercepat tidak lain agar mereka dapat “mempersiapkan” para kadernya menjelang pembentukan kabinet baru SBY-Boediono.
Apa yang berlangsung pada tubuh Partai Golkar di atas mengindikasikan sejumlah hal. Pertama, pragmatisme politik masih begitu dominan di mana kepentingan politik praktis, yakni mendapatkan kue kekuasaan, seolah menjadi ruh perjuangan politik mereka. Hal ini kian memperkuat sinyalemen bahwa Golkar tidak akan pernah bisa hidup tanpa pemerintah.
Kedua, kekuatan uang adalah segala-galanya bagi para elite Golkar. Artinya, orang-orang yang berhak memimpin Golkar adalah mereka yang berkantong tebal. Sedangkah yang hanya mengandalkan idealisme dengan sendirinya akan tersingkir dari arena. Dalam konteks inilah, peluang Ical untuk menjadi ketua umum partai ini paling besar dibandingkan dengan kandidat-kandidat lainnya.
Dilema
Menurut hemat penulis, menguatnya opsi untuk tetap berada dalam pemerintahan bagi Golkar membawa dilema tersendiri yang dalam derajat tertentu justeru minimbulkan citra buruk partai ini. Pertama, meskipun kalau Golkar tetap berada dalam pemerintahan akan mendapatkan keuntungan politik, tetapi sejatinya kerugian politiknya akan lebih besar. Citra bahwa partai ini bergantung sepenuhnya pada pemerintah akan terus melekat di benak masyarakat.
Kedua, dengan opsi tersebut Golkar seakan tidak perna mau belajar dari kesalahan. Perilaku elite partai ini yang tetap memperlihatkan kecenderungan Orde Baru, tentu akan menjadi catatan buruk di mata rakyat. Seharusnya Golkar melakukan perbaikan diri antara lain dengan memilih para pemimpinnya yang masih memiliki idealisme politik untuk menyongsong Pemilu 2014.
Sayangnya wacana tersebut telah tergerus oleh arus besar pragmatisme politik. Jika demikian, bukan tidak mungkinbahwa Golkar sedang menggali lubang kuburnya sendiri akan menjadi kenyataan.
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) V Partai Golkar di Kantor DPP PG, Slipi, Jakarta Barat, pada Kamis malam kemarin akhirnya memutuskan bahwa Musyawarah Nasional VIII akan diselenggarakan di Pekanbaru, Riau pada 4 – 7 Oktober. Sedangkan Makassar yang bersaing untuk menjadi tuang rumah disepakati sebagai lokasi cadangan. Semua pihak pada akhirnya menyepakati keputusan tersebut, termasuk Aburizal Bakrie yang tadinya ngotot supaya jadwal Munas dipercepat pada akhir bulan September atau awal Oktober 2009.
Meskipun dalam acara Rapimnas tersebut tidak dibicarakan masalah-masalah yang akan dibahas pada Munas, tetapi terlihat dari berbagai pernyataan para elite Partai Golkar bahwa partai ini ingin melakukan konsolidasi diri, terutama akibat kekalahannya baik pada Pemilihan Legislatif (Pileg) April 2009 maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) Juli 2009. Dalam konteks ini, semua kandidat ketua umum, yakni Aburizal Bakrie (Ical), Surya Paloh, Ferry Mursyidan Baldan dan Yuddy Chrisnandi bersepakat tentang perlunya Golkar berkonsolidasi.
Menguatnya Pragmatisme
Pasca kekalahan Golkar baik dalam pileg maupun pilpres ada dua isu utama yang berhembus pada tubuh partai beringin tersebut. Pertama, adalah isu apakah Munas dipercepat menjadi Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) dari jadwal semula yaitu bulan Desember. Kedua, isu apakah partai ini akan tetap berada dalam pemerintahan atau keluar menjadi partai oposisi.
Dengan disepakatinya waktu penyelenggaraan Munas pada bulan Oktober mendatang, berarti isu utama sekarang adalah apakah Golkar akan memutuskan tetap di pemerintahan atau menjadi oposisi. Kubu yang menghendaki opsi pertama direpresentasikan oleh para elite Golkar yang kini memegang jabatan baik pada eksekutif maupun legislatif, seperti Aburizal Bakrie (Ical), Andi Matalata, Agung Laksono, sedangkan kubu yang memilih opsi kedua direpresentasikan mereka yang berada di luar pemerintahan seperti Sultan Hamengkubuwono X, Syamsul Muarif dan kalangan muda dengan tokoh utamanya Yuddy Chrisnandi.
Dari perkembangan situasi yang terjadi pada rapimnas kemarin tampaknya opsi yang pertama sangat dominan. Kubu yang menjadikan Ical sebagai kandidat Ketua Umum Partai Golkar mendapatkan lebih banyak dukungan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I. Kubu yang dikenal dengan Triple A tersebut, yakni Aburizal Bakrie, Akbar Tanjung dan Agung Laksono, diyakini bakal memilih merapat kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Permintaan kubu ini agar Munas dipercepat tidak lain agar mereka dapat “mempersiapkan” para kadernya menjelang pembentukan kabinet baru SBY-Boediono.
Apa yang berlangsung pada tubuh Partai Golkar di atas mengindikasikan sejumlah hal. Pertama, pragmatisme politik masih begitu dominan di mana kepentingan politik praktis, yakni mendapatkan kue kekuasaan, seolah menjadi ruh perjuangan politik mereka. Hal ini kian memperkuat sinyalemen bahwa Golkar tidak akan pernah bisa hidup tanpa pemerintah.
Kedua, kekuatan uang adalah segala-galanya bagi para elite Golkar. Artinya, orang-orang yang berhak memimpin Golkar adalah mereka yang berkantong tebal. Sedangkah yang hanya mengandalkan idealisme dengan sendirinya akan tersingkir dari arena. Dalam konteks inilah, peluang Ical untuk menjadi ketua umum partai ini paling besar dibandingkan dengan kandidat-kandidat lainnya.
Dilema
Menurut hemat penulis, menguatnya opsi untuk tetap berada dalam pemerintahan bagi Golkar membawa dilema tersendiri yang dalam derajat tertentu justeru minimbulkan citra buruk partai ini. Pertama, meskipun kalau Golkar tetap berada dalam pemerintahan akan mendapatkan keuntungan politik, tetapi sejatinya kerugian politiknya akan lebih besar. Citra bahwa partai ini bergantung sepenuhnya pada pemerintah akan terus melekat di benak masyarakat.
Kedua, dengan opsi tersebut Golkar seakan tidak perna mau belajar dari kesalahan. Perilaku elite partai ini yang tetap memperlihatkan kecenderungan Orde Baru, tentu akan menjadi catatan buruk di mata rakyat. Seharusnya Golkar melakukan perbaikan diri antara lain dengan memilih para pemimpinnya yang masih memiliki idealisme politik untuk menyongsong Pemilu 2014.
Sayangnya wacana tersebut telah tergerus oleh arus besar pragmatisme politik. Jika demikian, bukan tidak mungkinbahwa Golkar sedang menggali lubang kuburnya sendiri akan menjadi kenyataan.
Kamis, 13 Agustus 2009
Amputasi Demokrasi
Bagaimana masa depan demokrasi di Indonesia pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) 8 Juli 2009 yang baru saja usai? Pertanyaan ini sengaja dikemukakan karena ada fenomena yang cukup memprihatinkan kita sebagai bangsa, yakni adanya semacam upaya untuk menarik perjalanan bangsa ini kembali ke masa lalu di mana otoritarianisme menjadi urat nadi politiknya. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kini berpasangan dengan Boediono, yang hampir pasti menang, tampaknya sedang menuju ke arah sana dengan merangkul semua kekuatan politik untuk masuk ke dalam orkestra permaianannya di mana ia berperan sebagai konduktor.
Koalisi Tak Berimbang
Dari berbagai pernyataan yang dikemukakan baik oleh SBY sendiri maupun para elite Demokrat yang menegaskan bahwa koalisi masih bersifat terbuka bagi pihak manapun, kita mencermati bahwa peta koalisi pasca pilres agaknya bakal berubah. Jika sebelum pilpres, Demokrat bergandengan tangan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan beberapa partai kecil yang tidak lolos parlementary threshold, kini dua partai politik besar, yakni Partai Golkar (PG) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disinyalir akan ikut ke dalam gerbong koalisi tersebut.
Kecenderungan ini bukan tidak mungkin bakal terjadi mengingat beberapa hal. Pertama,SBY pada periode kedua jabatan kepresidennya tampaknya ingin lebih solid dan powerful. Jika Golkar dan PDIP berhasil dirangkul, tentu potensi ke arah itu sangat besar. Sebaliknya, jika kedua partai tersebut masuk dalam barisan oposisi, hal itu dapat menjadi batu sandungan, terutama di parlemen. SBY agaknya belum merasa puas dengan kemenangan yang diraih Demokrat pada Pemilihan Legislatif (Pileg) April lalu.
Kedua, Golkar yang diharapkan banyak pihak untuk keluar dari tradisinya yang lekat dengan pemerintah pasca kekalahannya dalam pileg untuk bergabung ke dalam barisan oposisi, justeru memperlihatkan tanda-tanda yang sebaliknya. Hal ini terlihat dari wacana di tubuh partai beringin ini yang lebih menginginkan bergabung dengan Demokrat. Aburizal Bakrie (Ical) yang diperkirakan paling berpeluang untuk menjadi Ketua Umum Golkar pada Musyawarah Nasional (Munas) yang akan datang dibandikan pesaingnya, Yuddy Chrisnandy, tampaknya akan lebih memilih merapat ke SBY ketimbang beroposisi. Salah seorang tokoh Golkar pendukung Ical, Fadel Muhammad, misalnya, dengan tegas mengatakan bahwa Golkar lebih tepat mendukung SBY. Ical sendiri meski menyatakan tidak akan lagi menjadi menteri tetapi ia mempersilahkan kader Golkar untuk masuk ke pemerintahan jika diminta SBY. Ini artinya, Golkar tidak akan beroposisi.
Ketiga, PDIP yang sejak lima tahun terakhir ini menjadi partai oposisi dan paling rajin mengkritik SBY ternyata “tergoda” juga untuk bermesraan dengan pihak pemenang pilpres. Pertemuan Megawati dengan Boediono beberapa waktu yang lalu disinyalir sebagai upaya PDIP untuk merapat ke Demokrat merupakan indikasi. Boleh jadi Mega menitipkan beberapa nama kepada Boediono untuk disampaikan kepada SBY sebagai calon menteri. Selain itu, Taufik Kiemas, suami Mega dan petinggi PDIP, dalam berbagai kesempatkan memperlihatkan kemesraan dengan SBY. Yang paling akhir adalah ketika SBY menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan DPR beberapa waktu yang lalu. Keduanya tampak berangkulan dan saling menebar senyum, tidak lupa Taufik Kiemas memberikan pujian kepada SBY khususnya menyangkut RAPBN. Tentu ini adalah sinyal yang dapat dibaca sebagai bentuk pendekatan hubungan antara PDIP dan Demokrat.
Keempat, adagium yang klasik dalam politik bahwa tidak ada kawan atau lawan yang abadi kecuali kepentingan itu sendiri tentu masih tetap berlaku dalam dunia politik. Meskipun sekarang ini kubu PDIP sebagai pengusung utama pasangan Megawati-Prabowo Subianto dan Golkar sebagai pengusung utama pasangan JK-Wiranto menggugat kemenangan pasangan SBY-Boediono ke MK dan sekarang sedang dalam persidangan, tetapi tampaknya mereka menyadari bahwa langkah tersebut sulit untuk berhasil. Oleh karena itu, sementara para kuasa hukum dari kedua pasangan tersebut “bertempur” di ruang sidang, namun para petinggi dari kedua partai besar tersebut justeru bermain mata dengan partai pemenang.
Kalau ini yang terjadi maka peta koalisi di parlemen jelas akan berubah. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang telah menyatakan diri sebagai partai oposisi tentu akan merasa ditinggalkan dan kekuataannya pasti akan keropos untuk tidak mengatakan habis. Kekuatan antara koalisi pendukung SBY dan oposisi pun pasti sangat tidak berimbang.
Hal ini diperparah dengan Undang-undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang baru-baru ini diputuskan di mana ditetapkan bahwa partai pemenang pemilu otomatis berhak menjadi Ketua DPR. Dengan demikian, Ketua DPR mendatang akan dipegang oleh Demokrat, maka makin lengkaplah penderitaan pihak oposisi.
Hilangnya Check and Balances
Jika apa yang dipaparkan di atas terjadi, maka lonceng kematian demokrasi hanya tinggal menunggu waktu saja. Masa suram demokrasi seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Baru di mana parlemen hanya berfungsi sebagai stempel kebijakan pemerintah bukan tidak mungkin akan terulang kembali.
Check and balancse dalam kehidupan demokrasi sejatinya merupakan conditio sine qua non. Demokrasi justeru akan berlangsung dan bertahan hidup kalau ada mekanisme check and balances. Kritikan dari pihak oposisi sebagai bentuk pengejawantahan dari mekanisme tersebut akan menjadi penyeimbang terhadap berbagai pandangan dan kebijakan pemerintah.
Sebaliknya, kalau mekanisme tersebut tidak ada, maka demokrasi akan kehilangan rohnya. Demokrasi seolah tidak punya kaki karena telah diamputasi oleh kehendak sebagian elite yang ingin berjalan tanpa ada satupun duri yang menghalanginya. Dengan demikian, masa depan demokrasi di republik ini betul-betul sedang dipertaruhkan.
*Penulis adalah Mahasiswa Program Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung dan Deputi Direktur Bidang Politik the Political Literacy Institute.
Koalisi Tak Berimbang
Dari berbagai pernyataan yang dikemukakan baik oleh SBY sendiri maupun para elite Demokrat yang menegaskan bahwa koalisi masih bersifat terbuka bagi pihak manapun, kita mencermati bahwa peta koalisi pasca pilres agaknya bakal berubah. Jika sebelum pilpres, Demokrat bergandengan tangan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan beberapa partai kecil yang tidak lolos parlementary threshold, kini dua partai politik besar, yakni Partai Golkar (PG) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disinyalir akan ikut ke dalam gerbong koalisi tersebut.
Kecenderungan ini bukan tidak mungkin bakal terjadi mengingat beberapa hal. Pertama,SBY pada periode kedua jabatan kepresidennya tampaknya ingin lebih solid dan powerful. Jika Golkar dan PDIP berhasil dirangkul, tentu potensi ke arah itu sangat besar. Sebaliknya, jika kedua partai tersebut masuk dalam barisan oposisi, hal itu dapat menjadi batu sandungan, terutama di parlemen. SBY agaknya belum merasa puas dengan kemenangan yang diraih Demokrat pada Pemilihan Legislatif (Pileg) April lalu.
Kedua, Golkar yang diharapkan banyak pihak untuk keluar dari tradisinya yang lekat dengan pemerintah pasca kekalahannya dalam pileg untuk bergabung ke dalam barisan oposisi, justeru memperlihatkan tanda-tanda yang sebaliknya. Hal ini terlihat dari wacana di tubuh partai beringin ini yang lebih menginginkan bergabung dengan Demokrat. Aburizal Bakrie (Ical) yang diperkirakan paling berpeluang untuk menjadi Ketua Umum Golkar pada Musyawarah Nasional (Munas) yang akan datang dibandikan pesaingnya, Yuddy Chrisnandy, tampaknya akan lebih memilih merapat ke SBY ketimbang beroposisi. Salah seorang tokoh Golkar pendukung Ical, Fadel Muhammad, misalnya, dengan tegas mengatakan bahwa Golkar lebih tepat mendukung SBY. Ical sendiri meski menyatakan tidak akan lagi menjadi menteri tetapi ia mempersilahkan kader Golkar untuk masuk ke pemerintahan jika diminta SBY. Ini artinya, Golkar tidak akan beroposisi.
Ketiga, PDIP yang sejak lima tahun terakhir ini menjadi partai oposisi dan paling rajin mengkritik SBY ternyata “tergoda” juga untuk bermesraan dengan pihak pemenang pilpres. Pertemuan Megawati dengan Boediono beberapa waktu yang lalu disinyalir sebagai upaya PDIP untuk merapat ke Demokrat merupakan indikasi. Boleh jadi Mega menitipkan beberapa nama kepada Boediono untuk disampaikan kepada SBY sebagai calon menteri. Selain itu, Taufik Kiemas, suami Mega dan petinggi PDIP, dalam berbagai kesempatkan memperlihatkan kemesraan dengan SBY. Yang paling akhir adalah ketika SBY menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan DPR beberapa waktu yang lalu. Keduanya tampak berangkulan dan saling menebar senyum, tidak lupa Taufik Kiemas memberikan pujian kepada SBY khususnya menyangkut RAPBN. Tentu ini adalah sinyal yang dapat dibaca sebagai bentuk pendekatan hubungan antara PDIP dan Demokrat.
Keempat, adagium yang klasik dalam politik bahwa tidak ada kawan atau lawan yang abadi kecuali kepentingan itu sendiri tentu masih tetap berlaku dalam dunia politik. Meskipun sekarang ini kubu PDIP sebagai pengusung utama pasangan Megawati-Prabowo Subianto dan Golkar sebagai pengusung utama pasangan JK-Wiranto menggugat kemenangan pasangan SBY-Boediono ke MK dan sekarang sedang dalam persidangan, tetapi tampaknya mereka menyadari bahwa langkah tersebut sulit untuk berhasil. Oleh karena itu, sementara para kuasa hukum dari kedua pasangan tersebut “bertempur” di ruang sidang, namun para petinggi dari kedua partai besar tersebut justeru bermain mata dengan partai pemenang.
Kalau ini yang terjadi maka peta koalisi di parlemen jelas akan berubah. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang telah menyatakan diri sebagai partai oposisi tentu akan merasa ditinggalkan dan kekuataannya pasti akan keropos untuk tidak mengatakan habis. Kekuatan antara koalisi pendukung SBY dan oposisi pun pasti sangat tidak berimbang.
Hal ini diperparah dengan Undang-undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang baru-baru ini diputuskan di mana ditetapkan bahwa partai pemenang pemilu otomatis berhak menjadi Ketua DPR. Dengan demikian, Ketua DPR mendatang akan dipegang oleh Demokrat, maka makin lengkaplah penderitaan pihak oposisi.
Hilangnya Check and Balances
Jika apa yang dipaparkan di atas terjadi, maka lonceng kematian demokrasi hanya tinggal menunggu waktu saja. Masa suram demokrasi seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Baru di mana parlemen hanya berfungsi sebagai stempel kebijakan pemerintah bukan tidak mungkin akan terulang kembali.
Check and balancse dalam kehidupan demokrasi sejatinya merupakan conditio sine qua non. Demokrasi justeru akan berlangsung dan bertahan hidup kalau ada mekanisme check and balances. Kritikan dari pihak oposisi sebagai bentuk pengejawantahan dari mekanisme tersebut akan menjadi penyeimbang terhadap berbagai pandangan dan kebijakan pemerintah.
Sebaliknya, kalau mekanisme tersebut tidak ada, maka demokrasi akan kehilangan rohnya. Demokrasi seolah tidak punya kaki karena telah diamputasi oleh kehendak sebagian elite yang ingin berjalan tanpa ada satupun duri yang menghalanginya. Dengan demikian, masa depan demokrasi di republik ini betul-betul sedang dipertaruhkan.
*Penulis adalah Mahasiswa Program Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung dan Deputi Direktur Bidang Politik the Political Literacy Institute.
Senin, 27 Juli 2009
Zaken Kabinet Plus
Tribunjabar, 25 Juli 2009
Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono tampaknya hanya tinggal menunggu pentahbisan secara dari real count akhir Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014. Perolehan suara pasangan ini yang mencapai angka di atas 60% baik menurut quick count oleh sejumlah lembaga survei maupun real count sementara KPU agaknya sulit dikejar dua pasangan lainnya, Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla (JK)-Wiranto.
Pembicaraan berbagai kalangan kini tidak lagi terpusat pada masalah penghitungan suara, tetapi sudah beralih pada bagaimana langkah pasangan SBY-Boediono setelah kemenangan tersebut, terutama yang terkait dengan pembentukan kabinet. Apakah SBY akan lebih memprioritaskan para pembantunya dari kalangan profesional ketimbang orang-orang partai politik pendukung koalisi pengusungnya, ataukah sebaliknya membentuk kabinet pelangi seperti hanya pada 2004 kemarin? Inilah yang menarik untuk dicermati dalam tulisan ini.
Zaken Kabinet
Zaken kabinet intinya adalah kabinet yang diisi oleh kalangan profesional atau yang ahli di bidangnya. Artinya penempatan seseorang dalam suatu jabatan kementerian didasarkan pada kemampuan dan keahliannya dalam bidang tersebut tidak peduli apakah ia berasal dari kelompok manapun.
Suara-suara yang menghendaki dibentuknya zaken kabinet oleh pasangan SBY-Boediono dewasa ini tampaknya terus menguat. Hampir semua kalangan menyarankan agar SBY lebih mengutamakan profesionalitas ketimbang latar belakang politik para calon pembantunya nanti. Tuntutan tersebut tampaknya sangatlah wajar mengingat beberapa hal.
Pertama, kemenangan SBY pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 mendapatkan legitimasi yang sangat kuat dengan perolehan suara (meski sementara) di atas 60% dan sebaran suaranya yang merata di lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia, sehingga pilpres cukup dilakukan satu putaran saja. Sementara itu pada Pemilihan Legislatif (Pileg) April yang lalu Partai Demokrat (PD) di mana SBY duduk sebagai Ketua Dewan Pembina tampil sebagai pemenang. Dengan kemenangan tersebut SBY sebenarnya lebih leluasa dalam menyusun kabinet tanpa khawatir adanya “goyangan” dari parlemen, tidak seperti pada 2004.
Kedua, kemenangan SBY tampaknya juga lebih banyak karena faktor kefiguran dan citranya di mata publik yang selama lima tahun ini dianggap berhasil membuat program-program pro rakyat, seperti BLT, PNPM dan sebagainya. Sedangkan mesin politik parpol hanya sebagai faktor pendukung.
Ketiga, tantangan pemerintahan ke depan akan lebih banyak bersentuhan dengan ekonomi akibat krisis global yang menyerang hampir semua negara di dunia tak terkecuali Amerika Serikat. Oleh karena itu, kalau kabinet diisi oleh kalangan profesional tentu SBY sebagai presiden akan sangat terbantu seperti dalam membuat berbagai kebijakan yang terkait dengan masalah tersebut.
Keempat, loyalitas para menteri yang berasal dari kalangan profesional tentu akan lebih kuat daripada para menteri yang berasal dari kalangan parpol. Bagaimanapun, menteri yang berasal dari sebuah parpol tidak akan terlepas dari dualisme loyalitas, antara ke partainya dan negara sehingga kinerjanya tidak maksimal. Kabinet pelangi yang dibentuk SBY pada 2004 memperlihatkan betapa menteri-menteri yang berasal dari parpol seringkali mengutamakan kepentingan partainya dalam sejumlah kasus.
Plus
Mengedepankan zaken kabinet tentu merupakan langkah yang sangat baik bagi SBY. Namun demikian, politik tetaplah politik yang memiliki kepentingannya sendiri. Artinya, faktor-faktor politik tetap tidak bisa dikesampingkan begitu saja dari pembentukan kabinet tersebut.
Bagaimanapun pasangan SBY-Boediono lahir karena adanya koalisi antar parpol menjelang pilpres. Selain Partai Demokrat sebagai dirijennya, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan beberapa parpol kecil lainnya sekalipun di antara parpol tersebut ada yang tidak solid mendukung SBY-Boediona. Dalam konteks ini, SBY agaknya perlu menjaga keharmonisan dengan parpol-parpol pendukungnya sehingga di masa-masa mendatang tidak terjadi gejolak politik yang tidak diinginkan.
Hanya saja penempatan menteri dari kalangan parpol pun harus tetap dilakukan dalam koridor profesionalisme tadi. Dengan kata lain, meskipun ia merupakan representasi parpol tetapi pada saat yang sama ia juga merupakan seorang profesional di bidangnya. Apalagi di dalam tubuh parpol sendiri sebenarnya banyak terdapat sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengisi jabatan eksekutif tersebut. Kalaupun masih dirasa perlu mengambil seorang menteri sekadar sebagai representasi dari parpol, maka hal itu mesti dilakukan seminimal mungkin.
Inilah sesungguhnya yang diperlukan pasangan SBY-Boediono dalam menyusun kabinetnya. Ia harus merupakan kabinet yang diisi oleh kalangan profesional (zaken kabinet) tetapi tetap mengakomodasi kepentingan parpol pendukungnya. Jadi, kabinet nanti boleh disebut dengan zaken kabinet plus.
Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono tampaknya hanya tinggal menunggu pentahbisan secara dari real count akhir Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014. Perolehan suara pasangan ini yang mencapai angka di atas 60% baik menurut quick count oleh sejumlah lembaga survei maupun real count sementara KPU agaknya sulit dikejar dua pasangan lainnya, Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla (JK)-Wiranto.
Pembicaraan berbagai kalangan kini tidak lagi terpusat pada masalah penghitungan suara, tetapi sudah beralih pada bagaimana langkah pasangan SBY-Boediono setelah kemenangan tersebut, terutama yang terkait dengan pembentukan kabinet. Apakah SBY akan lebih memprioritaskan para pembantunya dari kalangan profesional ketimbang orang-orang partai politik pendukung koalisi pengusungnya, ataukah sebaliknya membentuk kabinet pelangi seperti hanya pada 2004 kemarin? Inilah yang menarik untuk dicermati dalam tulisan ini.
Zaken Kabinet
Zaken kabinet intinya adalah kabinet yang diisi oleh kalangan profesional atau yang ahli di bidangnya. Artinya penempatan seseorang dalam suatu jabatan kementerian didasarkan pada kemampuan dan keahliannya dalam bidang tersebut tidak peduli apakah ia berasal dari kelompok manapun.
Suara-suara yang menghendaki dibentuknya zaken kabinet oleh pasangan SBY-Boediono dewasa ini tampaknya terus menguat. Hampir semua kalangan menyarankan agar SBY lebih mengutamakan profesionalitas ketimbang latar belakang politik para calon pembantunya nanti. Tuntutan tersebut tampaknya sangatlah wajar mengingat beberapa hal.
Pertama, kemenangan SBY pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 mendapatkan legitimasi yang sangat kuat dengan perolehan suara (meski sementara) di atas 60% dan sebaran suaranya yang merata di lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia, sehingga pilpres cukup dilakukan satu putaran saja. Sementara itu pada Pemilihan Legislatif (Pileg) April yang lalu Partai Demokrat (PD) di mana SBY duduk sebagai Ketua Dewan Pembina tampil sebagai pemenang. Dengan kemenangan tersebut SBY sebenarnya lebih leluasa dalam menyusun kabinet tanpa khawatir adanya “goyangan” dari parlemen, tidak seperti pada 2004.
Kedua, kemenangan SBY tampaknya juga lebih banyak karena faktor kefiguran dan citranya di mata publik yang selama lima tahun ini dianggap berhasil membuat program-program pro rakyat, seperti BLT, PNPM dan sebagainya. Sedangkan mesin politik parpol hanya sebagai faktor pendukung.
Ketiga, tantangan pemerintahan ke depan akan lebih banyak bersentuhan dengan ekonomi akibat krisis global yang menyerang hampir semua negara di dunia tak terkecuali Amerika Serikat. Oleh karena itu, kalau kabinet diisi oleh kalangan profesional tentu SBY sebagai presiden akan sangat terbantu seperti dalam membuat berbagai kebijakan yang terkait dengan masalah tersebut.
Keempat, loyalitas para menteri yang berasal dari kalangan profesional tentu akan lebih kuat daripada para menteri yang berasal dari kalangan parpol. Bagaimanapun, menteri yang berasal dari sebuah parpol tidak akan terlepas dari dualisme loyalitas, antara ke partainya dan negara sehingga kinerjanya tidak maksimal. Kabinet pelangi yang dibentuk SBY pada 2004 memperlihatkan betapa menteri-menteri yang berasal dari parpol seringkali mengutamakan kepentingan partainya dalam sejumlah kasus.
Plus
Mengedepankan zaken kabinet tentu merupakan langkah yang sangat baik bagi SBY. Namun demikian, politik tetaplah politik yang memiliki kepentingannya sendiri. Artinya, faktor-faktor politik tetap tidak bisa dikesampingkan begitu saja dari pembentukan kabinet tersebut.
Bagaimanapun pasangan SBY-Boediono lahir karena adanya koalisi antar parpol menjelang pilpres. Selain Partai Demokrat sebagai dirijennya, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan beberapa parpol kecil lainnya sekalipun di antara parpol tersebut ada yang tidak solid mendukung SBY-Boediona. Dalam konteks ini, SBY agaknya perlu menjaga keharmonisan dengan parpol-parpol pendukungnya sehingga di masa-masa mendatang tidak terjadi gejolak politik yang tidak diinginkan.
Hanya saja penempatan menteri dari kalangan parpol pun harus tetap dilakukan dalam koridor profesionalisme tadi. Dengan kata lain, meskipun ia merupakan representasi parpol tetapi pada saat yang sama ia juga merupakan seorang profesional di bidangnya. Apalagi di dalam tubuh parpol sendiri sebenarnya banyak terdapat sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengisi jabatan eksekutif tersebut. Kalaupun masih dirasa perlu mengambil seorang menteri sekadar sebagai representasi dari parpol, maka hal itu mesti dilakukan seminimal mungkin.
Inilah sesungguhnya yang diperlukan pasangan SBY-Boediono dalam menyusun kabinetnya. Ia harus merupakan kabinet yang diisi oleh kalangan profesional (zaken kabinet) tetapi tetap mengakomodasi kepentingan parpol pendukungnya. Jadi, kabinet nanti boleh disebut dengan zaken kabinet plus.
Rabu, 22 Juli 2009
Saatnya Golkar Beroposisi
(Koran Jakarta, 16 Juli 2009)
Partai Golkar (Golkar) tampaknya masih tetap menjadi magnitude politik yang besar di republic ini sekalipun partai ini sedang mengalami keterpurukan. Hal ini terlihat dari kiat menguatnya wacana tentang kemungkinan Golkar keluar dari pemerintahan dan bergabung ke dalam barisan oposisi pasca kekalahannya dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden (piplres) kemarin.
Di elite Golkar sendiri memang ada yang memperlihatkan kesetujuannya dengan wacana tersebut, namun tidak sedikit yang justru menolaknya dengan berbagai alasan.
Sebagian kalangan di luar partai beringin ini ada yang berharap bahwa partai ini berani keluar dari jaring pemerintahan yang selama ini dilakoninya. Tetapi banyak pula kalangan yang justeru meragukan keberanian Golkar untuk keluar dari sarang nyamannya tersebut dengan sejumlah alasan. Oleh karena itu, pertanyaan yang menarik tentang persoalan ini adalah mungkinkah Golkar berani mengambil peran sebagai partai oposisi setidaknya untuk masa lima tahun ke depan?
Perangkap Mitos
Jika banyak pihak yang selama ini meragukan keberanian Partai Golkar untuk memerankan dirinya sebagai partai oposisi, sebenarnya hal tersebut wajar belaka. Ada beberapa factor yang tampaknya dapat menjadikan keraguan itu begitu besar di benak banyak orang.
Pertama, Golkar agaknya telah terperangkap ke dalam mitos bahwa oposisi merupakan sesuatu yang bertentangan dengan tradisi dan budaya politik Indonesia. Mitos yang sesungguhnya ditanamkan secara indoktrinatif oleh rezim Orde Baru ini tampaknya masih cukup kuat melekat di benak orang Indonesia. Dalam konteks ini, Golkar seolah khawatir kalau mengambil peran sebagai partai oposisi akan mendapatkan stempel buruk dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, betapapun seringnya wacana tentang Golkar sebagai oposisi mengemuka, keraguan dari tubuh internal partai beringin itu sendiri tetap kuat.
Kedua, Golkar selama ini identik dengan partai pemerintah. Dalam kurun waktu kurang lebih 32 tahun pada masa Orde Baru, partai ini selalu menjadi partai penguasa (the ruling party) yang otomatis memegang kendali pemerintahan. Oleh karena itu, aliran darah yang mengalir di tubuh partai ini adalah darah penguasa atau pemerintah. Dari perspektif ini, sangatlah sulit bagi partai yang telah terbiasa hidup dalam "kenyamanan" sebagai partai penguasa untuk melepaskan diri dari kebiasaan tersebut.
Ketiga, sekalipun mesin politik dan infrastruktur Partai Golkar terbilang paling modern dibandingkan dengan partai-partai politik lainnya, partai ini tidak memiliki kader-kader militan seperti halnya PDIP dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang siap sedia berjuang sampai meneteskan titik darah penghabisan demi menyokong kehendak partainya. Sehingga, ketika elite politik Golkar mengeluarkan kebijakan belum tentu akan didukung sepenuhnya oleh para kader. Itulah kenapa Jusuf Kalla (JK) sebagai Ketua Umumm Golkar, tidak mendapatkan dukungan utuh dari para kader Golkar ketika mencalonkan diri sebagai presiden pesaing Yudhoyono.
Hal ini berbeda dengan Megawati Soekarnoputri yang memperoleh dukungan utuh dari para kader militan dan simpatisan fanatik PDIP sehingga perolehan suaranya jauh mengungguli JK. Padahal, kalau dilihat dari segi kemampuan dan kelayakan untuk menjadi Presiden RI, orang akan menilai bahwa JK jauh di atas Mega.
Sebenarnya sekarang sudah waktunya Golkar untuk keluar dan menerobos labirin yang selama ini menjeratnya. Oposisi bukanlah merupakan pilihan yang buruk bagi Golkar. Sebaliknya, oposisi merupakan pilihan yang elegan bagi Golkar jika para elite partai ini menyadari urgensi beroposisi dalam sebuah negara demokrasi. Paling tidak, ada dua hal yang patut dicermati oleh Golkar terkait dengan pilihannya sebagai partai oposisi.
Pertama, jika Golkar berani menempatkan dirinya sebagai partai oposisi setidaknya untuk lima tahun ke depan, hal itu justru akan menguntungkan bagi institusi Golkar itu sendiri maupun bagi segenap bangsa Indonesia. Pilihan beroposisi akan menjadi semacam investasi politik di masa mendatang, sebab Golkar akan dinilai sebagai partai yang mampu survival dalam kondisi apapun, tidak selamanya "menyusu" kepada pemerintah. Bagi bangsa Indonesia, hal ini menjadi pelajaran berdemokrasi yang sangat berharga bahwa semua peran merupakan hal yang biasa dalam kehidupan politik, adakalanya memerintah dan di saat lain beroposisi. Di AS sekarang Partai Demokrat memerintah dan Partai Republik beroposisi, tetapi sebelumnya terjadi hal yang sebaliknya. Demikianlah silih berganti.
Kedua, dengan berada di luar pemerintahan justru Golkar akan lebih leluasa melakukan distingsi dengan partai pemerintah dalam berbagai kebijakan publik yang dikeluarkannya. Dalam konteks ini, Golkar bisa mengedepankan kebijakan-kebijakan alternatif manakala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dinilai tidak sejalan dengan kehendak rakyat. Pengalaman dan sumber daya manusia di tubuh partai ini cukup melimpah untuk melakukan hal tersebut. Sebaliknya, kalau Golkar ikut bergabung ke dalam pemerintahan, ia akan "terlebur" ke dalam jaring yang dikuasai Partai Demokrat (PD) sebagai partai penguasa.
Yang perlu menjadi catatan di sini adalah Golkar harus bisa menempatkan dirinya dalam oposisi yang sebenarnya sekaligus memperbaiki kesan selama ini bahwa oposisi identik dengan berlawanan sebagaimana arti harfiahnya. Oleh karena itu, oposisi dalam hal ini mesti berlawanan atau berseberangan, bahkan yang lebih celaka lagi, asal beda dengan pemerintah.
Padahal, oposisi sesungguhnya berorientasi pada pemberian solusi terhadap berbagai masalah. Bahwa dalam pemberian solusi tersebut ada perbedaan antara versi pemerintah dan oposisi hal itu tidak bisa dihindarkan. Tetapi, yang paling penting adalah oposisi berkehendak untuk selalu mengedepankan pilihan-pilihan alternatif sehingga rakyat bisa menilai mana kebijakan yang tepat bagi mereka. Jika Golkar mampu memerankan peran oposisi dengan benar, bukan tidak mungkin hal itu akan menjadi investasi politik yang besar di masa mendatang.***
Partai Golkar (Golkar) tampaknya masih tetap menjadi magnitude politik yang besar di republic ini sekalipun partai ini sedang mengalami keterpurukan. Hal ini terlihat dari kiat menguatnya wacana tentang kemungkinan Golkar keluar dari pemerintahan dan bergabung ke dalam barisan oposisi pasca kekalahannya dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden (piplres) kemarin.
Di elite Golkar sendiri memang ada yang memperlihatkan kesetujuannya dengan wacana tersebut, namun tidak sedikit yang justru menolaknya dengan berbagai alasan.
Sebagian kalangan di luar partai beringin ini ada yang berharap bahwa partai ini berani keluar dari jaring pemerintahan yang selama ini dilakoninya. Tetapi banyak pula kalangan yang justeru meragukan keberanian Golkar untuk keluar dari sarang nyamannya tersebut dengan sejumlah alasan. Oleh karena itu, pertanyaan yang menarik tentang persoalan ini adalah mungkinkah Golkar berani mengambil peran sebagai partai oposisi setidaknya untuk masa lima tahun ke depan?
Perangkap Mitos
Jika banyak pihak yang selama ini meragukan keberanian Partai Golkar untuk memerankan dirinya sebagai partai oposisi, sebenarnya hal tersebut wajar belaka. Ada beberapa factor yang tampaknya dapat menjadikan keraguan itu begitu besar di benak banyak orang.
Pertama, Golkar agaknya telah terperangkap ke dalam mitos bahwa oposisi merupakan sesuatu yang bertentangan dengan tradisi dan budaya politik Indonesia. Mitos yang sesungguhnya ditanamkan secara indoktrinatif oleh rezim Orde Baru ini tampaknya masih cukup kuat melekat di benak orang Indonesia. Dalam konteks ini, Golkar seolah khawatir kalau mengambil peran sebagai partai oposisi akan mendapatkan stempel buruk dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, betapapun seringnya wacana tentang Golkar sebagai oposisi mengemuka, keraguan dari tubuh internal partai beringin itu sendiri tetap kuat.
Kedua, Golkar selama ini identik dengan partai pemerintah. Dalam kurun waktu kurang lebih 32 tahun pada masa Orde Baru, partai ini selalu menjadi partai penguasa (the ruling party) yang otomatis memegang kendali pemerintahan. Oleh karena itu, aliran darah yang mengalir di tubuh partai ini adalah darah penguasa atau pemerintah. Dari perspektif ini, sangatlah sulit bagi partai yang telah terbiasa hidup dalam "kenyamanan" sebagai partai penguasa untuk melepaskan diri dari kebiasaan tersebut.
Ketiga, sekalipun mesin politik dan infrastruktur Partai Golkar terbilang paling modern dibandingkan dengan partai-partai politik lainnya, partai ini tidak memiliki kader-kader militan seperti halnya PDIP dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang siap sedia berjuang sampai meneteskan titik darah penghabisan demi menyokong kehendak partainya. Sehingga, ketika elite politik Golkar mengeluarkan kebijakan belum tentu akan didukung sepenuhnya oleh para kader. Itulah kenapa Jusuf Kalla (JK) sebagai Ketua Umumm Golkar, tidak mendapatkan dukungan utuh dari para kader Golkar ketika mencalonkan diri sebagai presiden pesaing Yudhoyono.
Hal ini berbeda dengan Megawati Soekarnoputri yang memperoleh dukungan utuh dari para kader militan dan simpatisan fanatik PDIP sehingga perolehan suaranya jauh mengungguli JK. Padahal, kalau dilihat dari segi kemampuan dan kelayakan untuk menjadi Presiden RI, orang akan menilai bahwa JK jauh di atas Mega.
Sebenarnya sekarang sudah waktunya Golkar untuk keluar dan menerobos labirin yang selama ini menjeratnya. Oposisi bukanlah merupakan pilihan yang buruk bagi Golkar. Sebaliknya, oposisi merupakan pilihan yang elegan bagi Golkar jika para elite partai ini menyadari urgensi beroposisi dalam sebuah negara demokrasi. Paling tidak, ada dua hal yang patut dicermati oleh Golkar terkait dengan pilihannya sebagai partai oposisi.
Pertama, jika Golkar berani menempatkan dirinya sebagai partai oposisi setidaknya untuk lima tahun ke depan, hal itu justru akan menguntungkan bagi institusi Golkar itu sendiri maupun bagi segenap bangsa Indonesia. Pilihan beroposisi akan menjadi semacam investasi politik di masa mendatang, sebab Golkar akan dinilai sebagai partai yang mampu survival dalam kondisi apapun, tidak selamanya "menyusu" kepada pemerintah. Bagi bangsa Indonesia, hal ini menjadi pelajaran berdemokrasi yang sangat berharga bahwa semua peran merupakan hal yang biasa dalam kehidupan politik, adakalanya memerintah dan di saat lain beroposisi. Di AS sekarang Partai Demokrat memerintah dan Partai Republik beroposisi, tetapi sebelumnya terjadi hal yang sebaliknya. Demikianlah silih berganti.
Kedua, dengan berada di luar pemerintahan justru Golkar akan lebih leluasa melakukan distingsi dengan partai pemerintah dalam berbagai kebijakan publik yang dikeluarkannya. Dalam konteks ini, Golkar bisa mengedepankan kebijakan-kebijakan alternatif manakala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dinilai tidak sejalan dengan kehendak rakyat. Pengalaman dan sumber daya manusia di tubuh partai ini cukup melimpah untuk melakukan hal tersebut. Sebaliknya, kalau Golkar ikut bergabung ke dalam pemerintahan, ia akan "terlebur" ke dalam jaring yang dikuasai Partai Demokrat (PD) sebagai partai penguasa.
Yang perlu menjadi catatan di sini adalah Golkar harus bisa menempatkan dirinya dalam oposisi yang sebenarnya sekaligus memperbaiki kesan selama ini bahwa oposisi identik dengan berlawanan sebagaimana arti harfiahnya. Oleh karena itu, oposisi dalam hal ini mesti berlawanan atau berseberangan, bahkan yang lebih celaka lagi, asal beda dengan pemerintah.
Padahal, oposisi sesungguhnya berorientasi pada pemberian solusi terhadap berbagai masalah. Bahwa dalam pemberian solusi tersebut ada perbedaan antara versi pemerintah dan oposisi hal itu tidak bisa dihindarkan. Tetapi, yang paling penting adalah oposisi berkehendak untuk selalu mengedepankan pilihan-pilihan alternatif sehingga rakyat bisa menilai mana kebijakan yang tepat bagi mereka. Jika Golkar mampu memerankan peran oposisi dengan benar, bukan tidak mungkin hal itu akan menjadi investasi politik yang besar di masa mendatang.***
Langganan:
Komentar (Atom)