Dimuat di Analisis Politik Harian Pikiran Rakyat, Senin 05 April 2010
Baru-baru ini pemberitaan tentang pencalonan sejumlah artis untuk menjadi kepala daerah cukup marak. Nama Julia Perez (Jupe), misalnya, kini ramai diperbincangkan di media massa baik cetak maupun elektronik setelah menyatakan kesediaannya atas pinangan sejumlah partai politik untuk menjadi calon bupati di daerah Pacitan, Jawa Timur. Sebelumnya artis-artis lain, seperti Sarah Azhari dan Cici Paramida sempat disebut-sebut akan meramaikan bursa pencalonan di daerah itu. Sederet artis lain juga pernah diisukan telah dipinang sejumlah parpol untuk menjadi bupati atau wakil bupati di beberapa kabupaten di Indonesia, antara lain, Ayu Azhari, Ikang Fauzi, Tukul Arwanan, Inul Daratista dan sebagainya.
Pertanyaan yang laik diajukan dalam konteks pencalonan sejumlah artis untuk menjadi kepala daerah adalah: apakah gejala tersebut merupakan sebuah bentuk keterbukaan politik sebagai konsekwensi demokrasi? Ataukah dalam derajat tertentu kecenderungan tersebut akan menodai proses demokrasi itu sendiri?
Banalitas Politik
Sebagian pihak mengatakan bahwa masuknya artis ke dalam dunia politik, merupakan sebuah bentuk banalitas politik. Banalitas secara harfiah menurut Kamus Webster, berarti sesuatu yang biasa dan remeh temeh (triviality). Dalam konteks ini, banalitas politik dapat dimaksudkan sebagai kehidupan atau ruang politik yang mementingkan permukaan, dangkal dan pada saat yang sama mengagungkan budaya popular.
Para artis yang terbiasa hidup dalam gemerlap dunia artifisial tampaknya berbanding lurus dengan banalitas politik. Semakin banyak artis yang memasuki dunia politik, maka semakin banal pulalah kehidupan politik di negeri ini. Celakanya partai-partai politik tampaknya berlomba-lomba untuk meminang para artis untuk dijadikan calon kepala daerah. Jika partai politik lebih mengutamakan orang-orang yang menggenggam popularitas daripada kader-kadernya sendiri, maka kian sempurnalah kecenderungan banalitas politik tersebut.
Gejala banalitas politik tersebut tampaknya kian menemukan momentumnya di negeri ini. Di kalangan masyarakat Indonesia, penerimaan terhadap kalangan artis juga masih cukup kuat. Hal ini disebabkan, antara lain karena corak masyarakat Indonesia yang bersifat kolektif (Deddy Mulyana: 1999). Dalam kultur masyarakat yang seperti itu pengidolaan terhadap seorang tokoh mudah sekali terjadi.
Dari sudut kepentingan jangka pendek, pencalonan artis untuk menjadi kepala daerah oleh partai politik memang menguntungkan partai bersangkutan. Di samping popularitas artis, dana partai juga akan relatif hemat karena para artis yang diusungnya selalu diminta kesiapan dananya untuk berkampanye.
Namun demikian, dari sudut kepentingan jangka panjang hal tersebut akan menimbulkan konsekwensi-konsekwensi politik yang cukup serius baik bagi partai politik itu sendiri maupun bagi kehidupan politik (demokrasi) secara umum di negeri ini.
Pertama, terkikisnya politisi-politisi ideolog dari partai politik dan panggung politik secara umum. Jika pencalonan artis untuk menjadi kepala daerah terus dilakukan oleh sejumlah partai politik, maka kader-kader partai yang notabene calon-calon politisi ideolog lambat laun akan bertumbangan. Kesempatan mereka untuk tampil sebagai pemimpin akan terebut oleh politisi-politisi karbitan tersebut. Fenomena ini dapat dikatakan juga sebagai bentuk kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi.
Kedua, Fenomena itu memperlihatkan bahwa beberapa partai politik di Indonesia kian mengalami disorientasi. Nilai-nilai idealitas politik agaknya kian jauh dari mereka dan digantikan oleh nilai-nilai pragmatis. Kilauan popularitas dan gizi yang menggiurkan dari para artis telah memabukkan mereka.
Memang orang dapat berkilah bahwa demokrasi memungkinkan semua orang untuk masuk ke dalam ranah politik tanpa terkecuali, termasuk artis. Namun, yang tak boleh dilupakan juga adalah bahwa demokrasi juga mesti berlandaskan pada aturan main (rule of game), antara lain kualitas individu yang memadai untuk menjadi seorang pelayan publik. Inilah yang sulit dipenuhi para artis, setidaknya untuk saat ini.
*Penulis, kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung, Deputi Direktur Bidang Politik The Political Literacy Institute.
Rabu, 07 April 2010
Minggu, 14 Maret 2010
Paralelisme Pemilu Irak-Indonesia
Dimuat di Harian Tribun Jabar, Sabtu 03 Maret 2010
Pada hari Minggu 7 Maret kemarin rakyat Irak telah menyelenggarakan perhelatan besar yang sangat penting untu masa depan negaranya, yaitu pemilihan umum legilslatif. Momentum pemilu ini begitu krusial karena pemenang pemilu nanti akan menghadapi masalah penarikan tentara asing dari negeri seribu satu malam tersebut pada 2011. Artinya, di masa mendatang diharapkan Irak memiliki pemerintahan yang berdiri di atas kaki mereka sendiri tanpa topangan asing seperti selama ini.
Yang menarik dari penyelenggaraan pemilu di Irak tersebut adalah bahwa tampaknya ada paralelisme dengan pemilu yang telah dilaksanakan di negera kita Indonesia dalam beberapa hal. Dan kalau dicermati dengan seksama, kesamaan tersebut sesungguhnya dapat dijadikan pembelajaran yang sangat berharga bagi para elite-elite politik di negeri ini.
Isu Non-agama
Paralelisme yang pertama adalah bahwa isu yang digaungkan oleh partai-partai politik yang mengusung kandidat Perdana Menteri Irak ternyata lebih menonjolkan isu-isu non-agama. Kelompok Moqtada Sadr, misalnya, yang dikenal sebagai faksi Syiah yang fanatik dan sangat benci Amerika Serikat juga tidak menyuarakan isu-isu keagamaan dalam kampanyenya. Bahkan Sadr kemudian berkoalisi dengan Amar Hakim yang menjadi pimpinan Koalisi Nasionalis Irak di mana isu utama kampanyenya adalah masalah kemanusiaan.
Mencuatnya isu-isu non-agama dalam kampanye Irak tentu sangat menarik untuk diamati. Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa para elit politik Irak menyadari bahwa yang dibutuhkan oleh rakyat Irak sekarang ini adalah sesuatu yang ril yang menyangkut hajat hidup mereka, seperti adanya rasa aman di kalangan mereka dan meningkatnya kesejahteraan hidup mereka yang belum pulih sejak invasi AS.
Para elit politik Irak menyadari bahwa kegagalan mereka dalam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan akan berpengaruh terhadap kredibilitas mereka di hadapan rakyat. Apa yang menimpa Perdana Menteri incumbent Nouri al-Maliki sekarang ini agaknya menjadi pelajaran penting. Pamor Maliki belakangan ini jauh merosot di mata rakyat yang diduga karena kegagalannya menciptakan rasa aman. Berbagai kasus bom bunuh diri terus bermunculan bahkan sampai menjelang pemilu.
Pemilu yang berlangsung di tanah air pada April 2009 tampaknya juga dalam derajat tertentu memperlihatkan kecenderungan yang sama. Partai-partai politik pada umumnya tidak menyuarakan isu-isu keagamaan dalam kampanye-kampanye mereka. Dan faktanya, partai-partai yang tetap keukeuh mengusung isu-isu keagamaan semacam Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak laku di pasaran. PBB bahkan kemudian tidak lolos parliamentary threshold sehingga tidak dapat menempatkan wakilnya di DPR.
Pengecualian barangkali layak diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai yang sangat kental dengan warna keagamaan tersebut justeru tidak terjebak pada isu-isu keagamaan. Sebaliknya ia bermain di wilayah yang betul-betul menjadi kebutuhan rakyat. Slogannya, bersih, peduli dan profesional tampaknya cukup mengena di hati masyarakat. Saat korupsi sedang menggurita, berbagai musibah yang datang silih berganti dan carut marut birokrasi dan pemerintahan di negeri ini ketiga slogan tersebut terasa sangat tepat.
Koalisi Pragmatis
Paralelisme kedua yang terjadi dalam pemilu Irak dan Indonesia adalah munculnya koalisi yang didasarkan atas kepentingan jangka pendek elite-elite partai yang berebut untuk menjadi penguasa. Koalisi yang dibangun sama sekali tidak didasarkan pada kesamaan ideologis atau program.
Sekarang ini ada 12 koalisi politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan di Irak. Dari 12 kekuatan koalisi politik tersebut, yang tergolong menonjol adalah Koalisi Negara Hukum pimpinan PM Nouri al-Maliki, Koalisi Nasional Irak pimpinan Ammar Hakim, Kubu Irakiyah atau Gerakan Nasional Irak pimpinan Ayad Allawi, Koalisi Kurdistan pimpinan Masoud Barzani dan Jalal Talabani, Koalisi Persatuan Irak pimpinan Menteri Dalam Negeri Gawad al-Bulani.
Disinyalir bahwa pertarungan antar koalisi tersebut sesungguhnya bukan pertarungan untuk memperebutkan suara terbanyak dari rakyat Irak, tetapi lebih sebagai upaya untuk mengincar kursi perdana menteri yang kini dijabat al-Maliki. Karenanya, koalisi tersebut lebih merupakan kesepakatan-kesepakatan antar elite-elite koalisi ketimbang adanya kesamaan program.
Kecenderungan seperti ini pula yang terjadi di Indonesia. Koalisi yang dibangun baik menjelang maupun sesudah pemilu didasarkan kepada kepentingan pragmatisme elite-elite partai politik. Hal ini misalnya terlihat dari koalisi partai-partai politik yang mengusung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono. PKS dan PPP yang kental identitas keagamaannya bergandengan tangan dengan Partai Demokrat yang sangat nasionalis. Setelah pemilu kekuasaan pun dibagi-bagi sebagai politik balas budi seperti yang terlihat sekarang.
Koalisi yang dibangun atas dasar kepentingan pragmatis ternyata tidak mampu berjalan dengan mulus seperti yang terjadi di negeri ini. Bagaimanapun kepentingan politik setiap partai tidak sama, sehingga ketika terjadi gesekan kepentingan antar mereka seperti yang terlihat di Pansus Century, maka yang muncul adalah perseteruan. Kecenderungan demikian pulalah tampaknya yang akan terjadi dalam koalisi di Irak.
Dari dua kecenderungan pemilu di Irak yang memiliki paralelisme dengan pemilu di Indonesia sangatlah penting bagi elite-elite politik di negeri ini untuk mengambil pelajaran berharga.
*Penulis adalah Kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung.
Pada hari Minggu 7 Maret kemarin rakyat Irak telah menyelenggarakan perhelatan besar yang sangat penting untu masa depan negaranya, yaitu pemilihan umum legilslatif. Momentum pemilu ini begitu krusial karena pemenang pemilu nanti akan menghadapi masalah penarikan tentara asing dari negeri seribu satu malam tersebut pada 2011. Artinya, di masa mendatang diharapkan Irak memiliki pemerintahan yang berdiri di atas kaki mereka sendiri tanpa topangan asing seperti selama ini.
Yang menarik dari penyelenggaraan pemilu di Irak tersebut adalah bahwa tampaknya ada paralelisme dengan pemilu yang telah dilaksanakan di negera kita Indonesia dalam beberapa hal. Dan kalau dicermati dengan seksama, kesamaan tersebut sesungguhnya dapat dijadikan pembelajaran yang sangat berharga bagi para elite-elite politik di negeri ini.
Isu Non-agama
Paralelisme yang pertama adalah bahwa isu yang digaungkan oleh partai-partai politik yang mengusung kandidat Perdana Menteri Irak ternyata lebih menonjolkan isu-isu non-agama. Kelompok Moqtada Sadr, misalnya, yang dikenal sebagai faksi Syiah yang fanatik dan sangat benci Amerika Serikat juga tidak menyuarakan isu-isu keagamaan dalam kampanyenya. Bahkan Sadr kemudian berkoalisi dengan Amar Hakim yang menjadi pimpinan Koalisi Nasionalis Irak di mana isu utama kampanyenya adalah masalah kemanusiaan.
Mencuatnya isu-isu non-agama dalam kampanye Irak tentu sangat menarik untuk diamati. Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa para elit politik Irak menyadari bahwa yang dibutuhkan oleh rakyat Irak sekarang ini adalah sesuatu yang ril yang menyangkut hajat hidup mereka, seperti adanya rasa aman di kalangan mereka dan meningkatnya kesejahteraan hidup mereka yang belum pulih sejak invasi AS.
Para elit politik Irak menyadari bahwa kegagalan mereka dalam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan akan berpengaruh terhadap kredibilitas mereka di hadapan rakyat. Apa yang menimpa Perdana Menteri incumbent Nouri al-Maliki sekarang ini agaknya menjadi pelajaran penting. Pamor Maliki belakangan ini jauh merosot di mata rakyat yang diduga karena kegagalannya menciptakan rasa aman. Berbagai kasus bom bunuh diri terus bermunculan bahkan sampai menjelang pemilu.
Pemilu yang berlangsung di tanah air pada April 2009 tampaknya juga dalam derajat tertentu memperlihatkan kecenderungan yang sama. Partai-partai politik pada umumnya tidak menyuarakan isu-isu keagamaan dalam kampanye-kampanye mereka. Dan faktanya, partai-partai yang tetap keukeuh mengusung isu-isu keagamaan semacam Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak laku di pasaran. PBB bahkan kemudian tidak lolos parliamentary threshold sehingga tidak dapat menempatkan wakilnya di DPR.
Pengecualian barangkali layak diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai yang sangat kental dengan warna keagamaan tersebut justeru tidak terjebak pada isu-isu keagamaan. Sebaliknya ia bermain di wilayah yang betul-betul menjadi kebutuhan rakyat. Slogannya, bersih, peduli dan profesional tampaknya cukup mengena di hati masyarakat. Saat korupsi sedang menggurita, berbagai musibah yang datang silih berganti dan carut marut birokrasi dan pemerintahan di negeri ini ketiga slogan tersebut terasa sangat tepat.
Koalisi Pragmatis
Paralelisme kedua yang terjadi dalam pemilu Irak dan Indonesia adalah munculnya koalisi yang didasarkan atas kepentingan jangka pendek elite-elite partai yang berebut untuk menjadi penguasa. Koalisi yang dibangun sama sekali tidak didasarkan pada kesamaan ideologis atau program.
Sekarang ini ada 12 koalisi politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan di Irak. Dari 12 kekuatan koalisi politik tersebut, yang tergolong menonjol adalah Koalisi Negara Hukum pimpinan PM Nouri al-Maliki, Koalisi Nasional Irak pimpinan Ammar Hakim, Kubu Irakiyah atau Gerakan Nasional Irak pimpinan Ayad Allawi, Koalisi Kurdistan pimpinan Masoud Barzani dan Jalal Talabani, Koalisi Persatuan Irak pimpinan Menteri Dalam Negeri Gawad al-Bulani.
Disinyalir bahwa pertarungan antar koalisi tersebut sesungguhnya bukan pertarungan untuk memperebutkan suara terbanyak dari rakyat Irak, tetapi lebih sebagai upaya untuk mengincar kursi perdana menteri yang kini dijabat al-Maliki. Karenanya, koalisi tersebut lebih merupakan kesepakatan-kesepakatan antar elite-elite koalisi ketimbang adanya kesamaan program.
Kecenderungan seperti ini pula yang terjadi di Indonesia. Koalisi yang dibangun baik menjelang maupun sesudah pemilu didasarkan kepada kepentingan pragmatisme elite-elite partai politik. Hal ini misalnya terlihat dari koalisi partai-partai politik yang mengusung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono. PKS dan PPP yang kental identitas keagamaannya bergandengan tangan dengan Partai Demokrat yang sangat nasionalis. Setelah pemilu kekuasaan pun dibagi-bagi sebagai politik balas budi seperti yang terlihat sekarang.
Koalisi yang dibangun atas dasar kepentingan pragmatis ternyata tidak mampu berjalan dengan mulus seperti yang terjadi di negeri ini. Bagaimanapun kepentingan politik setiap partai tidak sama, sehingga ketika terjadi gesekan kepentingan antar mereka seperti yang terlihat di Pansus Century, maka yang muncul adalah perseteruan. Kecenderungan demikian pulalah tampaknya yang akan terjadi dalam koalisi di Irak.
Dari dua kecenderungan pemilu di Irak yang memiliki paralelisme dengan pemilu di Indonesia sangatlah penting bagi elite-elite politik di negeri ini untuk mengambil pelajaran berharga.
*Penulis adalah Kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung.
Seusai Pansus Century
Dimuat di Harian Pikiran Rakyat, Jum'at 05 Maret 2010
Hasil Rapat Paripurna DPR RI Selasa malam kemarin memperlihatkan bahwa opsi C yang menyatakan telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh otoritas moneter dan fiskal akhirnya menang dalam voting. Opsi yang akhirnya didukung enam fraksi, yakni Golkar, PKS, PDIP, Hanura, Gerindra, dan belakangan PPP, mengalahkan opsi A yang menyatakan hal sebaliknya, di mana tiga fraksi, yakni Demokrat, PKB, dan PAN menjadi pendukungnya. Salah seorang anggota PKB, Lili Wahid bahkan membelot dari suara fraksinya dan memilih opsi C. Skor akhirnya, 212 untuk Opsi A dan 325 untuk opsi C.
Meskipun ada upaya untuk memperlambat paripurna oleh fraksi-fraksi pendukung opsi A yang dimotori oleh Demokrat dengan mengajukan opsi baru, yaitu gabungan antara opsi A dan C, tetapi pada akhirnya hal tersebut tidak memberikan pengaruh apa-apa. Sebab, pada pemungutan suara pertama opsi tersebut kalah. Apalagi secara substantif, pengajuan opsi gabungan tersebut terlalu mengada-ngada dan dipaksakan.
Pertanyaan yang layak diajukan seusai paripurna tersebut adalah bagaimana konstelasi politik selanjutnya, terutama terkait dengan koalisi di parlemen? Hal ini penting diungkapkan mengingat dua fraksi dari pendukung opsi C, yakni Golkar dan PKS, adalah fraksi yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.
Dalam konteks ini, paling tidak ada dua kemungkinan yang akan terjadi seusai paripurna. Pertama, koalisi pendukung Yudhoyono-Boediono di parlemen besar kemungkinan retak atau pecah kongsi. Pandangan yang sangat berlawanan antara Golkar, PKS, dan empat fraksi yang tetap dalam koalisi akan sulit disatukan kembali dalam perahu yang sama.
Keretakan ini mulai mengeras ketika serangan-serangan balik yang dilancarkan kubu Demokrat terhadap Golkar dan PKS terkesan seperti serangan balas dendam. Serangan Yudhoyono terhadap Aburizal Bakrie (Ical) melalui kasus pengemplangan pajak dan pelaporan Staf Khusus Presiden, Andi Arief, atas dugaan L/C bermasalah di Bank Century atas nama Misbakhun dari PKS, merupakan bukti konkret dari perseteruan tersebut.
Jika kemungkinan ini yang terjadi, Demokrat yang notabene pengusung utama Yudhoyono-Boediono dipastikan akan kelimpungan. Apalagi pada pemungutan suara kemarin, PPP yang tadinya diduga berada di pihak Demokrat ternyata memberikan dukungan kepada seterunya. Kalau ini kemudian berlanjut ke dalam koalisi, makin goyahlah Demokrat.
Namun, dari sudut pandang demokrasi, justru realitas politik tersebut merupakan hal positif karena akan terjadi perimbangan kekuatan antara eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, mekanisme check and balances antara kedua lembaga negara tersebut kian membaik. Pemerintahan Yudhoyono-Boediono tentu akan lebih hati-hati lagi dalam mengeluarkan berbagai kebijakannya. Akan tetapi, Yudhoyono di sisi lain bisa leluasa melakukan perombakan kabinet (reshuffle).
Kedua, Demokrat akan berusaha terus mempertahankan koalisi dengan tetap merangkul Golkar dan PKS. Pilihan ini mungkin terjadi jika Yudhoyono memberikan konsesi "besar-besaran" bagi keduanya baik dalam bentuk pemberian jabatan menteri atau bahkan wapres ataupun dalam bentuk kebijakan yang menguntungkan keduanya. Sekalipun pilihan ini berat, tetapi secara politik akan menguntungkan bagi Yudhoyono karena relatif mudah mengamankan kebijakan-kebijakannya di parlemen.
Akan tetapi pada sisi lain, jika kemungkinan ini yang terjadi, Golkar dan PKS akan merugi secara politik dalam jangka panjang. Keduanya sama saja dengan melakukan "bunuh diri" politik karena citra mereka akan rontok di hadapan publik. Kekritisan keduanya selama pembahasan masalah Century tak lebih sebagai tarian dramaturgis yang ujung-ujungnya hanya mencari kekuasaan.
Keputusan politik
Satu hal yang harus dipahami oleh semua pihak adalah, apa yang telah diputuskan oleh Sidang Paripurna DPR merupakan keputusan politik. Keputusan politik berbeda dengan keputusan dalam ranah hukum misalnya melalui keputusan pengadilan. Semua pihak hendaknya memahami implikasi dari keputusan tersebut.
Hal ini perlu ditegaskan mengingat ada kecenderungan, fraksi-fraksi yang memilih opsi C adalah mereka yang berada di pihak yang benar, karenanya layak disebut para pahlawan. Sementara fraksi-fraksi yang mendukung opsi A adalah mereka yang berada di pihak yang salah, karenanya layak disebut para pecundang. Padahal dalam ranah politik tidak dikenal fomula benar atau salah. Yang ada adalah kalah atau menang, mungkin atau tidak mungkin, dan seterusnya. Gagasan apa pun yang didukung mayoritas anggota parlemen, itulah yang menang terlepas dari kebenaran yang dikandungnya. Keputusan politik yang dihasilkan paripurna DPR bukanlah kebenaran yang mesti dipegang secara penuh.
Dalam konteks ini, keputusan politik di DPR itu harus ditin- daklanjuti dengan langkah-langkah hukum sehingga kebenaran yang dihasilkan dapat dipegang semua pihak. Jika keputusan hukum telah keluar, baru kita bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah.
Oleh karena itu, rekomendasi yang menghendaki agar lembaga kepolisian, kejaksaan, dan KPK menindaklanjuti keputusan politik tersebut harus terus didorong dan diawasi baik oleh para wakil rakyat itu sendiri maupun publik.***
Penulis, kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung, Deputi Direktur Bidang Politik The Political Literacy Institute.
Hasil Rapat Paripurna DPR RI Selasa malam kemarin memperlihatkan bahwa opsi C yang menyatakan telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh otoritas moneter dan fiskal akhirnya menang dalam voting. Opsi yang akhirnya didukung enam fraksi, yakni Golkar, PKS, PDIP, Hanura, Gerindra, dan belakangan PPP, mengalahkan opsi A yang menyatakan hal sebaliknya, di mana tiga fraksi, yakni Demokrat, PKB, dan PAN menjadi pendukungnya. Salah seorang anggota PKB, Lili Wahid bahkan membelot dari suara fraksinya dan memilih opsi C. Skor akhirnya, 212 untuk Opsi A dan 325 untuk opsi C.
Meskipun ada upaya untuk memperlambat paripurna oleh fraksi-fraksi pendukung opsi A yang dimotori oleh Demokrat dengan mengajukan opsi baru, yaitu gabungan antara opsi A dan C, tetapi pada akhirnya hal tersebut tidak memberikan pengaruh apa-apa. Sebab, pada pemungutan suara pertama opsi tersebut kalah. Apalagi secara substantif, pengajuan opsi gabungan tersebut terlalu mengada-ngada dan dipaksakan.
Pertanyaan yang layak diajukan seusai paripurna tersebut adalah bagaimana konstelasi politik selanjutnya, terutama terkait dengan koalisi di parlemen? Hal ini penting diungkapkan mengingat dua fraksi dari pendukung opsi C, yakni Golkar dan PKS, adalah fraksi yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.
Dalam konteks ini, paling tidak ada dua kemungkinan yang akan terjadi seusai paripurna. Pertama, koalisi pendukung Yudhoyono-Boediono di parlemen besar kemungkinan retak atau pecah kongsi. Pandangan yang sangat berlawanan antara Golkar, PKS, dan empat fraksi yang tetap dalam koalisi akan sulit disatukan kembali dalam perahu yang sama.
Keretakan ini mulai mengeras ketika serangan-serangan balik yang dilancarkan kubu Demokrat terhadap Golkar dan PKS terkesan seperti serangan balas dendam. Serangan Yudhoyono terhadap Aburizal Bakrie (Ical) melalui kasus pengemplangan pajak dan pelaporan Staf Khusus Presiden, Andi Arief, atas dugaan L/C bermasalah di Bank Century atas nama Misbakhun dari PKS, merupakan bukti konkret dari perseteruan tersebut.
Jika kemungkinan ini yang terjadi, Demokrat yang notabene pengusung utama Yudhoyono-Boediono dipastikan akan kelimpungan. Apalagi pada pemungutan suara kemarin, PPP yang tadinya diduga berada di pihak Demokrat ternyata memberikan dukungan kepada seterunya. Kalau ini kemudian berlanjut ke dalam koalisi, makin goyahlah Demokrat.
Namun, dari sudut pandang demokrasi, justru realitas politik tersebut merupakan hal positif karena akan terjadi perimbangan kekuatan antara eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, mekanisme check and balances antara kedua lembaga negara tersebut kian membaik. Pemerintahan Yudhoyono-Boediono tentu akan lebih hati-hati lagi dalam mengeluarkan berbagai kebijakannya. Akan tetapi, Yudhoyono di sisi lain bisa leluasa melakukan perombakan kabinet (reshuffle).
Kedua, Demokrat akan berusaha terus mempertahankan koalisi dengan tetap merangkul Golkar dan PKS. Pilihan ini mungkin terjadi jika Yudhoyono memberikan konsesi "besar-besaran" bagi keduanya baik dalam bentuk pemberian jabatan menteri atau bahkan wapres ataupun dalam bentuk kebijakan yang menguntungkan keduanya. Sekalipun pilihan ini berat, tetapi secara politik akan menguntungkan bagi Yudhoyono karena relatif mudah mengamankan kebijakan-kebijakannya di parlemen.
Akan tetapi pada sisi lain, jika kemungkinan ini yang terjadi, Golkar dan PKS akan merugi secara politik dalam jangka panjang. Keduanya sama saja dengan melakukan "bunuh diri" politik karena citra mereka akan rontok di hadapan publik. Kekritisan keduanya selama pembahasan masalah Century tak lebih sebagai tarian dramaturgis yang ujung-ujungnya hanya mencari kekuasaan.
Keputusan politik
Satu hal yang harus dipahami oleh semua pihak adalah, apa yang telah diputuskan oleh Sidang Paripurna DPR merupakan keputusan politik. Keputusan politik berbeda dengan keputusan dalam ranah hukum misalnya melalui keputusan pengadilan. Semua pihak hendaknya memahami implikasi dari keputusan tersebut.
Hal ini perlu ditegaskan mengingat ada kecenderungan, fraksi-fraksi yang memilih opsi C adalah mereka yang berada di pihak yang benar, karenanya layak disebut para pahlawan. Sementara fraksi-fraksi yang mendukung opsi A adalah mereka yang berada di pihak yang salah, karenanya layak disebut para pecundang. Padahal dalam ranah politik tidak dikenal fomula benar atau salah. Yang ada adalah kalah atau menang, mungkin atau tidak mungkin, dan seterusnya. Gagasan apa pun yang didukung mayoritas anggota parlemen, itulah yang menang terlepas dari kebenaran yang dikandungnya. Keputusan politik yang dihasilkan paripurna DPR bukanlah kebenaran yang mesti dipegang secara penuh.
Dalam konteks ini, keputusan politik di DPR itu harus ditin- daklanjuti dengan langkah-langkah hukum sehingga kebenaran yang dihasilkan dapat dipegang semua pihak. Jika keputusan hukum telah keluar, baru kita bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah.
Oleh karena itu, rekomendasi yang menghendaki agar lembaga kepolisian, kejaksaan, dan KPK menindaklanjuti keputusan politik tersebut harus terus didorong dan diawasi baik oleh para wakil rakyat itu sendiri maupun publik.***
Penulis, kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung, Deputi Direktur Bidang Politik The Political Literacy Institute.
Rabu, 10 Februari 2010
Dramaturgi Cetury
Dimuat di Pikira Rakyat, 08 Pebruari 2010
Menyimak perjalanan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bak mengikuti alur cerita sebuah film atau sinetron. Terkadang diliputi ketegangan sampai emosi meledak-ledak, terkadang dipenuhi canda tawa, dan di saat yang lain terasa datar-datar saja. Para anggota pansus agaknya sudah mulai pandai memainkan berbagai peran tersebut, laiknya aktor film atau sinetron.
Belakangan publik melihat pansus mulai memperlihatkan episode yang antiklimaks. Ruang-ruang kompromi mulai dibuka antara Demokrat dan partai koalisi yang selama ini berseberangan, seperti PKS, bahkan diklaim telah ada titik temu antar mereka (”PR”, 6/2). Agaknya tinggal Golkar yang masih bersuara keras di pansus. Namun, ini pun masih dipertanyakan daya tahannya. Apakah akan terus begitu sampai akhir, atau akan ikut terkulai lemas di tengah jalan.
Kamuflase
Dalam teori dramaturgi Ervin Goffman (1959) dikenal dua konsep penting, yaitu panggung depan (front stage) dan panggung belakang (back stage). Panggung depan adalah ruang publik atau tempat perjumpaan yang digunakan seseorang atau sekelompok orang untuk mempresentasikan diri dan memberikan kesan kepada orang lain melalui pengelolaan kesan (management of impression). Sementara panggung belakang adalah ruang privat yang tidak diketahui orang lain, tempat seseorang atau sekelompok orang leluasa menampilkan wajah aslinya.
Dalam konteks Pansus Century, kita dapat menyaksikan bagaimana aksi-aksi para aktor politik di parlemen di panggung depan. Mereka, misalnya, begitu galak, keras, dan gigih dalam memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mengungkapkan kebenaran. Akan tetapi, kita pun tidak tahu persis bagaimana perilaku mereka yang sesungguhnya di panggung belakang. Boleh jadi hal yang sebaliknya justru yang terjadi. Jika begitu, apa yang mereka perlihatkan di panggung depan hanyalah kamuflase.
Sudut pandang ini tampaknya relevan untuk melihat perilaku anggota pansus, khususnya dari Partai Golkar di panggung depan. Sebagaimana diketahui, anggota pansus dari Golkar tampil garang dibandingkan dengan anggota partai lainnya di koalisi. Golkar, misalnya, mengungkapkan adanya 54 dugaan pelanggaran dalam kasus Bank Century. Salah seorang anggotanya, Bambang Soesatyo menegaskan, hampir semua temuan pelanggaran oleh BPK dalam kasus Bank Century dapat dikonfirmasi.
Tentu sikap kritis Golkar patut diapresiasi, tetapi sikap kritis Golkar tersebut juga harus dikritisi oleh publik. Bisa jadi, di panggung belakang mereka penghamba kekuasaan. Menurut hemat penulis, hal ini bisa dipahami mengingat sejumlah hal. Pertama, posisi Golkar di parlemen dalam koalisi pendukung Susilo Bambang Yudhoyono cukup menentukan dengan jumlah anggotanya yang signifikan. Oleh karena itu, partai ini bisa memainkan kartu as. Ia bisa saja beralih ke pihak oposisi guna menantang Demokrat.
Kalau ini terjadi, Yudhoyono dan Demokrat tentu akan khawatir, sebab tanpa Golkar, koalisi tidak akan kuat menyangganya. Dan Golkar agaknya meyakini betul, Yudhoyono dan Demokrat tidak akan berani membiarkan hal itu terjadi. Oleh karena itu, konsesi politik akan menjadi pilihan. Golkar, misalnya, tidak akan membawa pansus ini sampai ke rekomendasi pemakzulan presiden, paling jauh penggantian menteri keuangan dan wakil presiden. Syaratnya, Golkar yang akan mendapatkan posisi itu.
Kedua, jiwa politik Golkar yang selalu lekat dengan kekuasaan akan membuat partai ini lebih memilih memperoleh kekuasaan ketimbang benar-benar berpaling ke oposisi. Maka, jika Yudhoyono dan Demokrat memberikan konsesi politik yang lebih banyak kepada Golkar, bisa dipastikan partai beringin akan menyambutnya dengan tangan terbuka meski berlawanan dengan arus publik.
Ketiga, sumber daya manusia di tubuh partai beringin tidak dapat dimungkiri masih merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan partai-partai lain. Dengan pengalaman politiknya yang sudah demikian tinggi di republik ini, kader-kader Golkar siap mengisi lowongan jabatan yang disodorkan Yudhoyono.
Penyelesaian elite
Satu hal yang paling dikhawatirkan dari kecenderungan tersebut adalah adanya keinginan untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui apa yang disebut dalam dunia politik dengan penyelesaian elite (elite settlement). Penyelesaian elite meniscayakan adanya kompromi-kompromi di kalangan elite, biasanya dengan dalih menciptakan stabilitas politik, meskipun sebenarnya untuk kepentingan politik elite itu sendiri.
Sinyal-sinyal terjadinya penyelesaian elite mulai terlihat. Pernyataan Ical baru-baru ini yang menegaskan ikatan kontrak koalisi hanya dengan Presiden RI, bukan dengan Demokrat, menjadi pertanda. Kalimat ini memang bersayap, tetapi bisa dibaca bahwa Ical boleh jadi membiarkan anggotanya di Pansus tetap galak. Namun, ia menjalin hubungan baik dengan Yudhoyono dan diam-diam membuat kompromi yang saling menguntungkan.
Jika model penyelesaian elite ini yang terjadi di akhir cerita Pansus Century di Senayan, maka dugaan bahwa perilaku politik para anggota Pansus Century tidak lebih sebagai aksi dramaturgi belaka akan terbukti. Jangan heran kalau Pansus kemudian berakhir dengan antiklimaks. Semoga ini tidak terjadi.***
Penulis, kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung, Deputi Direktur Bidang Politik The Political Literacy Institute.
Menyimak perjalanan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bak mengikuti alur cerita sebuah film atau sinetron. Terkadang diliputi ketegangan sampai emosi meledak-ledak, terkadang dipenuhi canda tawa, dan di saat yang lain terasa datar-datar saja. Para anggota pansus agaknya sudah mulai pandai memainkan berbagai peran tersebut, laiknya aktor film atau sinetron.
Belakangan publik melihat pansus mulai memperlihatkan episode yang antiklimaks. Ruang-ruang kompromi mulai dibuka antara Demokrat dan partai koalisi yang selama ini berseberangan, seperti PKS, bahkan diklaim telah ada titik temu antar mereka (”PR”, 6/2). Agaknya tinggal Golkar yang masih bersuara keras di pansus. Namun, ini pun masih dipertanyakan daya tahannya. Apakah akan terus begitu sampai akhir, atau akan ikut terkulai lemas di tengah jalan.
Kamuflase
Dalam teori dramaturgi Ervin Goffman (1959) dikenal dua konsep penting, yaitu panggung depan (front stage) dan panggung belakang (back stage). Panggung depan adalah ruang publik atau tempat perjumpaan yang digunakan seseorang atau sekelompok orang untuk mempresentasikan diri dan memberikan kesan kepada orang lain melalui pengelolaan kesan (management of impression). Sementara panggung belakang adalah ruang privat yang tidak diketahui orang lain, tempat seseorang atau sekelompok orang leluasa menampilkan wajah aslinya.
Dalam konteks Pansus Century, kita dapat menyaksikan bagaimana aksi-aksi para aktor politik di parlemen di panggung depan. Mereka, misalnya, begitu galak, keras, dan gigih dalam memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mengungkapkan kebenaran. Akan tetapi, kita pun tidak tahu persis bagaimana perilaku mereka yang sesungguhnya di panggung belakang. Boleh jadi hal yang sebaliknya justru yang terjadi. Jika begitu, apa yang mereka perlihatkan di panggung depan hanyalah kamuflase.
Sudut pandang ini tampaknya relevan untuk melihat perilaku anggota pansus, khususnya dari Partai Golkar di panggung depan. Sebagaimana diketahui, anggota pansus dari Golkar tampil garang dibandingkan dengan anggota partai lainnya di koalisi. Golkar, misalnya, mengungkapkan adanya 54 dugaan pelanggaran dalam kasus Bank Century. Salah seorang anggotanya, Bambang Soesatyo menegaskan, hampir semua temuan pelanggaran oleh BPK dalam kasus Bank Century dapat dikonfirmasi.
Tentu sikap kritis Golkar patut diapresiasi, tetapi sikap kritis Golkar tersebut juga harus dikritisi oleh publik. Bisa jadi, di panggung belakang mereka penghamba kekuasaan. Menurut hemat penulis, hal ini bisa dipahami mengingat sejumlah hal. Pertama, posisi Golkar di parlemen dalam koalisi pendukung Susilo Bambang Yudhoyono cukup menentukan dengan jumlah anggotanya yang signifikan. Oleh karena itu, partai ini bisa memainkan kartu as. Ia bisa saja beralih ke pihak oposisi guna menantang Demokrat.
Kalau ini terjadi, Yudhoyono dan Demokrat tentu akan khawatir, sebab tanpa Golkar, koalisi tidak akan kuat menyangganya. Dan Golkar agaknya meyakini betul, Yudhoyono dan Demokrat tidak akan berani membiarkan hal itu terjadi. Oleh karena itu, konsesi politik akan menjadi pilihan. Golkar, misalnya, tidak akan membawa pansus ini sampai ke rekomendasi pemakzulan presiden, paling jauh penggantian menteri keuangan dan wakil presiden. Syaratnya, Golkar yang akan mendapatkan posisi itu.
Kedua, jiwa politik Golkar yang selalu lekat dengan kekuasaan akan membuat partai ini lebih memilih memperoleh kekuasaan ketimbang benar-benar berpaling ke oposisi. Maka, jika Yudhoyono dan Demokrat memberikan konsesi politik yang lebih banyak kepada Golkar, bisa dipastikan partai beringin akan menyambutnya dengan tangan terbuka meski berlawanan dengan arus publik.
Ketiga, sumber daya manusia di tubuh partai beringin tidak dapat dimungkiri masih merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan partai-partai lain. Dengan pengalaman politiknya yang sudah demikian tinggi di republik ini, kader-kader Golkar siap mengisi lowongan jabatan yang disodorkan Yudhoyono.
Penyelesaian elite
Satu hal yang paling dikhawatirkan dari kecenderungan tersebut adalah adanya keinginan untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui apa yang disebut dalam dunia politik dengan penyelesaian elite (elite settlement). Penyelesaian elite meniscayakan adanya kompromi-kompromi di kalangan elite, biasanya dengan dalih menciptakan stabilitas politik, meskipun sebenarnya untuk kepentingan politik elite itu sendiri.
Sinyal-sinyal terjadinya penyelesaian elite mulai terlihat. Pernyataan Ical baru-baru ini yang menegaskan ikatan kontrak koalisi hanya dengan Presiden RI, bukan dengan Demokrat, menjadi pertanda. Kalimat ini memang bersayap, tetapi bisa dibaca bahwa Ical boleh jadi membiarkan anggotanya di Pansus tetap galak. Namun, ia menjalin hubungan baik dengan Yudhoyono dan diam-diam membuat kompromi yang saling menguntungkan.
Jika model penyelesaian elite ini yang terjadi di akhir cerita Pansus Century di Senayan, maka dugaan bahwa perilaku politik para anggota Pansus Century tidak lebih sebagai aksi dramaturgi belaka akan terbukti. Jangan heran kalau Pansus kemudian berakhir dengan antiklimaks. Semoga ini tidak terjadi.***
Penulis, kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung, Deputi Direktur Bidang Politik The Political Literacy Institute.
Sabtu, 30 Januari 2010
Rapuhnya Soliditas Koalisi dalam 100 Hari SBY
Dimuat di Harian Tribun Jabar, Kamis, 28 Januari 2010
Seolah sudah menjadi tradisi masa 100 hari dipandang sebagai momen untuk menilai dan mengevaluasi kinerja suatu pemerintahan dalam berbagai aspeknya. Demikian pula yang terjadi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono yang minggu ini telah memasuki masa penting tersebut.
Masa 100 hari pemerintahan SBY diwarnai oleh gegap gempita berbagai peristiwa politik yang mengharu biru negeri ini. Yang paling menonjol adalah kasus pemberian dana talangan (bail out) sebesar 6,7 trilyun untuk Bank Century yang berbuntut dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) di DPR.
Soliditas Koalisi
Berbagai peristiwa politik yang dalam tertentu bisa mendestabilisasi situasi politik negeri ini tentu harus menjadi catatan dan bahan ecvaluasi bagi pemerintahan SBY. Salah satu hal yang harus ditinjau ulang adalah masalah koalisi partai politik pendukungnya di parlemen.
Tidak dapat dimungkiri bahwa “galaknya” aktor-aktor politik dalam Pansus yang sebagian dari mereka berasal dari partai koalisi memperlihatkan rapuhnya soliditas koalisi pendukung SBY. Kontrak politik yang telah ditandatangani sebelum dibentuk koalisi ternyata tidak mampu mengikat komitmen mereka.
Kalau dirunut ke belakang, rapuhnya soliditas koalisi tersebut disebabkan karena koalisi itu dibentuk bukan didasarkan pada kesamaan ideologis (koalisi ideologis), melainkan lebih pada alasan pragmatis, yakni bagi-bagi kue kekuasaan sebagai balas budi politik. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau koalisi berjalan tidak seperti yang diharapkan.
Dari sudut pandang yang lain, realitas ini memperlihatkan langkah “blunder” SBY dalam memaksimalkan legitimasi yang digenggamnya. Pasangan SBY-Boediono terpilih dalam pemilihan langsung dan langsung lolos dalam satu putaran dengan suara di atas 60%. Artinya, pemerintahan ini sebenarnya mempunyai legitimasi yang sangat kuat dari rakyat.
Sayangnya, SBY memilih terlalu “berkompromi” dengan kekuatan-kekuatan politik di parlemen seperti tercermin dalam pembentukan kabinet. Alih-alih membentuk zaken kabinet atau kabinet profesional, justeru SBY membentuk kabinet gado-gado dengan menempatkan sebagian besar kader dari kalangan partai pendukung koalisi di kabinetnya.
Dengan demikian, kalau sekarang SBY menuai panen yang kurang memuaskan dari tanaman politiknya, hal itu tidak lain merupakan akibat dari apa yang ia tanam. Seperti kata pepatah, siapa menanam angin ia menuai badai, itulah kira-kira gambaran dari turbulensi politik yang kini terpusat di gedung para wakil rakyat.
Teror Psikologis
SBY dan Partai Demokrat tampaknya sudah mulai gerah dengan perilaku politisi partai pendukung koalisi. Karenanya, ia mulai menebar ancaman dengan melakukan “teror” psikologis kepada Pansus. Misalnya, ia mengatakan prihatin dengan etika anggota Pansus seperti dalam memberikan pertanyaan kepada para saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan.
Dalam berbagai kesempatan, elite-elite Partai Demokrat juga ikut memberikan ancaman kepada para politisi partai pendukung koalisi yang dianggapnya tidak mempunyai etika politik. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Achmad Mubarok, misalnya, mengatakan Demokrat akan mengevaluasi keikutsertaan partai koalisi di kabinet Indoensia Bersatu Jilid II.
Apa yang dilakukan SBY dan Partai Demokrat sesungguhnya dapat dimaknai sebagai keinginan SBY untuk meninjau kembali koalisi. Melalui teror psikologis tersebut, SBY tampaknya melihat ketidakefektifan koalisi dalam mendukung dirinya. Karenaya, kalau partai pendukung koalisi memperlihatkan perilaku yang sama, bukan tidak mungkin, SBY akan memainkan kartu truf lain, yaitu penggantian kabinet atau reshuffle.
Ancaman SBY tersebut tampaknya memperlihatkan hasilnya. Sejumlah partai pendukung koalisi mulai “goyah” dengan mengancam akan mengganti anggotanya di Pansus. PKB bahkan telah memulai menarik anggotanya, dan kini Partai Golkar mengalami kekisruhan internal. Ada selebaran informasi bahwa anggotanya yang vokal di Pansus, Bambang Soesatyo, akan direcall meskipun kemudian dibantah oleh petinggi Golkar.
Apa yang berlangsung di negeri ini sesungguhnya merupakan gejala politik yang tidak sehat. Secara etika organisasi, anggota organisasi tidak dibenarkan untuk melawan keputusan yang telah dibuatnya bersama-sama. Perlawanan seharusnya diberikan pada saat keputusan sedang digodok, termasuk pilihan untuk menaati atau menolaknya. Inilah pula yang seharusnya terjadi di dalam koalisi.
Oleh karena itu, bagi partai koalisi sekarang ini, hemat penulis, tidak boleh lagi bermain dua kaki. Pilihan harus jelas. Kalau sudah tidak sejalan dengan garis kebijakan pemerintahan SBY, pilihan yang paling elegan adalah keluar dari barisan koalisi, daripada tetap dalam koalisi tetapi seperti duri dalam daging.
Langkah seperti itu justeru akan menyehatkan demokrasi dan kehidupan politik secara umum. Rakyat pun pada gilirannya akan disuguhi permainan-permainan politik yang cantik dan menawan dari para aktor politik di Senayan.
Seolah sudah menjadi tradisi masa 100 hari dipandang sebagai momen untuk menilai dan mengevaluasi kinerja suatu pemerintahan dalam berbagai aspeknya. Demikian pula yang terjadi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono yang minggu ini telah memasuki masa penting tersebut.
Masa 100 hari pemerintahan SBY diwarnai oleh gegap gempita berbagai peristiwa politik yang mengharu biru negeri ini. Yang paling menonjol adalah kasus pemberian dana talangan (bail out) sebesar 6,7 trilyun untuk Bank Century yang berbuntut dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) di DPR.
Soliditas Koalisi
Berbagai peristiwa politik yang dalam tertentu bisa mendestabilisasi situasi politik negeri ini tentu harus menjadi catatan dan bahan ecvaluasi bagi pemerintahan SBY. Salah satu hal yang harus ditinjau ulang adalah masalah koalisi partai politik pendukungnya di parlemen.
Tidak dapat dimungkiri bahwa “galaknya” aktor-aktor politik dalam Pansus yang sebagian dari mereka berasal dari partai koalisi memperlihatkan rapuhnya soliditas koalisi pendukung SBY. Kontrak politik yang telah ditandatangani sebelum dibentuk koalisi ternyata tidak mampu mengikat komitmen mereka.
Kalau dirunut ke belakang, rapuhnya soliditas koalisi tersebut disebabkan karena koalisi itu dibentuk bukan didasarkan pada kesamaan ideologis (koalisi ideologis), melainkan lebih pada alasan pragmatis, yakni bagi-bagi kue kekuasaan sebagai balas budi politik. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau koalisi berjalan tidak seperti yang diharapkan.
Dari sudut pandang yang lain, realitas ini memperlihatkan langkah “blunder” SBY dalam memaksimalkan legitimasi yang digenggamnya. Pasangan SBY-Boediono terpilih dalam pemilihan langsung dan langsung lolos dalam satu putaran dengan suara di atas 60%. Artinya, pemerintahan ini sebenarnya mempunyai legitimasi yang sangat kuat dari rakyat.
Sayangnya, SBY memilih terlalu “berkompromi” dengan kekuatan-kekuatan politik di parlemen seperti tercermin dalam pembentukan kabinet. Alih-alih membentuk zaken kabinet atau kabinet profesional, justeru SBY membentuk kabinet gado-gado dengan menempatkan sebagian besar kader dari kalangan partai pendukung koalisi di kabinetnya.
Dengan demikian, kalau sekarang SBY menuai panen yang kurang memuaskan dari tanaman politiknya, hal itu tidak lain merupakan akibat dari apa yang ia tanam. Seperti kata pepatah, siapa menanam angin ia menuai badai, itulah kira-kira gambaran dari turbulensi politik yang kini terpusat di gedung para wakil rakyat.
Teror Psikologis
SBY dan Partai Demokrat tampaknya sudah mulai gerah dengan perilaku politisi partai pendukung koalisi. Karenanya, ia mulai menebar ancaman dengan melakukan “teror” psikologis kepada Pansus. Misalnya, ia mengatakan prihatin dengan etika anggota Pansus seperti dalam memberikan pertanyaan kepada para saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan.
Dalam berbagai kesempatan, elite-elite Partai Demokrat juga ikut memberikan ancaman kepada para politisi partai pendukung koalisi yang dianggapnya tidak mempunyai etika politik. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Achmad Mubarok, misalnya, mengatakan Demokrat akan mengevaluasi keikutsertaan partai koalisi di kabinet Indoensia Bersatu Jilid II.
Apa yang dilakukan SBY dan Partai Demokrat sesungguhnya dapat dimaknai sebagai keinginan SBY untuk meninjau kembali koalisi. Melalui teror psikologis tersebut, SBY tampaknya melihat ketidakefektifan koalisi dalam mendukung dirinya. Karenaya, kalau partai pendukung koalisi memperlihatkan perilaku yang sama, bukan tidak mungkin, SBY akan memainkan kartu truf lain, yaitu penggantian kabinet atau reshuffle.
Ancaman SBY tersebut tampaknya memperlihatkan hasilnya. Sejumlah partai pendukung koalisi mulai “goyah” dengan mengancam akan mengganti anggotanya di Pansus. PKB bahkan telah memulai menarik anggotanya, dan kini Partai Golkar mengalami kekisruhan internal. Ada selebaran informasi bahwa anggotanya yang vokal di Pansus, Bambang Soesatyo, akan direcall meskipun kemudian dibantah oleh petinggi Golkar.
Apa yang berlangsung di negeri ini sesungguhnya merupakan gejala politik yang tidak sehat. Secara etika organisasi, anggota organisasi tidak dibenarkan untuk melawan keputusan yang telah dibuatnya bersama-sama. Perlawanan seharusnya diberikan pada saat keputusan sedang digodok, termasuk pilihan untuk menaati atau menolaknya. Inilah pula yang seharusnya terjadi di dalam koalisi.
Oleh karena itu, bagi partai koalisi sekarang ini, hemat penulis, tidak boleh lagi bermain dua kaki. Pilihan harus jelas. Kalau sudah tidak sejalan dengan garis kebijakan pemerintahan SBY, pilihan yang paling elegan adalah keluar dari barisan koalisi, daripada tetap dalam koalisi tetapi seperti duri dalam daging.
Langkah seperti itu justeru akan menyehatkan demokrasi dan kehidupan politik secara umum. Rakyat pun pada gilirannya akan disuguhi permainan-permainan politik yang cantik dan menawan dari para aktor politik di Senayan.
Senin, 25 Januari 2010
100 Hari Mengejar Cinta
Minggu-minggu ini merupakan momen yang sangat krusial bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono yang merupakan bentukan hasil Pemilu 2009. Hal ini karena setiap kali memasuki 100 hari masa pemerintahan penilaian dan evaluasi atas kinerja pemerintah selalu diberikan. Tren positif atau negatif dari masa tersebut akan menjadi faktor yang menentukan, meskipun tidak bersifat mutlak, bagi masa-masa selanjutnya.
Evaluasi terhadap 100 hari pemerintahan SBY tentulah harus diberikan secara menyeluruh menyangkut berbagai bidang. Namun tulisan ini hanya akan memfokuskan penelaahannya pada bidang komunikasi, khususnya komunikasi politik. Yakni, bagaimana SBY sebagai komunikator menjalin komunikasi dengan rakyat sebagai khalayak dan bagaimana substansi dari pesan-pesan politik yang disampaikannya.
Sloganistik
Menilik berbagai pernyataan politik SBY di awal-awal pemeritahannya tampak bahwa komunikasi politik yang dibangun SBY bersifat sloganistik, penuh dengan jargon-jargon retoris, tetapi miskin substansi. Dalam berbagai forum, misalnya, SBY senantiasa mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintahannya akan memberantas korupsi. Siapapun pelaku korupsi, tanpa pandang bulu, harus ditindak tegas.
Pemberantasan korupsi merupakan pesan politik yang sesungguhnya sangat penting bagi rakyat Indonesia karena fenomena korupsi di negeri ini sudah sedemikian akut. Belum tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran yang merata di kalangan penduduk Indonesia dengan kian meningkatnya angka kemiskinan, antara lain disebabkan oleh korupsi. Karenanya, upaya pemberantasan korupsi menjadi solusi yang mesti diprioritaskan pemerintahan SBY sekarang ini.
Namun sayangnya, pernyataan SBY untuk memberantas korupsi tersebut tidak sejalan dengan langkah-langkah yang diambilnya. Masih segar dalam ingatan kita kasus perseteruan yang melibatkan tiga lembaga negara, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KP), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Kasus yang sering disebut-sebut sebagai “kriminalisasi” atas KPK yang berbuntut pada penahanan dua anggotanya, Bibit S. Riyanto dan Chandra M. Hamzah, memperlihatkan ketidaktegasan SBY dalam upaya memberantas korupsi. SBY tampak gamang dalam memberikan solusi dengan berlindung di balik dalih tidak mau melakukan “intervensi” pada proses hukum.
Meskipun akhirnya dapat diselesaikan, tetapi kasus ini sudah terlanjut berlarut-larut dan menghiasi pemberitaan berbagai media bukan hanya di dalam negeri melainkan juga di luar negeri. Citra pemerintahan SBY pun turun secara drastis akibat inkonsistensi yang diperlihatkannya. Publik agaknya menilai bahwa pernyataan SBY untuk memberantas korupsi lebih merupakan slogan karena ketidaktegasannya untuk menindak terhadap orang yang menghalangi upaya pemberantasan korupsi oleh KPK, sebaliknya membiarkan proses “pemandulan” lembaga ini.
SBY juga tidak melakukan tindakan apapun saat namanya dicatut dalam rekaman pembicaraan yang diputar di Mahkamah Konstitusi oleh Anggodo Wijoyo dengan sejumlah kalangan bahkan dengan otoritas hukum. Pihak Istana memang sempat memberikan perintah untuk mengusut pencatutan nama RI1 tersebut, tetapi ternyata tidak ditindaklanjuti. Diamnya SBY terhadap hal ini tentu mengherankan sekaligus menimbulkan sejumlah pertanyaan akan keseriusan upaya pemberantasan korupsi. Apakah SBY tidak merasa dicemarkan nama baiknya dengan pencatutan tersebut?
Lumpur Kecurigaan
Selain slogantistik, ternyata SBY juga gemar memberikan pernyataan politik yang dilumuri lumpur kecurigaan terhadap publiknya sendiri bahkan kadang-kadang terkesan berlebihan. Kasus yang paling anyar adalah saat akan digelar peringatan Hari Antikorupsi Internasional pada 9 Desember yang lalu. SBY secara jelas menyatakan bahwa akan ada gerakan sosial yang bermotif politik dengan menunggangi aksi peringatan tersebut.
Pernyataan SBY tentu saja mengundang reaksi berbagai pihak yang pada umumnya menyesalkan bahkan tidak sedikit yang mengecamnya, karena pernyataannya tersebut tidak berdasar. Dan pada kenyataannya tidak terjadi hal-hal yang mencurigakan sampai acara peringatan tersebut selesai. Dari sudut ini sesungguhnya SBY telah menanggu malu karena apa yang dituduhkannya ternyata tidak terbukti.
Komunikasi SBY yang penuh kecurigaan ini ternyata sudah dimulai SBY tidak lama setelah terpilih menjadi Presiden RI untuk yang kedua kalinya. Ketika terjadi peledakan bom di Hotel Ritz Charlton dan JW Marriot SBY sempat melansir pernyataan yang isinya antara lain menuduh kelompok yang kalah dalam pemilu terkait upaya peledakan tersebut. SBY bahkan mengutip data intelejen untuk menguatkan pernyataannya itu, sesuatu yang sebenarnya bersifat rahasia.
Degradasi Pencitraan
Berbagai pernyataan SBY di atas, baik yang bersifat sloganistik maupun yang dilumuri oleh lumpur kecurigaan dalam derajat tertentu dapat mendegradasi pencitraan SBY. Apalagi komunikasi, sebagaimana disebutkan Porter dan Samovar (1982) berwatak irreversible, artinya tidak dapat ditarik kembali. Sekali komunikator memberikan pesan, maka efeknya sulit dihilangkan sama sekali. Celakanya kalau yang muncul adalah efek yang buruk seperti yang terjadi pada SBY.
Padahal SBY selama ini dikenal sebagai Presiden RI yang paling memperhatikan citra diri dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Pengelolaan kesan (impression management) sebagaimana ditegaskan Erving Goffman (1959) dalam teori dramarturginya, sangat ditekankan SBY dalam membangun citranya tersebut. Dalam berbagai kesempatan, SBY senantiasa memaksimalkan citra dirinya baik secara verbal maupun nonverbal.
Dari sisi dramaturgis Goffman, pencitraan SBY di wilayah panggung depan tersebut (front stage) tersebut memang sungguh luar biasa. SBY berhasil menampilkan citra dirinya begitu ideal. Secara verbal, ia selalu mengucapkan kata-kata yang santun, lembut dan tidak bersifat menyerang dan seterusnya. Secara nonverbal, ia juga senantiasa tampil dengan pakaian yang rapi, rambut kelimis dan wajah ganteng dengan penuh senyum, sehingga mampu menghipnotis publik.
Sayangnya, pencitraan yang telah susah payah dibangun SBY tersebut ternoda oleh corak komunikasinya sendiri yang slogantistik dan penuh kecurigaan seperti disinggung di muka. Akibat yang paling mengkhawatirkan dari hal tersebut adalah munculnya ketidakpercayaan (distrust) publik terhadap SBY. Apalagi publik sekarang sudah sangat kritis sehingga dapat membedakan mana yang kulit dan mana yang isi. Dengan corak komunikasi di atas, tentu publik akan menilai SBY hanya mengedepankankan kulit semata sembari melupakan isi.
Oleh karena itu, SBY harus mengubah corak komunikasinya sehingga sesuai dengan citra dirinya. Jika selama ini ia selalu dicitrakan sebagai orang yang santun, lembut dan tidak suka menyerang, maka seharusnya ia tidak boleh mengeluarkan pernyataan yang berisikan kecurigaan karena hal itu berseberangan.
Pendek kata, SBY mesti mengedepankan komunikasi yang jujur dengan publik. Jika ia jujur dalam komunikasi pastilah akan mudah mendapatkan cinta dari publik. Bukankan sudah seharusnya seorang presiden mengejar cinta dari publiknya supaya seirama dalam bersama-sama membawa negeri ini menjadi negeri impian. Kalau model komunikasi seperti di atas yang diterapkan bagaimana mungkin SBY dalam 100 hari mampu mengejar cinta dari publiknya.
Evaluasi terhadap 100 hari pemerintahan SBY tentulah harus diberikan secara menyeluruh menyangkut berbagai bidang. Namun tulisan ini hanya akan memfokuskan penelaahannya pada bidang komunikasi, khususnya komunikasi politik. Yakni, bagaimana SBY sebagai komunikator menjalin komunikasi dengan rakyat sebagai khalayak dan bagaimana substansi dari pesan-pesan politik yang disampaikannya.
Sloganistik
Menilik berbagai pernyataan politik SBY di awal-awal pemeritahannya tampak bahwa komunikasi politik yang dibangun SBY bersifat sloganistik, penuh dengan jargon-jargon retoris, tetapi miskin substansi. Dalam berbagai forum, misalnya, SBY senantiasa mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintahannya akan memberantas korupsi. Siapapun pelaku korupsi, tanpa pandang bulu, harus ditindak tegas.
Pemberantasan korupsi merupakan pesan politik yang sesungguhnya sangat penting bagi rakyat Indonesia karena fenomena korupsi di negeri ini sudah sedemikian akut. Belum tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran yang merata di kalangan penduduk Indonesia dengan kian meningkatnya angka kemiskinan, antara lain disebabkan oleh korupsi. Karenanya, upaya pemberantasan korupsi menjadi solusi yang mesti diprioritaskan pemerintahan SBY sekarang ini.
Namun sayangnya, pernyataan SBY untuk memberantas korupsi tersebut tidak sejalan dengan langkah-langkah yang diambilnya. Masih segar dalam ingatan kita kasus perseteruan yang melibatkan tiga lembaga negara, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KP), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Kasus yang sering disebut-sebut sebagai “kriminalisasi” atas KPK yang berbuntut pada penahanan dua anggotanya, Bibit S. Riyanto dan Chandra M. Hamzah, memperlihatkan ketidaktegasan SBY dalam upaya memberantas korupsi. SBY tampak gamang dalam memberikan solusi dengan berlindung di balik dalih tidak mau melakukan “intervensi” pada proses hukum.
Meskipun akhirnya dapat diselesaikan, tetapi kasus ini sudah terlanjut berlarut-larut dan menghiasi pemberitaan berbagai media bukan hanya di dalam negeri melainkan juga di luar negeri. Citra pemerintahan SBY pun turun secara drastis akibat inkonsistensi yang diperlihatkannya. Publik agaknya menilai bahwa pernyataan SBY untuk memberantas korupsi lebih merupakan slogan karena ketidaktegasannya untuk menindak terhadap orang yang menghalangi upaya pemberantasan korupsi oleh KPK, sebaliknya membiarkan proses “pemandulan” lembaga ini.
SBY juga tidak melakukan tindakan apapun saat namanya dicatut dalam rekaman pembicaraan yang diputar di Mahkamah Konstitusi oleh Anggodo Wijoyo dengan sejumlah kalangan bahkan dengan otoritas hukum. Pihak Istana memang sempat memberikan perintah untuk mengusut pencatutan nama RI1 tersebut, tetapi ternyata tidak ditindaklanjuti. Diamnya SBY terhadap hal ini tentu mengherankan sekaligus menimbulkan sejumlah pertanyaan akan keseriusan upaya pemberantasan korupsi. Apakah SBY tidak merasa dicemarkan nama baiknya dengan pencatutan tersebut?
Lumpur Kecurigaan
Selain slogantistik, ternyata SBY juga gemar memberikan pernyataan politik yang dilumuri lumpur kecurigaan terhadap publiknya sendiri bahkan kadang-kadang terkesan berlebihan. Kasus yang paling anyar adalah saat akan digelar peringatan Hari Antikorupsi Internasional pada 9 Desember yang lalu. SBY secara jelas menyatakan bahwa akan ada gerakan sosial yang bermotif politik dengan menunggangi aksi peringatan tersebut.
Pernyataan SBY tentu saja mengundang reaksi berbagai pihak yang pada umumnya menyesalkan bahkan tidak sedikit yang mengecamnya, karena pernyataannya tersebut tidak berdasar. Dan pada kenyataannya tidak terjadi hal-hal yang mencurigakan sampai acara peringatan tersebut selesai. Dari sudut ini sesungguhnya SBY telah menanggu malu karena apa yang dituduhkannya ternyata tidak terbukti.
Komunikasi SBY yang penuh kecurigaan ini ternyata sudah dimulai SBY tidak lama setelah terpilih menjadi Presiden RI untuk yang kedua kalinya. Ketika terjadi peledakan bom di Hotel Ritz Charlton dan JW Marriot SBY sempat melansir pernyataan yang isinya antara lain menuduh kelompok yang kalah dalam pemilu terkait upaya peledakan tersebut. SBY bahkan mengutip data intelejen untuk menguatkan pernyataannya itu, sesuatu yang sebenarnya bersifat rahasia.
Degradasi Pencitraan
Berbagai pernyataan SBY di atas, baik yang bersifat sloganistik maupun yang dilumuri oleh lumpur kecurigaan dalam derajat tertentu dapat mendegradasi pencitraan SBY. Apalagi komunikasi, sebagaimana disebutkan Porter dan Samovar (1982) berwatak irreversible, artinya tidak dapat ditarik kembali. Sekali komunikator memberikan pesan, maka efeknya sulit dihilangkan sama sekali. Celakanya kalau yang muncul adalah efek yang buruk seperti yang terjadi pada SBY.
Padahal SBY selama ini dikenal sebagai Presiden RI yang paling memperhatikan citra diri dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Pengelolaan kesan (impression management) sebagaimana ditegaskan Erving Goffman (1959) dalam teori dramarturginya, sangat ditekankan SBY dalam membangun citranya tersebut. Dalam berbagai kesempatan, SBY senantiasa memaksimalkan citra dirinya baik secara verbal maupun nonverbal.
Dari sisi dramaturgis Goffman, pencitraan SBY di wilayah panggung depan tersebut (front stage) tersebut memang sungguh luar biasa. SBY berhasil menampilkan citra dirinya begitu ideal. Secara verbal, ia selalu mengucapkan kata-kata yang santun, lembut dan tidak bersifat menyerang dan seterusnya. Secara nonverbal, ia juga senantiasa tampil dengan pakaian yang rapi, rambut kelimis dan wajah ganteng dengan penuh senyum, sehingga mampu menghipnotis publik.
Sayangnya, pencitraan yang telah susah payah dibangun SBY tersebut ternoda oleh corak komunikasinya sendiri yang slogantistik dan penuh kecurigaan seperti disinggung di muka. Akibat yang paling mengkhawatirkan dari hal tersebut adalah munculnya ketidakpercayaan (distrust) publik terhadap SBY. Apalagi publik sekarang sudah sangat kritis sehingga dapat membedakan mana yang kulit dan mana yang isi. Dengan corak komunikasi di atas, tentu publik akan menilai SBY hanya mengedepankankan kulit semata sembari melupakan isi.
Oleh karena itu, SBY harus mengubah corak komunikasinya sehingga sesuai dengan citra dirinya. Jika selama ini ia selalu dicitrakan sebagai orang yang santun, lembut dan tidak suka menyerang, maka seharusnya ia tidak boleh mengeluarkan pernyataan yang berisikan kecurigaan karena hal itu berseberangan.
Pendek kata, SBY mesti mengedepankan komunikasi yang jujur dengan publik. Jika ia jujur dalam komunikasi pastilah akan mudah mendapatkan cinta dari publik. Bukankan sudah seharusnya seorang presiden mengejar cinta dari publiknya supaya seirama dalam bersama-sama membawa negeri ini menjadi negeri impian. Kalau model komunikasi seperti di atas yang diterapkan bagaimana mungkin SBY dalam 100 hari mampu mengejar cinta dari publiknya.
Evaluasi Politik Pemerintahan SBY
Seolah sudah menjadi tradisi masa 100 hari dipandang sebagai momen untuk menilai dan mengevaluasi kinerja suatu pemerintahan dalam berbagai aspeknya. Demikian pula yang terjadi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono yang minggu ini telah memasuki masa penting tersebut.
Masa 100 hari pemerintahan SBY diwarnai oleh gegap gempita berbagai peristiwa politik yang mengharu biru negeri ini. Yang paling menonjol adalah kasus pemberian dana talangan (bail out) sebesar 6,7 trilyun untuk Bank Century yang berbuntut dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) di DPR.
Soliditas Koalisi
Berbagai peristiwa politik yang dalam tertentu bisa mendestabilisasi situasi politik negeri ini tentu harus menjadi catatan dan bahan ecvaluasi bagi pemerintahan SBY. Salah satu hal yang harus ditinjau ulang adalah masalah koalisi partai politik pendukungnya di parlemen.
Tidak dapat dimungkiri bahwa “galaknya” aktor-aktor politik dalam Pansus yang sebagian dari mereka berasal dari partai koalisi memperlihatkan rapuhnya soliditas koalisi pendukung SBY. Kontrak politik yang telah ditandatangani sebelum dibentuk koalisi ternyata tidak mampu mengikat komitmen mereka.
Kalau dirunut ke belakang, rapuhnya soliditas koalisi tersebut disebabkan karena koalisi itu dibentuk bukan didasarkan pada kesamaan ideologis (koalisi ideologis), melainkan lebih pada alasan pragmatis, yakni bagi-bagi kue kekuasaan sebagai balas budi politik. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau koalisi berjalan tidak seperti yang diharapkan.
Dari sudut pandang yang lain, realitas ini memperlihatkan langkah “blunder” SBY dalam memaksimalkan legitimasi yang digenggamnya. Pasangan SBY-Boediono terpilih dalam pemilihan langsung dan langsung lolos dalam satu putaran dengan suara di atas 60%. Artinya, pemerintahan ini sebenarnya mempunyai legitimasi yang sangat kuat dari rakyat.
Sayangnya, SBY memilih terlalu “berkompromi” dengan kekuatan-kekuatan politik di parlemen seperti tercermin dalam pembentukan kabinet. Alih-alih membentuk zaken kabinet atau kabinet profesional, justeru SBY membentuk kabinet gado-gado dengan menempatkan sebagian besar kader dari kalangan partai pendukung koalisi di kabinetnya.
Dengan demikian, kalau sekarang SBY menuai panen yang kurang memuaskan dari tanaman politiknya, hal itu tidak lain merupakan akibat dari apa yang ia tanam. Seperti kata pepatah, siapa menanam angin ia menuai badai, itulah kira-kira gambaran dari turbulensi politik yang kini terpusat di gedung para wakil rakyat.
Teror Psikologis
SBY dan Partai Demokrat tampaknya sudah mulai gerah dengan perilaku politisi partai pendukung koalisi. Karenanya, ia mulai menebar ancaman dengan melakukan “teror” psikologis kepada Pansus. Misalnya, ia mengatakan prihatin dengan etika anggota Pansus seperti dalam memberikan pertanyaan kepada para saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan.
Dalam berbagai kesempatan, elite-elite Partai Demokrat juga ikut memberikan ancaman kepada para politisi partai pendukung koalisi yang dianggapnya tidak mempunyai etika politik. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Achmad Mubarok, misalnya, mengatakan Demokrat akan mengevaluasi keikutsertaan partai koalisi di kabinet Indoensia Bersatu Jilid II.
Apa yang dilakukan SBY dan Partai Demokrat sesungguhnya dapat dimaknai sebagai keinginan SBY untuk meninjau kembali koalisi. Melalui teror psikologis tersebut, SBY tampaknya melihat ketidakefektifan koalisi dalam mendukung dirinya. Karenaya, kalau partai pendukung koalisi memperlihatkan perilaku yang sama, bukan tidak mungkin, SBY akan memainkan kartu truf lain, yaitu penggantian kabinet atau reshuffle.
Ancaman SBY tersebut tampaknya memperlihatkan hasilnya. Sejumlah partai pendukung koalisi mulai “goyah” dengan mengancam akan mengganti anggotanya di Pansus. PKB bahkan telah memulai menarik anggotanya, dan kini Partai Golkar mengalami kekisruhan internal. Ada selebaran informasi bahwa anggotanya yang vokal di Pansus, Bambang Soesatyo, akan direcall meskipun kemudian dibantah oleh petinggi Golkar.
Apa yang berlangsung di negeri ini sesungguhnya merupakan gejala politik yang tidak sehat. Secara etika organisasi, anggota organisasi tidak dibenarkan untuk melawan keputusan yang telah dibuatnya bersama-sama. Perlawanan seharusnya diberikan pada saat keputusan sedang digodok, termasuk pilihan untuk menaati atau menolaknya. Inilah pula yang seharusnya terjadi di dalam koalisi.
Oleh karena itu, bagi partai koalisi sekarang ini, hemat penulis, tidak boleh lagi bermain dua kaki. Pilihan harus jelas. Kalau sudah tidak sejalan dengan garis kebijakan pemerintahan SBY, pilihan yang paling elegan adalah keluar dari barisan koalisi, daripada tetap dalam koalisi tetapi seperti duri dalam daging.
Langkah seperti itu justeru akan menyehatkan demokrasi dan kehidupan politik secara umum. Rakyat pun pada gilirannya akan disuguhi permainan-permainan politik yang cantik dan menawan dari para aktor politik di Senayan.
Masa 100 hari pemerintahan SBY diwarnai oleh gegap gempita berbagai peristiwa politik yang mengharu biru negeri ini. Yang paling menonjol adalah kasus pemberian dana talangan (bail out) sebesar 6,7 trilyun untuk Bank Century yang berbuntut dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) di DPR.
Soliditas Koalisi
Berbagai peristiwa politik yang dalam tertentu bisa mendestabilisasi situasi politik negeri ini tentu harus menjadi catatan dan bahan ecvaluasi bagi pemerintahan SBY. Salah satu hal yang harus ditinjau ulang adalah masalah koalisi partai politik pendukungnya di parlemen.
Tidak dapat dimungkiri bahwa “galaknya” aktor-aktor politik dalam Pansus yang sebagian dari mereka berasal dari partai koalisi memperlihatkan rapuhnya soliditas koalisi pendukung SBY. Kontrak politik yang telah ditandatangani sebelum dibentuk koalisi ternyata tidak mampu mengikat komitmen mereka.
Kalau dirunut ke belakang, rapuhnya soliditas koalisi tersebut disebabkan karena koalisi itu dibentuk bukan didasarkan pada kesamaan ideologis (koalisi ideologis), melainkan lebih pada alasan pragmatis, yakni bagi-bagi kue kekuasaan sebagai balas budi politik. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau koalisi berjalan tidak seperti yang diharapkan.
Dari sudut pandang yang lain, realitas ini memperlihatkan langkah “blunder” SBY dalam memaksimalkan legitimasi yang digenggamnya. Pasangan SBY-Boediono terpilih dalam pemilihan langsung dan langsung lolos dalam satu putaran dengan suara di atas 60%. Artinya, pemerintahan ini sebenarnya mempunyai legitimasi yang sangat kuat dari rakyat.
Sayangnya, SBY memilih terlalu “berkompromi” dengan kekuatan-kekuatan politik di parlemen seperti tercermin dalam pembentukan kabinet. Alih-alih membentuk zaken kabinet atau kabinet profesional, justeru SBY membentuk kabinet gado-gado dengan menempatkan sebagian besar kader dari kalangan partai pendukung koalisi di kabinetnya.
Dengan demikian, kalau sekarang SBY menuai panen yang kurang memuaskan dari tanaman politiknya, hal itu tidak lain merupakan akibat dari apa yang ia tanam. Seperti kata pepatah, siapa menanam angin ia menuai badai, itulah kira-kira gambaran dari turbulensi politik yang kini terpusat di gedung para wakil rakyat.
Teror Psikologis
SBY dan Partai Demokrat tampaknya sudah mulai gerah dengan perilaku politisi partai pendukung koalisi. Karenanya, ia mulai menebar ancaman dengan melakukan “teror” psikologis kepada Pansus. Misalnya, ia mengatakan prihatin dengan etika anggota Pansus seperti dalam memberikan pertanyaan kepada para saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan.
Dalam berbagai kesempatan, elite-elite Partai Demokrat juga ikut memberikan ancaman kepada para politisi partai pendukung koalisi yang dianggapnya tidak mempunyai etika politik. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Achmad Mubarok, misalnya, mengatakan Demokrat akan mengevaluasi keikutsertaan partai koalisi di kabinet Indoensia Bersatu Jilid II.
Apa yang dilakukan SBY dan Partai Demokrat sesungguhnya dapat dimaknai sebagai keinginan SBY untuk meninjau kembali koalisi. Melalui teror psikologis tersebut, SBY tampaknya melihat ketidakefektifan koalisi dalam mendukung dirinya. Karenaya, kalau partai pendukung koalisi memperlihatkan perilaku yang sama, bukan tidak mungkin, SBY akan memainkan kartu truf lain, yaitu penggantian kabinet atau reshuffle.
Ancaman SBY tersebut tampaknya memperlihatkan hasilnya. Sejumlah partai pendukung koalisi mulai “goyah” dengan mengancam akan mengganti anggotanya di Pansus. PKB bahkan telah memulai menarik anggotanya, dan kini Partai Golkar mengalami kekisruhan internal. Ada selebaran informasi bahwa anggotanya yang vokal di Pansus, Bambang Soesatyo, akan direcall meskipun kemudian dibantah oleh petinggi Golkar.
Apa yang berlangsung di negeri ini sesungguhnya merupakan gejala politik yang tidak sehat. Secara etika organisasi, anggota organisasi tidak dibenarkan untuk melawan keputusan yang telah dibuatnya bersama-sama. Perlawanan seharusnya diberikan pada saat keputusan sedang digodok, termasuk pilihan untuk menaati atau menolaknya. Inilah pula yang seharusnya terjadi di dalam koalisi.
Oleh karena itu, bagi partai koalisi sekarang ini, hemat penulis, tidak boleh lagi bermain dua kaki. Pilihan harus jelas. Kalau sudah tidak sejalan dengan garis kebijakan pemerintahan SBY, pilihan yang paling elegan adalah keluar dari barisan koalisi, daripada tetap dalam koalisi tetapi seperti duri dalam daging.
Langkah seperti itu justeru akan menyehatkan demokrasi dan kehidupan politik secara umum. Rakyat pun pada gilirannya akan disuguhi permainan-permainan politik yang cantik dan menawan dari para aktor politik di Senayan.
Langganan:
Komentar (Atom)