Tribunjabar, 25 Juli 2009
Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono tampaknya hanya tinggal menunggu pentahbisan secara dari real count akhir Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014. Perolehan suara pasangan ini yang mencapai angka di atas 60% baik menurut quick count oleh sejumlah lembaga survei maupun real count sementara KPU agaknya sulit dikejar dua pasangan lainnya, Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla (JK)-Wiranto.
Pembicaraan berbagai kalangan kini tidak lagi terpusat pada masalah penghitungan suara, tetapi sudah beralih pada bagaimana langkah pasangan SBY-Boediono setelah kemenangan tersebut, terutama yang terkait dengan pembentukan kabinet. Apakah SBY akan lebih memprioritaskan para pembantunya dari kalangan profesional ketimbang orang-orang partai politik pendukung koalisi pengusungnya, ataukah sebaliknya membentuk kabinet pelangi seperti hanya pada 2004 kemarin? Inilah yang menarik untuk dicermati dalam tulisan ini.
Zaken Kabinet
Zaken kabinet intinya adalah kabinet yang diisi oleh kalangan profesional atau yang ahli di bidangnya. Artinya penempatan seseorang dalam suatu jabatan kementerian didasarkan pada kemampuan dan keahliannya dalam bidang tersebut tidak peduli apakah ia berasal dari kelompok manapun.
Suara-suara yang menghendaki dibentuknya zaken kabinet oleh pasangan SBY-Boediono dewasa ini tampaknya terus menguat. Hampir semua kalangan menyarankan agar SBY lebih mengutamakan profesionalitas ketimbang latar belakang politik para calon pembantunya nanti. Tuntutan tersebut tampaknya sangatlah wajar mengingat beberapa hal.
Pertama, kemenangan SBY pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 mendapatkan legitimasi yang sangat kuat dengan perolehan suara (meski sementara) di atas 60% dan sebaran suaranya yang merata di lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia, sehingga pilpres cukup dilakukan satu putaran saja. Sementara itu pada Pemilihan Legislatif (Pileg) April yang lalu Partai Demokrat (PD) di mana SBY duduk sebagai Ketua Dewan Pembina tampil sebagai pemenang. Dengan kemenangan tersebut SBY sebenarnya lebih leluasa dalam menyusun kabinet tanpa khawatir adanya “goyangan” dari parlemen, tidak seperti pada 2004.
Kedua, kemenangan SBY tampaknya juga lebih banyak karena faktor kefiguran dan citranya di mata publik yang selama lima tahun ini dianggap berhasil membuat program-program pro rakyat, seperti BLT, PNPM dan sebagainya. Sedangkan mesin politik parpol hanya sebagai faktor pendukung.
Ketiga, tantangan pemerintahan ke depan akan lebih banyak bersentuhan dengan ekonomi akibat krisis global yang menyerang hampir semua negara di dunia tak terkecuali Amerika Serikat. Oleh karena itu, kalau kabinet diisi oleh kalangan profesional tentu SBY sebagai presiden akan sangat terbantu seperti dalam membuat berbagai kebijakan yang terkait dengan masalah tersebut.
Keempat, loyalitas para menteri yang berasal dari kalangan profesional tentu akan lebih kuat daripada para menteri yang berasal dari kalangan parpol. Bagaimanapun, menteri yang berasal dari sebuah parpol tidak akan terlepas dari dualisme loyalitas, antara ke partainya dan negara sehingga kinerjanya tidak maksimal. Kabinet pelangi yang dibentuk SBY pada 2004 memperlihatkan betapa menteri-menteri yang berasal dari parpol seringkali mengutamakan kepentingan partainya dalam sejumlah kasus.
Plus
Mengedepankan zaken kabinet tentu merupakan langkah yang sangat baik bagi SBY. Namun demikian, politik tetaplah politik yang memiliki kepentingannya sendiri. Artinya, faktor-faktor politik tetap tidak bisa dikesampingkan begitu saja dari pembentukan kabinet tersebut.
Bagaimanapun pasangan SBY-Boediono lahir karena adanya koalisi antar parpol menjelang pilpres. Selain Partai Demokrat sebagai dirijennya, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan beberapa parpol kecil lainnya sekalipun di antara parpol tersebut ada yang tidak solid mendukung SBY-Boediona. Dalam konteks ini, SBY agaknya perlu menjaga keharmonisan dengan parpol-parpol pendukungnya sehingga di masa-masa mendatang tidak terjadi gejolak politik yang tidak diinginkan.
Hanya saja penempatan menteri dari kalangan parpol pun harus tetap dilakukan dalam koridor profesionalisme tadi. Dengan kata lain, meskipun ia merupakan representasi parpol tetapi pada saat yang sama ia juga merupakan seorang profesional di bidangnya. Apalagi di dalam tubuh parpol sendiri sebenarnya banyak terdapat sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengisi jabatan eksekutif tersebut. Kalaupun masih dirasa perlu mengambil seorang menteri sekadar sebagai representasi dari parpol, maka hal itu mesti dilakukan seminimal mungkin.
Inilah sesungguhnya yang diperlukan pasangan SBY-Boediono dalam menyusun kabinetnya. Ia harus merupakan kabinet yang diisi oleh kalangan profesional (zaken kabinet) tetapi tetap mengakomodasi kepentingan parpol pendukungnya. Jadi, kabinet nanti boleh disebut dengan zaken kabinet plus.
Senin, 27 Juli 2009
Rabu, 22 Juli 2009
Saatnya Golkar Beroposisi
(Koran Jakarta, 16 Juli 2009)
Partai Golkar (Golkar) tampaknya masih tetap menjadi magnitude politik yang besar di republic ini sekalipun partai ini sedang mengalami keterpurukan. Hal ini terlihat dari kiat menguatnya wacana tentang kemungkinan Golkar keluar dari pemerintahan dan bergabung ke dalam barisan oposisi pasca kekalahannya dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden (piplres) kemarin.
Di elite Golkar sendiri memang ada yang memperlihatkan kesetujuannya dengan wacana tersebut, namun tidak sedikit yang justru menolaknya dengan berbagai alasan.
Sebagian kalangan di luar partai beringin ini ada yang berharap bahwa partai ini berani keluar dari jaring pemerintahan yang selama ini dilakoninya. Tetapi banyak pula kalangan yang justeru meragukan keberanian Golkar untuk keluar dari sarang nyamannya tersebut dengan sejumlah alasan. Oleh karena itu, pertanyaan yang menarik tentang persoalan ini adalah mungkinkah Golkar berani mengambil peran sebagai partai oposisi setidaknya untuk masa lima tahun ke depan?
Perangkap Mitos
Jika banyak pihak yang selama ini meragukan keberanian Partai Golkar untuk memerankan dirinya sebagai partai oposisi, sebenarnya hal tersebut wajar belaka. Ada beberapa factor yang tampaknya dapat menjadikan keraguan itu begitu besar di benak banyak orang.
Pertama, Golkar agaknya telah terperangkap ke dalam mitos bahwa oposisi merupakan sesuatu yang bertentangan dengan tradisi dan budaya politik Indonesia. Mitos yang sesungguhnya ditanamkan secara indoktrinatif oleh rezim Orde Baru ini tampaknya masih cukup kuat melekat di benak orang Indonesia. Dalam konteks ini, Golkar seolah khawatir kalau mengambil peran sebagai partai oposisi akan mendapatkan stempel buruk dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, betapapun seringnya wacana tentang Golkar sebagai oposisi mengemuka, keraguan dari tubuh internal partai beringin itu sendiri tetap kuat.
Kedua, Golkar selama ini identik dengan partai pemerintah. Dalam kurun waktu kurang lebih 32 tahun pada masa Orde Baru, partai ini selalu menjadi partai penguasa (the ruling party) yang otomatis memegang kendali pemerintahan. Oleh karena itu, aliran darah yang mengalir di tubuh partai ini adalah darah penguasa atau pemerintah. Dari perspektif ini, sangatlah sulit bagi partai yang telah terbiasa hidup dalam "kenyamanan" sebagai partai penguasa untuk melepaskan diri dari kebiasaan tersebut.
Ketiga, sekalipun mesin politik dan infrastruktur Partai Golkar terbilang paling modern dibandingkan dengan partai-partai politik lainnya, partai ini tidak memiliki kader-kader militan seperti halnya PDIP dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang siap sedia berjuang sampai meneteskan titik darah penghabisan demi menyokong kehendak partainya. Sehingga, ketika elite politik Golkar mengeluarkan kebijakan belum tentu akan didukung sepenuhnya oleh para kader. Itulah kenapa Jusuf Kalla (JK) sebagai Ketua Umumm Golkar, tidak mendapatkan dukungan utuh dari para kader Golkar ketika mencalonkan diri sebagai presiden pesaing Yudhoyono.
Hal ini berbeda dengan Megawati Soekarnoputri yang memperoleh dukungan utuh dari para kader militan dan simpatisan fanatik PDIP sehingga perolehan suaranya jauh mengungguli JK. Padahal, kalau dilihat dari segi kemampuan dan kelayakan untuk menjadi Presiden RI, orang akan menilai bahwa JK jauh di atas Mega.
Sebenarnya sekarang sudah waktunya Golkar untuk keluar dan menerobos labirin yang selama ini menjeratnya. Oposisi bukanlah merupakan pilihan yang buruk bagi Golkar. Sebaliknya, oposisi merupakan pilihan yang elegan bagi Golkar jika para elite partai ini menyadari urgensi beroposisi dalam sebuah negara demokrasi. Paling tidak, ada dua hal yang patut dicermati oleh Golkar terkait dengan pilihannya sebagai partai oposisi.
Pertama, jika Golkar berani menempatkan dirinya sebagai partai oposisi setidaknya untuk lima tahun ke depan, hal itu justru akan menguntungkan bagi institusi Golkar itu sendiri maupun bagi segenap bangsa Indonesia. Pilihan beroposisi akan menjadi semacam investasi politik di masa mendatang, sebab Golkar akan dinilai sebagai partai yang mampu survival dalam kondisi apapun, tidak selamanya "menyusu" kepada pemerintah. Bagi bangsa Indonesia, hal ini menjadi pelajaran berdemokrasi yang sangat berharga bahwa semua peran merupakan hal yang biasa dalam kehidupan politik, adakalanya memerintah dan di saat lain beroposisi. Di AS sekarang Partai Demokrat memerintah dan Partai Republik beroposisi, tetapi sebelumnya terjadi hal yang sebaliknya. Demikianlah silih berganti.
Kedua, dengan berada di luar pemerintahan justru Golkar akan lebih leluasa melakukan distingsi dengan partai pemerintah dalam berbagai kebijakan publik yang dikeluarkannya. Dalam konteks ini, Golkar bisa mengedepankan kebijakan-kebijakan alternatif manakala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dinilai tidak sejalan dengan kehendak rakyat. Pengalaman dan sumber daya manusia di tubuh partai ini cukup melimpah untuk melakukan hal tersebut. Sebaliknya, kalau Golkar ikut bergabung ke dalam pemerintahan, ia akan "terlebur" ke dalam jaring yang dikuasai Partai Demokrat (PD) sebagai partai penguasa.
Yang perlu menjadi catatan di sini adalah Golkar harus bisa menempatkan dirinya dalam oposisi yang sebenarnya sekaligus memperbaiki kesan selama ini bahwa oposisi identik dengan berlawanan sebagaimana arti harfiahnya. Oleh karena itu, oposisi dalam hal ini mesti berlawanan atau berseberangan, bahkan yang lebih celaka lagi, asal beda dengan pemerintah.
Padahal, oposisi sesungguhnya berorientasi pada pemberian solusi terhadap berbagai masalah. Bahwa dalam pemberian solusi tersebut ada perbedaan antara versi pemerintah dan oposisi hal itu tidak bisa dihindarkan. Tetapi, yang paling penting adalah oposisi berkehendak untuk selalu mengedepankan pilihan-pilihan alternatif sehingga rakyat bisa menilai mana kebijakan yang tepat bagi mereka. Jika Golkar mampu memerankan peran oposisi dengan benar, bukan tidak mungkin hal itu akan menjadi investasi politik yang besar di masa mendatang.***
Partai Golkar (Golkar) tampaknya masih tetap menjadi magnitude politik yang besar di republic ini sekalipun partai ini sedang mengalami keterpurukan. Hal ini terlihat dari kiat menguatnya wacana tentang kemungkinan Golkar keluar dari pemerintahan dan bergabung ke dalam barisan oposisi pasca kekalahannya dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden (piplres) kemarin.
Di elite Golkar sendiri memang ada yang memperlihatkan kesetujuannya dengan wacana tersebut, namun tidak sedikit yang justru menolaknya dengan berbagai alasan.
Sebagian kalangan di luar partai beringin ini ada yang berharap bahwa partai ini berani keluar dari jaring pemerintahan yang selama ini dilakoninya. Tetapi banyak pula kalangan yang justeru meragukan keberanian Golkar untuk keluar dari sarang nyamannya tersebut dengan sejumlah alasan. Oleh karena itu, pertanyaan yang menarik tentang persoalan ini adalah mungkinkah Golkar berani mengambil peran sebagai partai oposisi setidaknya untuk masa lima tahun ke depan?
Perangkap Mitos
Jika banyak pihak yang selama ini meragukan keberanian Partai Golkar untuk memerankan dirinya sebagai partai oposisi, sebenarnya hal tersebut wajar belaka. Ada beberapa factor yang tampaknya dapat menjadikan keraguan itu begitu besar di benak banyak orang.
Pertama, Golkar agaknya telah terperangkap ke dalam mitos bahwa oposisi merupakan sesuatu yang bertentangan dengan tradisi dan budaya politik Indonesia. Mitos yang sesungguhnya ditanamkan secara indoktrinatif oleh rezim Orde Baru ini tampaknya masih cukup kuat melekat di benak orang Indonesia. Dalam konteks ini, Golkar seolah khawatir kalau mengambil peran sebagai partai oposisi akan mendapatkan stempel buruk dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, betapapun seringnya wacana tentang Golkar sebagai oposisi mengemuka, keraguan dari tubuh internal partai beringin itu sendiri tetap kuat.
Kedua, Golkar selama ini identik dengan partai pemerintah. Dalam kurun waktu kurang lebih 32 tahun pada masa Orde Baru, partai ini selalu menjadi partai penguasa (the ruling party) yang otomatis memegang kendali pemerintahan. Oleh karena itu, aliran darah yang mengalir di tubuh partai ini adalah darah penguasa atau pemerintah. Dari perspektif ini, sangatlah sulit bagi partai yang telah terbiasa hidup dalam "kenyamanan" sebagai partai penguasa untuk melepaskan diri dari kebiasaan tersebut.
Ketiga, sekalipun mesin politik dan infrastruktur Partai Golkar terbilang paling modern dibandingkan dengan partai-partai politik lainnya, partai ini tidak memiliki kader-kader militan seperti halnya PDIP dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang siap sedia berjuang sampai meneteskan titik darah penghabisan demi menyokong kehendak partainya. Sehingga, ketika elite politik Golkar mengeluarkan kebijakan belum tentu akan didukung sepenuhnya oleh para kader. Itulah kenapa Jusuf Kalla (JK) sebagai Ketua Umumm Golkar, tidak mendapatkan dukungan utuh dari para kader Golkar ketika mencalonkan diri sebagai presiden pesaing Yudhoyono.
Hal ini berbeda dengan Megawati Soekarnoputri yang memperoleh dukungan utuh dari para kader militan dan simpatisan fanatik PDIP sehingga perolehan suaranya jauh mengungguli JK. Padahal, kalau dilihat dari segi kemampuan dan kelayakan untuk menjadi Presiden RI, orang akan menilai bahwa JK jauh di atas Mega.
Sebenarnya sekarang sudah waktunya Golkar untuk keluar dan menerobos labirin yang selama ini menjeratnya. Oposisi bukanlah merupakan pilihan yang buruk bagi Golkar. Sebaliknya, oposisi merupakan pilihan yang elegan bagi Golkar jika para elite partai ini menyadari urgensi beroposisi dalam sebuah negara demokrasi. Paling tidak, ada dua hal yang patut dicermati oleh Golkar terkait dengan pilihannya sebagai partai oposisi.
Pertama, jika Golkar berani menempatkan dirinya sebagai partai oposisi setidaknya untuk lima tahun ke depan, hal itu justru akan menguntungkan bagi institusi Golkar itu sendiri maupun bagi segenap bangsa Indonesia. Pilihan beroposisi akan menjadi semacam investasi politik di masa mendatang, sebab Golkar akan dinilai sebagai partai yang mampu survival dalam kondisi apapun, tidak selamanya "menyusu" kepada pemerintah. Bagi bangsa Indonesia, hal ini menjadi pelajaran berdemokrasi yang sangat berharga bahwa semua peran merupakan hal yang biasa dalam kehidupan politik, adakalanya memerintah dan di saat lain beroposisi. Di AS sekarang Partai Demokrat memerintah dan Partai Republik beroposisi, tetapi sebelumnya terjadi hal yang sebaliknya. Demikianlah silih berganti.
Kedua, dengan berada di luar pemerintahan justru Golkar akan lebih leluasa melakukan distingsi dengan partai pemerintah dalam berbagai kebijakan publik yang dikeluarkannya. Dalam konteks ini, Golkar bisa mengedepankan kebijakan-kebijakan alternatif manakala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dinilai tidak sejalan dengan kehendak rakyat. Pengalaman dan sumber daya manusia di tubuh partai ini cukup melimpah untuk melakukan hal tersebut. Sebaliknya, kalau Golkar ikut bergabung ke dalam pemerintahan, ia akan "terlebur" ke dalam jaring yang dikuasai Partai Demokrat (PD) sebagai partai penguasa.
Yang perlu menjadi catatan di sini adalah Golkar harus bisa menempatkan dirinya dalam oposisi yang sebenarnya sekaligus memperbaiki kesan selama ini bahwa oposisi identik dengan berlawanan sebagaimana arti harfiahnya. Oleh karena itu, oposisi dalam hal ini mesti berlawanan atau berseberangan, bahkan yang lebih celaka lagi, asal beda dengan pemerintah.
Padahal, oposisi sesungguhnya berorientasi pada pemberian solusi terhadap berbagai masalah. Bahwa dalam pemberian solusi tersebut ada perbedaan antara versi pemerintah dan oposisi hal itu tidak bisa dihindarkan. Tetapi, yang paling penting adalah oposisi berkehendak untuk selalu mengedepankan pilihan-pilihan alternatif sehingga rakyat bisa menilai mana kebijakan yang tepat bagi mereka. Jika Golkar mampu memerankan peran oposisi dengan benar, bukan tidak mungkin hal itu akan menjadi investasi politik yang besar di masa mendatang.***
Memaknai Kekalahan
Pemilihan Presiden (pilpres) yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli kemarin telah berakhir dengan relatif tenang dan damai. Tidak ada keributan, huru-hara atau konflik horizontal yang ditakutkan berbagai pihak selama ini. Meskipun masih diwarnai oleh berbagai dugaan kecurangan, khususnya dari pihak yang merasa dirugikan, namun hal tersebut diyakini tidak akan mengurangi legitimasi pilpres.
Dari hasil penghitungan cepat (quick count) yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei di Indonesia, kita telah mengetahui bahwa pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono berhasil memenangi pilpres secara mutlak dengan sebaran prosentase yang cukup merata. Meskipun penghitungan ini bersifat sementara, karena bukan sebagai lembaga resmi, namun hampir pasti pasangan dengan nomor urut dua tersebut akan keluar sebagai pemenang. Asumsinya bahwa tingkat akurasi quick count cukup tinggi, sehingga penghitungan resmi yang akan dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diyakini tidak akan jauh berbeda sebagaimana yang sering terjadi dalam sejumlah pemilihan sebelumnya.
Resiko Kompetisi
Keberhasilan sebuah kompetisi seperti halnya pemilihan umum bukan hanya dilihat dari siapa yang keluar sebagai pemenang, melainkan juga siapa yang kalah. Dengan kata lain, bagaimana pihak yang kalah dalam kompetisi memberikan sikap terhadap kekalahannya tersebut, itulah yang akan menjadi penilaian orang terhadap keberhasilan kompetisi tersebut.
Kemenangan dan kekalahan dalam sebuah kompetisi sejatinya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Tidak akan ada kemenangan kalau tidak ada kekalahan; tidak akan lahir seorang pemenang jika tidak ada yang kalah. Maka, menang dan kalah sesungguhnya merupakan resiko dari sebuah kompetisi. Ketika seseorang berniat untuk ikut serta dalam sebuah kompetisi, maka semestinya ia sudah berkomitmen untuk siap menang dan kalah.
Dari perspektif ini, sangatlah menarik mencermati bagaimana sikap dari dua pasangan capres-cawapres yang hampir pasti menderita kekalahan pada pilpres kemarin, yakni pasangan Megawati-Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla-Wiranto. Pasangan yang pertama tampaknya masih merasa berat hati menerima kekalahan sehingga sikap yang ditunjukkannya agak reaktif. Pasangan ini, misalnya, lebih sibuk melemparkan kesalahan kepada pihak lain ketimbang melakukan introspeksi.
Sebaliknya, sikap yang ditunjukkan oleh pasangan yang terakhir tampaknya patut diajungi jempol. Jusuf Kalla (JK) sebagai calon presiden yang kalah berkompetisi, misalnya, secara jantan mengakui kekalahannya dan kemudian ia memberikan ucapan selamat kepada SBY sebagai pemenang. Bahkan ketika ditanyakan kepada JK oleh salah seorang wartawan, apakah ia konsisten dengan ucapannya bahwa yang terpilih adalah yang terbaik, ia dengan lapang dada mengatakan bahwa ia konsisten dengan ucapannya tersebut. Artinya, JK mengakui bahwa SBY lah yang terbaik, karena keluar sebagai pemenang.
Pernyataan yang lahir dari seorang tokoh semacam JK tersebut tentu sangat menyejukkan hati di tengah suasana panas yang terjadi sebelum dan sesudah pilpres. Ini akan menjadi preseden yang baik bagi kehidupan demokrasi di masa depan bahwa kekalahan dipandang sebagai hal yang wajar dalam sebuah kompetisi. Dalam konteks ini, JK telah berhasil menempatkan dirinya sebagai tokoh yang memiliki sikap kenegarawanan, sesuatu yang cukup langka di republik ini.
Evaluasi
Alih-alih menunjukkan sikap yang reaktif apalagi berlebihan, hemat penulis, pasangan capres dan cawapres yang kalah akan lebih elegan kalau lebih mengedepankan tindakan evaluatif terhadap kekalahannya tersebut. Evaluasi tersebut terutama harus diprioritaskan kepada evaluasi internal ketimbang eksternal yang ujung-ujungnya bertumpu pada keasyikan untuk menyalahkan pihak lain.
Di antara evaluasi internal yang perlu dilakukan adalah strategi kampanye yang terlalu banyak menyerang (attacking campaign) dan mesin politik partai yang tidak efektif. Padahal secara psikologi politik rakyat Indonesia pada umumnya tidak suka terhadap pihak yang selalu melakukan serangan, apalagi jika serangan itu tidak menyentuh level kognisi masyarakat seperti isu neoliberalisme. Sementara untuk kasus yang kedua, ini merupakan persoalan yang sangat serius sebab sejatinya di negara demokrasi parpol justeru memainkan peranan yang lebih besar.
Mengedepankan evaluasi internal tentu saja tidak berarti mengabaikan proses hukum terhadap dugaan adanya sejumlah kecurangan. Namun, agaknya perlu disadari bahwa perbedaan prosentase suara antara yang menang dan kalah sangat besar, sehingga kecil kemungkinan proses hukum akan mengubah hasil pilpres. Kasus pertarungan antara Al-Gore dan Bush di AS beberapa tahun yang lalu dengan selisih sekitar satu persen saja tetapi mampu diselesaikan melalui proses hukum secara baik tampaknya perlu dijadikan pelajaran berharga. Oleh karena itu, berbesar hati akan kekalahan tampaknya menjadi pilihan yang paling elegan bagi pasangan capres-cawapres yang kalah.
Dari hasil penghitungan cepat (quick count) yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei di Indonesia, kita telah mengetahui bahwa pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono berhasil memenangi pilpres secara mutlak dengan sebaran prosentase yang cukup merata. Meskipun penghitungan ini bersifat sementara, karena bukan sebagai lembaga resmi, namun hampir pasti pasangan dengan nomor urut dua tersebut akan keluar sebagai pemenang. Asumsinya bahwa tingkat akurasi quick count cukup tinggi, sehingga penghitungan resmi yang akan dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diyakini tidak akan jauh berbeda sebagaimana yang sering terjadi dalam sejumlah pemilihan sebelumnya.
Resiko Kompetisi
Keberhasilan sebuah kompetisi seperti halnya pemilihan umum bukan hanya dilihat dari siapa yang keluar sebagai pemenang, melainkan juga siapa yang kalah. Dengan kata lain, bagaimana pihak yang kalah dalam kompetisi memberikan sikap terhadap kekalahannya tersebut, itulah yang akan menjadi penilaian orang terhadap keberhasilan kompetisi tersebut.
Kemenangan dan kekalahan dalam sebuah kompetisi sejatinya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Tidak akan ada kemenangan kalau tidak ada kekalahan; tidak akan lahir seorang pemenang jika tidak ada yang kalah. Maka, menang dan kalah sesungguhnya merupakan resiko dari sebuah kompetisi. Ketika seseorang berniat untuk ikut serta dalam sebuah kompetisi, maka semestinya ia sudah berkomitmen untuk siap menang dan kalah.
Dari perspektif ini, sangatlah menarik mencermati bagaimana sikap dari dua pasangan capres-cawapres yang hampir pasti menderita kekalahan pada pilpres kemarin, yakni pasangan Megawati-Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla-Wiranto. Pasangan yang pertama tampaknya masih merasa berat hati menerima kekalahan sehingga sikap yang ditunjukkannya agak reaktif. Pasangan ini, misalnya, lebih sibuk melemparkan kesalahan kepada pihak lain ketimbang melakukan introspeksi.
Sebaliknya, sikap yang ditunjukkan oleh pasangan yang terakhir tampaknya patut diajungi jempol. Jusuf Kalla (JK) sebagai calon presiden yang kalah berkompetisi, misalnya, secara jantan mengakui kekalahannya dan kemudian ia memberikan ucapan selamat kepada SBY sebagai pemenang. Bahkan ketika ditanyakan kepada JK oleh salah seorang wartawan, apakah ia konsisten dengan ucapannya bahwa yang terpilih adalah yang terbaik, ia dengan lapang dada mengatakan bahwa ia konsisten dengan ucapannya tersebut. Artinya, JK mengakui bahwa SBY lah yang terbaik, karena keluar sebagai pemenang.
Pernyataan yang lahir dari seorang tokoh semacam JK tersebut tentu sangat menyejukkan hati di tengah suasana panas yang terjadi sebelum dan sesudah pilpres. Ini akan menjadi preseden yang baik bagi kehidupan demokrasi di masa depan bahwa kekalahan dipandang sebagai hal yang wajar dalam sebuah kompetisi. Dalam konteks ini, JK telah berhasil menempatkan dirinya sebagai tokoh yang memiliki sikap kenegarawanan, sesuatu yang cukup langka di republik ini.
Evaluasi
Alih-alih menunjukkan sikap yang reaktif apalagi berlebihan, hemat penulis, pasangan capres dan cawapres yang kalah akan lebih elegan kalau lebih mengedepankan tindakan evaluatif terhadap kekalahannya tersebut. Evaluasi tersebut terutama harus diprioritaskan kepada evaluasi internal ketimbang eksternal yang ujung-ujungnya bertumpu pada keasyikan untuk menyalahkan pihak lain.
Di antara evaluasi internal yang perlu dilakukan adalah strategi kampanye yang terlalu banyak menyerang (attacking campaign) dan mesin politik partai yang tidak efektif. Padahal secara psikologi politik rakyat Indonesia pada umumnya tidak suka terhadap pihak yang selalu melakukan serangan, apalagi jika serangan itu tidak menyentuh level kognisi masyarakat seperti isu neoliberalisme. Sementara untuk kasus yang kedua, ini merupakan persoalan yang sangat serius sebab sejatinya di negara demokrasi parpol justeru memainkan peranan yang lebih besar.
Mengedepankan evaluasi internal tentu saja tidak berarti mengabaikan proses hukum terhadap dugaan adanya sejumlah kecurangan. Namun, agaknya perlu disadari bahwa perbedaan prosentase suara antara yang menang dan kalah sangat besar, sehingga kecil kemungkinan proses hukum akan mengubah hasil pilpres. Kasus pertarungan antara Al-Gore dan Bush di AS beberapa tahun yang lalu dengan selisih sekitar satu persen saja tetapi mampu diselesaikan melalui proses hukum secara baik tampaknya perlu dijadikan pelajaran berharga. Oleh karena itu, berbesar hati akan kekalahan tampaknya menjadi pilihan yang paling elegan bagi pasangan capres-cawapres yang kalah.
Minggu, 31 Mei 2009
Pancasila dan Visi Kerakyatan
Harian Tribun Jabar
Pancasila dan Visi Kerakyatan
Senin, 1 Juni 2009 | 01:00 WIB
HARI ini bangsa Indonesia sedang memperingati hari yang sangat bersejarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu hari kelahiran Pancasila yang ke-64 kalinya. Sebagai warga negara Indonesia kita patut berbangga bahwa sampai detik ini Pancasila sebagai dasar negara masih tetap eksis meskipun telah mengalami berbagai macam ujian. Usia 64 tahun untuk sebuah ideologi memang belum bisa dikatakan lama, namun setidaknya hal ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa ideologi yang telah kita sepakati bersama ini berhasil memberikan harapan akan cita-cita kebangsaan kita.
Tetapi tentu saja yang paling penting dari peringatan hari kelahiran Pancasila adalah bukan hanya sekadar ritual-ritual formal, melainkan bagaimana kita mampu memahami dan menghayati (internalisasi) nilai-nilai luhur yang diembannya untuk kemudian diejawantahkan di dalam kehidupan kita sebagai warga-bangsa Indonesia.
Pancasila yang telah melewati beberapa periode kepemimpinan mulai dari Soekarno sebagai pencetusnya sekaligus proklamator kemerdekaan RI sampai pemerintahan sekarang di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) senantiasa memerlukan pemahaman dan penafsiran kontekstual sehingga mampu beradaptasi dengan zamannya.
Visi Kerakyatan
Salah satu nilai luhur yang sangat penting dan relevan untuk konteks sekarang adalah visi kerakyatan dari Pancasila seperti yang tercermin pada sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Saat Pancasila dilahirkan situasi dunia ketika itu memang tengah dikuasai oleh ideologi kapitalisme dan liberalisme yang berhembus kencang dari Eropa Barat dan Amerika Utara. Hampir setiap negara di muka bumi ini tidak mampu menahan serbuan ideologi tersebut yang selalu datang dengan berbagai macam cara.
Soekarno, dengan komitmen kerakyatannya yang luar biasa, berupaya sekuat tenaga menahan laju arus kapitalisme dan liberalisme tersebut melalui benteng kokoh Pancasila. Ungkapannya yang sangat terkenal,"ôGo to hell with your aid" ketika ditawari bantuan ekonomi oleh Amerika Serikat, seperti yang direkam oleh Cindy Adams dalam Soekarno: An Autobiography (1965) merupakan bukti yang sangat jelas.
Soekarno menyadari sepenuhnya watak negara kapitalis seperti AS yang akan terus mencengkeram jika diberikan kesempatan. Di mata Soekarno, bantuan dari negara kapitalis akan berujung pada penguasaan negara tersebut pada kekayaan negara.
Kini setelah 64 tahun berlalu wacana ekonomi kerakyatan kembali menjadi perdebatan di kalangan bangsa Indonesia. Hal ini dipicu oleh "tuduhan" sebagian kalangan intelektual, seperti Rizal Ramli dan lain-lain bahwa pemerintahan Indonesia saat ini menganut ideologi neoliberalisme. Ideologi yang merupakan turunan dari kapitalisme-liberalisme ini menghendaki adanya pasar bebas di mana peran negara pada saat yang sama dikurangi, kalau tidak boleh dikatakan dieliminasi sama sekali. Jika ini yang terjadi, maka tentu saja yang paling diuntungkan adalah para pemilik modal besar yang sanggup bersaing dengan kekuatan modalnya tersebut.
Sebaliknya, para pengusaha kecil dan menengah serta rakyat secara umum akan termarjinalkan karena tidak mungkin mampu bersaing menghadapi para pemodal besar tersebut. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan ekonomi kerakyatan yang dikehendaki Pancasila.
Bukan Sekadar Jargon
Sayangnya wacana perdebatan antara ekonomi kerakyatan dan neoliberalisme tersebut berlangsung ketika akan digelar Pemilihan Presiden (Pilpres) pada Juli 2009. Oleh karena itu, perdebatan tersebut cenderung tidak bersifat akademik murni, melainkan sarat dengan berbagai kepentingan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau nuansa perdebatan tersebut bersifat politis di mana aroma saling hujat antar pasangan capres-cawapres terasa kental.
Ketika pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang diusung Partai Demokrat dan sekitar 23 partai pendukung lainnya telah resmi dideklarasikan, misalnya, dengan segera kubu pesaingnya menjadikannya sasaran empuk serangan.
Boediono yang selama ini dianggap tokoh yang merepresentasikan kalangan propasar bebas (neoliberalisme) yang notabene anti kerakyatan menjadi bulan-bulanan. Bahkan Jusuf Kalla (JK) yang hingga saat ini masih wapres pun (sekarang resmi menjadi capres berpasangan dengan Wiranto) ikut-ikutan melontarkan tuduhan itu di ruang publik. Maka, pasangan SBY-Boediono kemudian seolah mendapat stigma sebagai yang tidak mencerminkan visi kerakyatan.
Apalagi pasangan Megawati-Prabowo Subianto (Mega-Pro) yang selama ini diidentikkan dengan wong cilik segera mengambil momen ini untuk menghujat pasangan SBY-Berboedi dalam berbagai forum. Pasangan ini bahkan melakukan deklarasi pencalonannya di tempat pembuangan sampah, Bantar Gebang, Bekasi, sebagai simbol keberpihakannya kepada rakyat. Dengan mengambil tempat seperti ini, orang akan melihat distingsi yang tegas dengan pasangan yang mengambil lokasi pendeklarasian di Gedung Sabuga, Bandung sebagai simbol kemewahan.
Dari sudut konteks komunikasi, pengambilan suatu tempat sebagai setting sebuah peristiwa komunikasi memang sangat penting seperti yang dilakukan pasangan Mega-Pro. Paling tidak khalayak akan memandang pasangan ini memperlihatkan keberpihakannya kepada wong cilik. Namun yang harus diingat adalah bahwa simbol dalam peristiwa komunikasi bukan hal terpenting. Yang justeru jauh lebih penting adalah makna (meaning). Makna tersebut tidak hanya diperoleh ketika peristiwa komunikasi itu berlangsung, tapi juga sebelum dan setelahnya. Rekam jejak (peristiwa di masa lalu) dan tindak lanjutnya berupa program kerja akan menjadi menjadi pertimbangan khalayak. Sayangnya, dalam hal ini prestasi pasangan tersebut belum cukup mencengangkan.
Mega yang pernah menjadi presiden, misalnya, belum berhasil menjadikan visi kerakyatan sebagai landasan utama dari kebijakan pemerintahannya. Yang mengemuka justru citra Mega yang suka "menjualö aset-aset negara", sesuatu yang sangat bertentangan dengan program-program pro rakyat dan tidak sesuai dengan komitmen kerakyatan ayahnya, Soekarno.
Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia tentu berharap bahwa visi kerakyatan tersebut tidak hanya sekadar dijadikan jargon retoris belaka guna meraih suara rakyat sebanyak-banyaknya pada pilpres nanti, tapi betul-betul sebagai niat suci untuk membawa bangsa Indonesia pada jati dirinya yang sebenarnya. Dengan demikian, pengejawantahan visi kerakyatan dalam berbagai kebijakan negara baik ekonomi maupun bidang lainnya menjadi sesuatu yang akan ditungu-tunggu rakyat. Inilah sesungguhnya yang diinginkan para founding fathers negara kita dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. (*)
Dapatkan artikel ini di URL:
http://www.tribunjabar.co.id/8419/Pancasila dan Visi Kerakyatan
Pancasila dan Visi Kerakyatan
Senin, 1 Juni 2009 | 01:00 WIB
HARI ini bangsa Indonesia sedang memperingati hari yang sangat bersejarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu hari kelahiran Pancasila yang ke-64 kalinya. Sebagai warga negara Indonesia kita patut berbangga bahwa sampai detik ini Pancasila sebagai dasar negara masih tetap eksis meskipun telah mengalami berbagai macam ujian. Usia 64 tahun untuk sebuah ideologi memang belum bisa dikatakan lama, namun setidaknya hal ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa ideologi yang telah kita sepakati bersama ini berhasil memberikan harapan akan cita-cita kebangsaan kita.
Tetapi tentu saja yang paling penting dari peringatan hari kelahiran Pancasila adalah bukan hanya sekadar ritual-ritual formal, melainkan bagaimana kita mampu memahami dan menghayati (internalisasi) nilai-nilai luhur yang diembannya untuk kemudian diejawantahkan di dalam kehidupan kita sebagai warga-bangsa Indonesia.
Pancasila yang telah melewati beberapa periode kepemimpinan mulai dari Soekarno sebagai pencetusnya sekaligus proklamator kemerdekaan RI sampai pemerintahan sekarang di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) senantiasa memerlukan pemahaman dan penafsiran kontekstual sehingga mampu beradaptasi dengan zamannya.
Visi Kerakyatan
Salah satu nilai luhur yang sangat penting dan relevan untuk konteks sekarang adalah visi kerakyatan dari Pancasila seperti yang tercermin pada sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Saat Pancasila dilahirkan situasi dunia ketika itu memang tengah dikuasai oleh ideologi kapitalisme dan liberalisme yang berhembus kencang dari Eropa Barat dan Amerika Utara. Hampir setiap negara di muka bumi ini tidak mampu menahan serbuan ideologi tersebut yang selalu datang dengan berbagai macam cara.
Soekarno, dengan komitmen kerakyatannya yang luar biasa, berupaya sekuat tenaga menahan laju arus kapitalisme dan liberalisme tersebut melalui benteng kokoh Pancasila. Ungkapannya yang sangat terkenal,"ôGo to hell with your aid" ketika ditawari bantuan ekonomi oleh Amerika Serikat, seperti yang direkam oleh Cindy Adams dalam Soekarno: An Autobiography (1965) merupakan bukti yang sangat jelas.
Soekarno menyadari sepenuhnya watak negara kapitalis seperti AS yang akan terus mencengkeram jika diberikan kesempatan. Di mata Soekarno, bantuan dari negara kapitalis akan berujung pada penguasaan negara tersebut pada kekayaan negara.
Kini setelah 64 tahun berlalu wacana ekonomi kerakyatan kembali menjadi perdebatan di kalangan bangsa Indonesia. Hal ini dipicu oleh "tuduhan" sebagian kalangan intelektual, seperti Rizal Ramli dan lain-lain bahwa pemerintahan Indonesia saat ini menganut ideologi neoliberalisme. Ideologi yang merupakan turunan dari kapitalisme-liberalisme ini menghendaki adanya pasar bebas di mana peran negara pada saat yang sama dikurangi, kalau tidak boleh dikatakan dieliminasi sama sekali. Jika ini yang terjadi, maka tentu saja yang paling diuntungkan adalah para pemilik modal besar yang sanggup bersaing dengan kekuatan modalnya tersebut.
Sebaliknya, para pengusaha kecil dan menengah serta rakyat secara umum akan termarjinalkan karena tidak mungkin mampu bersaing menghadapi para pemodal besar tersebut. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan ekonomi kerakyatan yang dikehendaki Pancasila.
Bukan Sekadar Jargon
Sayangnya wacana perdebatan antara ekonomi kerakyatan dan neoliberalisme tersebut berlangsung ketika akan digelar Pemilihan Presiden (Pilpres) pada Juli 2009. Oleh karena itu, perdebatan tersebut cenderung tidak bersifat akademik murni, melainkan sarat dengan berbagai kepentingan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau nuansa perdebatan tersebut bersifat politis di mana aroma saling hujat antar pasangan capres-cawapres terasa kental.
Ketika pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang diusung Partai Demokrat dan sekitar 23 partai pendukung lainnya telah resmi dideklarasikan, misalnya, dengan segera kubu pesaingnya menjadikannya sasaran empuk serangan.
Boediono yang selama ini dianggap tokoh yang merepresentasikan kalangan propasar bebas (neoliberalisme) yang notabene anti kerakyatan menjadi bulan-bulanan. Bahkan Jusuf Kalla (JK) yang hingga saat ini masih wapres pun (sekarang resmi menjadi capres berpasangan dengan Wiranto) ikut-ikutan melontarkan tuduhan itu di ruang publik. Maka, pasangan SBY-Boediono kemudian seolah mendapat stigma sebagai yang tidak mencerminkan visi kerakyatan.
Apalagi pasangan Megawati-Prabowo Subianto (Mega-Pro) yang selama ini diidentikkan dengan wong cilik segera mengambil momen ini untuk menghujat pasangan SBY-Berboedi dalam berbagai forum. Pasangan ini bahkan melakukan deklarasi pencalonannya di tempat pembuangan sampah, Bantar Gebang, Bekasi, sebagai simbol keberpihakannya kepada rakyat. Dengan mengambil tempat seperti ini, orang akan melihat distingsi yang tegas dengan pasangan yang mengambil lokasi pendeklarasian di Gedung Sabuga, Bandung sebagai simbol kemewahan.
Dari sudut konteks komunikasi, pengambilan suatu tempat sebagai setting sebuah peristiwa komunikasi memang sangat penting seperti yang dilakukan pasangan Mega-Pro. Paling tidak khalayak akan memandang pasangan ini memperlihatkan keberpihakannya kepada wong cilik. Namun yang harus diingat adalah bahwa simbol dalam peristiwa komunikasi bukan hal terpenting. Yang justeru jauh lebih penting adalah makna (meaning). Makna tersebut tidak hanya diperoleh ketika peristiwa komunikasi itu berlangsung, tapi juga sebelum dan setelahnya. Rekam jejak (peristiwa di masa lalu) dan tindak lanjutnya berupa program kerja akan menjadi menjadi pertimbangan khalayak. Sayangnya, dalam hal ini prestasi pasangan tersebut belum cukup mencengangkan.
Mega yang pernah menjadi presiden, misalnya, belum berhasil menjadikan visi kerakyatan sebagai landasan utama dari kebijakan pemerintahannya. Yang mengemuka justru citra Mega yang suka "menjualö aset-aset negara", sesuatu yang sangat bertentangan dengan program-program pro rakyat dan tidak sesuai dengan komitmen kerakyatan ayahnya, Soekarno.
Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia tentu berharap bahwa visi kerakyatan tersebut tidak hanya sekadar dijadikan jargon retoris belaka guna meraih suara rakyat sebanyak-banyaknya pada pilpres nanti, tapi betul-betul sebagai niat suci untuk membawa bangsa Indonesia pada jati dirinya yang sebenarnya. Dengan demikian, pengejawantahan visi kerakyatan dalam berbagai kebijakan negara baik ekonomi maupun bidang lainnya menjadi sesuatu yang akan ditungu-tunggu rakyat. Inilah sesungguhnya yang diinginkan para founding fathers negara kita dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. (*)
Dapatkan artikel ini di URL:
http://www.tribunjabar.co.id/8419/Pancasila dan Visi Kerakyatan
Sabtu, 23 Mei 2009
Awi Koneng
Majalah Mangle 08 April 2009
Jadi jalma beunghar pasti dipikahayang ku jalma rea. Boga duit loba, imah alus, mobil mewah, tabungan cukup tangtu ngan bisa dipimilik ku jalma beunghar. Pokokna mah, lamun jalma geus beunghar hayang naon bae oge pasti kacumponan. Cindekna, tinggal nunjuk, pasti bakal ngawujud anu dipikahayangna.
Mang Madi anu sapopoena jadi tukang beca di kampungna sakapeung sok miharep oge jadi jalma beunghar. Teuing ku cara naon manehna bisa jadi beunghar, eta mah teu penting. Anu pasti harepan jadi jalma beunghar teh memang pernah ngancik dina pikiranna. Malah mah manehna ngarencanakeun saupamana jadi jalma beunghar, rek muka usaha tetep; warung klontong, bengkel motor atawa naon bae, pokona mah usaha anu bisa ngadatangkeun panghasilan tetep saban bulanna.
"Di..di, jalma jiga urang mah moal mungkin jadi beunghar, tong luhur teuing atuh ari ngalamun teh!" kitu cek Mang Jana, baturna papada tukang beca.
Mang Madi ge ti harita usaha satekah polah pikeun miceun eta lamunan jadi jalma beunghar tina pikiranana. Tapi duka kumaha eta lamunan kalah leuwih mindeng datang. Meh unggal poe entreup dina sirahna. Unggal manehna mopohokeun, kalah sering eta lamunan nyerang manehna.
"Aneh, naha aing jadi sering ngalamun jadi jalma beunghar?" gerentes hate Mang Madi. "Naha pedah aing sok nongton acara-acara dina TV anu loba nawarkeun cara cepet jadi beunghar kitu?" manehna tumanya ka diri sorangan.
Ti harita Mang Madi dikalangkangan bae ku pikiranna sorangan pikeun jadi jalma beunghar. Lamunan kumaha genahna hirup saupama jadi jalma beunghar teu kendat-kendat ngolebat dina pikiranna.
Dina hiji poe ibur di saantero kampung Mang Madi yen aya urang kota anu keur neangan awi koneng jeung rek meuli ku harga anu kacida mahalna, cenah tepi ka ratusan juta. Angka anu pohara gedena pikeun ukuran jalma-jalma di kampung Mang Madi. Cek beja eta awi koneng teh boga kasakten tepi ka bisa nyumponan sagala kahayang anu ngabogaannana. Ngan eta awi koneng boga hiji kaanehan, buku-bukuna teh pahareup-hareup.
Lir ibarat sumbu kompor anu tepung jeung minyak tanah, eta beja teh dibageakeun kalayan pinuh antusias ku Mang Madi. Sigana mah manehanana anu pangsumangetna nanggap beja eta. Mang Madi kacida rajin tatanya ka mana-mana ngeunaan laratan awi koneng. Sakapeung mah manehnya poho kana pagawean narik beca lamun geus ngobrolkan eta barang anu ayeuna geus jadi sabiwir hiji di kampungna.
Meh unggal poe Mang Madi neangan laratan di mana ayana awi koneng. Lamun aya beja ngenaan eta awi, geuwat manehna mangkat muru eta barang tanpa mikir panjang deui. Di mana bae, deukeut atawa jauh, pasti diteang. Ongkos mah geus tara dipikiran. Boga duit atawa henteu, manehna tetep miang. Atuh teu heran lamun Mang Madi laun-laun sok mayeng huhutang.
Kampung demi kampung, desa demi desa, malah mah kota demi kota geus loba anu didatangan ku Mang Madi. Tapi tepi ka detik ieu manehna acan keneh nimu awi koneng anu diimpi-impikeunana. Oge geus loba jalma pinter anu diboro, tapi pon kitu deui can aya keneh meunang pitunjuk anu bisa nuntun kana awi koneng. Anehna, manehna teu pernah kapok, terus bae neangan eta barang. Tong ditanya deui, geus satumpuk hutang ngabeulit manehna.
"Aing teu meunang nyerah, aing kudu manggihan eta barang, sabab eta teh hiji-hijina jalan pikeun jadi jalma beunghar," gerentes hate Mang Madi lamun sasakali rasa putus asa nyerang manehna.
"Aing nyaho Alloh keur nguji. Alloh pasti resepeun lamun aya hamba-Na anu digawe sakuat tanaga kawas aing," kitu cek Mang Madi, ngahibur dirina sorangan.
Sakabeh jalma di kampungna ngolo Mang Madi sangkan tong neruskeun ngudag-ngudag awi koneng sabab mangkarunyakeun kana kaayaan kaluwargana anu beuki balangsak dumeh tara dipalire deui ku manehna. Tapi saurang oge teu aya anu dipadulikeun, malah mah Pa Haji Sirojuddin oge anu jadi sesepuh di kampungna geus teu didenge deui.
Kungsi dina hiji poe Mang Madi dipanggil Pa Haji Sirajuddin ka imahna.
"Aya naon Pa Haji manggil sim kuring?" cek Mang Madi.
"Naha maneh geus nimu tanda-tanda di mana ayana benda anu keur diteangan teh?" Pa Haji langsung bae tumanya ngeunaan awi koneng nu keur diteangan ku Mang Madi.
"Numawi, Pa Haji, dugi ka ayeuna teh teu acan aya," tembal Mang Madi.
"Geus sabaraha lila maneh neanganana?" Pa Haji nanya deui.
"Tos sataun langkung, Pa Haji" tembal Mang Madi, singkat.
"Naha maneh arek terus bae neangan eta awi?" tanya Pa Haji bari neuteup seukeut ka Mang Madi.
"Muhun, Pa Haji" tembal Mang Madi lalaunan.
"Alusna mah eureunan bae neangan eta barang teh, Di, euweuh gunana. Moal mungkin aya awi anu samodel kitu" cek Pa Haji.
"Tapi, Pa Haji, abdi teh yakin pisan dina hiji mangsa abdi bakal nimu eta awi" tembal Mang Madi.
Lantaran Mang Madi teu weleh keukeuh pikeun neangan eta awi koneng, atuh Pa Haji Sirojuddin teu bisa nanaon deui. Anjeunna ngan ngarenghap panjang. Tapi salah saurang sesepuh anu sering dijadikeun pananyaan ku warga kampung, Pa Haji memang bijak. Teu pernah anjeunna mah negur sok komo bari ngambek ka warga anu sok datang ka tempatna. Ka Mang Madi oge, Pa Haji ngan saukur mere pituah supaya ati-ati dina usahana neangan eta awi koneng.
"Nya ari maneh keukeuh hayang neangan eta awi koneng, sing ati-ati bae, da eta teh sabenerna mah baris ngabahayakeun kahirupan maneh jeung kulawarga," kitu cek Pa Haji Sirojuddin mungkas obrolan jeung Mang Madi.
Ku sabab geus manteng kana eta awi koneng keur jalan manehna jadi jalma beunghar, Mang Madi teh terus bae neangan eta awi bari jeung taya kacape. Unggal waktu dina hirupna ngan ditujukeun kana eta awi. Anu sejenna mah geus teu dipalire deui. Malah mah dina sarena oge Mang Madi mayeng gundam awi koneng.
Dina hiji waktu Mang Madi keur aya di kebonna, jauh ti kampungna. Geus sababaraha poe manehna teu nampa beja ngeunaan di mana ayana awi koneng. Antukna manehna hayang ngaleungitkan karuwet ku jalan ka kebon. Saha nu nyaho manehna baris meunang ilham di dinya.
Barang Mang Madi keur ningalian ka sakuriling kebon, breh teh katingali ku panonna aya awi koneng anu ngagoler teu jauh ti manehna. Tuluy ngadeukeutan, awi teh dicokot, panonna seukeut ningalian eta awi koneng. Ngadadak panonna molotot teu kiceup-kiceup, bari jeung sungutna molongo, teu kaluar kata sa kecap-kecap acan.
Tapi teu lila Mang Madi gogorowokan bari jeung luluncatan bakating ku atoh kawas budak leutik anu karek dipangmelikeun cocooan. Manehna terus bae gogorowokan jeung luluncatan bari ngangkat luhur-luhur eta awi koneng.
"Hatur nuhun, ya Alloh, Anjeun tos masihan welas asih ka hamba Anjeun" ucap Mang Madi bari leungeunna nu katuhu ranggah kawas jalma anu keur ngadoa, leungeun kencana nyekel awi koneng. Tuluy manehna merhatikeun deui eta awi koneng, memang buku-bukuna oge pahareup-hareup.
"Sakeudeung deui aing bakal jadi jalma beunghar, aing pasti bisa meuli naon bae anu dipikahayang," gerentes Mang Madi dina hatena. Poe eta alam dunya karasa kacida endahna pikeun Mang Madi.
Isukna Mang Madi langsung ka kota nganteurkeun awi koneng, nepungan anu rek meulina. Ngarah gancang tepi, manehna menta tatanggana anu boga motor pikeun nganteurkeun. Di tengah jalan, ku sabab teu sabar Mang Madi menta tatanggana supaya ngebut mawa motorna. Duit ratusan juta geus kokolebatan bae dina matana.
Tapi dina hiji pengkolan, motor anu mawa Mang Madi ngadadak oleng ka tengah jalan anu legok. Ngan hanjakal ti beh hareup aya mobil treuk ngalaju tarik naker. Brak, tabrakan! Mang Madi kapeclengkeun ka tengah jalan aspal kacida tarikna. Manehna teu usik-usik deui. Napasna eureun. Tapi leungeunna tetep pageuh nyekelan awi koneng. ***
Dipidangkeun dina Majalah Mangle, 08-04-2009
Jadi jalma beunghar pasti dipikahayang ku jalma rea. Boga duit loba, imah alus, mobil mewah, tabungan cukup tangtu ngan bisa dipimilik ku jalma beunghar. Pokokna mah, lamun jalma geus beunghar hayang naon bae oge pasti kacumponan. Cindekna, tinggal nunjuk, pasti bakal ngawujud anu dipikahayangna.
Mang Madi anu sapopoena jadi tukang beca di kampungna sakapeung sok miharep oge jadi jalma beunghar. Teuing ku cara naon manehna bisa jadi beunghar, eta mah teu penting. Anu pasti harepan jadi jalma beunghar teh memang pernah ngancik dina pikiranna. Malah mah manehna ngarencanakeun saupamana jadi jalma beunghar, rek muka usaha tetep; warung klontong, bengkel motor atawa naon bae, pokona mah usaha anu bisa ngadatangkeun panghasilan tetep saban bulanna.
"Di..di, jalma jiga urang mah moal mungkin jadi beunghar, tong luhur teuing atuh ari ngalamun teh!" kitu cek Mang Jana, baturna papada tukang beca.
Mang Madi ge ti harita usaha satekah polah pikeun miceun eta lamunan jadi jalma beunghar tina pikiranana. Tapi duka kumaha eta lamunan kalah leuwih mindeng datang. Meh unggal poe entreup dina sirahna. Unggal manehna mopohokeun, kalah sering eta lamunan nyerang manehna.
"Aneh, naha aing jadi sering ngalamun jadi jalma beunghar?" gerentes hate Mang Madi. "Naha pedah aing sok nongton acara-acara dina TV anu loba nawarkeun cara cepet jadi beunghar kitu?" manehna tumanya ka diri sorangan.
Ti harita Mang Madi dikalangkangan bae ku pikiranna sorangan pikeun jadi jalma beunghar. Lamunan kumaha genahna hirup saupama jadi jalma beunghar teu kendat-kendat ngolebat dina pikiranna.
Dina hiji poe ibur di saantero kampung Mang Madi yen aya urang kota anu keur neangan awi koneng jeung rek meuli ku harga anu kacida mahalna, cenah tepi ka ratusan juta. Angka anu pohara gedena pikeun ukuran jalma-jalma di kampung Mang Madi. Cek beja eta awi koneng teh boga kasakten tepi ka bisa nyumponan sagala kahayang anu ngabogaannana. Ngan eta awi koneng boga hiji kaanehan, buku-bukuna teh pahareup-hareup.
Lir ibarat sumbu kompor anu tepung jeung minyak tanah, eta beja teh dibageakeun kalayan pinuh antusias ku Mang Madi. Sigana mah manehanana anu pangsumangetna nanggap beja eta. Mang Madi kacida rajin tatanya ka mana-mana ngeunaan laratan awi koneng. Sakapeung mah manehnya poho kana pagawean narik beca lamun geus ngobrolkan eta barang anu ayeuna geus jadi sabiwir hiji di kampungna.
Meh unggal poe Mang Madi neangan laratan di mana ayana awi koneng. Lamun aya beja ngenaan eta awi, geuwat manehna mangkat muru eta barang tanpa mikir panjang deui. Di mana bae, deukeut atawa jauh, pasti diteang. Ongkos mah geus tara dipikiran. Boga duit atawa henteu, manehna tetep miang. Atuh teu heran lamun Mang Madi laun-laun sok mayeng huhutang.
Kampung demi kampung, desa demi desa, malah mah kota demi kota geus loba anu didatangan ku Mang Madi. Tapi tepi ka detik ieu manehna acan keneh nimu awi koneng anu diimpi-impikeunana. Oge geus loba jalma pinter anu diboro, tapi pon kitu deui can aya keneh meunang pitunjuk anu bisa nuntun kana awi koneng. Anehna, manehna teu pernah kapok, terus bae neangan eta barang. Tong ditanya deui, geus satumpuk hutang ngabeulit manehna.
"Aing teu meunang nyerah, aing kudu manggihan eta barang, sabab eta teh hiji-hijina jalan pikeun jadi jalma beunghar," gerentes hate Mang Madi lamun sasakali rasa putus asa nyerang manehna.
"Aing nyaho Alloh keur nguji. Alloh pasti resepeun lamun aya hamba-Na anu digawe sakuat tanaga kawas aing," kitu cek Mang Madi, ngahibur dirina sorangan.
Sakabeh jalma di kampungna ngolo Mang Madi sangkan tong neruskeun ngudag-ngudag awi koneng sabab mangkarunyakeun kana kaayaan kaluwargana anu beuki balangsak dumeh tara dipalire deui ku manehna. Tapi saurang oge teu aya anu dipadulikeun, malah mah Pa Haji Sirojuddin oge anu jadi sesepuh di kampungna geus teu didenge deui.
Kungsi dina hiji poe Mang Madi dipanggil Pa Haji Sirajuddin ka imahna.
"Aya naon Pa Haji manggil sim kuring?" cek Mang Madi.
"Naha maneh geus nimu tanda-tanda di mana ayana benda anu keur diteangan teh?" Pa Haji langsung bae tumanya ngeunaan awi koneng nu keur diteangan ku Mang Madi.
"Numawi, Pa Haji, dugi ka ayeuna teh teu acan aya," tembal Mang Madi.
"Geus sabaraha lila maneh neanganana?" Pa Haji nanya deui.
"Tos sataun langkung, Pa Haji" tembal Mang Madi, singkat.
"Naha maneh arek terus bae neangan eta awi?" tanya Pa Haji bari neuteup seukeut ka Mang Madi.
"Muhun, Pa Haji" tembal Mang Madi lalaunan.
"Alusna mah eureunan bae neangan eta barang teh, Di, euweuh gunana. Moal mungkin aya awi anu samodel kitu" cek Pa Haji.
"Tapi, Pa Haji, abdi teh yakin pisan dina hiji mangsa abdi bakal nimu eta awi" tembal Mang Madi.
Lantaran Mang Madi teu weleh keukeuh pikeun neangan eta awi koneng, atuh Pa Haji Sirojuddin teu bisa nanaon deui. Anjeunna ngan ngarenghap panjang. Tapi salah saurang sesepuh anu sering dijadikeun pananyaan ku warga kampung, Pa Haji memang bijak. Teu pernah anjeunna mah negur sok komo bari ngambek ka warga anu sok datang ka tempatna. Ka Mang Madi oge, Pa Haji ngan saukur mere pituah supaya ati-ati dina usahana neangan eta awi koneng.
"Nya ari maneh keukeuh hayang neangan eta awi koneng, sing ati-ati bae, da eta teh sabenerna mah baris ngabahayakeun kahirupan maneh jeung kulawarga," kitu cek Pa Haji Sirojuddin mungkas obrolan jeung Mang Madi.
Ku sabab geus manteng kana eta awi koneng keur jalan manehna jadi jalma beunghar, Mang Madi teh terus bae neangan eta awi bari jeung taya kacape. Unggal waktu dina hirupna ngan ditujukeun kana eta awi. Anu sejenna mah geus teu dipalire deui. Malah mah dina sarena oge Mang Madi mayeng gundam awi koneng.
Dina hiji waktu Mang Madi keur aya di kebonna, jauh ti kampungna. Geus sababaraha poe manehna teu nampa beja ngeunaan di mana ayana awi koneng. Antukna manehna hayang ngaleungitkan karuwet ku jalan ka kebon. Saha nu nyaho manehna baris meunang ilham di dinya.
Barang Mang Madi keur ningalian ka sakuriling kebon, breh teh katingali ku panonna aya awi koneng anu ngagoler teu jauh ti manehna. Tuluy ngadeukeutan, awi teh dicokot, panonna seukeut ningalian eta awi koneng. Ngadadak panonna molotot teu kiceup-kiceup, bari jeung sungutna molongo, teu kaluar kata sa kecap-kecap acan.
Tapi teu lila Mang Madi gogorowokan bari jeung luluncatan bakating ku atoh kawas budak leutik anu karek dipangmelikeun cocooan. Manehna terus bae gogorowokan jeung luluncatan bari ngangkat luhur-luhur eta awi koneng.
"Hatur nuhun, ya Alloh, Anjeun tos masihan welas asih ka hamba Anjeun" ucap Mang Madi bari leungeunna nu katuhu ranggah kawas jalma anu keur ngadoa, leungeun kencana nyekel awi koneng. Tuluy manehna merhatikeun deui eta awi koneng, memang buku-bukuna oge pahareup-hareup.
"Sakeudeung deui aing bakal jadi jalma beunghar, aing pasti bisa meuli naon bae anu dipikahayang," gerentes Mang Madi dina hatena. Poe eta alam dunya karasa kacida endahna pikeun Mang Madi.
Isukna Mang Madi langsung ka kota nganteurkeun awi koneng, nepungan anu rek meulina. Ngarah gancang tepi, manehna menta tatanggana anu boga motor pikeun nganteurkeun. Di tengah jalan, ku sabab teu sabar Mang Madi menta tatanggana supaya ngebut mawa motorna. Duit ratusan juta geus kokolebatan bae dina matana.
Tapi dina hiji pengkolan, motor anu mawa Mang Madi ngadadak oleng ka tengah jalan anu legok. Ngan hanjakal ti beh hareup aya mobil treuk ngalaju tarik naker. Brak, tabrakan! Mang Madi kapeclengkeun ka tengah jalan aspal kacida tarikna. Manehna teu usik-usik deui. Napasna eureun. Tapi leungeunna tetep pageuh nyekelan awi koneng. ***
Dipidangkeun dina Majalah Mangle, 08-04-2009
Senin, 04 Mei 2009
Membaca Langkah Politik Kalla
Spekulasi tentang sikap politik Partai Golkar menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) Juli 2009, akhirnya terjawab. Ketua Umum Partai Golkar Muhammad Jusuf Kalla (JK) secara resmi meminang Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto, untuk menjadi cawapresnya. Pasangan ini, kemudian mendeklarasikan diri sebagai pasangan capres-cawapres pertama.
Meskipun berduetnya JK dengan Wiranto telah banyak diperkirakan banyak kalangan, tak urung hal ini memunculkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, setelah Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnassus) Partai Golkar yang merekomendasikan JK sebagai capres, suara-suara yang menentang keputusan tersebut dari kalangan internal partai santer terdengar. Bahkan, ada sejumlah elite partai ini yang terang-terangan berbicara di media massa tentang penentangan tersebut.
Apakah pencalonan JK bersama Wiranto, dilandasi pertimbangan politik yang benar-benar rasional dan matang, sehingga peluangnya untuk menang cukup besar? Ataukah ada skenario lain yang tengah dimainkan JK, misalnya, demi mengganjal pasangan capres-cawapres tertentu?
Peluang
Bagaimana peluang duet JK-Wiranto, jika nanti betul-betul mendaftarkan diri sebagai pasangan yang siap bertarung pada Pilpres 2009? Ada beberapa hal yang dapat dijadikan modal pasangan ini untuk kompetisi Juli mendatang. Pertama, komposisi sipil-militer antara JK dan Wiranto. Bagaimanapun komposisi ini masih menjadi yang ideal dalam konteks politik Indonesia. Perpaduan sipil-militer telah terbukti, banyak didukung rakyat Indonesia, seperti yang telah diperlihatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-JK.
Kedua, selain memperlihatkan komposisi sipil-militer, pasangan ini juga memadukan dua suku, yaitu Jawa dan non-Jawa. Setali tiga uang komposisi Jawa-non-Jawa, juga masih menjadi pilihan banyak rakyat Indonesia. JK tampaknya sangat menyadari realitas politik tersebut. Akhirnya, ia merasa harus mencari pendampingnya dari suku Jawa. Wiranto dianggap sebagai pilihan yang tepat dari tokoh-tokoh yang ada.
Ketiga, kesediaan Wiranto untuk "turun derajat" dari capres menjadi cawapres, pada satu sisi akan memberikan pembelajaran politik bagi rakyat, sekalipun hal itu dilatarbelakangi oleh realitas politik yang sulit menjadikannya sebagai capres, karena perolehan partainya pada pileg kemarin, tidak sampai menembus angka 5 persen. Setidaknya, rakyat akan menilai bahwa ada tokoh nasional yang bersedia menurunkan ego politik pribadinya, ketika sebagian besar justru memperlihatkan keegoannya, seperti yang terlihat pada penjajagan koalisi antarparpol.
Namun demikian, kelemahan duet JK-Wiranto juga cukup banyak. Pertama, tingkat popularitas dan elektabilitas JK dan Wiranto sangat rendah, seperti yang terlihat dari berbagai survei belakangan ini.
Kedua, mesin politik Partai Golkar dan Hanura agaknya masih diragukan, untuk dapat meningkatkan popularitas pasangan ini dalam waktu singkat.
Ketiga, citra Wiranto yang sering dikait-kaitkan dengan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, juga akan berpengaruh terhadap rendahnya kredibilitas pasangan ini.
Pertaruhan JK
Bagi JK, langkahnya menggandeng Wiranto untuk menjadi pasangan capres-cawapres akan membawa konsekuensi politik tersendiri. Menurut sebagian kader partai beringin ini, JK dipandang telah mengangkat harga diri partai dengan berani mencalonkan diri sebagai capres. Namun, sebagian kader berpikiran sebaliknya, JK dianggap mau "bunuh diri" karena peluangnya sangat kecil untuk mengalahkan SBY.
Belakangan ini memang beredar isu, ada skenario yang hendak "menjerumuskan" JK secara halus. JK dibiarkan mencalonkan diri sebagai capres. Jika kalah, ia akan dimintai pertanggungjawabannya pada munaslub. Ujung-ujungnya Kalla akan diturunkan sebagai ketua umum partai.
Akan tetapi, ada pula yang membaca langkah politik JK dari sudut berbeda. JK sebenarnya menyadari bahwa ia akan kalah pada pilpres, tetapi ia bersedia terus maju sekadar untuk memecah pendukung seterunya. Jika pilpres nanti berlangsung dua putaran, ia akan memberikan suaranya pada pasangan yang ia dukung (Megawati dan pasangannya). Dalam konteks ini, koalisi besar di parlemen yang ditandatangani empat partai besar, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Hanura, dan sejumlah partai kecil dapat dipahami. Jika kalah, JK masih bisa berharap dapat "perlindungan" dari koalisi besar di parlemen tersebut.
Dari kedua pembacaan terhadap langkah politik JK tersebut, semuanya mengandung pertaruhan politik yang sangat berisiko bagi JK. Itulah ongkos politik yang mesti dibayar. ***
Penulis, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung dan Deputi Direktur Bidang Politik the Political Literacy Institute.
Meskipun berduetnya JK dengan Wiranto telah banyak diperkirakan banyak kalangan, tak urung hal ini memunculkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, setelah Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnassus) Partai Golkar yang merekomendasikan JK sebagai capres, suara-suara yang menentang keputusan tersebut dari kalangan internal partai santer terdengar. Bahkan, ada sejumlah elite partai ini yang terang-terangan berbicara di media massa tentang penentangan tersebut.
Apakah pencalonan JK bersama Wiranto, dilandasi pertimbangan politik yang benar-benar rasional dan matang, sehingga peluangnya untuk menang cukup besar? Ataukah ada skenario lain yang tengah dimainkan JK, misalnya, demi mengganjal pasangan capres-cawapres tertentu?
Peluang
Bagaimana peluang duet JK-Wiranto, jika nanti betul-betul mendaftarkan diri sebagai pasangan yang siap bertarung pada Pilpres 2009? Ada beberapa hal yang dapat dijadikan modal pasangan ini untuk kompetisi Juli mendatang. Pertama, komposisi sipil-militer antara JK dan Wiranto. Bagaimanapun komposisi ini masih menjadi yang ideal dalam konteks politik Indonesia. Perpaduan sipil-militer telah terbukti, banyak didukung rakyat Indonesia, seperti yang telah diperlihatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-JK.
Kedua, selain memperlihatkan komposisi sipil-militer, pasangan ini juga memadukan dua suku, yaitu Jawa dan non-Jawa. Setali tiga uang komposisi Jawa-non-Jawa, juga masih menjadi pilihan banyak rakyat Indonesia. JK tampaknya sangat menyadari realitas politik tersebut. Akhirnya, ia merasa harus mencari pendampingnya dari suku Jawa. Wiranto dianggap sebagai pilihan yang tepat dari tokoh-tokoh yang ada.
Ketiga, kesediaan Wiranto untuk "turun derajat" dari capres menjadi cawapres, pada satu sisi akan memberikan pembelajaran politik bagi rakyat, sekalipun hal itu dilatarbelakangi oleh realitas politik yang sulit menjadikannya sebagai capres, karena perolehan partainya pada pileg kemarin, tidak sampai menembus angka 5 persen. Setidaknya, rakyat akan menilai bahwa ada tokoh nasional yang bersedia menurunkan ego politik pribadinya, ketika sebagian besar justru memperlihatkan keegoannya, seperti yang terlihat pada penjajagan koalisi antarparpol.
Namun demikian, kelemahan duet JK-Wiranto juga cukup banyak. Pertama, tingkat popularitas dan elektabilitas JK dan Wiranto sangat rendah, seperti yang terlihat dari berbagai survei belakangan ini.
Kedua, mesin politik Partai Golkar dan Hanura agaknya masih diragukan, untuk dapat meningkatkan popularitas pasangan ini dalam waktu singkat.
Ketiga, citra Wiranto yang sering dikait-kaitkan dengan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, juga akan berpengaruh terhadap rendahnya kredibilitas pasangan ini.
Pertaruhan JK
Bagi JK, langkahnya menggandeng Wiranto untuk menjadi pasangan capres-cawapres akan membawa konsekuensi politik tersendiri. Menurut sebagian kader partai beringin ini, JK dipandang telah mengangkat harga diri partai dengan berani mencalonkan diri sebagai capres. Namun, sebagian kader berpikiran sebaliknya, JK dianggap mau "bunuh diri" karena peluangnya sangat kecil untuk mengalahkan SBY.
Belakangan ini memang beredar isu, ada skenario yang hendak "menjerumuskan" JK secara halus. JK dibiarkan mencalonkan diri sebagai capres. Jika kalah, ia akan dimintai pertanggungjawabannya pada munaslub. Ujung-ujungnya Kalla akan diturunkan sebagai ketua umum partai.
Akan tetapi, ada pula yang membaca langkah politik JK dari sudut berbeda. JK sebenarnya menyadari bahwa ia akan kalah pada pilpres, tetapi ia bersedia terus maju sekadar untuk memecah pendukung seterunya. Jika pilpres nanti berlangsung dua putaran, ia akan memberikan suaranya pada pasangan yang ia dukung (Megawati dan pasangannya). Dalam konteks ini, koalisi besar di parlemen yang ditandatangani empat partai besar, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Hanura, dan sejumlah partai kecil dapat dipahami. Jika kalah, JK masih bisa berharap dapat "perlindungan" dari koalisi besar di parlemen tersebut.
Dari kedua pembacaan terhadap langkah politik JK tersebut, semuanya mengandung pertaruhan politik yang sangat berisiko bagi JK. Itulah ongkos politik yang mesti dibayar. ***
Penulis, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung dan Deputi Direktur Bidang Politik the Political Literacy Institute.
Senin, 13 April 2009
Tantangan Wakil Rakyat 2009
Pikiran Rakyat 13 April 2009
Indonesia baru saja selesai menyelenggarakan perhelatan demokrasi, yakni pemilihan legislatif (pileg) pada Kamis (9/4). Meskipun ada sedikit gangguan di sejumlah tempat menjelang dan pada hari pencontrengan, secara umum pileg dapat dikatakan berlangsung secara damai. Kenyataan ini tentu saja perlu kita syukuri sebagai bangsa Indonesia.
Para calon anggota legislatif (caleg) yang berhasil terpilih akan segera berubah menjadi anggota legislatif. Mereka akan menyandang gelar sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat. Tetapi, itu sebenarnya sebagian kecil saja dari mereka, sebab sebagian besar justru gagal melenggang ke dalam lembaga terhormat tersebut.
Bagi yang berhasil, sekadar untuk merayakannya tentu boleh-boleh saja. Namun, sepatutnya euforia kegembiraan tersebut tidak perlu diekspresikan secara berlebihan. Pasalnya, tantangan mereka sebagai wakil rakyat periode 2009-2014 sudah menunggu di depan mata. Oleh karena itu, mereka harus segera bersiap-siap, berbenah diri untuk menyelesaikan berbagai warisan persoalan yang menggunung dari para wakil rakyat periode sebelumnya.
Warisan buruk
Tidak dapat dimungkiri, citra DPR periode 2004-2009 di mata rakyat tidaklah membanggakan, kalau tidak boleh dikatakan sangat anjlok. Hampir setiap kabar yang datang dari Senayan selalu beraroma tidak sedap mulai dari cap lebih mementingkan diri sendiri dan partainya, tidak peka terhadap nasib rakyat, koruptif, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam sejumlah survei ditemukan bahwa ketidakpercayaan publik (public distrust) terhadap lembaga parlemen tersebut sangat tinggi.
Masih segar dalam ingatan kita ketika memasuki tahun pertama, bahkan belum genap setahun, dari periode lima tahun tugas anggota Dewan 2004-2009, yang mengemuka justru tuntutan kenaikan gaji. Anggota dewan yang menerima gaji Rp 28,37 juta per bulan meminta kenaikan gaji hingga Rp 51,87 juta. Sementara gaji pimpinan dewan diminta untuk dinaikkan dari Rp 40,1 juta menjadi Rp 82,1 juta per bulan.
Tidak berhenti sampai di situ, para anggota dewan terus berupaya mencari celah-celah yang dapat memperbanyak isi pundi-pundi mereka. Pada Desember 2005, mereka meminta tunjangan operasional. Setiap anggota dewan mendapat Rp 60 juta yang merupakan rapel tunjangan dari Juli-Desember 2005. Dan, pada Maret 2006 pimpinan dewan mendapat kenaikan gaji Rp 14 juta–Rp 16 juta, dan anggota sekitar Rp 15 juta per bulan. Kalau saja masalah laptop yang mereka usulkan tidak mendapat kecaman keras dari publik, hal itu akan menambah deretan "keserakahan" mereka di tengah penderitaan rakyat.
Kenyataan tersebut tak pelak lagi menimbulkan citra wakil rakyat yang sangat buruk di mata rakyat. Kesan bahwa mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri dan pada saat yang sama tidak memedulikan kondisi rakyat yang justru mereka wakili tidak dapat terhindarkan. Catatan buruk para anggota dewan periode 2004-2009 tidak hanya terkait dengan tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan, tetapi juga terkait dengan berbagai kasus korupsi sehingga ada sebagian dari mereka yang menjadi penghuni hotel prodeo.
Celakanya, kondisi ini diperparah dengan pencapaian yang tidak optimal dalam hal legislasi yang notabene merupakan tugas utama para anggota dewan. Dari target 284 rancangan undang-undang sampai Maret 2009, misalnya, ternyata yang terealisasi hanya 157 undang-undang. Dan undang-undang yang murni merupakan usulan DPR hanyalah 82, sisanya datang dari pemerintah. Ini artinya, para wakil rakyat tersebut mengabaikan tugas utamanya.
Memulihkan citra
Dari catatan tersebut, jelas bahwa tantangan yang akan dihadapi para wakil rakyat periode 2009-2014 sangat berat. Mau tidak mau mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan citranya di mata rakyat sehingga kepercayaan publik akan mereka dapatkan kembali. Kalau itu dapat dilakukan, jalan ke depannya tentu akan lebih mudah.
Yang pertama mesti dilakukan anggota dewan dalam rangka memulihkan citra adalah memahami kembali jati diri mereka sebagai wakil rakyat. Ketika mereka berhasil menjadi anggota dewan, sesungguhnya mereka sedang mewakili rakyat. Dengan kata lain, mereka sedang mengemban amanah rakyat. Oleh karena itu, sejatinya mereka harus selalu mengorientasikan semua kegiatannya kepada suara dan aspirasi rakyat yang mereka wakili tersebut. Begitu mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan suara rakyat, seperti korupsi misalnya, mereka segera tersadar bahwa hal itu tidak sesuai dengan jati diri mereka sebagai wakil rakyat.
Yang kedua, para anggota dewan harus menyadari fungsi utama dari lembaga legislatif. Lembaga ini disebut legislatif sesungguhnya karena memang fungsi utamanya adalah legislasi, membuat undang-undang, di samping fungsi-fungsi lainnya seperti angket, bujet, dan amendemen. Oleh karena itu, akan terasa ironis kalau lembaga pembuat undang-undang justru mandul dalam hal legislasi.
Jika kesadaran di atas dapat diwujudkan setiap anggota dewan periode sekarang, paling tidak berbagai citra buruk yang telah disebutkan di muka dapat terkikis sedikit demi sedikit. Kalau pada tahap awal mereka mampu memulihkan citra dewan sebagai lembaga yang benar-benar menjadi pengemban amanah rakyat, tantangan-tantangan berikutnya akan dilalui dengan baik.***
Penulis, mahasiswa Program Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung dan Deputi Direktur Bidang Politik the Political Literacy Institute.
Indonesia baru saja selesai menyelenggarakan perhelatan demokrasi, yakni pemilihan legislatif (pileg) pada Kamis (9/4). Meskipun ada sedikit gangguan di sejumlah tempat menjelang dan pada hari pencontrengan, secara umum pileg dapat dikatakan berlangsung secara damai. Kenyataan ini tentu saja perlu kita syukuri sebagai bangsa Indonesia.
Para calon anggota legislatif (caleg) yang berhasil terpilih akan segera berubah menjadi anggota legislatif. Mereka akan menyandang gelar sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat. Tetapi, itu sebenarnya sebagian kecil saja dari mereka, sebab sebagian besar justru gagal melenggang ke dalam lembaga terhormat tersebut.
Bagi yang berhasil, sekadar untuk merayakannya tentu boleh-boleh saja. Namun, sepatutnya euforia kegembiraan tersebut tidak perlu diekspresikan secara berlebihan. Pasalnya, tantangan mereka sebagai wakil rakyat periode 2009-2014 sudah menunggu di depan mata. Oleh karena itu, mereka harus segera bersiap-siap, berbenah diri untuk menyelesaikan berbagai warisan persoalan yang menggunung dari para wakil rakyat periode sebelumnya.
Warisan buruk
Tidak dapat dimungkiri, citra DPR periode 2004-2009 di mata rakyat tidaklah membanggakan, kalau tidak boleh dikatakan sangat anjlok. Hampir setiap kabar yang datang dari Senayan selalu beraroma tidak sedap mulai dari cap lebih mementingkan diri sendiri dan partainya, tidak peka terhadap nasib rakyat, koruptif, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam sejumlah survei ditemukan bahwa ketidakpercayaan publik (public distrust) terhadap lembaga parlemen tersebut sangat tinggi.
Masih segar dalam ingatan kita ketika memasuki tahun pertama, bahkan belum genap setahun, dari periode lima tahun tugas anggota Dewan 2004-2009, yang mengemuka justru tuntutan kenaikan gaji. Anggota dewan yang menerima gaji Rp 28,37 juta per bulan meminta kenaikan gaji hingga Rp 51,87 juta. Sementara gaji pimpinan dewan diminta untuk dinaikkan dari Rp 40,1 juta menjadi Rp 82,1 juta per bulan.
Tidak berhenti sampai di situ, para anggota dewan terus berupaya mencari celah-celah yang dapat memperbanyak isi pundi-pundi mereka. Pada Desember 2005, mereka meminta tunjangan operasional. Setiap anggota dewan mendapat Rp 60 juta yang merupakan rapel tunjangan dari Juli-Desember 2005. Dan, pada Maret 2006 pimpinan dewan mendapat kenaikan gaji Rp 14 juta–Rp 16 juta, dan anggota sekitar Rp 15 juta per bulan. Kalau saja masalah laptop yang mereka usulkan tidak mendapat kecaman keras dari publik, hal itu akan menambah deretan "keserakahan" mereka di tengah penderitaan rakyat.
Kenyataan tersebut tak pelak lagi menimbulkan citra wakil rakyat yang sangat buruk di mata rakyat. Kesan bahwa mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri dan pada saat yang sama tidak memedulikan kondisi rakyat yang justru mereka wakili tidak dapat terhindarkan. Catatan buruk para anggota dewan periode 2004-2009 tidak hanya terkait dengan tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan, tetapi juga terkait dengan berbagai kasus korupsi sehingga ada sebagian dari mereka yang menjadi penghuni hotel prodeo.
Celakanya, kondisi ini diperparah dengan pencapaian yang tidak optimal dalam hal legislasi yang notabene merupakan tugas utama para anggota dewan. Dari target 284 rancangan undang-undang sampai Maret 2009, misalnya, ternyata yang terealisasi hanya 157 undang-undang. Dan undang-undang yang murni merupakan usulan DPR hanyalah 82, sisanya datang dari pemerintah. Ini artinya, para wakil rakyat tersebut mengabaikan tugas utamanya.
Memulihkan citra
Dari catatan tersebut, jelas bahwa tantangan yang akan dihadapi para wakil rakyat periode 2009-2014 sangat berat. Mau tidak mau mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan citranya di mata rakyat sehingga kepercayaan publik akan mereka dapatkan kembali. Kalau itu dapat dilakukan, jalan ke depannya tentu akan lebih mudah.
Yang pertama mesti dilakukan anggota dewan dalam rangka memulihkan citra adalah memahami kembali jati diri mereka sebagai wakil rakyat. Ketika mereka berhasil menjadi anggota dewan, sesungguhnya mereka sedang mewakili rakyat. Dengan kata lain, mereka sedang mengemban amanah rakyat. Oleh karena itu, sejatinya mereka harus selalu mengorientasikan semua kegiatannya kepada suara dan aspirasi rakyat yang mereka wakili tersebut. Begitu mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan suara rakyat, seperti korupsi misalnya, mereka segera tersadar bahwa hal itu tidak sesuai dengan jati diri mereka sebagai wakil rakyat.
Yang kedua, para anggota dewan harus menyadari fungsi utama dari lembaga legislatif. Lembaga ini disebut legislatif sesungguhnya karena memang fungsi utamanya adalah legislasi, membuat undang-undang, di samping fungsi-fungsi lainnya seperti angket, bujet, dan amendemen. Oleh karena itu, akan terasa ironis kalau lembaga pembuat undang-undang justru mandul dalam hal legislasi.
Jika kesadaran di atas dapat diwujudkan setiap anggota dewan periode sekarang, paling tidak berbagai citra buruk yang telah disebutkan di muka dapat terkikis sedikit demi sedikit. Kalau pada tahap awal mereka mampu memulihkan citra dewan sebagai lembaga yang benar-benar menjadi pengemban amanah rakyat, tantangan-tantangan berikutnya akan dilalui dengan baik.***
Penulis, mahasiswa Program Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung dan Deputi Direktur Bidang Politik the Political Literacy Institute.
Langganan:
Komentar (Atom)