Dimuat di Harian Tribunjabar, Kamis 27 Mei 2010
ALIH generasi di tubuh Partai Demokrat dengan tampilnya Anas Urbaningrum (AU) sebagai ketua umum menggantikan Hadi Utomo telah memberikan pembelajaran politik yang sangat berharga bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja peristiwa politik yang demikian penting tersebut sudah sepatutnya dijadikan momentum bagi perkembangan kualitas kehidupan demokrasi di negeri ini.
Ada sejumlah momentum yang kiranya dapat diambil dari proses alih generasi tersebut. Pertama, momentum tampilnya generasi muda. Kemenangan AU (41 tahun) dalam persaingan memperebutkan kursi tertinggi di Demokrat tak diragukan lagi merupakan kemenangan generasi muda. Dibandingkan dua pesaingnya, yakni Andi Malarangeng (AM) dan Marzuki Alie (MA), AU adalah kandidat termuda.
Sulit dimungkiri bahwa tampilnya AU sebagai representasi kaum muda akan berpengaruh pada kebangkitan kaum muda dalam kehidupan politik secara umum di republik ini. Bahkan bukan tidak mungkin akan memiliki efek bola salju (snowballing effect) terhadap partai- partai politik lain yang belum menyelenggarakan kongres. Kaum muda seolah telah diberi jalan untuk tampil merebut peran yang selama ini "dipertahankan" kaum tua dengan berbagai dalih.
Kedua, momentum demokrasi partai. Dinamika politik yang terjadi selama Kongres II Demokrat di Bandung jelas memperlihatkan proses demokrasi yang tak terbantahkan. Suara- suara arus bawah yang berasal dari DPC dan DPD dibiarkan bebas tanpa dikekang oleh kekuatan-kekuatan di atasnya. Elite paling berpengaruh di Demokrat, dalam hal ini Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak berusaha melakukan intervensi politik kecuali sekadar membiarkan anaknya, Edhie Baskoro (Ibas), berada dalam barisan AM.
Sikap SBY tersebut, selain dapat menyelamatkan mukanya dari rasa malu seandainya memberikan dukungan secara eksplisit kepada AM yang ternyata kalah, juga menjadi semacam "tamparan" bagi partai-partai lain. Dalam konteks PAN, misalnya, intervensi Amien Rais sebagai tokoh yang paling berpengaruh menjadikan Kongres PAN tidak lebih sebagai ajang reuni keluarga. Lebih parah lagi yang terjadi di tubuh PDIP di mana kongresnya hanya sekadar ajang penahbisan ketua umumnya, bahkan kemunculan "riak" kecil pun segera dipadamkan. Karena itu, apa yang terjadi dalam Kongres II Demokrat jelas merupakan kemajuan demokrasi dalam kehidupan partai politik.
Ketiga, momentum politik substansi. Kemenangan AU sesungguhnya merupakan kemenangan politik substansi di mana gagasan politik merupakan faktor kunci. AU maju sebagai kandidat dengan berbekal seabrek gagasan dan visi politik yang jelas dalam kerangka menjadikan Partai Demokrat sebagai partai modern. Tidak berhenti sampai di situ, AU juga mengomunikasikan gagasan-gagasan politiknya tersebut kepada kader-kader Demokrat di DPD dan DPC seraya menawarkan keterlibatan mereka dalam pembuatan kebijakan-kebijakan partai. Tidak mengherankan kalau mayoritas DPD dan DPC kemudian memberikan dukungannya kepada AU.
Sementara itu, AM, kandidat dengan suara paling buncit sehingga terlempar di putaran pertama, merepresentasikan politik kemasan di mana pencitraan merupakan faktor kuncinya. Tim sukses AM dengan dimotori lembaga survei Fox Indonesia sejak jauh-jauh hari telah melakukan kampanye besar-besaran, baik melalui media-media massa maupun selebaran, pamflet, baliho, dan sebagainya. Sampai kongres dilaksanakan, baliho yang memajang foto AM merupakan yang terbanyak. AM dicitrakan sebagai orang yang paling bisa memahami SBY karena selama lima tahun telah menjadi juru bicaranya. Namun ternyata pencitraan semacam itu tidak membawa pengaruh yang signifikan.
Keempat, momentum demokrasi berbiaya rendah. Dari peristiwa terpilihnya AU sebagai nakhoda baru Demokrat dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata demokrasi tidak berbanding lurus dengan biaya mahal. Selama ini demokrasi kerap diidentikkan dengan pengeluaran biaya yang sangat besar. Hanya untuk menjadi seorang caleg, misalnya, seseorang harus mengeluarkan uang ratusan juta bahkan miliaran rupiah.
Namun ternyata realitas tersebut dipatahkan oleh kemenangan AU. Dibandingkan dua pesaingnya, gizi politik AU disinyalir paling minim. Karenanya, tim suksesnya tidak banyak melakukan kampanye secara besar-besaran. Tetapi diam-diam AU sangat intensif melakukan dialog dan komunikasi politik terutama dengan para pengurus DPC dengan bermodalkan gagasan politik. Dan pada kenyataannya AU mampu "menaklukkan" mereka untuk berada di belakangnya.
Ini tentu saja harus dijadikan pembelajaran politik bagi siapa pun yang ingin terjun ke dalam kehidupan politik. Bahwa siapa saja tanpa harus memiliki modal yang besar bisa berhasil menapaki karier politik asal ia tekun dan terus menerus belajar politik tiada henti.
Dari catatan di atas kiranya patut kita berharap bahwa apa yang telah disuguhkan Partai Demokrat melalui kongres keduanya tersebut akan menjadi investasi politik yang besar di masa- masa yang akan datang, bukan hanya bagi partai ini, melainkan juga bagi bangsa Indonesia. (*)
Kamis, 27 Mei 2010
Selasa, 25 Mei 2010
Nakhoda Baru Demokrat
Koran Jakarta, Selasa, 25 Mei 2010
Dinamika politik yang terjadi dalam Kongres ke-2 Partai Demokrat di Bandung sungguh menarik.
Sampai menjelang pemilihan, ketiga kandidat, yakni Anas Urbaningrum (AU), Andi Malarangeng (AM), dan Marzuki Ali (MA), tetap maju.
Isu dipanggilnya mereka oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar terjadi koalisi sehingga ada kandidat yang bersedia mengundurkan diri ternyata tidak terbukti di lapangan.
Ketiganya bergeming dengan keputusannya untuk menjadi orang nomor satu di partai bentukan SBY tersebut.
Realitas politik tersebut justru merupakan hal yang positif bagi demokrasi Indonesia.
Artinya, Demokrat telah menyuguhkan praktik demokrasi yang benar melalui kongresnya yaitu suara masing-masing peserta tidak (mau) “dibungkam” oleh elite, bahkan ketua dewan pembina sekalipun.
Kalau dibandingkan dengan kongres yang telah diselenggarakan PAN dan PDIP, kongres Demokrat jauh lebih maju.
Pada konteks PAN, misalnya, kehadiran Amien Rais menjadikan persaingan sirna dengan mundurnya Dradjad Wibowo.
Lebih-lebih pada kasus PDIP, baru ada suara yang mencalonkan tokoh selain Megawati saja sudah terberangus sedemikian rupa.
Oleh karena itu, kongres Demokrat kemarin dapat dipandang sebagai pembelajaran politik yang penting.
Dalam konteks tersebut, SBY sebagai Ketua Dewan Pembina cukup berhasil untuk memainkan kenetralannya selama kongres.
Meskipun kehadiran anaknya, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), di barisan pendukung AM yang dianggap sebagai representasi dukungan Cikeas sedikit banyak menodai kenetralannya, SBY mampu menahan diri untuk tidak menyatakannya secara eksplisit.
Hal ini, selain sikap hati-hati juga bisa dianggap sebagai sebagai strategi SBY untuk mencari aman, sehingga apabila kandidat yang didukungnya tersebut tidak menang, ia tidak akan kehilangan muka. Dan itulah yang terjadi.
AM yang oleh berbagai pihak disebut- sebut kandidat yang mendapatkan “restu” paling awal dari SBY ternyata gagal total.
Kemenangan AU
Dalam persaingan tersebut akhirnya AU tampil sebagai pemenang dengan perolehan suara yang meyakinkan, yakni 280 pada putaran kedua, mengalahkan MA yang hanya memperoleh 246 suara. Sedangkan AM sudah tersingkir pada putaran pertama.
AU tampil sebagai kandidat yang penuh dengan gagasan politik yang cerdas.
Sebagai seorang politisi, AU tidak terjebak pada aktifi sme belaka.
Ia tetap dapat meluangkan waktunya untuk berkarya.
Sampai saat ini AU sudah menelurkan kurang lebih sepuluh buah karya dalam bentuk buku.
Menjela kongres pun masih sempat menerbitkan dua terbarunya. kalau kemudian sebagai politisi atau intelektual.
Kemenangan kongres ini dari politik diusungnya.
tidak gencar melakukan kampanye politik di media massa seperti halnya AM.
Sebaliknya ia banyak melakukan kunjungan dan berdialog langsung dengan para pengurus DPD dan DPC seraya menawarkan gagasan-gagasan politik hidup mereka.
faktor kunci kemenangan adalah gagasannya memberdayakan DPD dan DPC antara lain dalam berbagai sehingga mereka bertanggung jawab atas berjalantidaknya keputusan tersebut.
ini agaknya dipandang sebagai terobosan yang menarik oleh kalangan DPD dan DPC, apalagi selama mereka hanya dianggap penting kalau memasuki masa baik presiden, legislatif, ataupun pemilukada.
keberadaan mereka kali hanya sebagai saja.
politik gagasan, ada yang daya tarik para peserta kongres.
Pertama adalah gaya politiknya. Dalam banyak hal, gaya politik AU identik dengan gaya politik SBY: santun, tidak emosional, akomodatif sehingga mudah diterima semua pihak.
Hal ini berbeda dengan gaya politik AM yang kadang-kadang terlalu “flamboyan” atau dengan MA yang masih kaku dan acap demam panggung.
Kedua, relasi politik AU terutama dengan sesama partai tampaknya lebih luas dari dua pesaingnya.
Hal ini karena AU, meskipun termuda, tetapi pengalaman organisasi politiknya justru lebih lama.
Ketiga, faktor Jawa.
Dalam konteks politik Indonesia dimensi kejawaan masih cukup kuat.
AU dalam hal ini sangat diuntungkan apalagi ia berasal dari Blitar yang merupakan asal-usul keturunan SBY juga.
AU telah resmi sebagai pengganti Hadi Utomo untuk menakhodai partai berlambang mercy tersebut selama lima tahun ke depan.
Oleh karena itu, beberapa hal sudah harus dipersiapkan.
Pertama, dalam setiap kali pemilihan yang melibatkan banyak kandidat, tentu ada banyak pihak yang saling berseberangan.
Maka, tugas pertama pemenang adalah merangkul semua kekuatan termasuk mereka yang dikalahkannya.
Dalam konteks ini, AU tidak akan kesulitan melakukan hal tersebut apalagi tidak terjadi friksi yang tajam selama kongres.
Kedua, ini yang sangat penting, yakni konsistensi atas janji politik untuk memberdayakan DPD dan DPC selama kepengurusannya.
Jika AU benar-benar merealisasikan apa yang telah ditawarkannya, tentu dukungan mereka akan terus menguat.
Bagaimanapun, kemenangan AU adalah kemenangan gagasan.
Karenanya, hal tersebut harus dijaga.
Ketiga, membentuk kepengurusan yang akomodatif.
Salah satu hal yang sangat penting adalah rencana menjadikan Ibas sebagai Sekretaris Jenderal.
Kehadiran Ibas tentu bukan hanya dipandang representasi kubu AM, melainkan yang lebih penting representasi keluarga Cikeas.
Bagaimanapun SBY yang terpilih kembali sebagai Ketua Dewan Pembina tetap merupakan figur kunci di Demokrat.
Penulis adalah Deputi Direktur Bidang Politik The Political Literacy Institute.
Dinamika politik yang terjadi dalam Kongres ke-2 Partai Demokrat di Bandung sungguh menarik.
Sampai menjelang pemilihan, ketiga kandidat, yakni Anas Urbaningrum (AU), Andi Malarangeng (AM), dan Marzuki Ali (MA), tetap maju.
Isu dipanggilnya mereka oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar terjadi koalisi sehingga ada kandidat yang bersedia mengundurkan diri ternyata tidak terbukti di lapangan.
Ketiganya bergeming dengan keputusannya untuk menjadi orang nomor satu di partai bentukan SBY tersebut.
Realitas politik tersebut justru merupakan hal yang positif bagi demokrasi Indonesia.
Artinya, Demokrat telah menyuguhkan praktik demokrasi yang benar melalui kongresnya yaitu suara masing-masing peserta tidak (mau) “dibungkam” oleh elite, bahkan ketua dewan pembina sekalipun.
Kalau dibandingkan dengan kongres yang telah diselenggarakan PAN dan PDIP, kongres Demokrat jauh lebih maju.
Pada konteks PAN, misalnya, kehadiran Amien Rais menjadikan persaingan sirna dengan mundurnya Dradjad Wibowo.
Lebih-lebih pada kasus PDIP, baru ada suara yang mencalonkan tokoh selain Megawati saja sudah terberangus sedemikian rupa.
Oleh karena itu, kongres Demokrat kemarin dapat dipandang sebagai pembelajaran politik yang penting.
Dalam konteks tersebut, SBY sebagai Ketua Dewan Pembina cukup berhasil untuk memainkan kenetralannya selama kongres.
Meskipun kehadiran anaknya, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), di barisan pendukung AM yang dianggap sebagai representasi dukungan Cikeas sedikit banyak menodai kenetralannya, SBY mampu menahan diri untuk tidak menyatakannya secara eksplisit.
Hal ini, selain sikap hati-hati juga bisa dianggap sebagai sebagai strategi SBY untuk mencari aman, sehingga apabila kandidat yang didukungnya tersebut tidak menang, ia tidak akan kehilangan muka. Dan itulah yang terjadi.
AM yang oleh berbagai pihak disebut- sebut kandidat yang mendapatkan “restu” paling awal dari SBY ternyata gagal total.
Kemenangan AU
Dalam persaingan tersebut akhirnya AU tampil sebagai pemenang dengan perolehan suara yang meyakinkan, yakni 280 pada putaran kedua, mengalahkan MA yang hanya memperoleh 246 suara. Sedangkan AM sudah tersingkir pada putaran pertama.
AU tampil sebagai kandidat yang penuh dengan gagasan politik yang cerdas.
Sebagai seorang politisi, AU tidak terjebak pada aktifi sme belaka.
Ia tetap dapat meluangkan waktunya untuk berkarya.
Sampai saat ini AU sudah menelurkan kurang lebih sepuluh buah karya dalam bentuk buku.
Menjela kongres pun masih sempat menerbitkan dua terbarunya. kalau kemudian sebagai politisi atau intelektual.
Kemenangan kongres ini dari politik diusungnya.
tidak gencar melakukan kampanye politik di media massa seperti halnya AM.
Sebaliknya ia banyak melakukan kunjungan dan berdialog langsung dengan para pengurus DPD dan DPC seraya menawarkan gagasan-gagasan politik hidup mereka.
faktor kunci kemenangan adalah gagasannya memberdayakan DPD dan DPC antara lain dalam berbagai sehingga mereka bertanggung jawab atas berjalantidaknya keputusan tersebut.
ini agaknya dipandang sebagai terobosan yang menarik oleh kalangan DPD dan DPC, apalagi selama mereka hanya dianggap penting kalau memasuki masa baik presiden, legislatif, ataupun pemilukada.
keberadaan mereka kali hanya sebagai saja.
politik gagasan, ada yang daya tarik para peserta kongres.
Pertama adalah gaya politiknya. Dalam banyak hal, gaya politik AU identik dengan gaya politik SBY: santun, tidak emosional, akomodatif sehingga mudah diterima semua pihak.
Hal ini berbeda dengan gaya politik AM yang kadang-kadang terlalu “flamboyan” atau dengan MA yang masih kaku dan acap demam panggung.
Kedua, relasi politik AU terutama dengan sesama partai tampaknya lebih luas dari dua pesaingnya.
Hal ini karena AU, meskipun termuda, tetapi pengalaman organisasi politiknya justru lebih lama.
Ketiga, faktor Jawa.
Dalam konteks politik Indonesia dimensi kejawaan masih cukup kuat.
AU dalam hal ini sangat diuntungkan apalagi ia berasal dari Blitar yang merupakan asal-usul keturunan SBY juga.
AU telah resmi sebagai pengganti Hadi Utomo untuk menakhodai partai berlambang mercy tersebut selama lima tahun ke depan.
Oleh karena itu, beberapa hal sudah harus dipersiapkan.
Pertama, dalam setiap kali pemilihan yang melibatkan banyak kandidat, tentu ada banyak pihak yang saling berseberangan.
Maka, tugas pertama pemenang adalah merangkul semua kekuatan termasuk mereka yang dikalahkannya.
Dalam konteks ini, AU tidak akan kesulitan melakukan hal tersebut apalagi tidak terjadi friksi yang tajam selama kongres.
Kedua, ini yang sangat penting, yakni konsistensi atas janji politik untuk memberdayakan DPD dan DPC selama kepengurusannya.
Jika AU benar-benar merealisasikan apa yang telah ditawarkannya, tentu dukungan mereka akan terus menguat.
Bagaimanapun, kemenangan AU adalah kemenangan gagasan.
Karenanya, hal tersebut harus dijaga.
Ketiga, membentuk kepengurusan yang akomodatif.
Salah satu hal yang sangat penting adalah rencana menjadikan Ibas sebagai Sekretaris Jenderal.
Kehadiran Ibas tentu bukan hanya dipandang representasi kubu AM, melainkan yang lebih penting representasi keluarga Cikeas.
Bagaimanapun SBY yang terpilih kembali sebagai Ketua Dewan Pembina tetap merupakan figur kunci di Demokrat.
Penulis adalah Deputi Direktur Bidang Politik The Political Literacy Institute.
Literasi Politik Citra
Seputar Indonesia, Minggu, 16 Mei 2010
Hal menarik dari praktik politik kontemporer di Indonesia maupun di dunia adalah tren menguatnya kebutuhan komunikasi politik.Nyaris tak ada tindakan politik yang tak menempatkan komunikasi politik.
Sebagai salah satu bidang dalam kajian komunikasi, komunikasi politik telah memiliki sejarah keilmuan yang matang. Khazanah keilmuan komunikasi politik tersebar mulai dari kajian opini publik, propaganda, kampanye, negosiasi hingga kajian terbaru seperti marketingpolitik dan cyberdemocracy. Sejumlah kemampuan praktis komunikasi politik pun telah memiliki tradisi yang mapan serta potensi penerimaan pasar yang sangat maju. Misalnya kemampuan praktis dalam bidang kampanye politik, riset opini publik, iklan politik, promotor politik dan lain-lain. Dengan demikian, kajian komunikasi politik tak semata-mata kajian teoritik melainkan juga praktis dan aplikatif.
Judul menarik dan menjadi bingkai keseluruhan isi buku yang ditulis oleh Gun Gun Heryanto ini, seolah ingin meletakkan analisis teoritik dan praktis atas sejumlah peristiwa yang nyata,terjadi dalam konteks tumbuh pesatnya industri citra. Industri citra yang dimaksud penulis adalah industri di bidang komunikasi yang fokus urusannya terkait dengan citra.Sebut saja industri media massa, konsultan komunikasi,agen publisis,industri advertising dan lain-lain.Komunikasi politik di era industri citra memang sangat dinamis dalam hal pengemasan personal maupun organisasional. Tak sekadar untuk memahamkan pihak lain, melainkan juga menciptakan network, pembinaan kader loyalis, distribusi power hingga strategi pemenangan dalam proses kontes politik.
Paling tidak kita bisa mengidentifikasi dua bobot utama dari buku ini. Pertama, buku ini hadir menjadi semacam potret atas dinamisasi sejumlah isu yang beragam mengenai komunikasi politik di Tanah Air dan beberapa bahasan lain terkait isu di luar negeri. Dari lima bab yang disuguhkan, beragam peristiwa disoroti cukup detil, mengacu pada peristiwa kuat yang menjadi polemik opini publik serta headline media massa. Meskipun momentum peristiwanya berbeda-beda, namun penulis piawai menarik benang merah peristiwa tersebut dalam kategorisasi yang relevan. Bahkan sebaran peristiwa tersebut, menunjukkan analisis dan ulasan perspektif komunikasi politik yang bernas berdasarkan keunikan peristiwanya. Hampir setiap isu yang ditulis, mendapatkan elaborasi teoritis atau praktis dan tak jarang juga perpaduan keduanya.
Penulis memulainya dengan isu yang terkait dengan manajemen kesan dalam pencitraan politik di bab pertama. Tak disangkal lagi, bahwa kini politik citra kerap dilakukan oleh aktor dalam ‘wilayah bermainnya”.Penulis di subjudul “Konvergensi Panggung Politik”, misalnya menyimpulkan telah terjadi proses konvergensi antara panggung hiburan dan panggung politik. Sama-sama menuntut popularitas, prestise dan langkahlangkah strategis menjaga citra diri.Kritisisme dieksplisitkan oleh penulis dalam konteks manajemen citra diri ini kerap kali menjebak aktornya pada situasi hyperealitas. Selain itu, penulis juga menekankan perlunya literasi politik untuk mengimbangi peristiwa politik yang kerap paradoksal.
Pada bab kedua, secara khusus penulis mengkaji praktik komunikasi politik pada era pemerintahan SBY.Pembaca akan disuguhi ulasan yang tajam atas berbagai peristiwa yang terkait dengan penyelenggaraan komunikasi politik oleh SBY dalam kapasitasnya sebagai personal maupun dalam jabatan presidennya di Kabinet Indonesia Bersatu I dan II. Bahasan di bab ketiga berlanjut dengan eksistensi aktor politik yang berperan sebagai komunikator sekaligus juga komunikan dari hubungan timbal balik (interplay) dirinya dengan aktor lain sekaligus lingkungan politik yang menjadi konteks di mana komunikasi politik dilakukan. Dalam proses hubungan antar aktor ini,sudah barang tentu akan muncul relasi kuasa yang justru kerap menjadi lokus utama studi komunikasi politik. Bab keempat,membahas posisi penting media dalam mengonstruksi realitas politik.
Lebih khusus lagi mengenai bagaimana peran, fungsi, dan dinamisasi media saat menjadi saluran komunikasi politik. Di Indonesia, media massa turut menjadi pilar konsolidasi demokrasi dengan perannya sebagai saluran informasi sekaligus alat kontrol terhadap kekuasaan. Di bab terakhir, penulis membahas praktik komunikasi politik pada sejumlah isu internasional. Misalnya saja penulis membahas kunci di balik kesuksesan Obama dalam memenangkan national election di AS,praktik soft powerdalam kiprah Obama, juga praktik komunikasi politik dalam diplomasi dan penyelesaian sengketa. Bobot kedua dari buku ini, analisis penulis secara umum tak sekadar menempatkan politik citra sebagai instrumen manipulasi kesadaran.
Melainkan menimbang perlu kesadaran substantif dari setiap praktik politik citra tersebut. Dalam perspektif pemasaran politik, publik atau khalayak biasanya dipandang sebagai pasar (market) sedangkan aktor politik baik perorangan maupun kelompok atau lembaga dianggap sebagai produk (product). Laiknya suatu produk dalam perusahaan,maka ia atau mereka harus dikemas sedemikian rupa sehingga akan mendapatkan respons yang baik dari pasar. Demikian pulalah dalam politik, seorang kandidat, misalnya harus dikemas sedemikian rupa dengan pencitraan yang baik sehingga mampu menarik minat khalayak untuk memilihnya. Masalah pencitraan dalam komunikasi politik ini kerap dilakukan sedemikian rupa sehingga sering terjadi adanya ketimpangan yang sangat jauh antara realitas yang dicitrakan dengan realitas yang sebenarnya.
Penulis mengingatkan agar para aktor jangan hanya menempatkan khalayak dalam relasi I-it relationship melainkan harus dalam I-thou relationship yang lebih manusiawi.Penulis menegaskan perlu adanya pengarusutamaan literasi politik,termasuk dalam politik citra.Tujuannya,tentu saja untuk mewujudkan cita-cita ideal, yakni politik yang lebih memberdayakan.(*)
Iding R Hasan,
Deputi Direktur Bidang Politik di The Political Literacy Intitute.
Hal menarik dari praktik politik kontemporer di Indonesia maupun di dunia adalah tren menguatnya kebutuhan komunikasi politik.Nyaris tak ada tindakan politik yang tak menempatkan komunikasi politik.
Sebagai salah satu bidang dalam kajian komunikasi, komunikasi politik telah memiliki sejarah keilmuan yang matang. Khazanah keilmuan komunikasi politik tersebar mulai dari kajian opini publik, propaganda, kampanye, negosiasi hingga kajian terbaru seperti marketingpolitik dan cyberdemocracy. Sejumlah kemampuan praktis komunikasi politik pun telah memiliki tradisi yang mapan serta potensi penerimaan pasar yang sangat maju. Misalnya kemampuan praktis dalam bidang kampanye politik, riset opini publik, iklan politik, promotor politik dan lain-lain. Dengan demikian, kajian komunikasi politik tak semata-mata kajian teoritik melainkan juga praktis dan aplikatif.
Judul menarik dan menjadi bingkai keseluruhan isi buku yang ditulis oleh Gun Gun Heryanto ini, seolah ingin meletakkan analisis teoritik dan praktis atas sejumlah peristiwa yang nyata,terjadi dalam konteks tumbuh pesatnya industri citra. Industri citra yang dimaksud penulis adalah industri di bidang komunikasi yang fokus urusannya terkait dengan citra.Sebut saja industri media massa, konsultan komunikasi,agen publisis,industri advertising dan lain-lain.Komunikasi politik di era industri citra memang sangat dinamis dalam hal pengemasan personal maupun organisasional. Tak sekadar untuk memahamkan pihak lain, melainkan juga menciptakan network, pembinaan kader loyalis, distribusi power hingga strategi pemenangan dalam proses kontes politik.
Paling tidak kita bisa mengidentifikasi dua bobot utama dari buku ini. Pertama, buku ini hadir menjadi semacam potret atas dinamisasi sejumlah isu yang beragam mengenai komunikasi politik di Tanah Air dan beberapa bahasan lain terkait isu di luar negeri. Dari lima bab yang disuguhkan, beragam peristiwa disoroti cukup detil, mengacu pada peristiwa kuat yang menjadi polemik opini publik serta headline media massa. Meskipun momentum peristiwanya berbeda-beda, namun penulis piawai menarik benang merah peristiwa tersebut dalam kategorisasi yang relevan. Bahkan sebaran peristiwa tersebut, menunjukkan analisis dan ulasan perspektif komunikasi politik yang bernas berdasarkan keunikan peristiwanya. Hampir setiap isu yang ditulis, mendapatkan elaborasi teoritis atau praktis dan tak jarang juga perpaduan keduanya.
Penulis memulainya dengan isu yang terkait dengan manajemen kesan dalam pencitraan politik di bab pertama. Tak disangkal lagi, bahwa kini politik citra kerap dilakukan oleh aktor dalam ‘wilayah bermainnya”.Penulis di subjudul “Konvergensi Panggung Politik”, misalnya menyimpulkan telah terjadi proses konvergensi antara panggung hiburan dan panggung politik. Sama-sama menuntut popularitas, prestise dan langkahlangkah strategis menjaga citra diri.Kritisisme dieksplisitkan oleh penulis dalam konteks manajemen citra diri ini kerap kali menjebak aktornya pada situasi hyperealitas. Selain itu, penulis juga menekankan perlunya literasi politik untuk mengimbangi peristiwa politik yang kerap paradoksal.
Pada bab kedua, secara khusus penulis mengkaji praktik komunikasi politik pada era pemerintahan SBY.Pembaca akan disuguhi ulasan yang tajam atas berbagai peristiwa yang terkait dengan penyelenggaraan komunikasi politik oleh SBY dalam kapasitasnya sebagai personal maupun dalam jabatan presidennya di Kabinet Indonesia Bersatu I dan II. Bahasan di bab ketiga berlanjut dengan eksistensi aktor politik yang berperan sebagai komunikator sekaligus juga komunikan dari hubungan timbal balik (interplay) dirinya dengan aktor lain sekaligus lingkungan politik yang menjadi konteks di mana komunikasi politik dilakukan. Dalam proses hubungan antar aktor ini,sudah barang tentu akan muncul relasi kuasa yang justru kerap menjadi lokus utama studi komunikasi politik. Bab keempat,membahas posisi penting media dalam mengonstruksi realitas politik.
Lebih khusus lagi mengenai bagaimana peran, fungsi, dan dinamisasi media saat menjadi saluran komunikasi politik. Di Indonesia, media massa turut menjadi pilar konsolidasi demokrasi dengan perannya sebagai saluran informasi sekaligus alat kontrol terhadap kekuasaan. Di bab terakhir, penulis membahas praktik komunikasi politik pada sejumlah isu internasional. Misalnya saja penulis membahas kunci di balik kesuksesan Obama dalam memenangkan national election di AS,praktik soft powerdalam kiprah Obama, juga praktik komunikasi politik dalam diplomasi dan penyelesaian sengketa. Bobot kedua dari buku ini, analisis penulis secara umum tak sekadar menempatkan politik citra sebagai instrumen manipulasi kesadaran.
Melainkan menimbang perlu kesadaran substantif dari setiap praktik politik citra tersebut. Dalam perspektif pemasaran politik, publik atau khalayak biasanya dipandang sebagai pasar (market) sedangkan aktor politik baik perorangan maupun kelompok atau lembaga dianggap sebagai produk (product). Laiknya suatu produk dalam perusahaan,maka ia atau mereka harus dikemas sedemikian rupa sehingga akan mendapatkan respons yang baik dari pasar. Demikian pulalah dalam politik, seorang kandidat, misalnya harus dikemas sedemikian rupa dengan pencitraan yang baik sehingga mampu menarik minat khalayak untuk memilihnya. Masalah pencitraan dalam komunikasi politik ini kerap dilakukan sedemikian rupa sehingga sering terjadi adanya ketimpangan yang sangat jauh antara realitas yang dicitrakan dengan realitas yang sebenarnya.
Penulis mengingatkan agar para aktor jangan hanya menempatkan khalayak dalam relasi I-it relationship melainkan harus dalam I-thou relationship yang lebih manusiawi.Penulis menegaskan perlu adanya pengarusutamaan literasi politik,termasuk dalam politik citra.Tujuannya,tentu saja untuk mewujudkan cita-cita ideal, yakni politik yang lebih memberdayakan.(*)
Iding R Hasan,
Deputi Direktur Bidang Politik di The Political Literacy Intitute.
Selasa, 04 Mei 2010
Politik Jalan Tengah Partai Demokrat
Analisis Politik di Harian Pikiran Rakyat, Senin 03 Mei 2010
Partai Demokrat sebentar lagi akan menyelenggarakan perhelatan besar, yakni kongres. Isu pemilihan ketua umum menjadi sangat krusial bagi partai ini jika dikaitkan dengan Pemilu 2014. Sebagaimana diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina tidak dapat mencalonkan lagi sebagai presiden. Oleh karena itu, posisi ketua umum menjadi sangat strategis, baik jika ia sendiri menjadi calon presiden maupun mencalonkan orang lain.
Namun, betapa pun pentingnya isu pencalonan ketua umum, ada hal yang jauh lebih penting bagi Demokrat dalam rangka mempertahankan eksistensinya sebagai partai besar, yaitu platform dan orientasi politik Partai Demokrat.
Isu ini menjadi penting karena pertama, pada Pemilu 2014 Partai Demokrat akan ditinggalkan Yudhoyono. Bagaimanapun kemenangan partai ini pada Pemilu 2009 lalu banyak dipengaruhi oleh ketokohan dan kepopuleran Yudhoyono, bukan karena prestasi yang telah ditorehkan oleh partai.
Sementara kader-kader partai yang kini tengah bersaing memperebutkan kursi ketua umum, yaitu Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, dan Marzuki Alie, agaknya belum mampu menyamai ketokohan dan popularitas Yudhoyono. Oleh karena itu, Partai Demokrat tidak dapat lagi menggunakan magnet figur untuk memikat para pemilih, tetapi strategi partai ke depan yang dilandasi platform yang jelas.
Kedua, di tengah banyaknya parpol yang akan berpartisipasi pada Pemilu 2014, tentu Partai Demokrat harus mampu menjadi partai dengan ciri khas tertentu yang akan menjadi daya tarik bagi rakyat.
**
Salah satu isu yang kini banyak digulirkan oleh sejumlah kalangan adalah Demokrat sebaiknya menjadi partai tengah, baik dalam konteks politik, ekonomi, agama, maupun sebagainya. Usulan ini tampaknya cukup beralasan dilihat dari beberapa hal. Pertama, dalam konteks kebhinekaan atau kemajemukan bangsa Indonesia menjadi partai tengah tentu sangat menguntungkan. Bagaimanapun, keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan budaya mesti ada yang mengakomodasi sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjaga.
Partai politik yang salah satu fungsinya adalah mengagregasi beragam kepentingan tentu menjadi institusi yang sangat tepat untuk melakukan politik akomodasi. Jika Demokrat mampu memainkan peran tersebut, besar kemungkinan partai ini akan tetap menjadi partai pilihan rakyat.
Kedua, dalam konteks politik-keagamaan, isu-isu yang terkait dengan fundamentalisme, terorisme, dan liberalisme cukup marak di tanah air yang dalam derajat tertentu dapat mengganggu stabilitas politik.
Ketiga, dalam konteks ekonomi, pilihan jalan tengah sangat tepat. Artinya, tidak mudah terombang-ambing antara ayunan bandul kapitalisme dan sosialisme-komunisme. Isu itu menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan label yang pernah diterima partai ini sebagai partai yang menyokong ekonomi neoliberalisme.
Mengambil jalan tengah dalam konteks politik Indonesia sekarang tampaknya merupakan strategi politik yang paling tepat. Namun, tentu saja hal tersebut tidak mudah, butuh kerja keras dan yang paling utama adalah konsistensi. Masalahnya, dalam banyak kasus, sering kali partai jalan tengah tidak dapat menampilkan ketegasan sikap tersebut. Politik jalan tengah, karena selalu berusaha memperlihatkan kenetralan, tanpa terasa sering terjebak pada upaya untuk ”menyelamatkan diri sendiri.”***
Penulis, Deputi Direktur Bidang Politik The Political Literacy Institute.
Partai Demokrat sebentar lagi akan menyelenggarakan perhelatan besar, yakni kongres. Isu pemilihan ketua umum menjadi sangat krusial bagi partai ini jika dikaitkan dengan Pemilu 2014. Sebagaimana diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina tidak dapat mencalonkan lagi sebagai presiden. Oleh karena itu, posisi ketua umum menjadi sangat strategis, baik jika ia sendiri menjadi calon presiden maupun mencalonkan orang lain.
Namun, betapa pun pentingnya isu pencalonan ketua umum, ada hal yang jauh lebih penting bagi Demokrat dalam rangka mempertahankan eksistensinya sebagai partai besar, yaitu platform dan orientasi politik Partai Demokrat.
Isu ini menjadi penting karena pertama, pada Pemilu 2014 Partai Demokrat akan ditinggalkan Yudhoyono. Bagaimanapun kemenangan partai ini pada Pemilu 2009 lalu banyak dipengaruhi oleh ketokohan dan kepopuleran Yudhoyono, bukan karena prestasi yang telah ditorehkan oleh partai.
Sementara kader-kader partai yang kini tengah bersaing memperebutkan kursi ketua umum, yaitu Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, dan Marzuki Alie, agaknya belum mampu menyamai ketokohan dan popularitas Yudhoyono. Oleh karena itu, Partai Demokrat tidak dapat lagi menggunakan magnet figur untuk memikat para pemilih, tetapi strategi partai ke depan yang dilandasi platform yang jelas.
Kedua, di tengah banyaknya parpol yang akan berpartisipasi pada Pemilu 2014, tentu Partai Demokrat harus mampu menjadi partai dengan ciri khas tertentu yang akan menjadi daya tarik bagi rakyat.
**
Salah satu isu yang kini banyak digulirkan oleh sejumlah kalangan adalah Demokrat sebaiknya menjadi partai tengah, baik dalam konteks politik, ekonomi, agama, maupun sebagainya. Usulan ini tampaknya cukup beralasan dilihat dari beberapa hal. Pertama, dalam konteks kebhinekaan atau kemajemukan bangsa Indonesia menjadi partai tengah tentu sangat menguntungkan. Bagaimanapun, keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan budaya mesti ada yang mengakomodasi sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjaga.
Partai politik yang salah satu fungsinya adalah mengagregasi beragam kepentingan tentu menjadi institusi yang sangat tepat untuk melakukan politik akomodasi. Jika Demokrat mampu memainkan peran tersebut, besar kemungkinan partai ini akan tetap menjadi partai pilihan rakyat.
Kedua, dalam konteks politik-keagamaan, isu-isu yang terkait dengan fundamentalisme, terorisme, dan liberalisme cukup marak di tanah air yang dalam derajat tertentu dapat mengganggu stabilitas politik.
Ketiga, dalam konteks ekonomi, pilihan jalan tengah sangat tepat. Artinya, tidak mudah terombang-ambing antara ayunan bandul kapitalisme dan sosialisme-komunisme. Isu itu menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan label yang pernah diterima partai ini sebagai partai yang menyokong ekonomi neoliberalisme.
Mengambil jalan tengah dalam konteks politik Indonesia sekarang tampaknya merupakan strategi politik yang paling tepat. Namun, tentu saja hal tersebut tidak mudah, butuh kerja keras dan yang paling utama adalah konsistensi. Masalahnya, dalam banyak kasus, sering kali partai jalan tengah tidak dapat menampilkan ketegasan sikap tersebut. Politik jalan tengah, karena selalu berusaha memperlihatkan kenetralan, tanpa terasa sering terjebak pada upaya untuk ”menyelamatkan diri sendiri.”***
Penulis, Deputi Direktur Bidang Politik The Political Literacy Institute.
Rabu, 07 April 2010
Pencalonan Artis dan Banalitas Politik
Dimuat di Analisis Politik Harian Pikiran Rakyat, Senin 05 April 2010
Baru-baru ini pemberitaan tentang pencalonan sejumlah artis untuk menjadi kepala daerah cukup marak. Nama Julia Perez (Jupe), misalnya, kini ramai diperbincangkan di media massa baik cetak maupun elektronik setelah menyatakan kesediaannya atas pinangan sejumlah partai politik untuk menjadi calon bupati di daerah Pacitan, Jawa Timur. Sebelumnya artis-artis lain, seperti Sarah Azhari dan Cici Paramida sempat disebut-sebut akan meramaikan bursa pencalonan di daerah itu. Sederet artis lain juga pernah diisukan telah dipinang sejumlah parpol untuk menjadi bupati atau wakil bupati di beberapa kabupaten di Indonesia, antara lain, Ayu Azhari, Ikang Fauzi, Tukul Arwanan, Inul Daratista dan sebagainya.
Pertanyaan yang laik diajukan dalam konteks pencalonan sejumlah artis untuk menjadi kepala daerah adalah: apakah gejala tersebut merupakan sebuah bentuk keterbukaan politik sebagai konsekwensi demokrasi? Ataukah dalam derajat tertentu kecenderungan tersebut akan menodai proses demokrasi itu sendiri?
Banalitas Politik
Sebagian pihak mengatakan bahwa masuknya artis ke dalam dunia politik, merupakan sebuah bentuk banalitas politik. Banalitas secara harfiah menurut Kamus Webster, berarti sesuatu yang biasa dan remeh temeh (triviality). Dalam konteks ini, banalitas politik dapat dimaksudkan sebagai kehidupan atau ruang politik yang mementingkan permukaan, dangkal dan pada saat yang sama mengagungkan budaya popular.
Para artis yang terbiasa hidup dalam gemerlap dunia artifisial tampaknya berbanding lurus dengan banalitas politik. Semakin banyak artis yang memasuki dunia politik, maka semakin banal pulalah kehidupan politik di negeri ini. Celakanya partai-partai politik tampaknya berlomba-lomba untuk meminang para artis untuk dijadikan calon kepala daerah. Jika partai politik lebih mengutamakan orang-orang yang menggenggam popularitas daripada kader-kadernya sendiri, maka kian sempurnalah kecenderungan banalitas politik tersebut.
Gejala banalitas politik tersebut tampaknya kian menemukan momentumnya di negeri ini. Di kalangan masyarakat Indonesia, penerimaan terhadap kalangan artis juga masih cukup kuat. Hal ini disebabkan, antara lain karena corak masyarakat Indonesia yang bersifat kolektif (Deddy Mulyana: 1999). Dalam kultur masyarakat yang seperti itu pengidolaan terhadap seorang tokoh mudah sekali terjadi.
Dari sudut kepentingan jangka pendek, pencalonan artis untuk menjadi kepala daerah oleh partai politik memang menguntungkan partai bersangkutan. Di samping popularitas artis, dana partai juga akan relatif hemat karena para artis yang diusungnya selalu diminta kesiapan dananya untuk berkampanye.
Namun demikian, dari sudut kepentingan jangka panjang hal tersebut akan menimbulkan konsekwensi-konsekwensi politik yang cukup serius baik bagi partai politik itu sendiri maupun bagi kehidupan politik (demokrasi) secara umum di negeri ini.
Pertama, terkikisnya politisi-politisi ideolog dari partai politik dan panggung politik secara umum. Jika pencalonan artis untuk menjadi kepala daerah terus dilakukan oleh sejumlah partai politik, maka kader-kader partai yang notabene calon-calon politisi ideolog lambat laun akan bertumbangan. Kesempatan mereka untuk tampil sebagai pemimpin akan terebut oleh politisi-politisi karbitan tersebut. Fenomena ini dapat dikatakan juga sebagai bentuk kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi.
Kedua, Fenomena itu memperlihatkan bahwa beberapa partai politik di Indonesia kian mengalami disorientasi. Nilai-nilai idealitas politik agaknya kian jauh dari mereka dan digantikan oleh nilai-nilai pragmatis. Kilauan popularitas dan gizi yang menggiurkan dari para artis telah memabukkan mereka.
Memang orang dapat berkilah bahwa demokrasi memungkinkan semua orang untuk masuk ke dalam ranah politik tanpa terkecuali, termasuk artis. Namun, yang tak boleh dilupakan juga adalah bahwa demokrasi juga mesti berlandaskan pada aturan main (rule of game), antara lain kualitas individu yang memadai untuk menjadi seorang pelayan publik. Inilah yang sulit dipenuhi para artis, setidaknya untuk saat ini.
*Penulis, kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung, Deputi Direktur Bidang Politik The Political Literacy Institute.
Baru-baru ini pemberitaan tentang pencalonan sejumlah artis untuk menjadi kepala daerah cukup marak. Nama Julia Perez (Jupe), misalnya, kini ramai diperbincangkan di media massa baik cetak maupun elektronik setelah menyatakan kesediaannya atas pinangan sejumlah partai politik untuk menjadi calon bupati di daerah Pacitan, Jawa Timur. Sebelumnya artis-artis lain, seperti Sarah Azhari dan Cici Paramida sempat disebut-sebut akan meramaikan bursa pencalonan di daerah itu. Sederet artis lain juga pernah diisukan telah dipinang sejumlah parpol untuk menjadi bupati atau wakil bupati di beberapa kabupaten di Indonesia, antara lain, Ayu Azhari, Ikang Fauzi, Tukul Arwanan, Inul Daratista dan sebagainya.
Pertanyaan yang laik diajukan dalam konteks pencalonan sejumlah artis untuk menjadi kepala daerah adalah: apakah gejala tersebut merupakan sebuah bentuk keterbukaan politik sebagai konsekwensi demokrasi? Ataukah dalam derajat tertentu kecenderungan tersebut akan menodai proses demokrasi itu sendiri?
Banalitas Politik
Sebagian pihak mengatakan bahwa masuknya artis ke dalam dunia politik, merupakan sebuah bentuk banalitas politik. Banalitas secara harfiah menurut Kamus Webster, berarti sesuatu yang biasa dan remeh temeh (triviality). Dalam konteks ini, banalitas politik dapat dimaksudkan sebagai kehidupan atau ruang politik yang mementingkan permukaan, dangkal dan pada saat yang sama mengagungkan budaya popular.
Para artis yang terbiasa hidup dalam gemerlap dunia artifisial tampaknya berbanding lurus dengan banalitas politik. Semakin banyak artis yang memasuki dunia politik, maka semakin banal pulalah kehidupan politik di negeri ini. Celakanya partai-partai politik tampaknya berlomba-lomba untuk meminang para artis untuk dijadikan calon kepala daerah. Jika partai politik lebih mengutamakan orang-orang yang menggenggam popularitas daripada kader-kadernya sendiri, maka kian sempurnalah kecenderungan banalitas politik tersebut.
Gejala banalitas politik tersebut tampaknya kian menemukan momentumnya di negeri ini. Di kalangan masyarakat Indonesia, penerimaan terhadap kalangan artis juga masih cukup kuat. Hal ini disebabkan, antara lain karena corak masyarakat Indonesia yang bersifat kolektif (Deddy Mulyana: 1999). Dalam kultur masyarakat yang seperti itu pengidolaan terhadap seorang tokoh mudah sekali terjadi.
Dari sudut kepentingan jangka pendek, pencalonan artis untuk menjadi kepala daerah oleh partai politik memang menguntungkan partai bersangkutan. Di samping popularitas artis, dana partai juga akan relatif hemat karena para artis yang diusungnya selalu diminta kesiapan dananya untuk berkampanye.
Namun demikian, dari sudut kepentingan jangka panjang hal tersebut akan menimbulkan konsekwensi-konsekwensi politik yang cukup serius baik bagi partai politik itu sendiri maupun bagi kehidupan politik (demokrasi) secara umum di negeri ini.
Pertama, terkikisnya politisi-politisi ideolog dari partai politik dan panggung politik secara umum. Jika pencalonan artis untuk menjadi kepala daerah terus dilakukan oleh sejumlah partai politik, maka kader-kader partai yang notabene calon-calon politisi ideolog lambat laun akan bertumbangan. Kesempatan mereka untuk tampil sebagai pemimpin akan terebut oleh politisi-politisi karbitan tersebut. Fenomena ini dapat dikatakan juga sebagai bentuk kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi.
Kedua, Fenomena itu memperlihatkan bahwa beberapa partai politik di Indonesia kian mengalami disorientasi. Nilai-nilai idealitas politik agaknya kian jauh dari mereka dan digantikan oleh nilai-nilai pragmatis. Kilauan popularitas dan gizi yang menggiurkan dari para artis telah memabukkan mereka.
Memang orang dapat berkilah bahwa demokrasi memungkinkan semua orang untuk masuk ke dalam ranah politik tanpa terkecuali, termasuk artis. Namun, yang tak boleh dilupakan juga adalah bahwa demokrasi juga mesti berlandaskan pada aturan main (rule of game), antara lain kualitas individu yang memadai untuk menjadi seorang pelayan publik. Inilah yang sulit dipenuhi para artis, setidaknya untuk saat ini.
*Penulis, kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung, Deputi Direktur Bidang Politik The Political Literacy Institute.
Minggu, 14 Maret 2010
Paralelisme Pemilu Irak-Indonesia
Dimuat di Harian Tribun Jabar, Sabtu 03 Maret 2010
Pada hari Minggu 7 Maret kemarin rakyat Irak telah menyelenggarakan perhelatan besar yang sangat penting untu masa depan negaranya, yaitu pemilihan umum legilslatif. Momentum pemilu ini begitu krusial karena pemenang pemilu nanti akan menghadapi masalah penarikan tentara asing dari negeri seribu satu malam tersebut pada 2011. Artinya, di masa mendatang diharapkan Irak memiliki pemerintahan yang berdiri di atas kaki mereka sendiri tanpa topangan asing seperti selama ini.
Yang menarik dari penyelenggaraan pemilu di Irak tersebut adalah bahwa tampaknya ada paralelisme dengan pemilu yang telah dilaksanakan di negera kita Indonesia dalam beberapa hal. Dan kalau dicermati dengan seksama, kesamaan tersebut sesungguhnya dapat dijadikan pembelajaran yang sangat berharga bagi para elite-elite politik di negeri ini.
Isu Non-agama
Paralelisme yang pertama adalah bahwa isu yang digaungkan oleh partai-partai politik yang mengusung kandidat Perdana Menteri Irak ternyata lebih menonjolkan isu-isu non-agama. Kelompok Moqtada Sadr, misalnya, yang dikenal sebagai faksi Syiah yang fanatik dan sangat benci Amerika Serikat juga tidak menyuarakan isu-isu keagamaan dalam kampanyenya. Bahkan Sadr kemudian berkoalisi dengan Amar Hakim yang menjadi pimpinan Koalisi Nasionalis Irak di mana isu utama kampanyenya adalah masalah kemanusiaan.
Mencuatnya isu-isu non-agama dalam kampanye Irak tentu sangat menarik untuk diamati. Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa para elit politik Irak menyadari bahwa yang dibutuhkan oleh rakyat Irak sekarang ini adalah sesuatu yang ril yang menyangkut hajat hidup mereka, seperti adanya rasa aman di kalangan mereka dan meningkatnya kesejahteraan hidup mereka yang belum pulih sejak invasi AS.
Para elit politik Irak menyadari bahwa kegagalan mereka dalam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan akan berpengaruh terhadap kredibilitas mereka di hadapan rakyat. Apa yang menimpa Perdana Menteri incumbent Nouri al-Maliki sekarang ini agaknya menjadi pelajaran penting. Pamor Maliki belakangan ini jauh merosot di mata rakyat yang diduga karena kegagalannya menciptakan rasa aman. Berbagai kasus bom bunuh diri terus bermunculan bahkan sampai menjelang pemilu.
Pemilu yang berlangsung di tanah air pada April 2009 tampaknya juga dalam derajat tertentu memperlihatkan kecenderungan yang sama. Partai-partai politik pada umumnya tidak menyuarakan isu-isu keagamaan dalam kampanye-kampanye mereka. Dan faktanya, partai-partai yang tetap keukeuh mengusung isu-isu keagamaan semacam Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak laku di pasaran. PBB bahkan kemudian tidak lolos parliamentary threshold sehingga tidak dapat menempatkan wakilnya di DPR.
Pengecualian barangkali layak diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai yang sangat kental dengan warna keagamaan tersebut justeru tidak terjebak pada isu-isu keagamaan. Sebaliknya ia bermain di wilayah yang betul-betul menjadi kebutuhan rakyat. Slogannya, bersih, peduli dan profesional tampaknya cukup mengena di hati masyarakat. Saat korupsi sedang menggurita, berbagai musibah yang datang silih berganti dan carut marut birokrasi dan pemerintahan di negeri ini ketiga slogan tersebut terasa sangat tepat.
Koalisi Pragmatis
Paralelisme kedua yang terjadi dalam pemilu Irak dan Indonesia adalah munculnya koalisi yang didasarkan atas kepentingan jangka pendek elite-elite partai yang berebut untuk menjadi penguasa. Koalisi yang dibangun sama sekali tidak didasarkan pada kesamaan ideologis atau program.
Sekarang ini ada 12 koalisi politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan di Irak. Dari 12 kekuatan koalisi politik tersebut, yang tergolong menonjol adalah Koalisi Negara Hukum pimpinan PM Nouri al-Maliki, Koalisi Nasional Irak pimpinan Ammar Hakim, Kubu Irakiyah atau Gerakan Nasional Irak pimpinan Ayad Allawi, Koalisi Kurdistan pimpinan Masoud Barzani dan Jalal Talabani, Koalisi Persatuan Irak pimpinan Menteri Dalam Negeri Gawad al-Bulani.
Disinyalir bahwa pertarungan antar koalisi tersebut sesungguhnya bukan pertarungan untuk memperebutkan suara terbanyak dari rakyat Irak, tetapi lebih sebagai upaya untuk mengincar kursi perdana menteri yang kini dijabat al-Maliki. Karenanya, koalisi tersebut lebih merupakan kesepakatan-kesepakatan antar elite-elite koalisi ketimbang adanya kesamaan program.
Kecenderungan seperti ini pula yang terjadi di Indonesia. Koalisi yang dibangun baik menjelang maupun sesudah pemilu didasarkan kepada kepentingan pragmatisme elite-elite partai politik. Hal ini misalnya terlihat dari koalisi partai-partai politik yang mengusung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono. PKS dan PPP yang kental identitas keagamaannya bergandengan tangan dengan Partai Demokrat yang sangat nasionalis. Setelah pemilu kekuasaan pun dibagi-bagi sebagai politik balas budi seperti yang terlihat sekarang.
Koalisi yang dibangun atas dasar kepentingan pragmatis ternyata tidak mampu berjalan dengan mulus seperti yang terjadi di negeri ini. Bagaimanapun kepentingan politik setiap partai tidak sama, sehingga ketika terjadi gesekan kepentingan antar mereka seperti yang terlihat di Pansus Century, maka yang muncul adalah perseteruan. Kecenderungan demikian pulalah tampaknya yang akan terjadi dalam koalisi di Irak.
Dari dua kecenderungan pemilu di Irak yang memiliki paralelisme dengan pemilu di Indonesia sangatlah penting bagi elite-elite politik di negeri ini untuk mengambil pelajaran berharga.
*Penulis adalah Kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung.
Pada hari Minggu 7 Maret kemarin rakyat Irak telah menyelenggarakan perhelatan besar yang sangat penting untu masa depan negaranya, yaitu pemilihan umum legilslatif. Momentum pemilu ini begitu krusial karena pemenang pemilu nanti akan menghadapi masalah penarikan tentara asing dari negeri seribu satu malam tersebut pada 2011. Artinya, di masa mendatang diharapkan Irak memiliki pemerintahan yang berdiri di atas kaki mereka sendiri tanpa topangan asing seperti selama ini.
Yang menarik dari penyelenggaraan pemilu di Irak tersebut adalah bahwa tampaknya ada paralelisme dengan pemilu yang telah dilaksanakan di negera kita Indonesia dalam beberapa hal. Dan kalau dicermati dengan seksama, kesamaan tersebut sesungguhnya dapat dijadikan pembelajaran yang sangat berharga bagi para elite-elite politik di negeri ini.
Isu Non-agama
Paralelisme yang pertama adalah bahwa isu yang digaungkan oleh partai-partai politik yang mengusung kandidat Perdana Menteri Irak ternyata lebih menonjolkan isu-isu non-agama. Kelompok Moqtada Sadr, misalnya, yang dikenal sebagai faksi Syiah yang fanatik dan sangat benci Amerika Serikat juga tidak menyuarakan isu-isu keagamaan dalam kampanyenya. Bahkan Sadr kemudian berkoalisi dengan Amar Hakim yang menjadi pimpinan Koalisi Nasionalis Irak di mana isu utama kampanyenya adalah masalah kemanusiaan.
Mencuatnya isu-isu non-agama dalam kampanye Irak tentu sangat menarik untuk diamati. Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa para elit politik Irak menyadari bahwa yang dibutuhkan oleh rakyat Irak sekarang ini adalah sesuatu yang ril yang menyangkut hajat hidup mereka, seperti adanya rasa aman di kalangan mereka dan meningkatnya kesejahteraan hidup mereka yang belum pulih sejak invasi AS.
Para elit politik Irak menyadari bahwa kegagalan mereka dalam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan akan berpengaruh terhadap kredibilitas mereka di hadapan rakyat. Apa yang menimpa Perdana Menteri incumbent Nouri al-Maliki sekarang ini agaknya menjadi pelajaran penting. Pamor Maliki belakangan ini jauh merosot di mata rakyat yang diduga karena kegagalannya menciptakan rasa aman. Berbagai kasus bom bunuh diri terus bermunculan bahkan sampai menjelang pemilu.
Pemilu yang berlangsung di tanah air pada April 2009 tampaknya juga dalam derajat tertentu memperlihatkan kecenderungan yang sama. Partai-partai politik pada umumnya tidak menyuarakan isu-isu keagamaan dalam kampanye-kampanye mereka. Dan faktanya, partai-partai yang tetap keukeuh mengusung isu-isu keagamaan semacam Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak laku di pasaran. PBB bahkan kemudian tidak lolos parliamentary threshold sehingga tidak dapat menempatkan wakilnya di DPR.
Pengecualian barangkali layak diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai yang sangat kental dengan warna keagamaan tersebut justeru tidak terjebak pada isu-isu keagamaan. Sebaliknya ia bermain di wilayah yang betul-betul menjadi kebutuhan rakyat. Slogannya, bersih, peduli dan profesional tampaknya cukup mengena di hati masyarakat. Saat korupsi sedang menggurita, berbagai musibah yang datang silih berganti dan carut marut birokrasi dan pemerintahan di negeri ini ketiga slogan tersebut terasa sangat tepat.
Koalisi Pragmatis
Paralelisme kedua yang terjadi dalam pemilu Irak dan Indonesia adalah munculnya koalisi yang didasarkan atas kepentingan jangka pendek elite-elite partai yang berebut untuk menjadi penguasa. Koalisi yang dibangun sama sekali tidak didasarkan pada kesamaan ideologis atau program.
Sekarang ini ada 12 koalisi politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan di Irak. Dari 12 kekuatan koalisi politik tersebut, yang tergolong menonjol adalah Koalisi Negara Hukum pimpinan PM Nouri al-Maliki, Koalisi Nasional Irak pimpinan Ammar Hakim, Kubu Irakiyah atau Gerakan Nasional Irak pimpinan Ayad Allawi, Koalisi Kurdistan pimpinan Masoud Barzani dan Jalal Talabani, Koalisi Persatuan Irak pimpinan Menteri Dalam Negeri Gawad al-Bulani.
Disinyalir bahwa pertarungan antar koalisi tersebut sesungguhnya bukan pertarungan untuk memperebutkan suara terbanyak dari rakyat Irak, tetapi lebih sebagai upaya untuk mengincar kursi perdana menteri yang kini dijabat al-Maliki. Karenanya, koalisi tersebut lebih merupakan kesepakatan-kesepakatan antar elite-elite koalisi ketimbang adanya kesamaan program.
Kecenderungan seperti ini pula yang terjadi di Indonesia. Koalisi yang dibangun baik menjelang maupun sesudah pemilu didasarkan kepada kepentingan pragmatisme elite-elite partai politik. Hal ini misalnya terlihat dari koalisi partai-partai politik yang mengusung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono. PKS dan PPP yang kental identitas keagamaannya bergandengan tangan dengan Partai Demokrat yang sangat nasionalis. Setelah pemilu kekuasaan pun dibagi-bagi sebagai politik balas budi seperti yang terlihat sekarang.
Koalisi yang dibangun atas dasar kepentingan pragmatis ternyata tidak mampu berjalan dengan mulus seperti yang terjadi di negeri ini. Bagaimanapun kepentingan politik setiap partai tidak sama, sehingga ketika terjadi gesekan kepentingan antar mereka seperti yang terlihat di Pansus Century, maka yang muncul adalah perseteruan. Kecenderungan demikian pulalah tampaknya yang akan terjadi dalam koalisi di Irak.
Dari dua kecenderungan pemilu di Irak yang memiliki paralelisme dengan pemilu di Indonesia sangatlah penting bagi elite-elite politik di negeri ini untuk mengambil pelajaran berharga.
*Penulis adalah Kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung.
Seusai Pansus Century
Dimuat di Harian Pikiran Rakyat, Jum'at 05 Maret 2010
Hasil Rapat Paripurna DPR RI Selasa malam kemarin memperlihatkan bahwa opsi C yang menyatakan telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh otoritas moneter dan fiskal akhirnya menang dalam voting. Opsi yang akhirnya didukung enam fraksi, yakni Golkar, PKS, PDIP, Hanura, Gerindra, dan belakangan PPP, mengalahkan opsi A yang menyatakan hal sebaliknya, di mana tiga fraksi, yakni Demokrat, PKB, dan PAN menjadi pendukungnya. Salah seorang anggota PKB, Lili Wahid bahkan membelot dari suara fraksinya dan memilih opsi C. Skor akhirnya, 212 untuk Opsi A dan 325 untuk opsi C.
Meskipun ada upaya untuk memperlambat paripurna oleh fraksi-fraksi pendukung opsi A yang dimotori oleh Demokrat dengan mengajukan opsi baru, yaitu gabungan antara opsi A dan C, tetapi pada akhirnya hal tersebut tidak memberikan pengaruh apa-apa. Sebab, pada pemungutan suara pertama opsi tersebut kalah. Apalagi secara substantif, pengajuan opsi gabungan tersebut terlalu mengada-ngada dan dipaksakan.
Pertanyaan yang layak diajukan seusai paripurna tersebut adalah bagaimana konstelasi politik selanjutnya, terutama terkait dengan koalisi di parlemen? Hal ini penting diungkapkan mengingat dua fraksi dari pendukung opsi C, yakni Golkar dan PKS, adalah fraksi yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.
Dalam konteks ini, paling tidak ada dua kemungkinan yang akan terjadi seusai paripurna. Pertama, koalisi pendukung Yudhoyono-Boediono di parlemen besar kemungkinan retak atau pecah kongsi. Pandangan yang sangat berlawanan antara Golkar, PKS, dan empat fraksi yang tetap dalam koalisi akan sulit disatukan kembali dalam perahu yang sama.
Keretakan ini mulai mengeras ketika serangan-serangan balik yang dilancarkan kubu Demokrat terhadap Golkar dan PKS terkesan seperti serangan balas dendam. Serangan Yudhoyono terhadap Aburizal Bakrie (Ical) melalui kasus pengemplangan pajak dan pelaporan Staf Khusus Presiden, Andi Arief, atas dugaan L/C bermasalah di Bank Century atas nama Misbakhun dari PKS, merupakan bukti konkret dari perseteruan tersebut.
Jika kemungkinan ini yang terjadi, Demokrat yang notabene pengusung utama Yudhoyono-Boediono dipastikan akan kelimpungan. Apalagi pada pemungutan suara kemarin, PPP yang tadinya diduga berada di pihak Demokrat ternyata memberikan dukungan kepada seterunya. Kalau ini kemudian berlanjut ke dalam koalisi, makin goyahlah Demokrat.
Namun, dari sudut pandang demokrasi, justru realitas politik tersebut merupakan hal positif karena akan terjadi perimbangan kekuatan antara eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, mekanisme check and balances antara kedua lembaga negara tersebut kian membaik. Pemerintahan Yudhoyono-Boediono tentu akan lebih hati-hati lagi dalam mengeluarkan berbagai kebijakannya. Akan tetapi, Yudhoyono di sisi lain bisa leluasa melakukan perombakan kabinet (reshuffle).
Kedua, Demokrat akan berusaha terus mempertahankan koalisi dengan tetap merangkul Golkar dan PKS. Pilihan ini mungkin terjadi jika Yudhoyono memberikan konsesi "besar-besaran" bagi keduanya baik dalam bentuk pemberian jabatan menteri atau bahkan wapres ataupun dalam bentuk kebijakan yang menguntungkan keduanya. Sekalipun pilihan ini berat, tetapi secara politik akan menguntungkan bagi Yudhoyono karena relatif mudah mengamankan kebijakan-kebijakannya di parlemen.
Akan tetapi pada sisi lain, jika kemungkinan ini yang terjadi, Golkar dan PKS akan merugi secara politik dalam jangka panjang. Keduanya sama saja dengan melakukan "bunuh diri" politik karena citra mereka akan rontok di hadapan publik. Kekritisan keduanya selama pembahasan masalah Century tak lebih sebagai tarian dramaturgis yang ujung-ujungnya hanya mencari kekuasaan.
Keputusan politik
Satu hal yang harus dipahami oleh semua pihak adalah, apa yang telah diputuskan oleh Sidang Paripurna DPR merupakan keputusan politik. Keputusan politik berbeda dengan keputusan dalam ranah hukum misalnya melalui keputusan pengadilan. Semua pihak hendaknya memahami implikasi dari keputusan tersebut.
Hal ini perlu ditegaskan mengingat ada kecenderungan, fraksi-fraksi yang memilih opsi C adalah mereka yang berada di pihak yang benar, karenanya layak disebut para pahlawan. Sementara fraksi-fraksi yang mendukung opsi A adalah mereka yang berada di pihak yang salah, karenanya layak disebut para pecundang. Padahal dalam ranah politik tidak dikenal fomula benar atau salah. Yang ada adalah kalah atau menang, mungkin atau tidak mungkin, dan seterusnya. Gagasan apa pun yang didukung mayoritas anggota parlemen, itulah yang menang terlepas dari kebenaran yang dikandungnya. Keputusan politik yang dihasilkan paripurna DPR bukanlah kebenaran yang mesti dipegang secara penuh.
Dalam konteks ini, keputusan politik di DPR itu harus ditin- daklanjuti dengan langkah-langkah hukum sehingga kebenaran yang dihasilkan dapat dipegang semua pihak. Jika keputusan hukum telah keluar, baru kita bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah.
Oleh karena itu, rekomendasi yang menghendaki agar lembaga kepolisian, kejaksaan, dan KPK menindaklanjuti keputusan politik tersebut harus terus didorong dan diawasi baik oleh para wakil rakyat itu sendiri maupun publik.***
Penulis, kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung, Deputi Direktur Bidang Politik The Political Literacy Institute.
Hasil Rapat Paripurna DPR RI Selasa malam kemarin memperlihatkan bahwa opsi C yang menyatakan telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh otoritas moneter dan fiskal akhirnya menang dalam voting. Opsi yang akhirnya didukung enam fraksi, yakni Golkar, PKS, PDIP, Hanura, Gerindra, dan belakangan PPP, mengalahkan opsi A yang menyatakan hal sebaliknya, di mana tiga fraksi, yakni Demokrat, PKB, dan PAN menjadi pendukungnya. Salah seorang anggota PKB, Lili Wahid bahkan membelot dari suara fraksinya dan memilih opsi C. Skor akhirnya, 212 untuk Opsi A dan 325 untuk opsi C.
Meskipun ada upaya untuk memperlambat paripurna oleh fraksi-fraksi pendukung opsi A yang dimotori oleh Demokrat dengan mengajukan opsi baru, yaitu gabungan antara opsi A dan C, tetapi pada akhirnya hal tersebut tidak memberikan pengaruh apa-apa. Sebab, pada pemungutan suara pertama opsi tersebut kalah. Apalagi secara substantif, pengajuan opsi gabungan tersebut terlalu mengada-ngada dan dipaksakan.
Pertanyaan yang layak diajukan seusai paripurna tersebut adalah bagaimana konstelasi politik selanjutnya, terutama terkait dengan koalisi di parlemen? Hal ini penting diungkapkan mengingat dua fraksi dari pendukung opsi C, yakni Golkar dan PKS, adalah fraksi yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.
Dalam konteks ini, paling tidak ada dua kemungkinan yang akan terjadi seusai paripurna. Pertama, koalisi pendukung Yudhoyono-Boediono di parlemen besar kemungkinan retak atau pecah kongsi. Pandangan yang sangat berlawanan antara Golkar, PKS, dan empat fraksi yang tetap dalam koalisi akan sulit disatukan kembali dalam perahu yang sama.
Keretakan ini mulai mengeras ketika serangan-serangan balik yang dilancarkan kubu Demokrat terhadap Golkar dan PKS terkesan seperti serangan balas dendam. Serangan Yudhoyono terhadap Aburizal Bakrie (Ical) melalui kasus pengemplangan pajak dan pelaporan Staf Khusus Presiden, Andi Arief, atas dugaan L/C bermasalah di Bank Century atas nama Misbakhun dari PKS, merupakan bukti konkret dari perseteruan tersebut.
Jika kemungkinan ini yang terjadi, Demokrat yang notabene pengusung utama Yudhoyono-Boediono dipastikan akan kelimpungan. Apalagi pada pemungutan suara kemarin, PPP yang tadinya diduga berada di pihak Demokrat ternyata memberikan dukungan kepada seterunya. Kalau ini kemudian berlanjut ke dalam koalisi, makin goyahlah Demokrat.
Namun, dari sudut pandang demokrasi, justru realitas politik tersebut merupakan hal positif karena akan terjadi perimbangan kekuatan antara eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, mekanisme check and balances antara kedua lembaga negara tersebut kian membaik. Pemerintahan Yudhoyono-Boediono tentu akan lebih hati-hati lagi dalam mengeluarkan berbagai kebijakannya. Akan tetapi, Yudhoyono di sisi lain bisa leluasa melakukan perombakan kabinet (reshuffle).
Kedua, Demokrat akan berusaha terus mempertahankan koalisi dengan tetap merangkul Golkar dan PKS. Pilihan ini mungkin terjadi jika Yudhoyono memberikan konsesi "besar-besaran" bagi keduanya baik dalam bentuk pemberian jabatan menteri atau bahkan wapres ataupun dalam bentuk kebijakan yang menguntungkan keduanya. Sekalipun pilihan ini berat, tetapi secara politik akan menguntungkan bagi Yudhoyono karena relatif mudah mengamankan kebijakan-kebijakannya di parlemen.
Akan tetapi pada sisi lain, jika kemungkinan ini yang terjadi, Golkar dan PKS akan merugi secara politik dalam jangka panjang. Keduanya sama saja dengan melakukan "bunuh diri" politik karena citra mereka akan rontok di hadapan publik. Kekritisan keduanya selama pembahasan masalah Century tak lebih sebagai tarian dramaturgis yang ujung-ujungnya hanya mencari kekuasaan.
Keputusan politik
Satu hal yang harus dipahami oleh semua pihak adalah, apa yang telah diputuskan oleh Sidang Paripurna DPR merupakan keputusan politik. Keputusan politik berbeda dengan keputusan dalam ranah hukum misalnya melalui keputusan pengadilan. Semua pihak hendaknya memahami implikasi dari keputusan tersebut.
Hal ini perlu ditegaskan mengingat ada kecenderungan, fraksi-fraksi yang memilih opsi C adalah mereka yang berada di pihak yang benar, karenanya layak disebut para pahlawan. Sementara fraksi-fraksi yang mendukung opsi A adalah mereka yang berada di pihak yang salah, karenanya layak disebut para pecundang. Padahal dalam ranah politik tidak dikenal fomula benar atau salah. Yang ada adalah kalah atau menang, mungkin atau tidak mungkin, dan seterusnya. Gagasan apa pun yang didukung mayoritas anggota parlemen, itulah yang menang terlepas dari kebenaran yang dikandungnya. Keputusan politik yang dihasilkan paripurna DPR bukanlah kebenaran yang mesti dipegang secara penuh.
Dalam konteks ini, keputusan politik di DPR itu harus ditin- daklanjuti dengan langkah-langkah hukum sehingga kebenaran yang dihasilkan dapat dipegang semua pihak. Jika keputusan hukum telah keluar, baru kita bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah.
Oleh karena itu, rekomendasi yang menghendaki agar lembaga kepolisian, kejaksaan, dan KPK menindaklanjuti keputusan politik tersebut harus terus didorong dan diawasi baik oleh para wakil rakyat itu sendiri maupun publik.***
Penulis, kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung, Deputi Direktur Bidang Politik The Political Literacy Institute.
Langganan:
Komentar (Atom)