Koran Jakarta, Selasa, 25 Mei 2010
Dinamika politik yang terjadi dalam Kongres ke-2 Partai Demokrat di Bandung sungguh menarik.
Sampai menjelang pemilihan, ketiga kandidat, yakni Anas Urbaningrum (AU), Andi Malarangeng (AM), dan Marzuki Ali (MA), tetap maju.
Isu dipanggilnya mereka oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar terjadi koalisi sehingga ada kandidat yang bersedia mengundurkan diri ternyata tidak terbukti di lapangan.
Ketiganya bergeming dengan keputusannya untuk menjadi orang nomor satu di partai bentukan SBY tersebut.
Realitas politik tersebut justru merupakan hal yang positif bagi demokrasi Indonesia.
Artinya, Demokrat telah menyuguhkan praktik demokrasi yang benar melalui kongresnya yaitu suara masing-masing peserta tidak (mau) “dibungkam” oleh elite, bahkan ketua dewan pembina sekalipun.
Kalau dibandingkan dengan kongres yang telah diselenggarakan PAN dan PDIP, kongres Demokrat jauh lebih maju.
Pada konteks PAN, misalnya, kehadiran Amien Rais menjadikan persaingan sirna dengan mundurnya Dradjad Wibowo.
Lebih-lebih pada kasus PDIP, baru ada suara yang mencalonkan tokoh selain Megawati saja sudah terberangus sedemikian rupa.
Oleh karena itu, kongres Demokrat kemarin dapat dipandang sebagai pembelajaran politik yang penting.
Dalam konteks tersebut, SBY sebagai Ketua Dewan Pembina cukup berhasil untuk memainkan kenetralannya selama kongres.
Meskipun kehadiran anaknya, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), di barisan pendukung AM yang dianggap sebagai representasi dukungan Cikeas sedikit banyak menodai kenetralannya, SBY mampu menahan diri untuk tidak menyatakannya secara eksplisit.
Hal ini, selain sikap hati-hati juga bisa dianggap sebagai sebagai strategi SBY untuk mencari aman, sehingga apabila kandidat yang didukungnya tersebut tidak menang, ia tidak akan kehilangan muka. Dan itulah yang terjadi.
AM yang oleh berbagai pihak disebut- sebut kandidat yang mendapatkan “restu” paling awal dari SBY ternyata gagal total.
Kemenangan AU
Dalam persaingan tersebut akhirnya AU tampil sebagai pemenang dengan perolehan suara yang meyakinkan, yakni 280 pada putaran kedua, mengalahkan MA yang hanya memperoleh 246 suara. Sedangkan AM sudah tersingkir pada putaran pertama.
AU tampil sebagai kandidat yang penuh dengan gagasan politik yang cerdas.
Sebagai seorang politisi, AU tidak terjebak pada aktifi sme belaka.
Ia tetap dapat meluangkan waktunya untuk berkarya.
Sampai saat ini AU sudah menelurkan kurang lebih sepuluh buah karya dalam bentuk buku.
Menjela kongres pun masih sempat menerbitkan dua terbarunya. kalau kemudian sebagai politisi atau intelektual.
Kemenangan kongres ini dari politik diusungnya.
tidak gencar melakukan kampanye politik di media massa seperti halnya AM.
Sebaliknya ia banyak melakukan kunjungan dan berdialog langsung dengan para pengurus DPD dan DPC seraya menawarkan gagasan-gagasan politik hidup mereka.
faktor kunci kemenangan adalah gagasannya memberdayakan DPD dan DPC antara lain dalam berbagai sehingga mereka bertanggung jawab atas berjalantidaknya keputusan tersebut.
ini agaknya dipandang sebagai terobosan yang menarik oleh kalangan DPD dan DPC, apalagi selama mereka hanya dianggap penting kalau memasuki masa baik presiden, legislatif, ataupun pemilukada.
keberadaan mereka kali hanya sebagai saja.
politik gagasan, ada yang daya tarik para peserta kongres.
Pertama adalah gaya politiknya. Dalam banyak hal, gaya politik AU identik dengan gaya politik SBY: santun, tidak emosional, akomodatif sehingga mudah diterima semua pihak.
Hal ini berbeda dengan gaya politik AM yang kadang-kadang terlalu “flamboyan” atau dengan MA yang masih kaku dan acap demam panggung.
Kedua, relasi politik AU terutama dengan sesama partai tampaknya lebih luas dari dua pesaingnya.
Hal ini karena AU, meskipun termuda, tetapi pengalaman organisasi politiknya justru lebih lama.
Ketiga, faktor Jawa.
Dalam konteks politik Indonesia dimensi kejawaan masih cukup kuat.
AU dalam hal ini sangat diuntungkan apalagi ia berasal dari Blitar yang merupakan asal-usul keturunan SBY juga.
AU telah resmi sebagai pengganti Hadi Utomo untuk menakhodai partai berlambang mercy tersebut selama lima tahun ke depan.
Oleh karena itu, beberapa hal sudah harus dipersiapkan.
Pertama, dalam setiap kali pemilihan yang melibatkan banyak kandidat, tentu ada banyak pihak yang saling berseberangan.
Maka, tugas pertama pemenang adalah merangkul semua kekuatan termasuk mereka yang dikalahkannya.
Dalam konteks ini, AU tidak akan kesulitan melakukan hal tersebut apalagi tidak terjadi friksi yang tajam selama kongres.
Kedua, ini yang sangat penting, yakni konsistensi atas janji politik untuk memberdayakan DPD dan DPC selama kepengurusannya.
Jika AU benar-benar merealisasikan apa yang telah ditawarkannya, tentu dukungan mereka akan terus menguat.
Bagaimanapun, kemenangan AU adalah kemenangan gagasan.
Karenanya, hal tersebut harus dijaga.
Ketiga, membentuk kepengurusan yang akomodatif.
Salah satu hal yang sangat penting adalah rencana menjadikan Ibas sebagai Sekretaris Jenderal.
Kehadiran Ibas tentu bukan hanya dipandang representasi kubu AM, melainkan yang lebih penting representasi keluarga Cikeas.
Bagaimanapun SBY yang terpilih kembali sebagai Ketua Dewan Pembina tetap merupakan figur kunci di Demokrat.
Penulis adalah Deputi Direktur Bidang Politik The Political Literacy Institute.
Selasa, 25 Mei 2010
Literasi Politik Citra
Seputar Indonesia, Minggu, 16 Mei 2010
Hal menarik dari praktik politik kontemporer di Indonesia maupun di dunia adalah tren menguatnya kebutuhan komunikasi politik.Nyaris tak ada tindakan politik yang tak menempatkan komunikasi politik.
Sebagai salah satu bidang dalam kajian komunikasi, komunikasi politik telah memiliki sejarah keilmuan yang matang. Khazanah keilmuan komunikasi politik tersebar mulai dari kajian opini publik, propaganda, kampanye, negosiasi hingga kajian terbaru seperti marketingpolitik dan cyberdemocracy. Sejumlah kemampuan praktis komunikasi politik pun telah memiliki tradisi yang mapan serta potensi penerimaan pasar yang sangat maju. Misalnya kemampuan praktis dalam bidang kampanye politik, riset opini publik, iklan politik, promotor politik dan lain-lain. Dengan demikian, kajian komunikasi politik tak semata-mata kajian teoritik melainkan juga praktis dan aplikatif.
Judul menarik dan menjadi bingkai keseluruhan isi buku yang ditulis oleh Gun Gun Heryanto ini, seolah ingin meletakkan analisis teoritik dan praktis atas sejumlah peristiwa yang nyata,terjadi dalam konteks tumbuh pesatnya industri citra. Industri citra yang dimaksud penulis adalah industri di bidang komunikasi yang fokus urusannya terkait dengan citra.Sebut saja industri media massa, konsultan komunikasi,agen publisis,industri advertising dan lain-lain.Komunikasi politik di era industri citra memang sangat dinamis dalam hal pengemasan personal maupun organisasional. Tak sekadar untuk memahamkan pihak lain, melainkan juga menciptakan network, pembinaan kader loyalis, distribusi power hingga strategi pemenangan dalam proses kontes politik.
Paling tidak kita bisa mengidentifikasi dua bobot utama dari buku ini. Pertama, buku ini hadir menjadi semacam potret atas dinamisasi sejumlah isu yang beragam mengenai komunikasi politik di Tanah Air dan beberapa bahasan lain terkait isu di luar negeri. Dari lima bab yang disuguhkan, beragam peristiwa disoroti cukup detil, mengacu pada peristiwa kuat yang menjadi polemik opini publik serta headline media massa. Meskipun momentum peristiwanya berbeda-beda, namun penulis piawai menarik benang merah peristiwa tersebut dalam kategorisasi yang relevan. Bahkan sebaran peristiwa tersebut, menunjukkan analisis dan ulasan perspektif komunikasi politik yang bernas berdasarkan keunikan peristiwanya. Hampir setiap isu yang ditulis, mendapatkan elaborasi teoritis atau praktis dan tak jarang juga perpaduan keduanya.
Penulis memulainya dengan isu yang terkait dengan manajemen kesan dalam pencitraan politik di bab pertama. Tak disangkal lagi, bahwa kini politik citra kerap dilakukan oleh aktor dalam ‘wilayah bermainnya”.Penulis di subjudul “Konvergensi Panggung Politik”, misalnya menyimpulkan telah terjadi proses konvergensi antara panggung hiburan dan panggung politik. Sama-sama menuntut popularitas, prestise dan langkahlangkah strategis menjaga citra diri.Kritisisme dieksplisitkan oleh penulis dalam konteks manajemen citra diri ini kerap kali menjebak aktornya pada situasi hyperealitas. Selain itu, penulis juga menekankan perlunya literasi politik untuk mengimbangi peristiwa politik yang kerap paradoksal.
Pada bab kedua, secara khusus penulis mengkaji praktik komunikasi politik pada era pemerintahan SBY.Pembaca akan disuguhi ulasan yang tajam atas berbagai peristiwa yang terkait dengan penyelenggaraan komunikasi politik oleh SBY dalam kapasitasnya sebagai personal maupun dalam jabatan presidennya di Kabinet Indonesia Bersatu I dan II. Bahasan di bab ketiga berlanjut dengan eksistensi aktor politik yang berperan sebagai komunikator sekaligus juga komunikan dari hubungan timbal balik (interplay) dirinya dengan aktor lain sekaligus lingkungan politik yang menjadi konteks di mana komunikasi politik dilakukan. Dalam proses hubungan antar aktor ini,sudah barang tentu akan muncul relasi kuasa yang justru kerap menjadi lokus utama studi komunikasi politik. Bab keempat,membahas posisi penting media dalam mengonstruksi realitas politik.
Lebih khusus lagi mengenai bagaimana peran, fungsi, dan dinamisasi media saat menjadi saluran komunikasi politik. Di Indonesia, media massa turut menjadi pilar konsolidasi demokrasi dengan perannya sebagai saluran informasi sekaligus alat kontrol terhadap kekuasaan. Di bab terakhir, penulis membahas praktik komunikasi politik pada sejumlah isu internasional. Misalnya saja penulis membahas kunci di balik kesuksesan Obama dalam memenangkan national election di AS,praktik soft powerdalam kiprah Obama, juga praktik komunikasi politik dalam diplomasi dan penyelesaian sengketa. Bobot kedua dari buku ini, analisis penulis secara umum tak sekadar menempatkan politik citra sebagai instrumen manipulasi kesadaran.
Melainkan menimbang perlu kesadaran substantif dari setiap praktik politik citra tersebut. Dalam perspektif pemasaran politik, publik atau khalayak biasanya dipandang sebagai pasar (market) sedangkan aktor politik baik perorangan maupun kelompok atau lembaga dianggap sebagai produk (product). Laiknya suatu produk dalam perusahaan,maka ia atau mereka harus dikemas sedemikian rupa sehingga akan mendapatkan respons yang baik dari pasar. Demikian pulalah dalam politik, seorang kandidat, misalnya harus dikemas sedemikian rupa dengan pencitraan yang baik sehingga mampu menarik minat khalayak untuk memilihnya. Masalah pencitraan dalam komunikasi politik ini kerap dilakukan sedemikian rupa sehingga sering terjadi adanya ketimpangan yang sangat jauh antara realitas yang dicitrakan dengan realitas yang sebenarnya.
Penulis mengingatkan agar para aktor jangan hanya menempatkan khalayak dalam relasi I-it relationship melainkan harus dalam I-thou relationship yang lebih manusiawi.Penulis menegaskan perlu adanya pengarusutamaan literasi politik,termasuk dalam politik citra.Tujuannya,tentu saja untuk mewujudkan cita-cita ideal, yakni politik yang lebih memberdayakan.(*)
Iding R Hasan,
Deputi Direktur Bidang Politik di The Political Literacy Intitute.
Hal menarik dari praktik politik kontemporer di Indonesia maupun di dunia adalah tren menguatnya kebutuhan komunikasi politik.Nyaris tak ada tindakan politik yang tak menempatkan komunikasi politik.
Sebagai salah satu bidang dalam kajian komunikasi, komunikasi politik telah memiliki sejarah keilmuan yang matang. Khazanah keilmuan komunikasi politik tersebar mulai dari kajian opini publik, propaganda, kampanye, negosiasi hingga kajian terbaru seperti marketingpolitik dan cyberdemocracy. Sejumlah kemampuan praktis komunikasi politik pun telah memiliki tradisi yang mapan serta potensi penerimaan pasar yang sangat maju. Misalnya kemampuan praktis dalam bidang kampanye politik, riset opini publik, iklan politik, promotor politik dan lain-lain. Dengan demikian, kajian komunikasi politik tak semata-mata kajian teoritik melainkan juga praktis dan aplikatif.
Judul menarik dan menjadi bingkai keseluruhan isi buku yang ditulis oleh Gun Gun Heryanto ini, seolah ingin meletakkan analisis teoritik dan praktis atas sejumlah peristiwa yang nyata,terjadi dalam konteks tumbuh pesatnya industri citra. Industri citra yang dimaksud penulis adalah industri di bidang komunikasi yang fokus urusannya terkait dengan citra.Sebut saja industri media massa, konsultan komunikasi,agen publisis,industri advertising dan lain-lain.Komunikasi politik di era industri citra memang sangat dinamis dalam hal pengemasan personal maupun organisasional. Tak sekadar untuk memahamkan pihak lain, melainkan juga menciptakan network, pembinaan kader loyalis, distribusi power hingga strategi pemenangan dalam proses kontes politik.
Paling tidak kita bisa mengidentifikasi dua bobot utama dari buku ini. Pertama, buku ini hadir menjadi semacam potret atas dinamisasi sejumlah isu yang beragam mengenai komunikasi politik di Tanah Air dan beberapa bahasan lain terkait isu di luar negeri. Dari lima bab yang disuguhkan, beragam peristiwa disoroti cukup detil, mengacu pada peristiwa kuat yang menjadi polemik opini publik serta headline media massa. Meskipun momentum peristiwanya berbeda-beda, namun penulis piawai menarik benang merah peristiwa tersebut dalam kategorisasi yang relevan. Bahkan sebaran peristiwa tersebut, menunjukkan analisis dan ulasan perspektif komunikasi politik yang bernas berdasarkan keunikan peristiwanya. Hampir setiap isu yang ditulis, mendapatkan elaborasi teoritis atau praktis dan tak jarang juga perpaduan keduanya.
Penulis memulainya dengan isu yang terkait dengan manajemen kesan dalam pencitraan politik di bab pertama. Tak disangkal lagi, bahwa kini politik citra kerap dilakukan oleh aktor dalam ‘wilayah bermainnya”.Penulis di subjudul “Konvergensi Panggung Politik”, misalnya menyimpulkan telah terjadi proses konvergensi antara panggung hiburan dan panggung politik. Sama-sama menuntut popularitas, prestise dan langkahlangkah strategis menjaga citra diri.Kritisisme dieksplisitkan oleh penulis dalam konteks manajemen citra diri ini kerap kali menjebak aktornya pada situasi hyperealitas. Selain itu, penulis juga menekankan perlunya literasi politik untuk mengimbangi peristiwa politik yang kerap paradoksal.
Pada bab kedua, secara khusus penulis mengkaji praktik komunikasi politik pada era pemerintahan SBY.Pembaca akan disuguhi ulasan yang tajam atas berbagai peristiwa yang terkait dengan penyelenggaraan komunikasi politik oleh SBY dalam kapasitasnya sebagai personal maupun dalam jabatan presidennya di Kabinet Indonesia Bersatu I dan II. Bahasan di bab ketiga berlanjut dengan eksistensi aktor politik yang berperan sebagai komunikator sekaligus juga komunikan dari hubungan timbal balik (interplay) dirinya dengan aktor lain sekaligus lingkungan politik yang menjadi konteks di mana komunikasi politik dilakukan. Dalam proses hubungan antar aktor ini,sudah barang tentu akan muncul relasi kuasa yang justru kerap menjadi lokus utama studi komunikasi politik. Bab keempat,membahas posisi penting media dalam mengonstruksi realitas politik.
Lebih khusus lagi mengenai bagaimana peran, fungsi, dan dinamisasi media saat menjadi saluran komunikasi politik. Di Indonesia, media massa turut menjadi pilar konsolidasi demokrasi dengan perannya sebagai saluran informasi sekaligus alat kontrol terhadap kekuasaan. Di bab terakhir, penulis membahas praktik komunikasi politik pada sejumlah isu internasional. Misalnya saja penulis membahas kunci di balik kesuksesan Obama dalam memenangkan national election di AS,praktik soft powerdalam kiprah Obama, juga praktik komunikasi politik dalam diplomasi dan penyelesaian sengketa. Bobot kedua dari buku ini, analisis penulis secara umum tak sekadar menempatkan politik citra sebagai instrumen manipulasi kesadaran.
Melainkan menimbang perlu kesadaran substantif dari setiap praktik politik citra tersebut. Dalam perspektif pemasaran politik, publik atau khalayak biasanya dipandang sebagai pasar (market) sedangkan aktor politik baik perorangan maupun kelompok atau lembaga dianggap sebagai produk (product). Laiknya suatu produk dalam perusahaan,maka ia atau mereka harus dikemas sedemikian rupa sehingga akan mendapatkan respons yang baik dari pasar. Demikian pulalah dalam politik, seorang kandidat, misalnya harus dikemas sedemikian rupa dengan pencitraan yang baik sehingga mampu menarik minat khalayak untuk memilihnya. Masalah pencitraan dalam komunikasi politik ini kerap dilakukan sedemikian rupa sehingga sering terjadi adanya ketimpangan yang sangat jauh antara realitas yang dicitrakan dengan realitas yang sebenarnya.
Penulis mengingatkan agar para aktor jangan hanya menempatkan khalayak dalam relasi I-it relationship melainkan harus dalam I-thou relationship yang lebih manusiawi.Penulis menegaskan perlu adanya pengarusutamaan literasi politik,termasuk dalam politik citra.Tujuannya,tentu saja untuk mewujudkan cita-cita ideal, yakni politik yang lebih memberdayakan.(*)
Iding R Hasan,
Deputi Direktur Bidang Politik di The Political Literacy Intitute.
Selasa, 04 Mei 2010
Politik Jalan Tengah Partai Demokrat
Analisis Politik di Harian Pikiran Rakyat, Senin 03 Mei 2010
Partai Demokrat sebentar lagi akan menyelenggarakan perhelatan besar, yakni kongres. Isu pemilihan ketua umum menjadi sangat krusial bagi partai ini jika dikaitkan dengan Pemilu 2014. Sebagaimana diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina tidak dapat mencalonkan lagi sebagai presiden. Oleh karena itu, posisi ketua umum menjadi sangat strategis, baik jika ia sendiri menjadi calon presiden maupun mencalonkan orang lain.
Namun, betapa pun pentingnya isu pencalonan ketua umum, ada hal yang jauh lebih penting bagi Demokrat dalam rangka mempertahankan eksistensinya sebagai partai besar, yaitu platform dan orientasi politik Partai Demokrat.
Isu ini menjadi penting karena pertama, pada Pemilu 2014 Partai Demokrat akan ditinggalkan Yudhoyono. Bagaimanapun kemenangan partai ini pada Pemilu 2009 lalu banyak dipengaruhi oleh ketokohan dan kepopuleran Yudhoyono, bukan karena prestasi yang telah ditorehkan oleh partai.
Sementara kader-kader partai yang kini tengah bersaing memperebutkan kursi ketua umum, yaitu Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, dan Marzuki Alie, agaknya belum mampu menyamai ketokohan dan popularitas Yudhoyono. Oleh karena itu, Partai Demokrat tidak dapat lagi menggunakan magnet figur untuk memikat para pemilih, tetapi strategi partai ke depan yang dilandasi platform yang jelas.
Kedua, di tengah banyaknya parpol yang akan berpartisipasi pada Pemilu 2014, tentu Partai Demokrat harus mampu menjadi partai dengan ciri khas tertentu yang akan menjadi daya tarik bagi rakyat.
**
Salah satu isu yang kini banyak digulirkan oleh sejumlah kalangan adalah Demokrat sebaiknya menjadi partai tengah, baik dalam konteks politik, ekonomi, agama, maupun sebagainya. Usulan ini tampaknya cukup beralasan dilihat dari beberapa hal. Pertama, dalam konteks kebhinekaan atau kemajemukan bangsa Indonesia menjadi partai tengah tentu sangat menguntungkan. Bagaimanapun, keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan budaya mesti ada yang mengakomodasi sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjaga.
Partai politik yang salah satu fungsinya adalah mengagregasi beragam kepentingan tentu menjadi institusi yang sangat tepat untuk melakukan politik akomodasi. Jika Demokrat mampu memainkan peran tersebut, besar kemungkinan partai ini akan tetap menjadi partai pilihan rakyat.
Kedua, dalam konteks politik-keagamaan, isu-isu yang terkait dengan fundamentalisme, terorisme, dan liberalisme cukup marak di tanah air yang dalam derajat tertentu dapat mengganggu stabilitas politik.
Ketiga, dalam konteks ekonomi, pilihan jalan tengah sangat tepat. Artinya, tidak mudah terombang-ambing antara ayunan bandul kapitalisme dan sosialisme-komunisme. Isu itu menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan label yang pernah diterima partai ini sebagai partai yang menyokong ekonomi neoliberalisme.
Mengambil jalan tengah dalam konteks politik Indonesia sekarang tampaknya merupakan strategi politik yang paling tepat. Namun, tentu saja hal tersebut tidak mudah, butuh kerja keras dan yang paling utama adalah konsistensi. Masalahnya, dalam banyak kasus, sering kali partai jalan tengah tidak dapat menampilkan ketegasan sikap tersebut. Politik jalan tengah, karena selalu berusaha memperlihatkan kenetralan, tanpa terasa sering terjebak pada upaya untuk ”menyelamatkan diri sendiri.”***
Penulis, Deputi Direktur Bidang Politik The Political Literacy Institute.
Partai Demokrat sebentar lagi akan menyelenggarakan perhelatan besar, yakni kongres. Isu pemilihan ketua umum menjadi sangat krusial bagi partai ini jika dikaitkan dengan Pemilu 2014. Sebagaimana diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina tidak dapat mencalonkan lagi sebagai presiden. Oleh karena itu, posisi ketua umum menjadi sangat strategis, baik jika ia sendiri menjadi calon presiden maupun mencalonkan orang lain.
Namun, betapa pun pentingnya isu pencalonan ketua umum, ada hal yang jauh lebih penting bagi Demokrat dalam rangka mempertahankan eksistensinya sebagai partai besar, yaitu platform dan orientasi politik Partai Demokrat.
Isu ini menjadi penting karena pertama, pada Pemilu 2014 Partai Demokrat akan ditinggalkan Yudhoyono. Bagaimanapun kemenangan partai ini pada Pemilu 2009 lalu banyak dipengaruhi oleh ketokohan dan kepopuleran Yudhoyono, bukan karena prestasi yang telah ditorehkan oleh partai.
Sementara kader-kader partai yang kini tengah bersaing memperebutkan kursi ketua umum, yaitu Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, dan Marzuki Alie, agaknya belum mampu menyamai ketokohan dan popularitas Yudhoyono. Oleh karena itu, Partai Demokrat tidak dapat lagi menggunakan magnet figur untuk memikat para pemilih, tetapi strategi partai ke depan yang dilandasi platform yang jelas.
Kedua, di tengah banyaknya parpol yang akan berpartisipasi pada Pemilu 2014, tentu Partai Demokrat harus mampu menjadi partai dengan ciri khas tertentu yang akan menjadi daya tarik bagi rakyat.
**
Salah satu isu yang kini banyak digulirkan oleh sejumlah kalangan adalah Demokrat sebaiknya menjadi partai tengah, baik dalam konteks politik, ekonomi, agama, maupun sebagainya. Usulan ini tampaknya cukup beralasan dilihat dari beberapa hal. Pertama, dalam konteks kebhinekaan atau kemajemukan bangsa Indonesia menjadi partai tengah tentu sangat menguntungkan. Bagaimanapun, keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan budaya mesti ada yang mengakomodasi sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjaga.
Partai politik yang salah satu fungsinya adalah mengagregasi beragam kepentingan tentu menjadi institusi yang sangat tepat untuk melakukan politik akomodasi. Jika Demokrat mampu memainkan peran tersebut, besar kemungkinan partai ini akan tetap menjadi partai pilihan rakyat.
Kedua, dalam konteks politik-keagamaan, isu-isu yang terkait dengan fundamentalisme, terorisme, dan liberalisme cukup marak di tanah air yang dalam derajat tertentu dapat mengganggu stabilitas politik.
Ketiga, dalam konteks ekonomi, pilihan jalan tengah sangat tepat. Artinya, tidak mudah terombang-ambing antara ayunan bandul kapitalisme dan sosialisme-komunisme. Isu itu menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan label yang pernah diterima partai ini sebagai partai yang menyokong ekonomi neoliberalisme.
Mengambil jalan tengah dalam konteks politik Indonesia sekarang tampaknya merupakan strategi politik yang paling tepat. Namun, tentu saja hal tersebut tidak mudah, butuh kerja keras dan yang paling utama adalah konsistensi. Masalahnya, dalam banyak kasus, sering kali partai jalan tengah tidak dapat menampilkan ketegasan sikap tersebut. Politik jalan tengah, karena selalu berusaha memperlihatkan kenetralan, tanpa terasa sering terjebak pada upaya untuk ”menyelamatkan diri sendiri.”***
Penulis, Deputi Direktur Bidang Politik The Political Literacy Institute.
Rabu, 07 April 2010
Pencalonan Artis dan Banalitas Politik
Dimuat di Analisis Politik Harian Pikiran Rakyat, Senin 05 April 2010
Baru-baru ini pemberitaan tentang pencalonan sejumlah artis untuk menjadi kepala daerah cukup marak. Nama Julia Perez (Jupe), misalnya, kini ramai diperbincangkan di media massa baik cetak maupun elektronik setelah menyatakan kesediaannya atas pinangan sejumlah partai politik untuk menjadi calon bupati di daerah Pacitan, Jawa Timur. Sebelumnya artis-artis lain, seperti Sarah Azhari dan Cici Paramida sempat disebut-sebut akan meramaikan bursa pencalonan di daerah itu. Sederet artis lain juga pernah diisukan telah dipinang sejumlah parpol untuk menjadi bupati atau wakil bupati di beberapa kabupaten di Indonesia, antara lain, Ayu Azhari, Ikang Fauzi, Tukul Arwanan, Inul Daratista dan sebagainya.
Pertanyaan yang laik diajukan dalam konteks pencalonan sejumlah artis untuk menjadi kepala daerah adalah: apakah gejala tersebut merupakan sebuah bentuk keterbukaan politik sebagai konsekwensi demokrasi? Ataukah dalam derajat tertentu kecenderungan tersebut akan menodai proses demokrasi itu sendiri?
Banalitas Politik
Sebagian pihak mengatakan bahwa masuknya artis ke dalam dunia politik, merupakan sebuah bentuk banalitas politik. Banalitas secara harfiah menurut Kamus Webster, berarti sesuatu yang biasa dan remeh temeh (triviality). Dalam konteks ini, banalitas politik dapat dimaksudkan sebagai kehidupan atau ruang politik yang mementingkan permukaan, dangkal dan pada saat yang sama mengagungkan budaya popular.
Para artis yang terbiasa hidup dalam gemerlap dunia artifisial tampaknya berbanding lurus dengan banalitas politik. Semakin banyak artis yang memasuki dunia politik, maka semakin banal pulalah kehidupan politik di negeri ini. Celakanya partai-partai politik tampaknya berlomba-lomba untuk meminang para artis untuk dijadikan calon kepala daerah. Jika partai politik lebih mengutamakan orang-orang yang menggenggam popularitas daripada kader-kadernya sendiri, maka kian sempurnalah kecenderungan banalitas politik tersebut.
Gejala banalitas politik tersebut tampaknya kian menemukan momentumnya di negeri ini. Di kalangan masyarakat Indonesia, penerimaan terhadap kalangan artis juga masih cukup kuat. Hal ini disebabkan, antara lain karena corak masyarakat Indonesia yang bersifat kolektif (Deddy Mulyana: 1999). Dalam kultur masyarakat yang seperti itu pengidolaan terhadap seorang tokoh mudah sekali terjadi.
Dari sudut kepentingan jangka pendek, pencalonan artis untuk menjadi kepala daerah oleh partai politik memang menguntungkan partai bersangkutan. Di samping popularitas artis, dana partai juga akan relatif hemat karena para artis yang diusungnya selalu diminta kesiapan dananya untuk berkampanye.
Namun demikian, dari sudut kepentingan jangka panjang hal tersebut akan menimbulkan konsekwensi-konsekwensi politik yang cukup serius baik bagi partai politik itu sendiri maupun bagi kehidupan politik (demokrasi) secara umum di negeri ini.
Pertama, terkikisnya politisi-politisi ideolog dari partai politik dan panggung politik secara umum. Jika pencalonan artis untuk menjadi kepala daerah terus dilakukan oleh sejumlah partai politik, maka kader-kader partai yang notabene calon-calon politisi ideolog lambat laun akan bertumbangan. Kesempatan mereka untuk tampil sebagai pemimpin akan terebut oleh politisi-politisi karbitan tersebut. Fenomena ini dapat dikatakan juga sebagai bentuk kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi.
Kedua, Fenomena itu memperlihatkan bahwa beberapa partai politik di Indonesia kian mengalami disorientasi. Nilai-nilai idealitas politik agaknya kian jauh dari mereka dan digantikan oleh nilai-nilai pragmatis. Kilauan popularitas dan gizi yang menggiurkan dari para artis telah memabukkan mereka.
Memang orang dapat berkilah bahwa demokrasi memungkinkan semua orang untuk masuk ke dalam ranah politik tanpa terkecuali, termasuk artis. Namun, yang tak boleh dilupakan juga adalah bahwa demokrasi juga mesti berlandaskan pada aturan main (rule of game), antara lain kualitas individu yang memadai untuk menjadi seorang pelayan publik. Inilah yang sulit dipenuhi para artis, setidaknya untuk saat ini.
*Penulis, kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung, Deputi Direktur Bidang Politik The Political Literacy Institute.
Baru-baru ini pemberitaan tentang pencalonan sejumlah artis untuk menjadi kepala daerah cukup marak. Nama Julia Perez (Jupe), misalnya, kini ramai diperbincangkan di media massa baik cetak maupun elektronik setelah menyatakan kesediaannya atas pinangan sejumlah partai politik untuk menjadi calon bupati di daerah Pacitan, Jawa Timur. Sebelumnya artis-artis lain, seperti Sarah Azhari dan Cici Paramida sempat disebut-sebut akan meramaikan bursa pencalonan di daerah itu. Sederet artis lain juga pernah diisukan telah dipinang sejumlah parpol untuk menjadi bupati atau wakil bupati di beberapa kabupaten di Indonesia, antara lain, Ayu Azhari, Ikang Fauzi, Tukul Arwanan, Inul Daratista dan sebagainya.
Pertanyaan yang laik diajukan dalam konteks pencalonan sejumlah artis untuk menjadi kepala daerah adalah: apakah gejala tersebut merupakan sebuah bentuk keterbukaan politik sebagai konsekwensi demokrasi? Ataukah dalam derajat tertentu kecenderungan tersebut akan menodai proses demokrasi itu sendiri?
Banalitas Politik
Sebagian pihak mengatakan bahwa masuknya artis ke dalam dunia politik, merupakan sebuah bentuk banalitas politik. Banalitas secara harfiah menurut Kamus Webster, berarti sesuatu yang biasa dan remeh temeh (triviality). Dalam konteks ini, banalitas politik dapat dimaksudkan sebagai kehidupan atau ruang politik yang mementingkan permukaan, dangkal dan pada saat yang sama mengagungkan budaya popular.
Para artis yang terbiasa hidup dalam gemerlap dunia artifisial tampaknya berbanding lurus dengan banalitas politik. Semakin banyak artis yang memasuki dunia politik, maka semakin banal pulalah kehidupan politik di negeri ini. Celakanya partai-partai politik tampaknya berlomba-lomba untuk meminang para artis untuk dijadikan calon kepala daerah. Jika partai politik lebih mengutamakan orang-orang yang menggenggam popularitas daripada kader-kadernya sendiri, maka kian sempurnalah kecenderungan banalitas politik tersebut.
Gejala banalitas politik tersebut tampaknya kian menemukan momentumnya di negeri ini. Di kalangan masyarakat Indonesia, penerimaan terhadap kalangan artis juga masih cukup kuat. Hal ini disebabkan, antara lain karena corak masyarakat Indonesia yang bersifat kolektif (Deddy Mulyana: 1999). Dalam kultur masyarakat yang seperti itu pengidolaan terhadap seorang tokoh mudah sekali terjadi.
Dari sudut kepentingan jangka pendek, pencalonan artis untuk menjadi kepala daerah oleh partai politik memang menguntungkan partai bersangkutan. Di samping popularitas artis, dana partai juga akan relatif hemat karena para artis yang diusungnya selalu diminta kesiapan dananya untuk berkampanye.
Namun demikian, dari sudut kepentingan jangka panjang hal tersebut akan menimbulkan konsekwensi-konsekwensi politik yang cukup serius baik bagi partai politik itu sendiri maupun bagi kehidupan politik (demokrasi) secara umum di negeri ini.
Pertama, terkikisnya politisi-politisi ideolog dari partai politik dan panggung politik secara umum. Jika pencalonan artis untuk menjadi kepala daerah terus dilakukan oleh sejumlah partai politik, maka kader-kader partai yang notabene calon-calon politisi ideolog lambat laun akan bertumbangan. Kesempatan mereka untuk tampil sebagai pemimpin akan terebut oleh politisi-politisi karbitan tersebut. Fenomena ini dapat dikatakan juga sebagai bentuk kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi.
Kedua, Fenomena itu memperlihatkan bahwa beberapa partai politik di Indonesia kian mengalami disorientasi. Nilai-nilai idealitas politik agaknya kian jauh dari mereka dan digantikan oleh nilai-nilai pragmatis. Kilauan popularitas dan gizi yang menggiurkan dari para artis telah memabukkan mereka.
Memang orang dapat berkilah bahwa demokrasi memungkinkan semua orang untuk masuk ke dalam ranah politik tanpa terkecuali, termasuk artis. Namun, yang tak boleh dilupakan juga adalah bahwa demokrasi juga mesti berlandaskan pada aturan main (rule of game), antara lain kualitas individu yang memadai untuk menjadi seorang pelayan publik. Inilah yang sulit dipenuhi para artis, setidaknya untuk saat ini.
*Penulis, kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung, Deputi Direktur Bidang Politik The Political Literacy Institute.
Minggu, 14 Maret 2010
Paralelisme Pemilu Irak-Indonesia
Dimuat di Harian Tribun Jabar, Sabtu 03 Maret 2010
Pada hari Minggu 7 Maret kemarin rakyat Irak telah menyelenggarakan perhelatan besar yang sangat penting untu masa depan negaranya, yaitu pemilihan umum legilslatif. Momentum pemilu ini begitu krusial karena pemenang pemilu nanti akan menghadapi masalah penarikan tentara asing dari negeri seribu satu malam tersebut pada 2011. Artinya, di masa mendatang diharapkan Irak memiliki pemerintahan yang berdiri di atas kaki mereka sendiri tanpa topangan asing seperti selama ini.
Yang menarik dari penyelenggaraan pemilu di Irak tersebut adalah bahwa tampaknya ada paralelisme dengan pemilu yang telah dilaksanakan di negera kita Indonesia dalam beberapa hal. Dan kalau dicermati dengan seksama, kesamaan tersebut sesungguhnya dapat dijadikan pembelajaran yang sangat berharga bagi para elite-elite politik di negeri ini.
Isu Non-agama
Paralelisme yang pertama adalah bahwa isu yang digaungkan oleh partai-partai politik yang mengusung kandidat Perdana Menteri Irak ternyata lebih menonjolkan isu-isu non-agama. Kelompok Moqtada Sadr, misalnya, yang dikenal sebagai faksi Syiah yang fanatik dan sangat benci Amerika Serikat juga tidak menyuarakan isu-isu keagamaan dalam kampanyenya. Bahkan Sadr kemudian berkoalisi dengan Amar Hakim yang menjadi pimpinan Koalisi Nasionalis Irak di mana isu utama kampanyenya adalah masalah kemanusiaan.
Mencuatnya isu-isu non-agama dalam kampanye Irak tentu sangat menarik untuk diamati. Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa para elit politik Irak menyadari bahwa yang dibutuhkan oleh rakyat Irak sekarang ini adalah sesuatu yang ril yang menyangkut hajat hidup mereka, seperti adanya rasa aman di kalangan mereka dan meningkatnya kesejahteraan hidup mereka yang belum pulih sejak invasi AS.
Para elit politik Irak menyadari bahwa kegagalan mereka dalam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan akan berpengaruh terhadap kredibilitas mereka di hadapan rakyat. Apa yang menimpa Perdana Menteri incumbent Nouri al-Maliki sekarang ini agaknya menjadi pelajaran penting. Pamor Maliki belakangan ini jauh merosot di mata rakyat yang diduga karena kegagalannya menciptakan rasa aman. Berbagai kasus bom bunuh diri terus bermunculan bahkan sampai menjelang pemilu.
Pemilu yang berlangsung di tanah air pada April 2009 tampaknya juga dalam derajat tertentu memperlihatkan kecenderungan yang sama. Partai-partai politik pada umumnya tidak menyuarakan isu-isu keagamaan dalam kampanye-kampanye mereka. Dan faktanya, partai-partai yang tetap keukeuh mengusung isu-isu keagamaan semacam Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak laku di pasaran. PBB bahkan kemudian tidak lolos parliamentary threshold sehingga tidak dapat menempatkan wakilnya di DPR.
Pengecualian barangkali layak diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai yang sangat kental dengan warna keagamaan tersebut justeru tidak terjebak pada isu-isu keagamaan. Sebaliknya ia bermain di wilayah yang betul-betul menjadi kebutuhan rakyat. Slogannya, bersih, peduli dan profesional tampaknya cukup mengena di hati masyarakat. Saat korupsi sedang menggurita, berbagai musibah yang datang silih berganti dan carut marut birokrasi dan pemerintahan di negeri ini ketiga slogan tersebut terasa sangat tepat.
Koalisi Pragmatis
Paralelisme kedua yang terjadi dalam pemilu Irak dan Indonesia adalah munculnya koalisi yang didasarkan atas kepentingan jangka pendek elite-elite partai yang berebut untuk menjadi penguasa. Koalisi yang dibangun sama sekali tidak didasarkan pada kesamaan ideologis atau program.
Sekarang ini ada 12 koalisi politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan di Irak. Dari 12 kekuatan koalisi politik tersebut, yang tergolong menonjol adalah Koalisi Negara Hukum pimpinan PM Nouri al-Maliki, Koalisi Nasional Irak pimpinan Ammar Hakim, Kubu Irakiyah atau Gerakan Nasional Irak pimpinan Ayad Allawi, Koalisi Kurdistan pimpinan Masoud Barzani dan Jalal Talabani, Koalisi Persatuan Irak pimpinan Menteri Dalam Negeri Gawad al-Bulani.
Disinyalir bahwa pertarungan antar koalisi tersebut sesungguhnya bukan pertarungan untuk memperebutkan suara terbanyak dari rakyat Irak, tetapi lebih sebagai upaya untuk mengincar kursi perdana menteri yang kini dijabat al-Maliki. Karenanya, koalisi tersebut lebih merupakan kesepakatan-kesepakatan antar elite-elite koalisi ketimbang adanya kesamaan program.
Kecenderungan seperti ini pula yang terjadi di Indonesia. Koalisi yang dibangun baik menjelang maupun sesudah pemilu didasarkan kepada kepentingan pragmatisme elite-elite partai politik. Hal ini misalnya terlihat dari koalisi partai-partai politik yang mengusung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono. PKS dan PPP yang kental identitas keagamaannya bergandengan tangan dengan Partai Demokrat yang sangat nasionalis. Setelah pemilu kekuasaan pun dibagi-bagi sebagai politik balas budi seperti yang terlihat sekarang.
Koalisi yang dibangun atas dasar kepentingan pragmatis ternyata tidak mampu berjalan dengan mulus seperti yang terjadi di negeri ini. Bagaimanapun kepentingan politik setiap partai tidak sama, sehingga ketika terjadi gesekan kepentingan antar mereka seperti yang terlihat di Pansus Century, maka yang muncul adalah perseteruan. Kecenderungan demikian pulalah tampaknya yang akan terjadi dalam koalisi di Irak.
Dari dua kecenderungan pemilu di Irak yang memiliki paralelisme dengan pemilu di Indonesia sangatlah penting bagi elite-elite politik di negeri ini untuk mengambil pelajaran berharga.
*Penulis adalah Kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung.
Pada hari Minggu 7 Maret kemarin rakyat Irak telah menyelenggarakan perhelatan besar yang sangat penting untu masa depan negaranya, yaitu pemilihan umum legilslatif. Momentum pemilu ini begitu krusial karena pemenang pemilu nanti akan menghadapi masalah penarikan tentara asing dari negeri seribu satu malam tersebut pada 2011. Artinya, di masa mendatang diharapkan Irak memiliki pemerintahan yang berdiri di atas kaki mereka sendiri tanpa topangan asing seperti selama ini.
Yang menarik dari penyelenggaraan pemilu di Irak tersebut adalah bahwa tampaknya ada paralelisme dengan pemilu yang telah dilaksanakan di negera kita Indonesia dalam beberapa hal. Dan kalau dicermati dengan seksama, kesamaan tersebut sesungguhnya dapat dijadikan pembelajaran yang sangat berharga bagi para elite-elite politik di negeri ini.
Isu Non-agama
Paralelisme yang pertama adalah bahwa isu yang digaungkan oleh partai-partai politik yang mengusung kandidat Perdana Menteri Irak ternyata lebih menonjolkan isu-isu non-agama. Kelompok Moqtada Sadr, misalnya, yang dikenal sebagai faksi Syiah yang fanatik dan sangat benci Amerika Serikat juga tidak menyuarakan isu-isu keagamaan dalam kampanyenya. Bahkan Sadr kemudian berkoalisi dengan Amar Hakim yang menjadi pimpinan Koalisi Nasionalis Irak di mana isu utama kampanyenya adalah masalah kemanusiaan.
Mencuatnya isu-isu non-agama dalam kampanye Irak tentu sangat menarik untuk diamati. Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa para elit politik Irak menyadari bahwa yang dibutuhkan oleh rakyat Irak sekarang ini adalah sesuatu yang ril yang menyangkut hajat hidup mereka, seperti adanya rasa aman di kalangan mereka dan meningkatnya kesejahteraan hidup mereka yang belum pulih sejak invasi AS.
Para elit politik Irak menyadari bahwa kegagalan mereka dalam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan akan berpengaruh terhadap kredibilitas mereka di hadapan rakyat. Apa yang menimpa Perdana Menteri incumbent Nouri al-Maliki sekarang ini agaknya menjadi pelajaran penting. Pamor Maliki belakangan ini jauh merosot di mata rakyat yang diduga karena kegagalannya menciptakan rasa aman. Berbagai kasus bom bunuh diri terus bermunculan bahkan sampai menjelang pemilu.
Pemilu yang berlangsung di tanah air pada April 2009 tampaknya juga dalam derajat tertentu memperlihatkan kecenderungan yang sama. Partai-partai politik pada umumnya tidak menyuarakan isu-isu keagamaan dalam kampanye-kampanye mereka. Dan faktanya, partai-partai yang tetap keukeuh mengusung isu-isu keagamaan semacam Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak laku di pasaran. PBB bahkan kemudian tidak lolos parliamentary threshold sehingga tidak dapat menempatkan wakilnya di DPR.
Pengecualian barangkali layak diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai yang sangat kental dengan warna keagamaan tersebut justeru tidak terjebak pada isu-isu keagamaan. Sebaliknya ia bermain di wilayah yang betul-betul menjadi kebutuhan rakyat. Slogannya, bersih, peduli dan profesional tampaknya cukup mengena di hati masyarakat. Saat korupsi sedang menggurita, berbagai musibah yang datang silih berganti dan carut marut birokrasi dan pemerintahan di negeri ini ketiga slogan tersebut terasa sangat tepat.
Koalisi Pragmatis
Paralelisme kedua yang terjadi dalam pemilu Irak dan Indonesia adalah munculnya koalisi yang didasarkan atas kepentingan jangka pendek elite-elite partai yang berebut untuk menjadi penguasa. Koalisi yang dibangun sama sekali tidak didasarkan pada kesamaan ideologis atau program.
Sekarang ini ada 12 koalisi politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan di Irak. Dari 12 kekuatan koalisi politik tersebut, yang tergolong menonjol adalah Koalisi Negara Hukum pimpinan PM Nouri al-Maliki, Koalisi Nasional Irak pimpinan Ammar Hakim, Kubu Irakiyah atau Gerakan Nasional Irak pimpinan Ayad Allawi, Koalisi Kurdistan pimpinan Masoud Barzani dan Jalal Talabani, Koalisi Persatuan Irak pimpinan Menteri Dalam Negeri Gawad al-Bulani.
Disinyalir bahwa pertarungan antar koalisi tersebut sesungguhnya bukan pertarungan untuk memperebutkan suara terbanyak dari rakyat Irak, tetapi lebih sebagai upaya untuk mengincar kursi perdana menteri yang kini dijabat al-Maliki. Karenanya, koalisi tersebut lebih merupakan kesepakatan-kesepakatan antar elite-elite koalisi ketimbang adanya kesamaan program.
Kecenderungan seperti ini pula yang terjadi di Indonesia. Koalisi yang dibangun baik menjelang maupun sesudah pemilu didasarkan kepada kepentingan pragmatisme elite-elite partai politik. Hal ini misalnya terlihat dari koalisi partai-partai politik yang mengusung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono. PKS dan PPP yang kental identitas keagamaannya bergandengan tangan dengan Partai Demokrat yang sangat nasionalis. Setelah pemilu kekuasaan pun dibagi-bagi sebagai politik balas budi seperti yang terlihat sekarang.
Koalisi yang dibangun atas dasar kepentingan pragmatis ternyata tidak mampu berjalan dengan mulus seperti yang terjadi di negeri ini. Bagaimanapun kepentingan politik setiap partai tidak sama, sehingga ketika terjadi gesekan kepentingan antar mereka seperti yang terlihat di Pansus Century, maka yang muncul adalah perseteruan. Kecenderungan demikian pulalah tampaknya yang akan terjadi dalam koalisi di Irak.
Dari dua kecenderungan pemilu di Irak yang memiliki paralelisme dengan pemilu di Indonesia sangatlah penting bagi elite-elite politik di negeri ini untuk mengambil pelajaran berharga.
*Penulis adalah Kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung.
Seusai Pansus Century
Dimuat di Harian Pikiran Rakyat, Jum'at 05 Maret 2010
Hasil Rapat Paripurna DPR RI Selasa malam kemarin memperlihatkan bahwa opsi C yang menyatakan telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh otoritas moneter dan fiskal akhirnya menang dalam voting. Opsi yang akhirnya didukung enam fraksi, yakni Golkar, PKS, PDIP, Hanura, Gerindra, dan belakangan PPP, mengalahkan opsi A yang menyatakan hal sebaliknya, di mana tiga fraksi, yakni Demokrat, PKB, dan PAN menjadi pendukungnya. Salah seorang anggota PKB, Lili Wahid bahkan membelot dari suara fraksinya dan memilih opsi C. Skor akhirnya, 212 untuk Opsi A dan 325 untuk opsi C.
Meskipun ada upaya untuk memperlambat paripurna oleh fraksi-fraksi pendukung opsi A yang dimotori oleh Demokrat dengan mengajukan opsi baru, yaitu gabungan antara opsi A dan C, tetapi pada akhirnya hal tersebut tidak memberikan pengaruh apa-apa. Sebab, pada pemungutan suara pertama opsi tersebut kalah. Apalagi secara substantif, pengajuan opsi gabungan tersebut terlalu mengada-ngada dan dipaksakan.
Pertanyaan yang layak diajukan seusai paripurna tersebut adalah bagaimana konstelasi politik selanjutnya, terutama terkait dengan koalisi di parlemen? Hal ini penting diungkapkan mengingat dua fraksi dari pendukung opsi C, yakni Golkar dan PKS, adalah fraksi yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.
Dalam konteks ini, paling tidak ada dua kemungkinan yang akan terjadi seusai paripurna. Pertama, koalisi pendukung Yudhoyono-Boediono di parlemen besar kemungkinan retak atau pecah kongsi. Pandangan yang sangat berlawanan antara Golkar, PKS, dan empat fraksi yang tetap dalam koalisi akan sulit disatukan kembali dalam perahu yang sama.
Keretakan ini mulai mengeras ketika serangan-serangan balik yang dilancarkan kubu Demokrat terhadap Golkar dan PKS terkesan seperti serangan balas dendam. Serangan Yudhoyono terhadap Aburizal Bakrie (Ical) melalui kasus pengemplangan pajak dan pelaporan Staf Khusus Presiden, Andi Arief, atas dugaan L/C bermasalah di Bank Century atas nama Misbakhun dari PKS, merupakan bukti konkret dari perseteruan tersebut.
Jika kemungkinan ini yang terjadi, Demokrat yang notabene pengusung utama Yudhoyono-Boediono dipastikan akan kelimpungan. Apalagi pada pemungutan suara kemarin, PPP yang tadinya diduga berada di pihak Demokrat ternyata memberikan dukungan kepada seterunya. Kalau ini kemudian berlanjut ke dalam koalisi, makin goyahlah Demokrat.
Namun, dari sudut pandang demokrasi, justru realitas politik tersebut merupakan hal positif karena akan terjadi perimbangan kekuatan antara eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, mekanisme check and balances antara kedua lembaga negara tersebut kian membaik. Pemerintahan Yudhoyono-Boediono tentu akan lebih hati-hati lagi dalam mengeluarkan berbagai kebijakannya. Akan tetapi, Yudhoyono di sisi lain bisa leluasa melakukan perombakan kabinet (reshuffle).
Kedua, Demokrat akan berusaha terus mempertahankan koalisi dengan tetap merangkul Golkar dan PKS. Pilihan ini mungkin terjadi jika Yudhoyono memberikan konsesi "besar-besaran" bagi keduanya baik dalam bentuk pemberian jabatan menteri atau bahkan wapres ataupun dalam bentuk kebijakan yang menguntungkan keduanya. Sekalipun pilihan ini berat, tetapi secara politik akan menguntungkan bagi Yudhoyono karena relatif mudah mengamankan kebijakan-kebijakannya di parlemen.
Akan tetapi pada sisi lain, jika kemungkinan ini yang terjadi, Golkar dan PKS akan merugi secara politik dalam jangka panjang. Keduanya sama saja dengan melakukan "bunuh diri" politik karena citra mereka akan rontok di hadapan publik. Kekritisan keduanya selama pembahasan masalah Century tak lebih sebagai tarian dramaturgis yang ujung-ujungnya hanya mencari kekuasaan.
Keputusan politik
Satu hal yang harus dipahami oleh semua pihak adalah, apa yang telah diputuskan oleh Sidang Paripurna DPR merupakan keputusan politik. Keputusan politik berbeda dengan keputusan dalam ranah hukum misalnya melalui keputusan pengadilan. Semua pihak hendaknya memahami implikasi dari keputusan tersebut.
Hal ini perlu ditegaskan mengingat ada kecenderungan, fraksi-fraksi yang memilih opsi C adalah mereka yang berada di pihak yang benar, karenanya layak disebut para pahlawan. Sementara fraksi-fraksi yang mendukung opsi A adalah mereka yang berada di pihak yang salah, karenanya layak disebut para pecundang. Padahal dalam ranah politik tidak dikenal fomula benar atau salah. Yang ada adalah kalah atau menang, mungkin atau tidak mungkin, dan seterusnya. Gagasan apa pun yang didukung mayoritas anggota parlemen, itulah yang menang terlepas dari kebenaran yang dikandungnya. Keputusan politik yang dihasilkan paripurna DPR bukanlah kebenaran yang mesti dipegang secara penuh.
Dalam konteks ini, keputusan politik di DPR itu harus ditin- daklanjuti dengan langkah-langkah hukum sehingga kebenaran yang dihasilkan dapat dipegang semua pihak. Jika keputusan hukum telah keluar, baru kita bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah.
Oleh karena itu, rekomendasi yang menghendaki agar lembaga kepolisian, kejaksaan, dan KPK menindaklanjuti keputusan politik tersebut harus terus didorong dan diawasi baik oleh para wakil rakyat itu sendiri maupun publik.***
Penulis, kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung, Deputi Direktur Bidang Politik The Political Literacy Institute.
Hasil Rapat Paripurna DPR RI Selasa malam kemarin memperlihatkan bahwa opsi C yang menyatakan telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh otoritas moneter dan fiskal akhirnya menang dalam voting. Opsi yang akhirnya didukung enam fraksi, yakni Golkar, PKS, PDIP, Hanura, Gerindra, dan belakangan PPP, mengalahkan opsi A yang menyatakan hal sebaliknya, di mana tiga fraksi, yakni Demokrat, PKB, dan PAN menjadi pendukungnya. Salah seorang anggota PKB, Lili Wahid bahkan membelot dari suara fraksinya dan memilih opsi C. Skor akhirnya, 212 untuk Opsi A dan 325 untuk opsi C.
Meskipun ada upaya untuk memperlambat paripurna oleh fraksi-fraksi pendukung opsi A yang dimotori oleh Demokrat dengan mengajukan opsi baru, yaitu gabungan antara opsi A dan C, tetapi pada akhirnya hal tersebut tidak memberikan pengaruh apa-apa. Sebab, pada pemungutan suara pertama opsi tersebut kalah. Apalagi secara substantif, pengajuan opsi gabungan tersebut terlalu mengada-ngada dan dipaksakan.
Pertanyaan yang layak diajukan seusai paripurna tersebut adalah bagaimana konstelasi politik selanjutnya, terutama terkait dengan koalisi di parlemen? Hal ini penting diungkapkan mengingat dua fraksi dari pendukung opsi C, yakni Golkar dan PKS, adalah fraksi yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.
Dalam konteks ini, paling tidak ada dua kemungkinan yang akan terjadi seusai paripurna. Pertama, koalisi pendukung Yudhoyono-Boediono di parlemen besar kemungkinan retak atau pecah kongsi. Pandangan yang sangat berlawanan antara Golkar, PKS, dan empat fraksi yang tetap dalam koalisi akan sulit disatukan kembali dalam perahu yang sama.
Keretakan ini mulai mengeras ketika serangan-serangan balik yang dilancarkan kubu Demokrat terhadap Golkar dan PKS terkesan seperti serangan balas dendam. Serangan Yudhoyono terhadap Aburizal Bakrie (Ical) melalui kasus pengemplangan pajak dan pelaporan Staf Khusus Presiden, Andi Arief, atas dugaan L/C bermasalah di Bank Century atas nama Misbakhun dari PKS, merupakan bukti konkret dari perseteruan tersebut.
Jika kemungkinan ini yang terjadi, Demokrat yang notabene pengusung utama Yudhoyono-Boediono dipastikan akan kelimpungan. Apalagi pada pemungutan suara kemarin, PPP yang tadinya diduga berada di pihak Demokrat ternyata memberikan dukungan kepada seterunya. Kalau ini kemudian berlanjut ke dalam koalisi, makin goyahlah Demokrat.
Namun, dari sudut pandang demokrasi, justru realitas politik tersebut merupakan hal positif karena akan terjadi perimbangan kekuatan antara eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, mekanisme check and balances antara kedua lembaga negara tersebut kian membaik. Pemerintahan Yudhoyono-Boediono tentu akan lebih hati-hati lagi dalam mengeluarkan berbagai kebijakannya. Akan tetapi, Yudhoyono di sisi lain bisa leluasa melakukan perombakan kabinet (reshuffle).
Kedua, Demokrat akan berusaha terus mempertahankan koalisi dengan tetap merangkul Golkar dan PKS. Pilihan ini mungkin terjadi jika Yudhoyono memberikan konsesi "besar-besaran" bagi keduanya baik dalam bentuk pemberian jabatan menteri atau bahkan wapres ataupun dalam bentuk kebijakan yang menguntungkan keduanya. Sekalipun pilihan ini berat, tetapi secara politik akan menguntungkan bagi Yudhoyono karena relatif mudah mengamankan kebijakan-kebijakannya di parlemen.
Akan tetapi pada sisi lain, jika kemungkinan ini yang terjadi, Golkar dan PKS akan merugi secara politik dalam jangka panjang. Keduanya sama saja dengan melakukan "bunuh diri" politik karena citra mereka akan rontok di hadapan publik. Kekritisan keduanya selama pembahasan masalah Century tak lebih sebagai tarian dramaturgis yang ujung-ujungnya hanya mencari kekuasaan.
Keputusan politik
Satu hal yang harus dipahami oleh semua pihak adalah, apa yang telah diputuskan oleh Sidang Paripurna DPR merupakan keputusan politik. Keputusan politik berbeda dengan keputusan dalam ranah hukum misalnya melalui keputusan pengadilan. Semua pihak hendaknya memahami implikasi dari keputusan tersebut.
Hal ini perlu ditegaskan mengingat ada kecenderungan, fraksi-fraksi yang memilih opsi C adalah mereka yang berada di pihak yang benar, karenanya layak disebut para pahlawan. Sementara fraksi-fraksi yang mendukung opsi A adalah mereka yang berada di pihak yang salah, karenanya layak disebut para pecundang. Padahal dalam ranah politik tidak dikenal fomula benar atau salah. Yang ada adalah kalah atau menang, mungkin atau tidak mungkin, dan seterusnya. Gagasan apa pun yang didukung mayoritas anggota parlemen, itulah yang menang terlepas dari kebenaran yang dikandungnya. Keputusan politik yang dihasilkan paripurna DPR bukanlah kebenaran yang mesti dipegang secara penuh.
Dalam konteks ini, keputusan politik di DPR itu harus ditin- daklanjuti dengan langkah-langkah hukum sehingga kebenaran yang dihasilkan dapat dipegang semua pihak. Jika keputusan hukum telah keluar, baru kita bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah.
Oleh karena itu, rekomendasi yang menghendaki agar lembaga kepolisian, kejaksaan, dan KPK menindaklanjuti keputusan politik tersebut harus terus didorong dan diawasi baik oleh para wakil rakyat itu sendiri maupun publik.***
Penulis, kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung, Deputi Direktur Bidang Politik The Political Literacy Institute.
Rabu, 10 Februari 2010
Dramaturgi Cetury
Dimuat di Pikira Rakyat, 08 Pebruari 2010
Menyimak perjalanan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bak mengikuti alur cerita sebuah film atau sinetron. Terkadang diliputi ketegangan sampai emosi meledak-ledak, terkadang dipenuhi canda tawa, dan di saat yang lain terasa datar-datar saja. Para anggota pansus agaknya sudah mulai pandai memainkan berbagai peran tersebut, laiknya aktor film atau sinetron.
Belakangan publik melihat pansus mulai memperlihatkan episode yang antiklimaks. Ruang-ruang kompromi mulai dibuka antara Demokrat dan partai koalisi yang selama ini berseberangan, seperti PKS, bahkan diklaim telah ada titik temu antar mereka (”PR”, 6/2). Agaknya tinggal Golkar yang masih bersuara keras di pansus. Namun, ini pun masih dipertanyakan daya tahannya. Apakah akan terus begitu sampai akhir, atau akan ikut terkulai lemas di tengah jalan.
Kamuflase
Dalam teori dramaturgi Ervin Goffman (1959) dikenal dua konsep penting, yaitu panggung depan (front stage) dan panggung belakang (back stage). Panggung depan adalah ruang publik atau tempat perjumpaan yang digunakan seseorang atau sekelompok orang untuk mempresentasikan diri dan memberikan kesan kepada orang lain melalui pengelolaan kesan (management of impression). Sementara panggung belakang adalah ruang privat yang tidak diketahui orang lain, tempat seseorang atau sekelompok orang leluasa menampilkan wajah aslinya.
Dalam konteks Pansus Century, kita dapat menyaksikan bagaimana aksi-aksi para aktor politik di parlemen di panggung depan. Mereka, misalnya, begitu galak, keras, dan gigih dalam memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mengungkapkan kebenaran. Akan tetapi, kita pun tidak tahu persis bagaimana perilaku mereka yang sesungguhnya di panggung belakang. Boleh jadi hal yang sebaliknya justru yang terjadi. Jika begitu, apa yang mereka perlihatkan di panggung depan hanyalah kamuflase.
Sudut pandang ini tampaknya relevan untuk melihat perilaku anggota pansus, khususnya dari Partai Golkar di panggung depan. Sebagaimana diketahui, anggota pansus dari Golkar tampil garang dibandingkan dengan anggota partai lainnya di koalisi. Golkar, misalnya, mengungkapkan adanya 54 dugaan pelanggaran dalam kasus Bank Century. Salah seorang anggotanya, Bambang Soesatyo menegaskan, hampir semua temuan pelanggaran oleh BPK dalam kasus Bank Century dapat dikonfirmasi.
Tentu sikap kritis Golkar patut diapresiasi, tetapi sikap kritis Golkar tersebut juga harus dikritisi oleh publik. Bisa jadi, di panggung belakang mereka penghamba kekuasaan. Menurut hemat penulis, hal ini bisa dipahami mengingat sejumlah hal. Pertama, posisi Golkar di parlemen dalam koalisi pendukung Susilo Bambang Yudhoyono cukup menentukan dengan jumlah anggotanya yang signifikan. Oleh karena itu, partai ini bisa memainkan kartu as. Ia bisa saja beralih ke pihak oposisi guna menantang Demokrat.
Kalau ini terjadi, Yudhoyono dan Demokrat tentu akan khawatir, sebab tanpa Golkar, koalisi tidak akan kuat menyangganya. Dan Golkar agaknya meyakini betul, Yudhoyono dan Demokrat tidak akan berani membiarkan hal itu terjadi. Oleh karena itu, konsesi politik akan menjadi pilihan. Golkar, misalnya, tidak akan membawa pansus ini sampai ke rekomendasi pemakzulan presiden, paling jauh penggantian menteri keuangan dan wakil presiden. Syaratnya, Golkar yang akan mendapatkan posisi itu.
Kedua, jiwa politik Golkar yang selalu lekat dengan kekuasaan akan membuat partai ini lebih memilih memperoleh kekuasaan ketimbang benar-benar berpaling ke oposisi. Maka, jika Yudhoyono dan Demokrat memberikan konsesi politik yang lebih banyak kepada Golkar, bisa dipastikan partai beringin akan menyambutnya dengan tangan terbuka meski berlawanan dengan arus publik.
Ketiga, sumber daya manusia di tubuh partai beringin tidak dapat dimungkiri masih merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan partai-partai lain. Dengan pengalaman politiknya yang sudah demikian tinggi di republik ini, kader-kader Golkar siap mengisi lowongan jabatan yang disodorkan Yudhoyono.
Penyelesaian elite
Satu hal yang paling dikhawatirkan dari kecenderungan tersebut adalah adanya keinginan untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui apa yang disebut dalam dunia politik dengan penyelesaian elite (elite settlement). Penyelesaian elite meniscayakan adanya kompromi-kompromi di kalangan elite, biasanya dengan dalih menciptakan stabilitas politik, meskipun sebenarnya untuk kepentingan politik elite itu sendiri.
Sinyal-sinyal terjadinya penyelesaian elite mulai terlihat. Pernyataan Ical baru-baru ini yang menegaskan ikatan kontrak koalisi hanya dengan Presiden RI, bukan dengan Demokrat, menjadi pertanda. Kalimat ini memang bersayap, tetapi bisa dibaca bahwa Ical boleh jadi membiarkan anggotanya di Pansus tetap galak. Namun, ia menjalin hubungan baik dengan Yudhoyono dan diam-diam membuat kompromi yang saling menguntungkan.
Jika model penyelesaian elite ini yang terjadi di akhir cerita Pansus Century di Senayan, maka dugaan bahwa perilaku politik para anggota Pansus Century tidak lebih sebagai aksi dramaturgi belaka akan terbukti. Jangan heran kalau Pansus kemudian berakhir dengan antiklimaks. Semoga ini tidak terjadi.***
Penulis, kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung, Deputi Direktur Bidang Politik The Political Literacy Institute.
Menyimak perjalanan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bak mengikuti alur cerita sebuah film atau sinetron. Terkadang diliputi ketegangan sampai emosi meledak-ledak, terkadang dipenuhi canda tawa, dan di saat yang lain terasa datar-datar saja. Para anggota pansus agaknya sudah mulai pandai memainkan berbagai peran tersebut, laiknya aktor film atau sinetron.
Belakangan publik melihat pansus mulai memperlihatkan episode yang antiklimaks. Ruang-ruang kompromi mulai dibuka antara Demokrat dan partai koalisi yang selama ini berseberangan, seperti PKS, bahkan diklaim telah ada titik temu antar mereka (”PR”, 6/2). Agaknya tinggal Golkar yang masih bersuara keras di pansus. Namun, ini pun masih dipertanyakan daya tahannya. Apakah akan terus begitu sampai akhir, atau akan ikut terkulai lemas di tengah jalan.
Kamuflase
Dalam teori dramaturgi Ervin Goffman (1959) dikenal dua konsep penting, yaitu panggung depan (front stage) dan panggung belakang (back stage). Panggung depan adalah ruang publik atau tempat perjumpaan yang digunakan seseorang atau sekelompok orang untuk mempresentasikan diri dan memberikan kesan kepada orang lain melalui pengelolaan kesan (management of impression). Sementara panggung belakang adalah ruang privat yang tidak diketahui orang lain, tempat seseorang atau sekelompok orang leluasa menampilkan wajah aslinya.
Dalam konteks Pansus Century, kita dapat menyaksikan bagaimana aksi-aksi para aktor politik di parlemen di panggung depan. Mereka, misalnya, begitu galak, keras, dan gigih dalam memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mengungkapkan kebenaran. Akan tetapi, kita pun tidak tahu persis bagaimana perilaku mereka yang sesungguhnya di panggung belakang. Boleh jadi hal yang sebaliknya justru yang terjadi. Jika begitu, apa yang mereka perlihatkan di panggung depan hanyalah kamuflase.
Sudut pandang ini tampaknya relevan untuk melihat perilaku anggota pansus, khususnya dari Partai Golkar di panggung depan. Sebagaimana diketahui, anggota pansus dari Golkar tampil garang dibandingkan dengan anggota partai lainnya di koalisi. Golkar, misalnya, mengungkapkan adanya 54 dugaan pelanggaran dalam kasus Bank Century. Salah seorang anggotanya, Bambang Soesatyo menegaskan, hampir semua temuan pelanggaran oleh BPK dalam kasus Bank Century dapat dikonfirmasi.
Tentu sikap kritis Golkar patut diapresiasi, tetapi sikap kritis Golkar tersebut juga harus dikritisi oleh publik. Bisa jadi, di panggung belakang mereka penghamba kekuasaan. Menurut hemat penulis, hal ini bisa dipahami mengingat sejumlah hal. Pertama, posisi Golkar di parlemen dalam koalisi pendukung Susilo Bambang Yudhoyono cukup menentukan dengan jumlah anggotanya yang signifikan. Oleh karena itu, partai ini bisa memainkan kartu as. Ia bisa saja beralih ke pihak oposisi guna menantang Demokrat.
Kalau ini terjadi, Yudhoyono dan Demokrat tentu akan khawatir, sebab tanpa Golkar, koalisi tidak akan kuat menyangganya. Dan Golkar agaknya meyakini betul, Yudhoyono dan Demokrat tidak akan berani membiarkan hal itu terjadi. Oleh karena itu, konsesi politik akan menjadi pilihan. Golkar, misalnya, tidak akan membawa pansus ini sampai ke rekomendasi pemakzulan presiden, paling jauh penggantian menteri keuangan dan wakil presiden. Syaratnya, Golkar yang akan mendapatkan posisi itu.
Kedua, jiwa politik Golkar yang selalu lekat dengan kekuasaan akan membuat partai ini lebih memilih memperoleh kekuasaan ketimbang benar-benar berpaling ke oposisi. Maka, jika Yudhoyono dan Demokrat memberikan konsesi politik yang lebih banyak kepada Golkar, bisa dipastikan partai beringin akan menyambutnya dengan tangan terbuka meski berlawanan dengan arus publik.
Ketiga, sumber daya manusia di tubuh partai beringin tidak dapat dimungkiri masih merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan partai-partai lain. Dengan pengalaman politiknya yang sudah demikian tinggi di republik ini, kader-kader Golkar siap mengisi lowongan jabatan yang disodorkan Yudhoyono.
Penyelesaian elite
Satu hal yang paling dikhawatirkan dari kecenderungan tersebut adalah adanya keinginan untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui apa yang disebut dalam dunia politik dengan penyelesaian elite (elite settlement). Penyelesaian elite meniscayakan adanya kompromi-kompromi di kalangan elite, biasanya dengan dalih menciptakan stabilitas politik, meskipun sebenarnya untuk kepentingan politik elite itu sendiri.
Sinyal-sinyal terjadinya penyelesaian elite mulai terlihat. Pernyataan Ical baru-baru ini yang menegaskan ikatan kontrak koalisi hanya dengan Presiden RI, bukan dengan Demokrat, menjadi pertanda. Kalimat ini memang bersayap, tetapi bisa dibaca bahwa Ical boleh jadi membiarkan anggotanya di Pansus tetap galak. Namun, ia menjalin hubungan baik dengan Yudhoyono dan diam-diam membuat kompromi yang saling menguntungkan.
Jika model penyelesaian elite ini yang terjadi di akhir cerita Pansus Century di Senayan, maka dugaan bahwa perilaku politik para anggota Pansus Century tidak lebih sebagai aksi dramaturgi belaka akan terbukti. Jangan heran kalau Pansus kemudian berakhir dengan antiklimaks. Semoga ini tidak terjadi.***
Penulis, kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung, Deputi Direktur Bidang Politik The Political Literacy Institute.
Langganan:
Komentar (Atom)