Konvensi Demokrat, Pikiran Rakyat, 27/07/2013

Gelaran konvensi Partai Demokrat tinggal menyisakan beberapa waktu lagi. Di internal tubuh partai segi tiga biru ini pun suasana sudah mulai memanas. Dukung mendukung terhadap tokoh-tokoh yang akan berkontestasi untuk menjadi calon presiden (capres) yang akan diusung partai tersebut kian terlihat dengan jelas. Bahkan saling sindir antar para pendukung masing-masing kontestan kerap tersajikan ke ruang publik. Namun demikian, ada satu pertanyaan besar terhadap rencana konvensi partai penguasa tersebut. Masihkah konvensi Demokrat relevan diselenggarakan untuk memunculkan capres yang akan mampu bersaing apalagi menggeser posisi capres-capres yang selama ini sudah beredar luas di publik? Pertanyaan ini penting diajukan mengingat nama-nama yang sekarang diunggulkan adalah mereka yang jarang muncul di publik sebagai capres terutama yang disebut dalam berbagai survei. Seperti diketahui bahwa ada beberapa nama yang telah dicuatkan ke publik oleh Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), untuk menjadi kontestan konvensi. Ketiganya adalah Pramono Edhi Wibowo, mantan KASAD yang kini menjadi anggota Dewan Pembina Demokrat, Gita Wiryawan, menteri perdagangan, Irman Gusman, Ketua DPD RI dan Dino Patti Djalal, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat. Memang di luar keempat nama tersebut terdapat nama-nama lain yang juga disebut-sebut layak menjadi kontestan konvensi baik dari kalangan internal maupun eksternal. Dari internal ada nama Marzuki Alie, Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Majelis Tinggi Demokrat. Sementara dari kalangan eksternal yang banyak disuarakan ke publik antara lain Jusuf Kalla, mantan wapres dan Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun nama-nama tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi pemenang konvensi Demokrat, namun karena belum disebut-sebut oleh SBY, maka sementara ini peluang mereka tergeser oleh keempat tokoh di atas. Masalahnya adalah keempat nama tersebut tidak cukup menjanjik dalam hasil survei sejumlah lembaga baik sebagai capres maupun cawapres. Pramono, misalnya, dalam survey capres yang dirilis Pusat Data Bersatu (PDB) pada 17/7/2013 hanya menempati urutan 13 dengan 0,09%. Sedangkan Gita Wiryawan yang masuk dalam survey cawapres berada di urutan 13 dengan 0,6%. Oleh karena itu, kalau dilihat dari segi elektabilitas, maka jelas nama-nama yang diunggulkan tersebut tidak cukup potensial untuk dapat bersaing dengan capres-capres lainnya, terutama capres yang namanya kerap mengisi urutan teratas dalam berbagai survei seperti Prabowo Subianto, Megawati Sukarnoputeri, Wiranto dan Aburizal Bakrie. Ini di luar nama Joko Widodo (Jokowi) yang bahkan selalu unggul dengan selisih yang cukup jauh di semua survey belakangan ini. Siasat Demokrat Menurut hemat penulis, perhelatan konvensi Demokrat yang rencananya akan diselenggarakan pada September 2013 tersebut tampaknya akan lebih diarahkan untuk menahbiskan tokoh yang sebenarnya memang sudah dimiliki partai ini untuk diusung sebagai capres pada Pemilu 2014. Tokoh tersebut tidak lain adalah kerabat SBY sendiri, yakni Pramono Edhi Wibowo yang notabene adik kandung Ani Yudhoyono. Tokoh ini tentu diharapkan akan melanggengkan trah Cikeas di Demokrat. Situasi memanas di internal partai yang kini muncul pun tak lebih sebagai riak kamuflatif belaka. Gelagat bahwa konvensi tidak lebih sebagai forum legitimasi bagi pencapresan Pramono oleh Demokrat terlihat dari beberapa hal. Pertama, momentum penyelenggaraan konvensi boleh jadi disesuaikan dengan masa pensiunnya Pramono sebagai KASAD sehingga pencalonannya dapat berjalan tanpa halangan apapun. Kedua, Pramono agaknya disengaja oleh SBY disandingkan dengan tokoh-tokoh yang tidak cukup mengakar di tubuh Demokrat seperti Gita, Irman dan Dino yang notabene orang luar partai. Dalam konteks ini, tidaklah mengherankan mengapa Marzuki Alie sampai saat ini tidak disebutkan sebagai kontestan konvensi oleh SBY. Sebagai elite partai yang memiliki banyak pendukung di internal Demokrat, Marzuki jelas sangat potensial untuk menjadi batu sandungan bagi pencalonan Pramono. Dengan tidak adanya tokoh yang mengakar di partai, tentu saja langkah Pramono semakin mulus. Ketiga, begitu masuk Demokrat selepas pensiun Pramono langsung ditarik menjadi anggota Dewan Pembina Demokrat, sebuah posisi yang sangat penting. Sedangkan ketiga pesaingnya, sampai saat ini bahkan belum memiliki KTA Demokrat. Selain itu, Pramono mulai pula disosialisasikan oleh elite partai baik di kalangan anggota partai maupun publik seperti dilibatkannya dalam program safari Ramadhan Demokrat oleh Edhi Baskoro Yudhono belum lama ini. Jika sampai penyelenggaraan konvensi Marzuki tidak masuk sebagai kontestan, sulit dimungkiri bahwa memang konvenai tidak lebih dari ajang pelegitimasian Pramono sebagai capres Demokrat. Dengan kata lain,ini hanya sekadar upaya “menyiasati” publik bahwa SBY tidak hendak semena-mena menentukan sendiri capres yang akan diusung Demokrat, melainkan kehendak semua anggota dan kader partai. SBY seolah ingin mengesankan penentuan capres Demokrat secara demokratis melalui konvensi, padahal publik dapat membaca dengan jelas bagaimana siasat tersebut.

Meminimalisasi Biaya Politik, Jurnal Nasional 08/05/2013

Satu fakta yang tidak dapat dimungkiri bahwa biaya politik di Indonesia kini sangat mahal. Dalam hajatan pemilihan legislatif (pileg), misalnya, setiap caleg mesti memersiapkan modal finansial yang sangat besar agar bisa sukses melenggang ke lembaga legislatif. Menurut perkiraan pada Pemilu 2014, untuk tingkat DPRD II saja seorang caleg harus memiliki 100-200 juta, untuk tingkat DPRD I antara 500 juta sampai 1 milyar dan untuk DPR di atas 1 milyar. Kisaran angka ini hanyalah taksiran minimal, boleh jadi di kota-kota tertentu angka riilnya lebih besar. Dana besar yang akan dikeluarkan para caleg tersebut tentu saja membuat kita sebagai masyarakat kian miris. Pasalnya, hal ini bisa menjadi faktor pendorong bagi para caleg untuk melakukan hal-hal tidak terpuji di lembaga legislative ketika mereka sudah terpilih. Bukan mustahil mereka akan berusaha dengan segala cara untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkannya. Inilah yang kemudian memunculkan praktik politik transaksional seperti halnya dalam dunia bisnis: modal yang dikeluarkan harus kembali bahkan dengan nilai yang jauh lebih banyak. Mahalnya biaya politik tersebut tentu diakibatkan oleh sejumlah faktor. Pertama, diterapkannya sistem pemilihan proporsional terbuka. Berbeda dengan system proporsional tertutup yang mengutamakan nomor urut, sistem ini mengasumsikan bahwa suara mayoritas merupakan penentu utama lolosnya seorang caleg menjadi anggota legislatif. Meskipun berada di nomor sepatu atau bawah, tetapi jika memeroleh suara paling banyak, maka caleg bisa melenggang dengan aman. Oleh karena peroleh suara yang paling menentukan, maka setiap caleg berlomba-lomba untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara. Dalam situasi seperti inilah para caleg berupaya keras misalnya untuk melakukan sosialisasi diri mereka agar dikenal luas oleh masyarakat. Iklan di media massa, baliho, spanduk, poster, pamflet dan sebagainya menjadi alat sosialisasi tersebut. Di sinilah kemudian mereka harus mengeluarkan dana dalam jumlah yang sangat besar. Kedua, waktu penyelenggaraan kampanye untuk Pemilu 2014 lebih panjang daripada waktu kampanye pada Pemilu 2009. Jika pada 2009 waktunya hanya beberapa bulan saja, maka untuk 2014 waktunya sampai satu tahun. Tentu saja dengan lamanya waktu penyelenggaraan kampanye dana yang harus dikeluarkan para caleg akan terus membengkak. Apalagi kalau kampanye yang dilakukan para caleg tersebut melalui media massa seperti iklan politik baik di media cetak maupun elektronik. Ketiga, biaya politik mahal juga diakibatkan oleh kemalasan partai politik untuk menyelenggarakan program-program partai termasuk dalam rangka mendekatkan kader-kadernya di tengah masyarakat. Partai seolah berjarak dengan masyarakat sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui program partai dan kader-kadernya. Partai asyik dengan dunianya sendiri. Akibatnya, tidak heran kalau kemudian banyak kadernya yang tidak dikenal luas oleh masyarakat. Karena tidak dikenal itulah pada akhirnya kader partai harus melakukan sosialisasi dari awal. Jelas lebih membutuhkan biaya besar ketimbang jika mereka sejak jauh-jauh hari sudah sering terjun di tengah masyarakat melaksanakan program partai. Keempat, ada salah kaprah dalam program pendidikan politik yang dilakukan partai-partai politik di Indonesia selama ini. Dalam konteks ini, partai justeru kerap menjadi “guru” bagi masyarakat untuk terciptanya politik uang. Partailah yang mengajarkan bahwa uang adalah segala-galanya untuk meraih tujuan politik. Politik transaksional yang sudah demikian mewabah malah diawali di partai itu sendiri. Bahkan pada tahap perekrutan kader pun politik transaksional tampak terlihat. Penentuan nomor urut meski sudah tidak menentukan lagi dan penentuan daerah pemilihan (dapil), misalnya, juga tidak lepas dari kecenderungan transaksional. Tanpa disadari hal ini memberikan pendidikan politik yang keliru kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat yang melihat praktik tersebut pada gilirannya menilai bahwa uang memang segala-galanya dan mereka pun pada akhirnya mau berpartisipasi politik, misalnya memberikan suara, asalkan mendapatkan uang. Itulah yang kemudian menjadikan para caleg harus merogoh kocek yang tidak sedikit. Dalam situasi seperti inilah praktik politik uang (voter buying) tidak dapat dihindarkan. Maka, politik pun kian mahal harganya.